NEW YORK — Menteri Luar Negeri Belgia sekaligus Wakil Perdana Menteri Maxime Prevot menyerukan tindakan lebih nyata untuk melindungi anak-anak Palestina yang terdampak perang dan kekerasan di Jalur Gaza serta Tepi Barat.
Pernyataan itu disampaikan Prevot dalam sebuah pertemuan yang digelar di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Rabu, 24 September 2026. Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah mendesak untuk melindungi anak-anak Palestina.
Dalam pertemuan itu, para delegasi Eropa dan Arab mengheningkan cipta untuk mengenang anak-anak Palestina yang kehidupannya hancur akibat perang dan kekerasan.
“Kami baru saja mengheningkan cipta selama satu menit, tetapi diam tidak bisa menjadi respons kita,” kata Prevot.
Menurutnya, anak-anak Palestina harus tetap menjadi bagian dari pembicaraan politik internasional, termasuk ketika perhatian dunia mulai beralih ke persoalan lain.
“Kita perlu memastikan anak-anak tetap menjadi bagian dari percakapan politik, juga ketika perhatian internasional beralih ke tempat lain. Kita juga harus lebih memperhatikan seperti apa sebenarnya kehidupan mereka,” ujarnya.
Prevot mengatakan, pembahasan mengenai Gaza dan Tepi Barat selama ini sering ditempatkan dalam konteks politik. Namun, bagi anak-anak, persoalan yang mereka hadapi jauh lebih mendasar.
“Bisakah saya pergi ke sekolah? Bisakah saya menemui dokter? Apakah keluarga saya masih memiliki rumah bulan depan? Apakah saya aman malam ini?” kata Prevot menggambarkan pertanyaan yang dihadapi anak-anak Palestina.
Menurut dia, pertanyaan tersebut seharusnya memiliki jawaban sederhana. Namun, terlalu banyak anak Palestina yang hingga kini belum mendapatkan kepastian atas kebutuhan dasar tersebut.
“Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar, dan terlalu banyak anak Palestina yang masih belum bisa mendapatkan jawaban ‘ya’,” katanya.
Prevot menegaskan Belgia membawa persoalan tersebut ke forum PBB di New York untuk mendorong tindakan konkret, termasuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau anak-anak Palestina, sekolah tetap berfungsi, serta akses terhadap layanan kesehatan dan tempat tinggal yang aman.
Ia juga memperingatkan bahwa dampak perang terhadap anak-anak tidak akan selesai ketika pertempuran berakhir.
“Kehilangan bertahun-tahun pendidikan, tumbuh dengan depresi berulang, atau hidup dengan dampak trauma tidak bisa begitu saja diperbaiki setelah pertempuran berakhir,” ujarnya.
Pertemuan tersebut digelar oleh misi Belgia untuk PBB bekerja sama dengan Yordania dan Save the Children. Sejumlah pejabat Eropa dan negara-negara Arab turut menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi anak-anak Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan anak-anak Palestina di Gaza menghadapi kekurangan kebutuhan dasar yang parah sejak akhir 2023. Sementara di Tepi Barat, anak-anak dan keluarga Palestina menghadapi kekerasan oleh pemukim serta operasi militer.
Safadi juga memperingatkan datangnya musim dingin dan hujan di Gaza. Menurutnya, tindakan segera diperlukan untuk mencegah anak-anak Palestina semakin terperosok dalam kondisi sulit.
“Masa depan anak-anak Palestina tidak bisa terus menjadi sandera kebijakan pemerintah Israel yang radikal, rasis, dan ekspansionis,” kata Safadi.
Ia juga menuduh bantuan kemanusiaan untuk Gaza masih menghadapi hambatan untuk masuk ke wilayah tersebut. Menurut Safadi, sejumlah persediaan bantuan bahkan berisiko kedaluwarsa di gudang-gudang di Amman, Yordania.
Sementara itu, di Tepi Barat, Safadi menyebut terjadi rata-rata lebih dari enam serangan pemukim terhadap warga Palestina setiap hari.
“Kita semua menyaksikan hukum internasional runtuh di Gaza dan Tepi Barat,” ujarnya.
Belgia sebelumnya mengakui Palestina sebagai sebuah negara dalam konferensi yang diselenggarakan Arab Saudi dan Prancis di markas besar PBB pada September tahun lalu.
Brussels juga telah mendanai sejumlah proyek pendidikan dan pelatihan bagi warga Palestina. Pada Juli 2026, pemerintah Belgia menyetujui larangan impor barang yang diproduksi di permukiman Israel yang dianggap ilegal.
Yordania sendiri selama ini menjadi salah satu negara yang aktif mendorong pengiriman bantuan kemanusiaan dan pangan kepada warga Palestina di Gaza, baik melalui konvoi bantuan maupun bantuan udara.
Pertemuan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB tersebut kembali menempatkan kondisi anak-anak Palestina sebagai isu kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dan tindakan internasional, terutama terkait pendidikan, kesehatan, keamanan dan kebutuhan dasar mereka.(cky)
