Sebuah konferensi internasional yang membahas solusi dua negara resmi dibuka pada Senin (28/7/2025) di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York.
Acara ini dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, dan digelar di tengah berlangsungnya konflik bersenjata antara Israel dan kelompok bersenjata Palestina di Jalur Gaza.
Konferensi tingkat menteri luar negeri ini disebut sebagai upaya untuk menghidupkan kembali proses diplomatik yang lama mandek. Namun, sejumlah pihak mengkritik bahwa konferensi ini cenderung membebankan tanggung jawab sepenuhnya pada pihak Palestina, tanpa menyebut secara eksplisit kewajiban dari Israel sebagai kekuatan pendudukan.
Konferensi ini direncanakan berlangsung selama dua hari dan akan dilanjutkan dengan pertemuan tingkat kepala negara pada Sidang Umum PBB bulan September mendatang, atau kemungkinan digelar di Paris. Awalnya, pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada Juni lalu, tetapi ditunda akibat eskalasi konflik antara Israel dan Iran.
Dalam wawancara eksklusif dengan media Al-Araby Al-Jadeed, Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyatakan bahwa pihaknya menaruh harapan besar terhadap hasil konferensi ini, termasuk potensi pengakuan terhadap Negara Palestina serta adanya tekanan militer dan ekonomi terhadap Israel.
Namun, hingga kini belum ada indikasi bahwa tekanan semacam itu akan diusulkan secara resmi.
Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelumnya telah menyatakan komitmen untuk mengakui Negara Palestina pada Sidang Umum PBB September mendatang.
Namun, pengakuan tersebut disertai sejumlah prasyarat, seperti demiliterisasi Palestina, pengakuan terhadap Israel, dan partisipasi dalam stabilitas keamanan kawasan.
Kritikus menyebut syarat-syarat tersebut sebagai pengulangan kerangka Oslo yang telah lama dianggap gagal, dan dinilai tidak adil karena hanya menuntut pihak Palestina di tengah krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza.
Seorang diplomat senior Prancis di New York mengungkapkan bahwa posisi Prancis mencakup empat “keranjang” (baskets) utama: pertama, pengakuan lebih lanjut terhadap negara Palestina; kedua, normalisasi hubungan Arab dan Islam dengan Israel yang bergantung pada jalur menuju kenegaraan Palestina; ketiga, reformasi internal pemerintahan Palestina; dan keempat, perlucutan senjata Hamas serta pengecualian kelompok tersebut dari ranah politik.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas dilaporkan telah menyetujui sejumlah konsesi penting secara tertutup, antara lain mengutuk serangan 7 Oktober, menyerukan pembebasan seluruh sandera Israel, menerima konsep negara Palestina tanpa militer, serta berjanji menggelar pemilu dalam waktu satu tahun (tanpa melibatkan Hamas).
Ia juga disebut akan mereformasi kurikulum pendidikan dan menghentikan tunjangan bagi keluarga tahanan dan martir—dua hal yang telah lama menjadi tuntutan Israel.
Meski pihak Palestina telah menunjukkan komitmen yang luas, baik Israel maupun Amerika Serikat tidak menghadiri konferensi ini. Padahal, konferensi ini diselenggarakan berdasarkan mandat resolusi Majelis Umum PBB pada Desember 2024 yang bertajuk “Penyelesaian Damai atas Pertanyaan Palestina”.
Prancis dan negara penyelenggara lainnya hingga kini belum mengeluarkan pernyataan terkait absennya Israel dan AS dalam forum tersebut.
Dalam wawancara terpisah, Presiden Dewan Keamanan PBB saat ini yang juga Duta Besar Pakistan, Asim Iftikhar Ahmad, menyebut konferensi ini sebagai “peluang penting” untuk menghidupkan kembali momentum diplomatik.
“Ini bisa menjadi langkah menuju tujuan yang belum mampu dicapai oleh Dewan Keamanan,” ujarnya, seraya menekankan pentingnya “horizon politik bagi Palestina” serta perdamaian jangka panjang di kawasan Timur Tengah.
Sementara itu, organisasi Human Rights Watch menyerukan agar komunitas internasional mengadopsi langkah-langkah konkret, seperti sanksi tertarget, embargo senjata, dan penegakan surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional terhadap pejabat Israel.
