Kantor Media Pemerintah di Gaza melaporkan bahwa Israel telah melakukan 535 pelanggaran sejak perjanjian gencatan senjata antara perlawanan Palestina dan Israel mulai diberlakukan bulan lalu.
Rangkaian pelanggaran itu, menurut lembaga tersebut, menyebabkan 350 warga tewas dan hampir 900 orang terluka.
Dalam pernyataannya kepada Al Jazeera Net, Direktur Kantor Media Pemerintah di Gaza, Ismail Ats-Tsawabita, menyebut bahwa Israel hanya mengizinkan masuk 9.930 truk bantuan dari sekitar 28 ribu yang dibutuhkan—angka yang menurutnya tidak mencapai 35%.
Kondisi ini, tegasnya, menjadikan bantuan sebagai “instrumen perang untuk menekan penduduk, bukan kewajiban hukum atau komitmen kemanusiaan”.
Ats-Tsawabita menambahkan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza terus merosot “ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya”.
Serangan Israel menghancurkan infrastruktur publik dan layanan dasar, mendorong kondisi kesehatan dan kehidupan sehari-hari warga menuju apa yang ia sebut sebagai “katastrofe total”.
Sektor kesehatan di ambang kolaps
Mengenai kondisi kesehatan di Gaza, Ats-Tsawabita mengingatkan bahwa kelangkaan pangan dan obat-obatan terjadi sebagai bagian dari “kebijakan kelaparan yang disengaja”.
Ia memperingatkan bahwa kelanjutan pelanggaran tanpa adanya akuntabilitas internasional “mendorong Israel terus melampaui batas dalam menargetkan warga sipil”.
Pelanggaran itu, jelasnya, mencakup pengeboman dan penembakan langsung terhadap penduduk, serta serangan terhadap para petani, nelayan, dan warga yang mengungsi.
Termasuk pula operasi infiltrasi dan penyerbuan yang terus terjadi di sejumlah wilayah.
Lemahnya mekanisme akuntabilitas internasional, menurut Ats-Tsawabita, memberikan ruang lebih luas bagi Israel untuk melanjutkan tindakan-tindakan yang merugikan warga sipil.
Pertahanan sipil tanpa peralatan
Dari sektor pertahanan sipil, juru bicara lembaga tersebut, Mahmud Al-Bashal, mengatakan bahwa para petugas bekerja dalam kondisi “amat berat” setelah sekitar 90% kendaraan, perlengkapan, dan peralatan penyelamatan maupun pemadam kebakaran hancur akibat serangan Israel.
Ia menjelaskan bahwa infrastruktur markas-markas pertahanan sipil telah runtuh, ditambah jatuhnya korban jiwa dan luka dari kalangan petugas.
Semua ini membuat kemampuan mereka menanggapi keadaan darurat “hampir tidak ada”.
Di tengah keterbatasan itu, tim pertahanan sipil tetap berupaya membersihkan sisa-sisa puing dan terus mengevakuasi jenazah para korban.
Menurutnya, terdapat “pelanggaran nyata” yang menargetkan para petugas bahkan saat gencatan senjata masih berlaku.
Ia menyebut tindakan tersebut sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian internasional”.
Al-Bashal menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza “sangat genting” dan membutuhkan intervensi segera serta peningkatan upaya internasional “agar tragedi akibat serangan berulang dan runtuhnya layanan dasar tidak terus berulang”.
Pernyataan pejabat Gaza itu muncul seiring meningkatnya ketegangan di lapangan. Pada Kamis pagi, empat warga Palestina dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel di Rafah, Beit Lahia, Al-Maghazi, dan Bani Suhaila.
Di wilayah timur Khan Younis dan timur Kota Gaza, pasukan Israel juga melakukan pengeboman dan penghancuran bangunan di beberapa lingkungan permukiman, termasuk At-Tuffah dan Asy-Syujaiyah.
Israel terus melakukan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata yang dicapai bersama Hamas dan mulai berlaku pada 10 Oktober lalu, dengan mediasi Qatar, Mesir, Turkiye, serta dukungan Amerika Serikat (AS).
Perjanjian tersebut mengakhiri fase perang yang dimulai Israel pada 7 Oktober 2023—sebuah operasi yang oleh warga Gaza digambarkan sebagai perang pemusnahan.
Konflik itu telah menewaskan lebih dari 69 ribu warga Palestina, melukai lebih dari 170 ribu lainnya, dan menghancurkan sedikitnya 90% infrastruktur sipil di wilayah tersebut.
