Sekelompok pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan seruan mendesak, Jumat (5/9), agar komunitas internasional segera bertindak menghadapi krisis kemanusiaan yang kian memburuk di Jalur Gaza.
Mereka menegaskan bahwa sikap diam dan pembiaran tidak dapat dijadikan pilihan di tengah rangkaian kekejaman yang terus berlangsung.
Dalam pernyataan bersama, para pakar itu meminta Majelis Umum PBB mengadakan sidang darurat dan mengambil langkah tegas untuk mencegah bencana lebih besar.
Mereka mengingatkan bahwa sebelum tenggat 17 September, dunia internasional harus menuntut diakhirinya pendudukan Israel.
Seruan ini menekankan kewajiban PBB untuk memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, melindungi warga sipil, menghentikan kekerasan, serta menjamin akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.
Menurut mereka, kegagalan memenuhi tuntutan ini menjadikan masyarakat internasional “sekutu dalam pelanggaran berat” yang tengah terjadi.
Situasi kritis
Para pakar PBB menggambarkan situasi di Gaza sebagai “saat yang amat genting”. Menurut mereka, sekadar membuka jalur bantuan tidak cukup untuk menyelamatkan penduduk yang terjebak dalam bencana kelaparan.
Solusi mendesak adalah penghentian total pengepungan serta gencatan senjata segera.
Kondisi darurat kemanusiaan kini mencapai tingkat paling tragis. Seluruh penduduk Gaza menghadapi ancaman mati kelaparan.
Sementara militer Israel terus bergerak menuju Kota Gaza meski PBB secara resmi telah menyatakan terjadinya kelaparan.
“Negara yang menciptakan kondisi genosida untuk menghancurkan kelompok masyarakat melalui kelaparan tidak boleh diberi wewenang mengendalikan bantuan,” tegas para pakar.
Mereka menyoroti kewajiban hukum bagi kekuatan pendudukan untuk menjamin kelangsungan hidup penduduk yang berada di bawah kendalinya, kewajiban yang menurut mereka sama sekali tidak dipenuhi Israel.
Lebih jauh, mereka mengecam “penghalangan disengaja terhadap akses makanan, air, obat-obatan, dan tempat tinggal”.
Selain itu, disertai juga serangan mematikan terhadap warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, bahkan saat mereka mengantre bantuan.
Meminta pertanggungjawaban Israel
Para pakar PBB juga menekankan pentingnya akuntabilitas Israel. Lebih dari 2.000 warga Palestina dilaporkan tewas di lokasi distribusi bantuan, 70 persen di antaranya di sekitar fasilitas “Gaza Humanitarian Foundation” dalam beberapa bulan terakhir.
Banyak di antaranya korban tembakan acak maupun serangan langsung, dan ada pula yang dilaporkan hilang secara paksa.
Kenyataan itu, menurut mereka, menunjukkan kegagalan total mekanisme yang ada.
Ketergantungan pada satu lembaga distribusi bantuan dianggap sebagai “pelanggaran nyata terhadap Pasal 59 Konvensi Jenewa Keempat” dan termasuk kategori kejahatan internasional.
Para pakar mendesak Majelis Umum PBB menggunakan mekanisme “Uniting for Peace” (Resolusi 377) untuk memobilisasi negara-negara anggota guna menghentikan mesin kematian di Gaza.
Mereka meminta pembukaan semua perlintasan bagi akses kemanusiaan tanpa batasan, dengan pengawasan langsung PBB, serta penghentian mekanisme distribusi bantuan yang terbukti mematikan.
Lebih jauh, negara-negara yang memiliki pelabuhan di Mediterania didorong untuk segera mengerahkan armada darurat pembawa bantuan.
Sementara PBB diminta memimpin konvoi kemanusiaan internasional yang memiliki otoritas penuh atas jalur masuk ke Gaza.
Para pakar menutup pernyataan dengan menegaskan perlunya gencatan senjata permanen dan segera, serta pembebasan semua warga Palestina maupun Israel yang ditahan secara sewenang-wenang.
“Situasi di Gaza sudah berada di titik yang tak tertahankan dan tidak dapat diterima,” tegas mereka.
