Skandal di Rumah Sakit Rambam Haifa dan Nasib Genting Tenaga Medis Palestina di Jantung Sistem Kesehatan Israel
Haifa, awal Agustus 2026. Di lorong-lorong Rambam Health Care Campus — rumah sakit terbesar di Israel utara — sekelompok perawat dan dokter yang berbicara bahasa Arab tiba-tiba mendapati diri mereka menjadi terdakwa publik. Bermula dari unggahan Instagram seorang warga bernama David Chesterman yang menuduh staf “yang semuanya berbahasa Arab” menelantarkan adiknya, seorang tentara yang terluka dalam pertempuran di Lebanon, tuduhan itu menjalar dalam hitungan jam menjadi gelombang kecaman nasional. Menteri Pertahanan Israel Katz memerintahkan penyelidikan militer. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir — sosok yang dikenal luas karena sikap garis kerasnya terhadap warga Arab Israel — menuntut investigasi “tanpa pemutihan” dan bahkan mempertanyakan apakah insiden itu bermotif nasionalistik. Rambam sendiri, setelah menyelidiki internal, membantah seluruh tuduhan itu. Namun bantahan itu tidak menghentikan apa pun: staf Arab di rumah sakit itu, dan lebih luas lagi seluruh tenaga kesehatan Palestina di Israel, mendapati diri mereka berada di titik paling rentan sejak 7 Oktober 2023.
Artikel ini adalah sebuah analisis, bukan vonis hukum atas insiden spesifik di Rambam. Tuduhan terhadap staf Arab di rumah sakit itu — bahwa mereka menelantarkan pasien, menahan air, dan memperlakukan tentara secara kasar — hingga saat naskah ini ditulis masih berstatus tuduhan sepihak dari keluarga pasien, telah dibantah oleh manajemen rumah sakit setelah investigasi internal, dan belum dikonfirmasi secara independen oleh otoritas militer yang diperintahkan menyelidikinya. Yang faktual dan tidak terbantahkan adalah pola yang menyertainya: kecepatan pejabat tinggi negara mengeksploitasi tuduhan yang belum terverifikasi, dan konsekuensi nyata yang segera dirasakan oleh puluhan ribu tenaga medis Palestina di seluruh Israel.
Pertanyaan yang ingin dijawab tulisan ini sederhana namun berat: mengapa profesi yang secara struktural paling dibutuhkan oleh sistem kesehatan Israel — kedokteran, keperawatan, farmasi — justru menjadi arena paling rentan bagi diskriminasi terhadap warga Palestina? Dan apa yang bisa dipelajari pembaca Indonesia dari pola ini, di tengah perang yang masih membara di Gaza dan front-front lain di sekitarnya?
Kronologi Sebuah Tuduhan yang Bergerak Cepat
Menurut pemberitaan dari sejumlah media Israel, termasuk Times of Israel, Jerusalem Post, dan Haaretz, insiden ini bermula dari perawatan empat tentara yang terluka dalam operasi di Lebanon dan dirawat di Rambam. Yehoshua Shani, paman salah satu tentara sekaligus ketua forum sayap kanan yang menentang gencatan senjata di Gaza, mengeklaim di media sosial bahwa perawat jaga malam “semuanya penutur bahasa Arab” mengabaikan permintaan air pasien dan memperlakukannya secara kasar. David Chesterman, saudara kandung tentara tersebut, menambahkan bahwa keluarga dilarang menjenguk — sebuah prosedur yang sebenarnya lazim di unit perawatan intensif, terlepas dari identitas etnis staf yang bertugas.
Rambam merespons dengan menyatakan bahwa seluruh pasien, termasuk tentara IDF, menerima “perawatan berkualitas tinggi dan profesional dari tim medis yang terampil dan berpengalaman,” dan menolak tuduhan bahwa pasien diperlakukan tidak layak. Namun pernyataan itu sendiri menjadi sumber kekecewaan baru: sejumlah staf Arab mengaku kepada Haaretz bahwa rumah sakit gagal secara eksplisit membela mereka dari tuduhan yang menyasar identitas etnis, bukan sekadar kompetensi kerja. “Pada akhirnya, ini adalah serangan terhadap seluruh staf medis Arab,” ujar salah seorang tenaga medis kepada Haaretz. Direktur Rambam, dr. Michal Makel, belakangan mengirim pesan dukungan internal kepada staf, menegaskan bahwa generalisasi berdasarkan bahasa atau identitas “tidak mencerminkan semangat Rambam.”
Sebuah tuduhan yang belum terverifikasi cukup untuk mengubah puluhan ribu tenaga kesehatan Palestina, dalam hitungan hari, dari tulang punggung sistem menjadi tersangka kolektif.
Angka yang Tak Bisa Diabaikan: Siapa Sesungguhnya Menopang Rumah Sakit Israel
Data paling mutakhir dan paling otoritatif — studi yang dipublikasikan Israel Journal of Health Policy Research pada 2025 berdasarkan Survei Angkatan Kerja Biro Pusat Statistik (CBS) Israel — menunjukkan bahwa pada 2023, warga Arab Israel, mayoritas di antaranya adalah warga Palestina pemegang kewarganegaraan Israel, menyumbang 25 persen dokter, 27 persen perawat, 27 persen dokter gigi, dan hampir separuh (49 persen) apoteker di seluruh Israel. Angka ini melonjak tajam dari satu dekade sebelumnya — proporsi dokter Arab misalnya naik dari sekitar 8 persen pada 2010. Publikasi lain, termasuk opini di Middle East Eye, menyebut kontribusi warga Palestina dalam sektor ini bisa mencapai sekitar 40 persen bila memperhitungkan tenaga kebersihan dan pendukung rumah sakit, meski angka spesifik itu belum terverifikasi silang oleh lembaga statistik resmi dan karena itu perlu dibaca sebagai estimasi, bukan angka pasti.
Yang jelas dari data yang terverifikasi: sistem kesehatan Israel secara struktural bergantung pada tenaga kerja Palestina, dan ketergantungan itu terus bertambah, bukan berkurang. Ironisnya, semakin besar peran itu, semakin sering pula muncul wacana di kalangan politisi sayap kanan — termasuk Ben Gvir sendiri, yang pernah menyebut representasi mahasiswa Arab di bidang kedokteran sebagai “pemborosan” — yang memandang ketergantungan ini sebagai ancaman keamanan yang harus dikelola, bukan aset yang harus dilindungi. Ini adalah ironi struktural yang menjadi inti dari krisis Rambam: profesi yang paling dibutuhkan justru menjadi profesi yang paling diawasi.
Ben Gvir dan Politik Kecurigaan yang Tidak Berdiri Sendiri
Respons cepat Ben Gvir terhadap tuduhan Rambam bukan peristiwa terisolasi. Sejak serangan 7 Oktober 2023 dan perang yang menyusul di Gaza, warga Palestina pemegang kewarganegaraan Israel — termasuk di sektor kesehatan — menghadapi pengawasan, tindakan disipliner, dan ancaman terhadap mata pencarian yang meningkat tajam. Di sejumlah rumah sakit lain, staf Palestina dilaporkan dilarang berbicara bahasa Arab di tempat kerja, sebuah kebijakan yang di beberapa institusi bahkan telah diformalkan. Perlu dicatat secara objektif bahwa Ben Gvir menjabat sebagai menteri di pemerintahan terpilih dan responsnya terhadap tuduhan spesifik ini — menuntut investigasi menyeluruh — bukan sesuatu yang secara inheren tidak sah bagi seorang pejabat keamanan. Yang problematis, menurut kritik dari dalam masyarakat Israel sendiri, adalah kecenderungannya menyimpulkan motif nasionalistik sebelum investigasi rampung, dan pola berulang di mana tuduhan terhadap staf Arab langsung dibingkai sebagai ancaman kolektif, bukan kasus individual yang menunggu pembuktian.
Di sinilah letak batas argumentatif yang perlu digarisbawahi: menghubungkan satu insiden Rambam dengan pola sistemik yang lebih luas adalah interpretasi analitis, bukan fakta tunggal yang bisa dibuktikan dari satu kasus saja. Namun pola itu didukung oleh testimoni berulang dari pekerja kesehatan Palestina selama hampir tiga tahun terakhir, yang secara konsisten melaporkan meningkatnya pengawasan dan represi di tempat kerja mereka sejak 2023 — sebuah tren yang oleh penulis Palestina sendiri, seperti Ghada Majadli dalam analisisnya di Middle East Eye, digambarkan sebagai bagian dari struktur yang lebih besar, bukan insiden yang berdiri sendiri.
Solidaritas yang Terbelah: Suara-Suara Dalam Masyarakat Israel Sendiri
Objektivitas menuntut kita mencatat bahwa respons terhadap insiden Rambam di dalam masyarakat Israel sendiri tidak monolitik. Organisasi profesional Mersham, yang menaungi tenaga medis Israel, secara terbuka menyebut kampanye terhadap staf Arab Rambam sebagai “hasutan rasis,” dan memperingatkan bahwa serangan semacam itu “merusak seluruh sistem kesehatan,” bukan hanya staf Arab. Ketua Asosiasi Dokter Kesehatan Masyarakat Israel, Profesor Hagai Levine, turut mengecam respons publik terhadap tuduhan tersebut. Anggota parlemen Ayman Odeh dari partai Hadash-Ta’al dan direktur Mossawa Center, Jafar Farah, mengkritik keras Katz dan Ben Gvir, dengan Farah menyebut kedua menteri itu “mencari keuntungan politik di atas punggung tim medis Arab yang bekerja 24 jam merawat korban luka berat tanpa membedakan identitas.”
Fakta bahwa suara-suara penolakan ini datang dari dalam institusi Israel sendiri — bukan hanya dari kalangan Palestina atau pengamat luar — penting untuk dicatat, karena ia menunjukkan bahwa kritik terhadap eksploitasi politik atas insiden Rambam bukan semata narasi “pihak luar” terhadap Israel, melainkan juga pergulatan internal yang nyata di dalam masyarakat sipil dan profesi medis Israel sendiri. Ini adalah nuansa yang penting: kegagalan melindungi staf Arab bukanlah kegagalan seluruh masyarakat Israel, melainkan kegagalan sebagian elite politik yang memanfaatkan ketegangan etnis untuk kepentingan elektoral, di tengah upaya sebagian kalangan profesional dan sipil lain yang justru berusaha meredamnya.
Kegagalan melindungi staf Arab bukan kegagalan seluruh masyarakat Israel — tapi kegagalan sebagian elite politik yang menemukan keuntungan dalam menyalakan ketegangan etnis.
Bahasa sebagai Medan Pertempuran
Salah satu dimensi paling mencolok dari kasus Rambam adalah bagaimana “berbicara bahasa Arab” sendiri dijadikan bukti kesalahan — terlepas dari isi tindakan medis yang dilakukan. Tuduhan awal dalam unggahan yang viral secara eksplisit menyoroti bahwa staf jaga malam “semuanya penutur bahasa Arab,” seolah fakta linguistik itu sendiri adalah indikasi niat jahat. Fenomena ini bukan kasus tunggal: penetapan larangan berbahasa Arab di tempat kerja telah dilaporkan terjadi di sejumlah institusi kesehatan Israel lain dalam beberapa tahun terakhir, sebagian bahkan telah diformalkan sebagai kebijakan resmi rumah sakit.
Bagi warga Palestina di Israel, bahasa Arab bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga penanda identitas yang, di banyak konteks lain di dunia, dilindungi sebagai hak dasar pekerja dan warga negara. Ketika bahasa ibu menjadi obyek kecurigaan struktural — bukan hanya di ruang publik tapi di ruang kerja yang paling personal seperti bangsal rumah sakit — maka yang dipertaruhkan bukan lagi soal kompetensi profesional semata, melainkan soal apakah identitas Palestina bisa hadir secara utuh di ruang-ruang institusi Israel tanpa harus terus-menerus membuktikan kesetiaan.
Dari Bangsal Haifa ke Gaza: Konteks yang Tak Bisa Dipisahkan
Ghada Majadli, penulis dan tenaga kesehatan Palestina yang menganalisis kasus ini untuk Middle East Eye, berargumen bahwa represi terhadap tenaga medis Palestina di wilayah 1948 tidak bisa dipisahkan dari kehancuran sistem kesehatan di Jalur Gaza sepanjang perang yang berkecamuk sejak akhir 2023 — sebuah kampanye militer yang oleh sejumlah pakar hak asasi manusia PBB dan yang tengah diperiksa Mahkamah Internasional (ICJ) dikategorikan berpotensi memenuhi unsur genosida, meski status hukum definitifnya masih dalam proses peradilan internasional yang berjalan. Ribuan tenaga medis dan warga sipil Palestina — anak-anak Palestina di antaranya — telah menjadi syuhada dalam serangan-serangan terhadap rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Gaza, sebuah pola yang oleh badan-badan PBB seperti UNICEF dan UN OCHA berulang kali didokumentasikan sebagai serangan sistematis terhadap infrastruktur kesehatan di wilayah pendudukan.
Argumen bahwa keduanya — represi struktural terhadap tenaga medis Palestina di Haifa dan penghancuran rumah sakit di Gaza — berasal dari akar yang sama, yaitu cara rezim Zionis memandang kehadiran Palestina sebagai ancaman demografis dan keamanan yang harus dikendalikan, adalah tesis analitis yang diajukan sejumlah pengamat Palestina, bukan fakta tunggal yang dapat dibuktikan secara empiris dalam satu artikel. Namun tesis ini punya basis argumentasi yang kuat: sulit memisahkan pola pengawasan terhadap warga Palestina pemegang kewarganegaraan Israel dari kebijakan yang sama terhadap saudara-saudara mereka di Al-Quds, Tepi Barat, dan Gaza, mengingat ketiganya berada di bawah kerangka hukum dan kebijakan keamanan yang saling terhubung.
Ketika Profesionalisme Saja Tidak Cukup
Kasus Rambam pada akhirnya mengungkap batas dari narasi “koeksistensi” yang selama ini sering digunakan untuk menggambarkan sistem kesehatan Israel sebagai ruang bebas dari politik identitas. Sejumlah tenaga medis Palestina sendiri telah lama menuliskan pengalaman mereka: sekitar seperempat dokter dan lebih dari seperempat perawat di Israel adalah warga Arab, namun proporsi itu tidak pernah otomatis diterjemahkan menjadi kesetaraan politik atau perlindungan struktural. Sebagaimana ditulis salah seorang dokter Palestina dalam esai sebelumnya di Middle East Eye, “menjadi bagian dari sistem kesehatan Israel tidak membuat tempat kerja itu kebal dari rasisme struktural dan institusional negara maupun masyarakat Israel.”
Adil pula dicatat bahwa sebagian tenaga medis Palestina sendiri, dalam merespons insiden ini, memilih menonjolkan profesionalisme mereka — membagikan kisah tentang pasien-pasien Yahudi yang mereka rawat tanpa membedakan latar belakang. Ini adalah strategi bertahan yang bisa dipahami, tetapi menyisakan pertanyaan yang lebih besar: apakah beban pembuktian loyalitas semacam ini adil dibebankan kepada satu kelompok etnis saja, sementara kelompok lain tidak pernah dituntut hal serupa untuk mendapatkan pengakuan profesional yang sama.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Pantau dan dukung advokasi hukum independen. Lembaga seperti Amnesty International Indonesia — yang selama ini aktif dipimpin advokasi oleh Usman Hamid — dapat didorong terus memantau proses investigasi resmi atas insiden Rambam serta pola pelarangan bahasa Arab di rumah sakit lain, mengingat baru sebagian kecil dari insiden semacam ini yang pernah diinvestigasi hingga tuntas dan dipublikasikan hasilnya.
- Salurkan dukungan kemanusiaan melalui jalur yang jelas dan akuntabel. Dengan sistem kesehatan Gaza yang menurut data UN OCHA dan UNICEF masih jauh dari pulih, dukungan melalui INH, BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, atau lembaga kemanusiaan berpengalaman seperti MER-C dan Sahabat Al-Aqsha tetap menjadi cara paling konkret warga Indonesia turut meringankan beban tenaga medis dan warga sipil Palestina, dibandingkan sekadar menyuarakan simpati di media sosial.
- Perkuat literasi hukum internasional di kalangan mahasiswa dan aktivis. Diskusi publik yang melibatkan pakar hukum internasional Indonesia — dari kalangan akademisi seperti Hikmahanto Juwana maupun Heribertus Jaka Triyana di UGM — dapat membantu masyarakat memahami secara presisi perbedaan antara pelanggaran hak sipil warga Palestina di dalam Israel, dugaan genosida yang tengah diperiksa ICJ terkait Gaza, dan status hukum wilayah pendudukan di Tepi Barat, alih-alih mencampuradukkan ketiganya secara serampangan dalam wacana publik.
Pertanyaan yang Tak Bisa Kita Hindari
Di Haifa, seorang dokter atau perawat Palestina bangun pagi ini, mengenakan seragamnya, dan berangkat ke rumah sakit tempat ia mungkin telah bekerja bertahun-tahun — merawat pasien Yahudi dan Arab dengan standar profesional yang sama, sebagaimana sumpah profesinya mengharuskan. Namun ia melakukannya sambil tahu bahwa satu unggahan media sosial yang belum terverifikasi bisa mengubahnya, dalam hitungan jam, dari tenaga medis terpercaya menjadi tersangka kolektif atas nama identitas etniknya.
Paralel ini tidak berhenti di pintu rumah sakit. Warga Palestina di Al-Quds menghadapi pertanyaan serupa setiap kali melintasi pos pemeriksaan; anak-anak Palestina di Gaza menghadapinya setiap kali sirene tanda bahaya berbunyi di dekat rumah mereka. Yang membedakan tenaga medis Palestina di Israel hanyalah bahwa mereka, secara formal, adalah warga negara — dengan kartu identitas, gaji, dan tunjangan yang sama seperti rekan kerja mereka yang Yahudi. Namun kasus Rambam menunjukkan bahwa status formal itu tidak otomatis memberi mereka rasa aman yang setara.
Kita tidak tahu bagaimana investigasi resmi atas insiden Rambam akan berakhir — apakah tuduhan itu akan terbukti, terbantahkan sepenuhnya, atau berhenti di titik abu-abu seperti kebanyakan kasus serupa sebelumnya. Yang lebih penting untuk direnungkan barangkali bukan hasil investigasi itu sendiri, melainkan pertanyaan yang sudah terjawab jauh sebelum investigasi itu selesai: berapa lama lagi sebuah profesi yang begitu dibutuhkan sebuah bangsa harus terus membuktikan kesetiaannya, hanya karena bahasa yang mereka gunakan untuk menenangkan pasien yang ketakutan kebetulan adalah bahasa Arab?
Ditulis berdasarkan analisis opini Ghada Majadli, “Why the position of Palestinian health workers in Israel has grown increasingly precarious,” Middle East Eye, 13 Agustus 2026; dilengkapi verifikasi silang dari pemberitaan Middle East Eye, “Palestinian medics in Israel face incitement over unproven patient abuse claims” (11 Agustus 2026); The Times of Israel, “Rambam denies claims Arab staff mistreated wounded soldier after family sounds alarm” (10 Agustus 2026); The Jerusalem Post, “Israeli medical groups decry claims of soldier abuse by hospital’s Arab staff” dan “Israel Katz orders IDF probe into alleged mistreatment of wounded soldiers at Rambam hospital” (9–10 Agustus 2026); Ynetnews, “‘They locked us out’: Wounded IDF soldier’s family alleges mistreatment at Rambam” (9 Agustus 2026); serta data statistik dari studi “Arab representation in Israeli healthcare professions: achievements, challenges and opportunities,” Israel Journal of Health Policy Research (2025). Seluruh sumber diakses 14 Agustus 2026.
Didedikasikan untuk setiap tenaga kesehatan — Palestina maupun Israel — yang tetap memilih merawat manusia lain di tengah sistem yang memaksa mereka membuktikan identitas sebelum kompetensi diakui; dan untuk tenaga medis di Gaza yang bekerja tanpa listrik, tanpa obat yang cukup, dan tanpa jaminan bahwa rumah sakit tempat mereka berlindung tidak akan menjadi sasaran esok hari.
