Analis militer dan strategis asal Yordania, Mayor Jenderal (Purn) Fayez al-Duwairi, menilai langkah militer Israel menutup akses di Jalan al-Rashid, yang membentang di sepanjang pesisir Gaza, berkaitan erat dengan upaya mengejar pejuang Hamas dan warga sipil yang dituduh memberi dukungan bagi gerakan tersebut.
Dalam pernyataannya, militer Israel pada Rabu (1/10/2025) mengumumkan penutupan Jalan al-Rashid dari arah selatan Jalur Gaza mulai pukul 12.00 waktu setempat.
Tentara menyebut, bagi warga yang belum sempat meninggalkan Kota Gaza, masih diperkenankan bergerak menuju selatan melalui jalur ini.
Menurut Duwairi, langkah ini bukan hal baru. Sebelumnya, militer Israel sudah meminta warga Kota Gaza keluar melalui al-Rashid dengan dalih jalur tersebut aman.
Namun setelah itu, tentara membuka jalur alternatif, yakni Jalan Salahuddin, hanya untuk 48 jam, sebelum kembali ditutup.
“Dengan penutupan ini, Israel sebenarnya hendak menangkap siapa saja yang dicurigai terkait dengan Hamas, baik sebagai anggota, simpatisan, maupun pihak yang pernah memberi bantuan. Mereka menggunakan sistem kecerdasan buatan yang sejak awal perang dipakai untuk mengidentifikasi target,” ujar Duwairi dalam analisisnya.
Sejak beberapa pekan terakhir, militer Israel meningkatkan serangan di Kota Gaza, termasuk penghancuran gedung-gedung permukiman, demi memaksa warga mengungsi.
Aksi ini, menurut Duwairi, sejalan dengan skenario operasi militer yang disebut “Kereta Gideon 2”, dengan tujuan akhir menduduki Kota Gaza.
Ia juga tidak menutup kemungkinan bahwa langkah Israel menutup al-Rashid memiliki kaitan dengan rencana Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk menghentikan perang.
“Esensi dari rencana itu adalah menghancurkan semangat sekaligus inti dari perlawanan Palestina,” kata Duwairi.
Pada 29 September lalu, Gedung Putih mengumumkan sebuah rencana terperinci yang menyerukan penghentian segera pertempuran di Gaza.
Rencana itu juga mengatur pembebasan seluruh tawanan Israel di Gaza dalam 72 jam, pelucutan senjata Hamas, serta pembentukan komite transisi teknokrat Palestina untuk mengelola layanan publik.
Komite ini akan bekerja di bawah pengawasan sebuah badan internasional sementara bernama Dewan Perdamaian yang diketuai langsung oleh Trump.
