Di tengah perayaan seperempat abad AK Party, Ankara menyebut dirinya sandaran utama Gaza. Namun di lapangan, veto Israel, kontradiksi domestik, dan kalkulasi kepentingan sendiri membuat klaim itu perlu diuji, bukan sekadar diamini.
Pada 14 Agustus 2026, tepat 25 tahun sejak petisi pendirian Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party) diajukan ke otoritas Turki, Sekretaris Jenderal partai itu, Eyyüp Kadir İnan, menulis di Al Jazeera bahwa Turki telah menjadi “harapan terbesar bagi perjuangan Palestina, bagi Al-Quds, dan bagi mereka yang tertindas di Gaza.” Klaim itu ditulis hanya tiga hari setelah Duta Besar Palestina untuk Rusia, Abdel Hafiz Nofal, menyatakan jumlah syuhada di Jalur Gaza telah melampaui 75.000 jiwa sejak eskalasi 2023 — dan di tengah kebuntuan diplomatik yang belum juga menjawab satu pertanyaan mendasar: apakah pasukan Turki, sekutu NATO yang paling lantang mengecam rezim Zionis, akan pernah benar-benar diizinkan berpijak di tanah Gaza.
Kontras ini bukan kebetulan retoris semata. Ia mencerminkan jarak antara narasi kepahlawanan yang dibangun Ankara untuk konsumsi domestik dan diaspora, dengan realitas geopolitik yang jauh lebih rumit: penolakan tegas Israel atas keterlibatan militer Turki, kontradiksi di dalam negeri Turki sendiri, dan kalkulasi kepentingan strategis Presiden Recep Tayyip Erdogan yang tidak semata-mata bersumber dari solidaritas terhadap Palestina.
Tulisan ini adalah sebuah analisis, bukan pembenaran moral atas satu pihak. Pada isu Israel–Palestina, kita menegaskan sikap keberpihakan yang jujur terhadap penderitaan warga sipil Palestina di wilayah pendudukan — sebuah posisi etis yang tidak memerlukan permintaan maaf. Namun ketika membahas Turki sebagai aktor negara di luar konteks Palestina — kebijakan luar negerinya, ekonomi dalam negerinya, tata kelola politiknya — kita menahan diri dari pemuliaan berlebihan dan mencoba menilai motif serta dampaknya secara jernih. Bagian mana yang bersifat data terverifikasi dan mana yang argumentatif akan kami tandai sepanjang tulisan.
Pertanyaan intinya: apakah peran Turki di Gaza benar-benar sebuah proyek solidaritas, ataukah sebuah panggung bagi ambisi regional Ankara yang kebetulan bersinggungan dengan kepentingan Palestina?
Perayaan yang Bertepatan dengan Krisis
Menurut narasi resmi AK Party, petisi pendirian partai diajukan pada 14 Agustus 2001, dan partai ini naik ke tampuk kekuasaan hanya 16 bulan kemudian dengan dukungan publik yang besar, memerintah tanpa putus selama seperempat abad berikutnya. Tulisan İnan di Al Jazeera menyebut angka lebih dari 12 juta anggota partai dan mengklaim AK Party sebagai “sekolah politik terbesar dan paling dinamis di dunia”.
Penting dicatat: tulisan tersebut adalah pernyataan resmi seorang pejabat partai, bukan liputan independen. Klaim keanggotaan, capaian, maupun sebutan Erdogan sebagai figur yang memberi “napas lega” bagi “geografi-geografi tertindas” merupakan framing politik AK Party sendiri, dan wajar dibaca dengan jarak kritis — sama seperti kita akan memperlakukan klaim serupa dari partai berkuasa mana pun di negara mana pun.
Merayakan ulang tahun sebuah partai sembari mengklaim diri sebagai penyelamat Gaza adalah dua narasi yang berjalan beriringan, namun tidak otomatis saling membuktikan.
Dari Mediator Jadi “Musuh Baru”: Anatomi Ketegangan Ankara–Tel Aviv
Sejak serangan Hamas 7 Oktober 2023 dan invasi rezim Zionis ke Gaza yang menyusulnya, sikap Erdogan mengeras bertahap: dari kritik terhadap respons Israel yang dianggap tidak proporsional, menjadi tuduhan genosida dan penyandingan nama Netanyahu dengan Hitler oleh pejabat-pejabat Turki. Turki memutus hubungan dagang dengan Israel, melarang kapal Israel berlabuh di pelabuhannya, dan menutup wilayah udaranya bagi pesawat militer Israel.
Puncaknya terjadi pada April 2026, ketika Kejaksaan Agung Istanbul mendakwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama 35 pejabat lainnya — termasuk Menteri Pertahanan Israel Katz dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir — atas penyerbuan angkatan laut Israel terhadap Global Sumud Flotilla, konvoi bantuan kemanusiaan menuju Gaza yang dicegat pada Oktober 2025. Dakwaan itu mencakup tuduhan genosida dan kejahatan kemanusiaan, dengan tuntutan kumulatif hingga ribuan tahun penjara. Pada 14 Juli 2026, pengadilan Istanbul memerintahkan permohonan Red Notice Interpol terhadap Netanyahu — meski status hukumnya tetap simbolis, karena Interpol sendiri yang akan menentukan apakah permintaan itu memenuhi aturannya.
Netanyahu membalas lewat pernyataan publik yang menuduh Erdogan “membantai warga Kurdi-nya sendiri” dan mengakomodasi “rezim teror Iran”. Media Israel Maariv, dalam analisis 23 Juni 2026, bahkan menyebut sejumlah kalangan di Israel kini memandang Turki sebagai ancaman militer yang lebih serius dibanding Iran — mengingat status Turki sebagai kekuatan NATO dengan kapabilitas pertahanan mandiri yang terus tumbuh, termasuk drone Bayraktar dan tank Altay. Ini adalah penilaian dari sudut pandang media Israel, dan sepatutnya dibaca sebagai indikasi kekhawatiran strategis Tel Aviv, bukan sebagai fakta kekuatan militer yang telah diuji dalam konfrontasi langsung.
Palang Pintu Bernama Veto
Di sinilah klaim Turki sebagai “harapan terbesar” Gaza berhadapan dengan kenyataan paling keras: Israel menolak kehadiran militer Turki di lapangan. Sejak Oktober 2025, pejabat Israel — termasuk Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar dan Netanyahu sendiri — berulang kali menegaskan tidak akan mengizinkan pasukan Turki menjadi bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) yang direncanakan untuk mengawasi gencatan senjata di bawah rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump.
Pada Januari 2026, Netanyahu secara eksplisit berkeberatan terhadap susunan “Dewan Eksekutif Gaza” yang menyertakan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan. Analisis Royal United Services Institute (RUSI) menyebut kekhawatiran Israel bersumber dari persepsi bahwa Turki, bersama Qatar dan Mesir yang tengah mendekat kembali ke Ankara, dapat membentuk semacam “poros Sunni” yang mengepung Israel secara simbolis maupun strategis. Washington sendiri, menurut sejumlah laporan, menyatakan tidak akan memaksakan keterlibatan Turki kepada Israel, meski mengakui Turki punya peran konstruktif untuk dimainkan.
Hasilnya, per awal Agustus 2026, peran konkret Turki dalam menjaga keselamatan warga Gaza di lapangan tetap kabur — sementara pernyataan-pernyataan besar Erdogan, seperti klaimnya bahwa “tidak ada persamaan regional tanpa Turki, dari Suriah hingga Gaza,” belum sepenuhnya berkorelasi dengan kewenangan riil di teritori. Tiga negara mediator — Turki, Mesir, dan Qatar — memang tetap menjadi penjamin proses gencatan senjata dan menandatangani pernyataan bersama pada 3 Agustus 2026 yang mengecam “pelanggaran Israel yang berkelanjutan”, terutama penyerangan terhadap fasilitas kesehatan di Gaza. Namun penjaminan diplomatik berbeda dengan kehadiran fisik yang bisa langsung melindungi nyawa warga sipil di lapangan.
Menjadi penjamin di meja perundingan tidak sama dengan menjadi pelindung di jalanan Khan Younis — dan celah antara keduanya adalah tempat klaim-klaim besar sering kehilangan pijakan.
Angka yang Tak Berhenti Bertambah
Terlepas dari drama diplomatik antar-elite, korban sesungguhnya dari perang ini tetap warga sipil Palestina. Menurut sumber medis di Gaza yang dikutip kantor berita Anadolu dan Antara, jumlah syuhada akibat serangan rezim Zionis di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 tercatat 73.381 jiwa per 6 Agustus 2026, dengan 174.231 orang luka-luka. Beberapa hari berikutnya, Duta Besar Palestina untuk Rusia menyebut angka tersebut telah melampaui 75.000 jiwa tewas dan 250.000 luka-luka — namun perlu dicatat, angka terbaru ini berasal dari pernyataan diplomatik tunggal kepada media Rusia Izvestia, dan belum diverifikasi independen oleh lembaga PBB seperti OCHA. Kita menyajikannya sebagai rentang dengan atribusi jelas, bukan angka final.
Yang tak kalah menyayat adalah data pasca-gencatan senjata. Setelah kesepakatan dicapai pada 9 Oktober 2025 dan mulai berlaku sehari atau dua hari setelahnya, sumber medis Gaza melaporkan sedikitnya 1.254 warga Palestina — termasuk anak-anak — gugur akibat pelanggaran yang terus terjadi selama masa gencatan senjata, dengan 4.121 lainnya terluka. UNICEF pada 6 Agustus 2026 mencatat sedikitnya 300 anak Palestina tewas di Gaza dalam 300 hari terakhir — rata-rata satu anak Palestina setiap harinya. Di Tepi Barat, OCHA mencatat lebih dari 1.380 insiden kekerasan pemukim sepanjang Januari–Juli 2026, memaksa lebih dari 2.300 warga Palestina mengungsi.
Angka-angka inilah yang seharusnya menjadi ukuran sebenarnya dari klaim “harapan terbesar Gaza” — bukan retorika kongres partai. Sejauh mana kehadiran diplomatik Ankara benar-benar menekan angka pelanggaran pasca-gencatan senjata, adalah pertanyaan empiris yang belum terjawab tuntas oleh data yang tersedia saat ini.
Kontradiksi di Dalam Negeri: Represi dan Krisis Lira
Objektivitas menuntut kita menoleh ke dalam negeri Turki sendiri — bukan untuk mendiskreditkan solidaritasnya terhadap Palestina, tetapi untuk menilai apakah citra “pembela yang tertindas” yang dibangun AK Party konsisten dengan perlakuannya terhadap warganya sendiri. Jawabannya, berdasarkan data dari lembaga pemantau independen, cenderung tidak.
Sejak penangkapan Wali Kota Istanbul Ekrem İmamoğlu pada 19 Maret 2025 — rival politik utama Erdogan yang digadang maju di pemilu presiden 2028 — pemerintah Turki melancarkan serangkaian tindakan hukum terhadap oposisi. İmamoğlu didakwa lebih dari 140 pasal yang berpotensi menjeratnya dengan hukuman lebih dari 2.000 tahun penjara, mencakup tuduhan korupsi hingga spionase. Human Rights Watch menyebut pola penuntutan ini sebagai upaya sistematis “mempersenjatai sistem peradilan pidana” untuk melumpuhkan partai oposisi CHP — termasuk melalui putusan pengadilan banding pada 21 Mei 2026 yang membatalkan hasil kongres CHP dan mencopot ketua terpilihnya. Reporters Without Borders menempatkan Turki di peringkat 163 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia 2026.
Di sisi ekonomi, lira Turki telah kehilangan lebih dari 90 persen nilainya terhadap dolar AS dalam satu dekade terakhir, menembus level lebih dari 40 lira per dolar sepanjang 2026. Inflasi tahunan bertahan di kisaran 30–33 persen sepanjang paruh pertama 2026, dengan proyeksi bank sentral untuk akhir tahun direvisi naik menjadi sekitar 26 persen — dipicu sebagian oleh lonjakan harga energi akibat perang berkepanjangan di Timur Tengah, mengingat Turki adalah importir energi bersih. Ironisnya, di titik inilah gambaran “pelindung kawasan” berbenturan dengan kerentanan struktural ekonomi Turki sendiri terhadap gejolak yang justru terjadi di sekitarnya.
Sebuah negara yang tengah memenjarakan penantang politik utamanya dan bergulat dengan inflasi 30 persen sulit disebut sepenuhnya sebagai model bagi keadilan yang diperjuangkannya di luar batas negerinya.
Kalkulasi Erdogan: Antara F-35 dan Panggung Regional
Membaca peran Turki di Gaza semata sebagai solidaritas ideologis berisiko mengabaikan kepentingan strategis Ankara yang lebih konkret. Erdogan telah lama berupaya memperoleh persetujuan Washington untuk pembelian jet tempur F-35 — kesepakatan yang sempat terganjal sejak Turki membeli sistem pertahanan S-400 buatan Rusia pada masa pemerintahan Trump pertama. Peran aktif Turki sebagai mediator dan penjamin gencatan senjata memberi Ankara pengaruh tambahan dalam relasinya dengan Washington, sekaligus memperkuat posisi tawarnya di Suriah pascajatuhnya rezim Assad dan dalam upayanya menjembatani kembali hubungan Rusia–Ukraina.
Analis di Jerusalem Post bahkan mencatat pergeseran nada Ankara: dari retorika keras era awal perang, menuju gaya “negarawan senior” yang lebih berhati-hati namun tetap ingin memegang kendali narasi kawasan. Ini bukan berarti kepedulian Turki terhadap nasib rakyat Gaza tidak tulus — dukungan finansial, tekanan diplomatik terhadap Hamas untuk menyepakati pembebasan sandera, serta posisi tegasnya dalam pernyataan bersama mediator adalah kontribusi nyata. Namun menempatkan seluruh narasi itu semata sebagai altruisme, tanpa mengakui bahwa ambisi geopolitik dan kepentingan pertahanan Turki turut berjalan seiring, adalah penyederhanaan yang tidak jujur secara analitis.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
Dukung verifikasi independen, bukan sekadar angka — Ikuti pembaruan resmi dari UN OCHA dan UNICEF — bukan hanya klaim sepihak dari otoritas mana pun — terutama untuk memantau apakah angka 1.254 korban pasca-gencatan senjata terus bertambah, sebagai indikator nyata efektivitas peran mediator termasuk Turki.
Salurkan bantuan lewat lembaga yang terverifikasi — Sahabat INH, Al-Aqsha, MER-C, Adara Foundation, BAZNAS, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat memiliki jalur distribusi yang dapat dipertanggungjawabkan bagi 174.231 lebih korban luka dan ratusan ribu pengungsi di Gaza — dukungan konkret yang tidak bergantung pada hasil rivalitas diplomatik Ankara–Tel Aviv.
Kritis terhadap romantisasi tokoh, fokus pada hasil — Sebelum menjadikan pernyataan politisi mana pun — termasuk Erdogan — sebagai rujukan tunggal narasi keadilan Palestina, ukur konsistensinya dengan hasil di lapangan: apakah pasukan stabilisasi internasional yang melibatkan penjamin regional benar-benar terwujud, dan apakah insiden kekerasan pemukim di Tepi Barat yang mencapai lebih dari 1.380 kasus dalam tujuh bulan pertama 2026 mereda atau justru meningkat.
Pertanyaan yang Menggantung
Dua puluh lima tahun setelah petisi pendirian sebuah partai diajukan di Ankara, dan hampir tiga tahun sejak bom-bom pertama jatuh di Gaza pasca-7 Oktober, kita berdiri di titik yang ambigu. Turki memang telah menjadi salah satu dari tiga mediator yang menjaga gencatan senjata tetap bernapas, menandatangani pernyataan bersama yang mengecam pelanggaran rezim Zionis, dan mengajukan dakwaan hukum terhadap para pemimpin Israel yang tidak dilakukan negara manapun lainnya dengan skala serupa. Itu semua nyata, dan patut diapresiasi warga Palestina maupun kita yang berdiri bersama mereka.
Namun klaim sebagai “harapan terbesar” adalah pernyataan yang jauh lebih besar dari sekadar peran mediator — ia menyiratkan kapasitas melindungi, bukan hanya menegosiasikan. Dan pada kapasitas melindungi itulah, veto Israel atas kehadiran pasukan Turki di Gaza, ditambah kontradiksi represi politik dan krisis ekonomi di dalam negeri Turki sendiri, memperlihatkan batas-batas nyata dari kekuatan Ankara — batas yang tidak selalu diakui dalam pidato-pidato perayaan ulang tahun partai.
Kita, sebagai pembaca yang berpihak pada penderitaan warga Gaza namun juga berkomitmen pada kejujuran analitis, dihadapkan pada tugas ganda: terus mendesak agar setiap kekuatan regional — termasuk Turki — mengubah kata-kata solidaritas menjadi perlindungan nyata di lapangan, sekaligus menahan diri dari menjadikan satu pemimpin atau satu partai sebagai simbol tunggal harapan bagi Al-Quds dan Gaza. Sebab jika suatu hari kalkulasi kepentingan Ankara bergeser — entah karena kesepakatan F-35 akhirnya cair, atau karena tekanan domestik memaksa Erdogan mengalihkan fokus — ke mana perginya “harapan terbesar” itu, dan siapa yang akan menggantikannya bagi warga Gaza yang masih menghitung hari di bawah reruntuhan?
