GAZA CITY — Sebelum UNRWA berdiri pada Desember 1949, badan yang mengurus ratusan ribu pengungsi Palestina di Jalur Gaza bukanlah lembaga PBB, melainkan organisasi keagamaan Amerika bernama American Friends Service Committee (AFSC) — kelompok Quaker yang baru setahun sebelumnya menerima Hadiah Nobel Perdamaian. Sejarah keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (NGO) Barat di Gaza dimulai dari titik yang jarang disorot media Indonesia: sebuah eksperimen kemanusiaan darurat yang berlangsung kurang dari dua tahun, namun meletakkan pola kerja yang bertahan hingga hari ini.
Kuaker Tiba di Gaza, April 1948
Ketika Perang Arab-Israel 1948 memaksa lebih dari 200.000 orang mengungsi ke Jalur Gaza — yang saat itu berpenduduk sekitar 80.000 jiwa — Perserikatan Bangsa-Bangsa belum memiliki badan permanen untuk menangani krisis sebesar itu. AFSC ditugaskan PBB pada 1948 untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina di Jalur Gaza, yang menerima 250.000 pengungsi baru akibat perang yang mengarah pada berdirinya Israel. Sejarah AFSC di Gaza dapat ditelusuri kembali ke April 1948.
Dua tokoh Quaker Amerika, Clarence Pickett dan Rufus Jones, bertemu di Quaker House New York pada awal 1948 untuk menyusun petisi yang menyerukan gencatan senjata. Ketika upaya itu gagal, AFSC mulai menggalang dana untuk bantuan pengungsi. AFSC bukan pemain baru di kawasan ini — kehadiran Quaker di Timur Tengah sudah berlangsung sejak 1860-an, ketika Quaker pertama dari Maine tiba di Lebanon dan Palestina, membangun sekolah di Ramallah dan Brummana.
Namun operasi Gaza berbeda skalanya. Beberapa Quaker, termasuk Mildred White, direktur Friends Girls School Ramallah, sempat khawatir keterlibatan dalam operasi PBB akan melanggar prinsip Quaker soal “ketidakberpihakan seimbang” — terutama kekhawatiran bahwa PBB akan mendorong pemukiman kembali pengungsi jauh dari kampung halaman mereka di Palestina. AFSC akhirnya menyetujui keterlibatan dengan syarat operasi bersifat sementara dan pemukiman kembali tetap menjadi prioritas PBB, bukan Quaker.
Pembagian Kerja: Tiga Lembaga, Tiga Wilayah
Pola kerja kemanusiaan Barat di Palestina pasca-1948 sebenarnya terbagi rapi secara geografis. Pada Desember 1948, tiga badan kemanusiaan menandatangani kesepakatan pembagian kerja: Liga Perhimpunan Palang Merah menangani Lebanon, Suriah, dan Transyordania; ICRC menangani Tepi Barat dan Israel; sementara American Friends Service Committee menangani Jalur Gaza.
Artinya, secara historis, Palang Merah Internasional (ICRC) — yang kerap dianggap sebagai wajah utama bantuan kemanusiaan Barat di Palestina — justru tidak pernah menjadi operator utama di Gaza pada fase paling awal ini. ICRC memang mulai bekerja di Israel dan wilayah pendudukan sejak 1948, menyusul konflik Arab-Israel pertama, namun kehadirannya baru menjadi permanen setelah Perang 1967. Di Gaza, pekerjaan lapangan sehari-hari — distribusi makanan, pendirian sekolah darurat, klinik bersalin — berada di tangan sukarelawan Quaker, banyak di antaranya berusia dua puluhan dan tanpa pengalaman kerja kemanusiaan sebelumnya.
Delapan Kamp dan Serah Terima ke UNRWA
Atas kesepakatan dengan PBB, AFSC mendirikan delapan kamp di atas lahan pemerintah yang dialokasikan otoritas Mesir, dan menamainya sesuai kota-kota terdekat. Pada saat PBB mengambil alih operasi pada 1950, lebih dari 100 pria dan wanita telah bekerja dalam program AFSC di Gaza, mencakup hampir setiap aspek kehidupan pengungsi — distribusi makanan, selimut, tenda, pendirian sekolah, klinik bersalin, bengkel logam, hingga klub rekreasi.
Masa kerja AFSC di Gaza berakhir resmi pada musim semi 1950. Quaker secara resmi mengakhiri tugasnya di Gaza pada April 1950. UNRWA sendiri, yang dibentuk melalui Resolusi Majelis Umum PBB 302(IV) pada 8 Desember 1949, baru memulai operasinya pada 1 Mei 1950 — momen serah terima yang menandai berakhirnya era NGO sebagai operator utama bantuan pengungsi Gaza, dan dimulainya era badan PBB permanen yang bertahan hingga sekarang.
Ekspansi Generasi Kedua: Oxfam dan Save the Children
Gelombang kedua NGO Barat datang pada dekade 1950-an dan awal 1970-an, kali ini dengan kehadiran yang lebih permanen. Oxfam mulai bekerja di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1950-an, dan baru mendirikan kantor negara pada 1980-an. Save the Children telah bekerja di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1953, dengan kehadiran permanen sejak 1973.
Perluasan ini terjadi seiring perubahan status Gaza itu sendiri: dari wilayah di bawah administrasi Mesir (1949–1967) menjadi wilayah pendudukan Israel setelah Perang Enam Hari 1967 — topik yang akan dibahas terpisah dalam kolom ini. Kehadiran ICRC di Gaza pun baru menjadi permanen pada fase inilah. Kehadiran ICRC di Israel dan wilayah pendudukan menjadi permanen setelah Perang 1967.
Dari Blokade ke Perang: Tekanan yang Meningkat
Sejak blokade Gaza dimulai 2007 — sebagaimana dibahas dalam artikel kolom sebelumnya soal terbentuknya Jalur Gaza — NGO Barat menjadi semakin bergantung pada izin akses Israel untuk beroperasi. Ketergantungan ini memuncak setelah perang yang dimulai Oktober 2023, ketika puluhan organisasi internasional — mulai dari Oxfam, Save the Children, Médecins Sans Frontières (MSF/Dokter Lintas Batas), hingga Norwegian Refugee Council — menjadi ujung tombak respons kemanusiaan di tengah kehancuran infrastruktur Gaza.
Ketegangan antara NGO Barat dan otoritas Israel bukan hal baru, namun mencapai titik kritis pada Maret 2025. Pemerintah Israel memajukan regulasi baru yang mewajibkan seluruh NGO internasional maupun lokal yang beroperasi di wilayah Palestina yang dikuasai Israel — termasuk Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza — untuk mendaftar ulang di Kementerian Kehakiman Israel, dengan proses yang dipimpin Kementerian Urusan Diaspora.
Krisis Registrasi 2025–2026
Regulasi itu berujung pada langkah konkret di akhir 2025. Pada 30 Desember 2025, izin 37 lembaga nirlaba internasional yang beroperasi di Gaza dan Tepi Barat dinyatakan akan berakhir pada 1 Januari, memicu masa 60 hari sebelum lembaga yang tidak memenuhi persyaratan baru diwajibkan menghentikan operasi. Dari 37 NGO yang dinyatakan tidak patuh, termasuk aktor kemanusiaan besar seperti Dokter Lintas Batas, International Rescue Committee, dan Mercy Corps, sementara 24 NGO lain — sebagian besar organisasi berbasis keagamaan — berhasil didaftarkan ulang.
Inti perselisihan adalah permintaan data pribadi staf. Aturan baru mewajibkan NGO internasional menyerahkan data pribadi sensitif staf Palestina mereka, termasuk nama, nomor identitas, dan dalam beberapa kasus alamat tempat tinggal — yang menurut Israel diperlukan untuk memastikan lembaga bantuan tidak disusupi Hamas atau kelompok militan lain. Dalam kasus MSF, Israel menuduh dua mantan stafnya menjadi anggota Jihad Islam Palestina dan Hamas — tuduhan yang dibantah MSF. Sejumlah organisasi menolak dengan alasan permintaan itu membahayakan keselamatan staf lokal dan melanggar prinsip kemanusiaan soal independensi.
Dari sukarelawan Quaker yang tiba dengan tangan kosong pada April 1948, hingga puluhan NGO internasional yang kini harus bernegosiasi dengan birokrasi registrasi Israel demi bisa tetap bekerja pascagencatan senjata Oktober 2025 — pola dasar hubungan antara NGO Barat dan Gaza tidak banyak berubah dalam 77 tahun terakhir. Lembaga bantuan Barat selalu hadir sebagai penyintas krisis politik yang lebih besar daripada kapasitas kemanusiaan mereka sendiri untuk menyelesaikannya, beroperasi dalam ruang yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan penduduk yang mereka layani.
