Hamas mengecam keras pernyataan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, yang menyerukan agar kelompok-kelompok perlawanan menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina.
Seruan itu disampaikan Abbas dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80.
Dalam pernyataannya, Kamis (25/9/2025) malam, Hamas menegaskan bahwa perlawanan adalah “tanggung jawab nasional dan moral” yang bersumber dari hak sah rakyat Palestina untuk melawan pendudukan, sebagaimana diakui hukum internasional.
Hamas menolak keras apa yang mereka sebut sebagai upaya Abbas “menyamakan diri dengan narasi palsu Israel” yang menuduh perlawanan menyasar warga sipil.
“Segala bentuk upaya untuk memaksakan wasiat politik kepada rakyat Palestina akan berakhir gagal,” demikian pernyataan resmi Hamas.
Gerakan itu juga menilai sikap Abbas yang menutup pintu bagi Hamas untuk berperan dalam pemerintahan merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, serta tunduk pada “proyek dan tekanan luar”.
Hamas menegaskan, senjata perlawanan tidak bisa disentuh selama pendudukan Israel masih berlangsung di tanah Palestina.
Seruan Abbas untuk menyerahkan senjata, menurut Hamas, kian ironis di tengah kondisi warga Gaza yang menghadapi “perang pemusnahan” serta meningkatnya aksi kekerasan brutal oleh tentara Israel dan pemukim bersenjata di Tepi Barat.
Ajakan untuk persatuan
Dalam kesempatan itu, Hamas juga menyerukan persatuan nasional dan penyusunan program perjuangan bersama untuk menghadapi pendudukan Israel.
Kesepakatan nasional, menurut Hamas, menjadi satu-satunya jalan untuk melindungi perjuangan Palestina dan menghadapi proyek Israel yang bertujuan menghapus Gaza, mencaplok Tepi Barat, serta melanjutkan upaya “Yahudisasi” Yerusalem dan Al Aqsa.
Abbas, dalam pidatonya melalui video—setelah pemerintah Amerika Serikat menolak memberinya visa ke New York—menyatakan bahwa ia menolak keras operasi Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menurutnya menyasar warga sipil Israel dan membawa mereka sebagai sandera.
Ia menegaskan, senjata perlawanan seharusnya berada di bawah kendali penuh Otoritas Palestina.
Sejak Oktober 2023, Israel dengan dukungan Amerika Serikat (AS) melancarkan perang di Jalur Gaza yang oleh banyak pihak disebut sebagai perang pemusnahan.
Serangan itu mencakup pembunuhan massal, kelaparan, penghancuran infrastruktur, hingga pengusiran paksa.
Berdasarkan data terbaru Kementerian Kesehatan Gaza, perang telah menewaskan lebih dari 65.000 orang dan melukai sekitar 167.000 lainnya.
Sebanyak 440 warga Palestina, termasuk 147 anak-anak, dilaporkan meninggal akibat kelaparan yang dipicu blokade ketat Israel.
