Kamis malam, 7 Agustus 2026, di Ruang Oval Gedung Putih, Presiden Donald Trump mengatakan kepada wartawan bahwa perang dengan Iran “akan segera berakhir” dan harga bensin akan turun begitu konflik usai. Itu janji yang sudah berulang kali ia ucapkan sejak serangan pembuka Operation Epic Fury menghantam Iran pada 28 Februari 2026 — dan setiap kali pula, tenggat itu mundur lagi. Pada hari ke-161 perang, Selat Hormuz masih separuh lumpuh bagi lalu lintas kapal dunia, harga bensin di Amerika Serikat masih 34,6 persen lebih mahal dibanding sebelum perang pecah, dan menurut analisis lembaga riset pertahanan Center for Strategic and International Studies (CSIS), Pentagon telah menghabiskan hampir separuh stok sejumlah rudal pencegat termahalnya hanya dalam tujuh minggu pertama pertempuran. Iran, yang berulang kali disebut Trump “sudah kalah”, belakangan justru menuntut ganti rugi perang kepada Washington — tuntutan yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Trump.
Perang ini bermula dari operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel yang dinamai Operation Epic Fury, dilancarkan pada 28 Februari 2026 setelah tiga putaran perundingan di Muskat, Oman, gagal mencapai kesepakatan soal program pengayaan uranium dan program rudal balistik Iran. Serangan pembuka menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ayatollah Ali Khamenei, dan memicu ratusan rudal balasan serta ribuan drone dari Iran ke seluruh kawasan. Operasi ini merupakan kelanjutan dari “Perang Dua Belas Hari” pada Juni 2025 (Operation Midnight Hammer), yang sempat merusak fasilitas pengayaan Fordow dan Natanz namun tidak menghentikan program nuklir Iran secara permanen.
Kita perlu menyatakan sejak awal bahwa tesis artikel ini bersifat analitis dan argumentatif, bukan vonis moral atas satu pihak: bahwa strategi eskalasi bertahap yang dijalankan pemerintahan Trump terhadap Iran telah gagal mencapai tujuan strategis awalnya — melumpuhkan program nuklir Iran secara permanen dan memaksa perubahan perilaku rezim — sembari menanggung ongkos finansial, militer, dan diplomatik yang jauh melampaui perkiraan resmi. Data kerugian manusia, terutama angka korban tewas warga sipil, masih bergerak dan diperdebatkan; artikel ini menyajikannya sebagai rentang dengan atribusi sumber, bukan angka tunggal yang pasti.
Serangan Pembuka yang Mengguncang, tapi Tidak Mematikan Rezim
Secara taktis, serangan awal Operation Epic Fury memang efektif: eliminasi Ali Khamenei dalam salvo pertama merupakan pukulan simbolik terbesar terhadap kepemimpinan Republik Islam sejak revolusi 1979. Namun delapan bulan kemudian, rezim itu belum runtuh. Kepemimpinan tertinggi beralih ke putranya, Mojtaba Khamenei, yang merombak jajaran militer dengan menunjuk sejumlah komandan baru di Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Klaim awal sejumlah pejabat AS bahwa perang akan “menumbangkan” rezim Iran dalam hitungan minggu tidak terbukti; sebaliknya, struktur kekuasaan Iran menunjukkan kontinuitas, meski Mojtaba Khamenei sendiri belum tampil di depan publik selama berbulan-bulan, memicu spekulasi soal kondisi kesehatannya.
Perlu dicatat pula, di sisi lain, ketahanan rezim ini tidak serta-merta berarti Iran “menang” dalam pengertian konvensional — negara itu kehilangan sejumlah pejabat senior sekaligus, termasuk menteri intelijen dan menteri pertahanannya, dalam rentang 48 jam pada akhir April 2026, dan menghadapi kerusakan infrastruktur yang luas.
Program Nuklir yang ‘Diobliterasi’ di Panggung, tapi Tetap Hidup di Lapangan
Trump berulang kali menyatakan program nuklir Iran sudah “totally obliterated” dan “blown up to kingdom come”. Klaim ini tidak sepenuhnya didukung penilaian teknis independen. Analisis CSIS pada awal Maret 2026 mencatat Iran masih menyimpan sekitar 400 kilogram uranium yang diperkaya hingga 60 persen — mendekati ambang senjata — dan lokasi persis material itu tidak diketahui pasca-serangan. Laporan lain yang mengulas citra pasca-serangan menyebut inti fasilitas pengayaan Fordow, yang dibangun jauh di dalam gunung dekat Qom, hanya mengalami kerusakan sekitar 30 persen meski dihantam bom penembus bunker GBU-57 terbesar dalam persenjataan AS. Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard sempat menyatakan kepada Kongres bahwa Iran belum berupaya membangun kembali kapasitas pengayaannya — namun akses inspektur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) ke lokasi-lokasi terkait telah ditangguhkan sejak perang dimulai, sehingga klaim itu sulit diverifikasi secara independen.
Dengan kata lain: serangan militer berhasil memukul mundur kemampuan Iran dalam jangka pendek, tetapi tidak menghapus pengetahuan teknis para ilmuwan nuklirnya maupun cadangan uranium yang sudah diperkaya. Sejumlah analis di Stimson Center menilai program nuklir Iran kini justru menjadi jaringan yang lebih terdesentralisasi dan lebih sulit dipantau dibanding sebelum perang — sebuah hasil yang bertolak belakang dengan tujuan nonproliferasi yang menjadi dalih awal operasi ini.
Ongkos yang Membengkak: dari Estimasi Puluhan Miliar ke Kemungkinan Triliunan Dolar
Pentagon secara resmi melaporkan kepada Kongres bahwa perang ini menelan biaya sekitar 29 miliar dolar AS hingga pertengahan Mei 2026, sebagian besar untuk amunisi. Namun sejumlah pakar anggaran pertahanan menilai angka itu jauh di bawah realitas. Linda Bilmes, pengajar kebijakan publik di Harvard Kennedy School, memperkirakan biaya riil perang — termasuk penggantian stok senjata dengan harga kontrak baru yang dua hingga tiga kali lebih mahal dari biaya produksi awal — berpotensi melampaui 1 triliun dolar AS dalam jangka panjang. Analisis CSIS mencatat dalam tujuh minggu pertama saja, AS telah menggunakan setidaknya 45 persen stok Precision Strike Missiles, sekitar 50 persen persediaan rudal pencegat THAAD, dan hampir separuh rudal pencegat Patriot — senjata yang butuh waktu bertahun-tahun untuk diproduksi ulang.
Michael Stephens, peneliti senior di Royal United Services Institute (RUSI) di London, menilai kekurangan rudal pencegat ini membuat personel militer AS di kawasan menghadapi risiko operasional yang lebih tinggi, sekaligus membebani kesiapan pasukan AS di kawasan lain — termasuk Asia Timur, tempat Washington berupaya mempertahankan postur pencegahan terhadap Tiongkok. Menteri Pertahanan Pete Hegseth sendiri mengakui kepada Kongres bahwa sejumlah jenis amunisi berada dalam pasokan yang “lebih ketat”, meski ia menegaskan AS masih memiliki jenis senjata lain untuk melanjutkan operasi. Kritik atas kurangnya transparansi ini datang dari kedua kubu di Kongres, bukan hanya dari oposisi — sejumlah legislator Partai Republik pun mempertanyakan mengapa Departemen Pertahanan enggan merinci alokasi dana perang secara terbuka.
Selat Hormuz: Blokade yang Balik Menampar Ekonomi Amerika Sendiri
Salah satu ironi terbesar perang ini adalah bagaimana ia menekan balik ekonomi domestik AS yang menjadi basis dukungan politik Trump. Setelah Iran menutup Selat Hormuz — jalur yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia — pada awal Maret 2026, harga minyak mentah Brent sempat melonjak ke kisaran 110–120 dolar per barel. Sebuah nota kesepahaman (MoU) yang diteken kedua pihak pada 17 Juni 2026 seharusnya membuka kembali selat itu untuk semua kapal selama minimal 60 hari, tetapi perbedaan tafsir soal rute yang “diizinkan” memicu Iran menembaki sejumlah kapal komersial pada 6–7 Juli 2026, yang kemudian memicu AS melancarkan kembali serangan udara. Data pelacakan kapal yang dikutip Reuters menunjukkan lalu lintas melalui Hormuz anjlok menjadi hanya 33 kapal dalam sepekan pada awal Agustus 2026, dari 50 kapal sepekan sebelumnya.
Bagi konsumen Amerika, dampaknya konkret: harga rata-rata bensin nasional tercatat 4,01 dolar per galon pada 9 Agustus 2026 — 34,6 persen lebih tinggi dibanding sebelum perang, menurut data yang dikutip CNN. Meski Iran dan Oman dilaporkan mendekati kesepakatan teknis soal koordinat rute pelayaran pada awal Agustus, para analis mencatat penyelesaian isu Hormuz belum tentu mengakhiri perang secara keseluruhan — perundingan yang lebih luas soal program nuklir dan rudal Iran harus dimulai dari nol.
“Saya kira garis besar kesepakatannya adalah Iran akan menolak akses bebas internasional di sebagian wilayah perairan teritorialnya — dan itu mungkin yang paling realistis bisa dicapai saat ini,” kata David Des Roches, mantan direktur urusan Semenanjung Arab di Departemen Pertahanan AS.
Korban yang Terus Bertambah — dan Angka yang Tak Kunjung Bisa Dipastikan
Menghitung korban jiwa perang ini bukan perkara sederhana, dan kehati-hatian metodologis penting ditegakkan. Human Rights Activists in Iran (HRANA), lembaga pemantau independen berbasis di AS, mencatat basis kumulatif 3.636 kematian di Iran per awal Agustus 2026 (1.221 personel militer, 1.701 warga sipil, 714 belum terklasifikasi). Yayasan Martir Iran menyebut angka resmi 3.468 kematian, sementara perkiraan intelijen AS dan Israel menyebut angka bisa mencapai 6.000 atau lebih — dengan jumlah korban luka berkisar 15.000 (versi AS/Israel) hingga 26.500 (versi Kementerian Kesehatan Iran). Ketimpangan besar antar-sumber ini mencerminkan keterbatasan akses lembaga independen ke wilayah yang masih dalam kendali militer, sehingga angka-angka ini semestinya dibaca sebagai rentang dengan atribusi, bukan fakta tunggal yang final.
Di Lebanon, yang ikut terseret dalam eskalasi Israel-Hizbullah sepanjang perang, Kementerian Kesehatan setempat mencatat lebih dari 4.300 kematian per awal Agustus 2026 — angka yang tidak memisahkan kombatan dari warga sipil. Di sisi Amerika, jumlah personel militer AS yang tewas resmi tercatat 15–20 orang, meski investigasi media The Intercept menemukan perubahan metode pencatatan Pentagon membuat angka riil sulit dilacak, dengan kemungkinan mencapai 700–900 jika memasukkan korban di luar pertempuran langsung — sebuah isu transparansi yang, sekali lagi, berlaku bagi kedua pihak yang bertikai, bukan cuma satu.
Pola Ancaman dan Mundur: Diplomasi yang Kehilangan Kredibilitas
Sepanjang perang, Trump berulang kali mengancam serangan besar-besaran, lalu menariknya kembali dengan alasan kesepakatan sudah di depan mata. Pada 7 April 2026, ia mengancam bahwa “satu peradaban akan mati malam ini, tak akan pernah bisa kembali” jika Iran tidak membuka Selat Hormuz — lalu dua jam sebelum tenggat berakhir, ia justru mengumumkan gencatan senjata dua minggu. Pola ini terulang berkali-kali. Trita Parsi, wakil presiden eksekutif Quincy Institute for Responsible Statecraft, menilai pola ancaman-lalu-mundur ini merusak kredibilitas negosiasi AS di mata Iran.
“Pada titik tertentu, seluruh kredibilitas untuk bernegosiasi akan hilang. Kredibilitas untuk benar-benar memegang kesepakatan pun dipertanyakan. Begitu juga kredibilitas dari ancaman-ancaman itu sendiri,” kata Trita Parsi kepada Al Jazeera.
Ketua Parlemen Iran sekaligus perunding utama, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyebut pola ini sebagai “teater diplomasi” dalam unggahan di X pada 7 Agustus 2026: menggertak dengan serangan besar, lalu tiba-tiba menawarkan negosiasi. Namun keterangan yang berimbang juga mengharuskan kita mencatat bahwa Iran sendiri bukan pihak yang sepenuhnya kooperatif — Teheran berulang kali menyangkal tengah berunding langsung dengan Washington meski faktanya terlibat pembicaraan melalui perantara Oman, dan sempat menembaki kapal-kapal komersial pada Juli 2026 meski telah menandatangani MoU soal Hormuz. Diplomat senior Alan Eyre dari Middle East Institute menilai kedua belah pihak sama-sama terjebak dalam siklus saling curiga yang membuat penyelesaian permanen semakin jauh.
Front-Front Lain yang Ikut Terbakar
Perang ini tidak berlangsung dalam ruang hampa. Di Lebanon selatan, serangan udara dan artileri Israel terhadap posisi-posisi yang dituding terkait Hizbullah terus berlanjut hingga awal Agustus 2026, termasuk di kawasan Tirus. Arab Saudi menghadapi ancaman serangan terkoordinasi dari milisi bersenjata yang berafiliasi dengan Iran, sementara kelompok Houthi di Yaman mengklaim serangan berskala besar terhadap pasukan Saudi serta menyerang sejumlah kapal tanker di Teluk Aden. Sepanjang periode yang sama, serangan rezim Zionis terhadap Jalur Gaza dan warga Palestina di wilayah pendudukan terus berlangsung tanpa henti — sebuah pengingat bahwa perhatian dan sumber daya diplomatik Washington yang tercurah ke front Iran turut mengurangi tekanan internasional yang semestinya diarahkan untuk melindungi anak-anak Palestina dari kelanjutan agresi di Gaza. Ini adalah observasi kontekstual, bukan klaim kausal tunggal — banyak faktor lain turut membentuk kalkulasi kebijakan AS di Gaza.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Dorong diplomasi regional melalui jalur non-Barat.
Dengan lalu lintas kapal di Selat Hormuz yang anjlok dari 50 menjadi 33 kapal per pekan pada awal Agustus 2026, ruang bagi mediasi non-AS terbuka lebar. Warga dan organisasi masyarakat sipil Indonesia dapat mendesak Kementerian Luar Negeri RI dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk aktif mendukung jalur mediasi Oman-Iran, alih-alih menyerahkan sepenuhnya penyelesaian krisis energi global ini kepada dua kekuatan yang sedang berperang.
- Pantau dan siapkan diri atas guncangan harga energi.
Lonjakan harga minyak mentah ke kisaran 110–120 dolar per barel selama perang berimbas pada beban subsidi BBM dan APBN Indonesia. Masyarakat dan pelaku usaha perlu mengikuti secara aktif proyeksi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia terkait dampak fluktuasi harga energi global ini terhadap inflasi domestik, alih-alih terkejut ketika dampaknya sampai ke pompa bensin dalam negeri.
- Dukung verifikasi data korban yang independen dan desakan akuntabilitas hukum internasional.
Mengingat rentang angka korban yang masih sangat lebar — dari 3.468 versi resmi Iran hingga 6.000 lebih versi AS/Israel — publik sebaiknya merujuk pada lembaga pemantau independen seperti HRANA dan laporan PBB, bukan menyebarkan angka sepihak dari salah satu pihak yang berperang. Bersamaan dengan itu, dukung kajian pakar hukum internasional Indonesia — seperti Hikmahanto Juwana dan Heribertus Jaka Triyana dari UGM — dalam mendesak evaluasi legalitas serangan militer yang dilakukan tanpa mandat resmi Dewan Keamanan PBB, sebuah preseden yang berdampak bagi tatanan hukum internasional secara luas, bukan hanya bagi Iran.
Perang yang Tak Tahu Cara Berakhir
Delapan bulan setelah salvo pertama menghantam Teheran, Amerika Serikat mendapati dirinya dalam posisi yang jarang diakui terbuka oleh para pejabatnya sendiri: unggul secara taktis di setiap pertempuran individual, namun jauh dari tujuan strategis yang dijanjikan di awal. Program nuklir Iran terpukul mundur, bukan musnah. Rezim Teheran kehilangan pemimpin tertingginya, tapi tidak tumbang. Selat Hormuz sempat ditutup paksa, tapi pembukaannya kembali justru menegaskan bahwa Iran — bukan AS — yang pada akhirnya menentukan syarat-syarat pelayaran di perairannya sendiri.
Di dalam negeri Amerika sendiri, ongkosnya terasa nyata: dari rak-rak amunisi yang menipis hingga harga bensin yang membebani rumah tangga kelas pekerja — basis pemilih yang justru paling sering diseru pemerintahan Trump untuk didukung. Kongres, dari kedua partai, mulai mempertanyakan ke mana perginya ratusan miliar dolar dana perang tanpa pernah memberikan suara otorisasi resmi untuk perang itu sendiri.
Bagi kita di Indonesia, yang menyaksikan dari kejauhan geografis tapi tidak dari kejauhan dampak — lewat harga energi, lewat pergeseran perhatian dunia dari penderitaan di Gaza, lewat preseden hukum internasional yang dipertaruhkan — pertanyaan yang tersisa bukanlah siapa yang “menang” dalam perang ini. Pertanyaannya lebih jujur dan lebih sulit dari itu: jika kekuatan militer paling superior di dunia pun tidak mampu memastikan kapan dan bagaimana sebuah perang yang ia mulai sendiri akan berakhir, adakah pihak mana pun — termasuk kita yang hanya menonton — yang benar-benar tahu ke arah mana dunia ini sedang melangkah?
