Kementerian Dalam Negeri Suriah menyerukan kepada para anggota keamanan yang membelot pada masa rezim sebelumnya dan ingin kembali berdinas agar melapor ke kementerian. Seruan ini disampaikan media resmi Suriah pada Kamis (25/12) seperti dikutip Aljazeera.
Saluran televisi pemerintah Suriah, Al-Ikhbariyah melaporkan, Kementerian Dalam Negeri pada Rabu lalu mengumumkan kepada “personel Pasukan Keamanan Dalam Negeri dari kalangan bintara dan tamtama yang membelot dari rezim lama dalam periode sejak pecahnya revolusi Suriah pada 2011 hingga awal Maret 2020, dan berminat kembali bertugas.”
Dalam pernyataannya, kementerian menjelaskan bahwa mereka yang ingin kembali berdinas diminta mendatangi kantor cabang sumber daya manusia di markas kepolisian dan keamanan dalam negeri di masing-masing provinsi. Mereka diminta membawa seluruh dokumen dan berkas terkait riwayat dinas sebelumnya.
Terkait mekanisme yang akan ditempuh, kementerian menyatakan para pendaftar akan menjalani proses wawancara dan penilaian status, sebelum diambil keputusan yang diperlukan untuk mengaktifkan kembali mereka dalam unit-unit Pasukan Keamanan Dalam Negeri.
Proses ini akan dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dengan tujuan memanfaatkan pengalaman mereka sekaligus menjamin hak-hak mereka secara sah. Batas akhir pendaftaran ditetapkan hingga 1 Februari mendatang.
Sebelumnya, pada awal November lalu, Kementerian Dalam Negeri Suriah telah meluncurkan formulir elektronik khusus untuk menjalin komunikasi dengan para perwira pembelot yang bermukim di luar negeri.
Dalam pengumuman yang dipublikasikan di situs resminya saat itu, disebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri Anas Khattab membuka jalur komunikasi resmi dengan para perwira pembelot di luar Suriah, guna mendata mereka dan menyiapkan mekanisme penanganan status mereka sesuai kerangka hukum dan administratif.
Seruan terbaru ini menunjukkan bahwa pemerintah Suriah membuka pintu bagi para profesional keamanan yang menentang rezim sebelumnya untuk berintegrasi kembali dan berkontribusi dalam pembangunan negara Suriah yang baru.
Pada 8 Desember 2024, faksi-faksi Suriah berhasil mengambil alih kendali penuh atas negara tersebut, mengakhiri 61 tahun kekuasaan Partai Baath, termasuk 53 tahun pemerintahan keluarga Assad.
