Gelombang solidaritas Palestina di kampus-kampus Jerman terus menguat. Mahasiswa di sejumlah universitas menyerukan penghentian kerja sama akademik dengan institusi Israel yang dinilai terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina, khususnya di Gaza dan Tepi Barat.
Di Universitas Leipzig, hampir 700 mahasiswa mendukung pemutusan kerja sama dengan institusi Israel. Dewan mahasiswa menilai lima universitas mitra Israel memiliki keterkaitan dengan industri militer melalui pengembangan senjata, sistem pengawasan, dan program perekrutan militer.
Kelompok Students for Palestine Leipzig menyebut kerja sama tersebut berisiko melegitimasi institusi yang mendukung kebijakan militer Israel. Mereka juga menerbitkan laporan yang menguraikan keterlibatan sejumlah universitas Israel dalam operasi militer di Gaza dan Tepi Barat.
Mahasiswa juga menyoroti proyek-proyek akademik yang dianggap mengabaikan keberadaan masyarakat Palestina. Setelah menyebarkan laporan tersebut, mereka berhasil mengumpulkan sekitar 1.300 tanda tangan untuk menggelar sidang umum mahasiswa.
Menjelang sidang berlangsung, Universitas Leipzig mencabut izin penggunaan ruang kuliah. Pihak kampus menyatakan kegiatan itu berpotensi mengganggu kebebasan akademik. Meski demikian, aktivis mahasiswa menyebut perkembangan ini sebagai momentum penting bagi gerakan solidaritas Palestina di Jerman.
Gerakan serupa muncul di Hertie School, Berlin. Pada Maret lalu, dewan mahasiswa mengesahkan resolusi yang mendukung gerakan BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) dan menyerukan pemutusan hubungan dengan institusi Israel. Resolusi itu menjadi yang pertama disahkan oleh dewan mahasiswa di Jerman.
Resolusi tersebut mendapat dukungan lebih dari 90 persen suara. Namun pihak kampus dan Hertie Foundation menolak sikap tersebut. Perwakilan mahasiswa bahkan mengaku mendapat tekanan terkait prospek kerja, status visa mahasiswa internasional, dan pendanaan universitas.
BDS masih dipandang kontroversial di Jerman. Meski tidak dilarang secara hukum, parlemen Jerman menganggap gerakan itu sebagai bentuk ekstremisme. Sejumlah aktivis menilai kondisi ini mempersempit ruang diskusi mengenai Palestina dan kebijakan Israel di lingkungan akademik.
Dukungan terhadap Israel juga menjadi bagian penting kebijakan negara Jerman yang dikenal sebagai Staatsraison. Menurut peneliti Peter Ullrich, kebijakan ini lahir dari upaya Jerman menunjukkan tanggung jawab sejarah pasca-Holocaust, tetapi sering kali membuat suara-suara pro-Palestina menghadapi hambatan.
Seorang mahasiswa Yahudi di Hertie School mengatakan dukungan terhadap tekanan politik non-kekerasan demi hak asasi manusia tidak bertentangan dengan identitas Yahudi. Ia menilai tuduhan antisemitisme tidak seharusnya digunakan untuk membungkam kritik terhadap kebijakan pemerintah Israel.
Aktivisme pro-Palestina di kampus Jerman juga menghadapi tindakan represif. Pada 2023 dan 2024, aksi pendudukan kampus di Berlin dibubarkan polisi, dengan puluhan mahasiswa dilaporkan mengalami luka-luka.
Beberapa peserta aksi menghadapi proses hukum, sementara empat demonstran dari Free University of Berlin dilaporkan dideportasi. Di Universitas Heinrich-Heine Düsseldorf, tuntutan boikot akademik terhadap Israel juga ditolak meski didukung parlemen mahasiswa.
Peneliti TU Berlin, Uffa Jensen, menilai kritik terhadap pemerintah Israel sebenarnya cukup kuat di kalangan akademisi. Namun dukungan politik Jerman terhadap Israel membuat universitas tidak menerapkan kebijakan yang sama seperti saat memutus kerja sama dengan institusi Rusia setelah invasi ke Ukraina.
Meski berbagai resolusi mahasiswa terus bermunculan, Jensen memperkirakan pengaruhnya terhadap kebijakan universitas masih terbatas. Namun gerakan tersebut dinilai dapat memengaruhi arah kerja sama akademik dan penelitian di masa depan.
