Kepolisian Israel pada Selasa (16/7/2024) menangkap tiga pria ultra-Ortodoks (Haredi) karena menghindari wajib militer, dalam penangkapan pertama terhadap kelompok ini terkait penghindaran dinas militer, demikian dilaporkan Anadolu Agency.
Ketiga pria tersebut ditahan saat mengikuti unjuk rasa di Kota Yehud, Israel tengah, menolak proyek pembangunan yang mereka nilai sebagai bentuk penodaan makam. Menurut saluran televisi Israel, Channel 12, setelah ditahan, ketiganya diserahkan kepada polisi militer karena tercatat sebagai buronan dari dinas wajib.
“Ini pertama kalinya polisi menangkap penghindar wajib militer dari kalangan Haredi dan menyerahkan mereka ke militer,” tulis laporan Channel 12.
Kuasa hukum yang mewakili para pria itu menyatakan bahwa mereka secara resmi didakwa atas pelanggaran penghindaran wajib militer.
Penangkapan tersebut memicu kemarahan di komunitas Haredi. Para pemimpinnya mengancam akan menggelar aksi protes besar-besaran dan memblokade jalan sebagai bentuk penolakan.
Ketegangan terkait kewajiban dinas militer bagi komunitas Haredi meningkat sejak Mahkamah Agung Israel pada 25 Juni lalu memutuskan bahwa laki-laki ultra-Ortodoks wajib mengikuti wajib militer dan menghentikan bantuan keuangan untuk lembaga pendidikan agama yang menolak mengirim siswanya untuk direkrut.
Kaum Haredi menyumbang sekitar 13 persen dari populasi Israel yang mencapai 10 juta jiwa. Banyak dari mereka menolak dinas militer dengan alasan pengabdian penuh terhadap studi agama dan kekhawatiran akan pelunturan identitas keagamaan jika bergabung dengan masyarakat sekuler.
Selama puluhan tahun, sebagian besar pria Haredi dibebaskan dari dinas militer dengan alasan studi agama hingga mereka mencapai usia 26 tahun.
Sejumlah partai politik, baik dari koalisi pemerintahan maupun oposisi, mengkritik upaya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk meloloskan undang-undang yang memberikan pengecualian bagi kaum Haredi dari wajib militer. Kebijakan ini dinilai diskriminatif oleh banyak pihak.
Perkembangan ini terjadi di tengah berlanjutnya operasi militer Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Lebih dari 59.100 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dilaporkan tewas. Serangan tersebut menyebabkan kehancuran besar di wilayah Gaza, runtuhnya sistem kesehatan, dan krisis pangan yang parah.
Pada November 2024, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas serangannya ke Gaza.
