Oleh: Gurkan Demir
Dunia telah memasuki era perang informasi yang berlangsung seketika. Negara-negara mulai memosisikan diri sebagai pihak yang benar di hadapan opini publik global — dan kemampuan mereka dalam menghasilkan informasi telah menjadi senjata paling menentukan.
Israel, sebagai salah satu negara pertama yang memahami realitas ini, mengambil praktik kuno hasbara dan memadukannya dengan infrastruktur digital abad ke-21, membentuknya menjadi mesin perang informasi yang sistematis.
Berasal dari kata dalam bahasa Ibrani yang berarti “menjelaskan”, hasbara secara resmi dijelaskan oleh negara Israel sebagai kegiatan mengomunikasikan kebijakan dan tindakannya kepada masyarakat internasional.
Namun dalam praktiknya, definisi tersebut sebagian besar berfungsi sebagai eufemisme. Saat ini, perangkat tersebut mencakup spektrum yang sangat luas: mulai dari pernyataan resmi pemerintah hingga kampanye media sosial yang viral, dari penyampaian pesan yang terkoordinasi di media arus utama hingga jaringan influencer berbayar yang beroperasi di balik bayang-bayang.
Literatur akademik menarik garis teoretis antara diplomasi publik dan propaganda. Namun dalam praktiknya, operasi hasbara Israel lebih banyak diarahkan bukan kepada kebenaran, melainkan pada pembentukan suatu versi kebenaran tertentu — sebuah realitas yang direkayasa.
Pada titik ini, apa yang tampil sebagai diplomasi publik justru memperlihatkan dirinya sebagai sesuatu yang jauh lebih dekat dengan manipulasi dan propaganda.
Transformasi digital: dari 2006 hingga sekarang
Infrastruktur perang informasi yang dijalankan Israel saat ini tidak muncul dalam semalam — ia terbentuk melalui metamorfosis yang lambat dan disengaja.
Perang Lebanon 2006 menjadi titik balik yang menentukan. Israel menyaksikan secara langsung bagaimana rekaman yang disiarkan langsung dari medan perang oleh Hizbullah mengubah opini publik internasional secara mendalam.
Pengalaman tersebut membuat bobot strategis komunikasi digital tidak mungkin lagi diabaikan. Serangan ke Gaza pada 2008–2009 kemudian menjadi bab pembuka yang efektif bagi era baru propaganda digital yang disponsori negara.
Setelahnya, Kementerian Luar Negeri Israel secara terbuka mengumumkan pembentukan unit khusus yang bertugas memantau serta menyampaikan pesan di berbagai platform media sosial dalam berbagai bahasa asing.
Pada 2012, media sosial telah menjadi medan utama perang informasi. Selama serangan ke Gaza pada 2014, kampanye konten terkoordinasi yang dirancang untuk menggambarkan Israel sebagai korban mencapai puncaknya.
Pada periode yang sama pula, aplikasi Act.IL muncul — alat mobilisasi digital berskala besar pertama dari jenisnya, yang dirancang untuk memungkinkan para aktivis sukarela memperkuat penyebaran konten tertentu atau melaporkannya agar dihapus dengan efisiensi yang sangat presisi.
Israel bahkan sampai menawarkan beasiswa kepada mahasiswa sebagai imbalan atas pelaksanaan operasi hasbara secara daring.
Setelah peristiwa 7 Oktober, infrastruktur propaganda digital Israel mengalami lonjakan dramatis — baik dari sisi skala maupun kecanggihannya.
Anggaran negara yang dialokasikan untuk pembentukan opini publik dan operasi hasbara meningkat sekitar dua puluh kali lipat dibandingkan tingkat sebelum 2023, mencapai 150 juta dolar AS untuk tahun 2025.
Pada 2026, Israel mengumumkan akan mengalokasikan dana luar biasa sebesar 730 juta dolar AS untuk perangkat propaganda digitalnya. Unit koordinasi khusus dibentuk di dalam Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Urusan Diaspora.
Lembaga Periklanan Pemerintah Israel — yang dikenal sebagai Lapam — menerbitkan sekitar 2.000 iklan sepanjang 2024; hanya dalam delapan setengah bulan pertama tahun 2025, jumlah tersebut telah melampaui 4.000 iklan, dengan separuhnya ditujukan kepada audiens internasional.
Ketika fakta-fakta tersebut mulai tersebar ke publik, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan sekelompok influencer Yahudi-Amerika di New York dan menyampaikan pesan yang tegas: “Kita perlu melawan balik di arena digital ini, di media sosial.”
Pengepungan multibahasa: kasus Türkiye
Salah satu dimensi paling menarik dari perang digital Israel adalah strateginya menjangkau audiens sasaran dalam bahasa mereka sendiri — sebuah taktik yang menjadi semakin mencolok ketika diterapkan pada negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik paling tegang dengan Israel.
Pada Maret 2025, militer Israel meluncurkan akun resmi berbahasa Turki di platform X dan Telegram.
Foto sampul akun tersebut menampilkan tentara Israel memberi hormat kepada bendera Turki dan Israel yang berdampingan.
Fakta bahwa militer Israel memilih membuka saluran berbahasa Turki pada saat hubungan Türkiye-Israel berada dalam krisis mendalam setelah 7 Oktober menjadikan langkah ini sebagai operasi pengelolaan opini publik yang sangat jelas, bukan sebuah isyarat niat baik.
Türkiye telah memberlakukan pembatasan perdagangan secara menyeluruh terhadap Israel, dan Presiden Erdogan muncul sebagai salah satu tokoh yang paling vokal serta konsisten mengkritik Israel di panggung internasional.
Türkiye telah memberlakukan pembatasan perdagangan secara menyeluruh terhadap Israel, dan Presiden Erdogan telah muncul sebagai salah satu tokoh yang paling vokal serta konsisten mengkritik Israel di panggung internasional.
Dalam konteks yang serupa, unggahan di platform X yang ditujukan kepada Erdogan oleh Menteri Luar Negeri saat itu, Yisrael Katz, mulai menarik perhatian kalangan akademisi internasional dan dikategorikan dalam kajian mengenai “diplomasi digital dan krisis diplomatik.”
Cuitan Katz yang diperkuat secara visual tercatat sebagai contoh nyata diplomasi digital yang provokatif — seorang menteri dari satu negara secara langsung dan agresif menargetkan kepala negara berdaulat lain melalui media sosial.
Fakta bahwa militer Israel mengelola akun media sosial aktif dalam puluhan bahasa hampir tidak menyisakan ruang untuk keraguan: ini merupakan strategi penargetan yang dikoordinasikan secara terpusat dan dijalankan dalam skala industri.
Realitas Gaza dan runtuhnya narasi
Namun, di balik seluruh sumber daya dan kecanggihannya, mesin propaganda digital Israel menghadapi keterbatasan yang serius, dan keterbatasan tersebut layak dikaji.
Yang pertama adalah kenyataan yang tidak dapat direduksi. Seberapa kuat pun sebuah narasi, ia tidak dapat sepenuhnya mengubur kebenaran. Besarnya skala kematian dan kehancuran di Gaza menciptakan realitas nyata yang secara langsung mengancam kisah satu dimensi yang berusaha dipertahankan oleh hasbara Israel.
Warga Palestina yang memiliki telepon pintar mampu menyiarkan apa yang benar-benar terjadi di lapangan kepada jutaan orang secara waktu nyata — sehingga secara mendasar mengikis kendali narasi yang sebelumnya menjadi ciri khas era-era terdahulu.
Yang kedua adalah terkikisnya kepercayaan. Ketika klaim-klaim yang terus diulang mulai terbukti salah atau sangat dibesar-besarkan, kredibilitas sumber informasi tersebut ikut runtuh.
Sejumlah media internasional yang pada awalnya sangat bergantung pada informasi yang bersumber dari Israel kemudian terpaksa menerbitkan koreksi — sehingga mendorong audiens yang kritis untuk menelaah narasi tersebut dengan tingkat skeptisisme yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya.
Keterbatasan ketiga muncul melalui proses hukum internasional. Sikap yang diambil oleh Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menunjukkan secara nyata bahwa manipulasi digital tidak dapat mengubah realitas hukum.
Yang lebih tidak terduga lagi, masuknya konten digital ke dalam berkas-berkas pengadilan membuat kampanye hasbara mulai menghasilkan bukti yang justru bekerja melawan kepentingan yang sejak awal ingin dilayaninya.
Perwujudan hasbara di era digital menawarkan studi kasus yang paling terdokumentasi mengenai bagaimana negara menggunakan informasi sebagai senjata.
