GAZA CITY — Proses transisi kekuasaan dari Hamas ke Komite Nasional Administrasi Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG) masih tersendat hingga pertengahan Juli 2026, meski Hamas telah mengumumkan pembubaran badan pemerintahan daruratnya sejak 6 Juli lalu. Anggota NCAG hingga kini belum diizinkan memasuki Jalur Gaza akibat keberatan yang diajukan Israel.
Kepala kantor media pemerintahan Hamas, Ismail al-Thawabta, sebelumnya menyatakan bahwa Mohammed al-Farra, pemimpin Komite Darurat Hamas, telah mengundurkan diri dan menyerahkan seluruh kewenangan administratif kepada NCAG. Ia menegaskan bahwa hanya staf teknis dan profesional yang akan tetap bertugas untuk menjaga jalannya layanan publik di Gaza selama masa transisi.
Board of Peace Tunggu Bukti Nyata
NCAG dibentuk pada Januari 2026 berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Badan ini beranggotakan 15 teknokrat Palestina yang dipimpin Ali Shaath dan berada di bawah pengawasan Board of Peace yang dipimpin Trump, dengan Nickolay Mladenov sebagai perwakilan tinggi yang mengawasi kinerja NCAG.
Menanggapi pengumuman pembubaran badan Hamas tersebut, Board of Peace menyatakan pihaknya “mencatat” perkembangan itu, namun menegaskan penilaian mereka akan didasarkan pada tindakan nyata, bukan janji semata. Board of Peace juga menekankan bahwa transisi kewenangan yang sesungguhnya mensyaratkan konsolidasi seluruh senjata di bawah kendali NCAG, sesuai Rencana Perdamaian Komprehensif Gaza dan Resolusi 2803.
Ali Shaath, komisioner utama NCAG, dalam pernyataannya di media sosial menyebut komite tersebut telah sepenuhnya siap menjalankan tanggung jawab nasionalnya begitu kondisi dan sarana pendukung tersedia. Ia menambahkan bahwa syarat mendasar bagi keberhasilan komite adalah adanya satu otoritas, satu kerangka hukum yang jelas, dan satu kendali senjata di bawah otoritas tersebut.
Israel Sebut Langkah Hamas Sekadar Manuver
Seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya menyebut pembubaran badan Hamas tersebut sebagai manuver tanpa makna, karena seluruh anggota pemerintahan Hamas disebut tetap berada pada posisi mereka masing-masing. Pejabat itu menuding Hamas sedang mengulur waktu agar tidak dinyatakan melanggar kesepakatan gencatan senjata oleh para mediator.
Israel dan Amerika Serikat sejak lama mendesak Hamas melucuti senjata sebelum fase kedua proses perdamaian Gaza dapat dimulai. Di sisi lain, Hamas berdalih Israel juga belum memenuhi kewajibannya pada fase pertama, yakni penarikan pasukan dari wilayah Gaza. Akibat kebuntuan ini, NCAG untuk sementara masih berkantor pusat di Kairo, Mesir, sembari menunggu kejelasan mengenai waktu masuknya ke Gaza.
Situasi ini terjadi di tengah gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 10 Oktober 2025, yang menurut data terbaru gagal sepenuhnya menghentikan kekerasan di lapangan. Sementara proses politik berjalan lambat, kondisi kemanusiaan di Gaza tetap kritis, dengan 1,9 juta dari 2,4 juta penduduk masih mengungsi dan 80 persen bangunan di wilayah itu rusak atau hancur akibat perang yang telah berlangsung sejak Oktober 2023. (iw)
