Ahad malam, 16 Agustus 2026, Al Jazeera Arabic menayangkan wawancara khusus Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk program Al Muqabala. Dalam wawancara itu Erdogan melontarkan satu kalimat yang langsung memicu spekulasi di seantero kawasan: bergabungnya Mesir ke Pakta Pertahanan Bersama Mekkah disebutnya sebagai sesuatu yang “mungkin” terjadi, dan pintu aliansi itu disebut tetap terbuka bagi anggota baru. Sembilan hari sebelumnya, Jumat 7 Agustus 2026, di Istana Al-Safa, Kota Suci Mekkah, dengan latar Masjidil Haram, Erdogan, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menandatangani perjanjian yang oleh banyak analis disebut sebagai jawaban tiga kekuatan berpenduduk mayoritas Muslim atas satu pertanyaan yang sama: masih bisakah kawasan ini bersandar penuh pada payung keamanan Amerika Serikat? Satu kalimat Erdogan tentang Mesir itu terdengar sederhana. Namun di baliknya tersimpan kalkulasi yang jauh lebih berlapis — dan menurut sejumlah sumber di Riyadh sendiri, justru bertolak belakang dengan nada optimistis yang disuarakan Ankara.
Pakta Pertahanan Bersama Mekkah — juga dikenal sebagai Mecca Joint Defence Agreement — menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap satu anggota akan dipandang sebagai serangan terhadap ketiganya, klausul yang lazim dibandingkan dengan Pasal 5 NATO, meski pejabat Islamabad buru-buru menegaskan pakta ini tidak setara NATO. Perjanjian ini membangun fondasi dari pakta pertahanan bilateral Arab Saudi-Pakistan yang diteken September 2025 — tak lama setelah serangan rezim Zionis ke Doha, Qatar, bulan yang sama, yang untuk pertama kalinya menyasar langsung sebuah negara Teluk. Momentum penandatanganan di Mekkah dipercepat oleh perang Iran-Israel-Amerika Serikat yang pecah Februari 2026, serta pengumuman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ihwal “aliansi Hexagon” yang melibatkan Israel, Yunani, India, Siprus, dan sejumlah anggota Abraham Accords — sinyal yang membuat Riyadh, Ankara, dan Islamabad merasa perlu membangun jaring pengaman kolektif versi mereka sendiri.
Tulisan ini membedah satu pertanyaan spesifik: mengapa Mesir — negara Arab terpadat sekaligus pemilik kekuatan militer signifikan — belum resmi bergabung ke pakta ini, kendati disebut berulang kali sebagai “mitra alami,” dan apa artinya ketidakpastian itu bagi Jalur Gaza. Perlu digarisbawahi sejak awal: analisis mengenai rivalitas Riyadh-Kairo-Ankara-Abu Dhabi di bawah ini bersifat argumentatif, disusun dari laporan multisumber yang kerap saling bertentangan — bukan pembenaran moral atas pihak mana pun dalam rivalitas antarnegara Muslim tersebut. Namun ketika pembahasan menyentuh langsung nasib rakyat Palestina di wilayah pendudukan Gaza, sikap kita sebagai pembaca Indonesia tetap tegas: berpihak pada korban sipil, sebagaimana lazim pada isu Israel-Palestina.
Pakta yang Lahir dari Rasa Tak Aman
Digabungkan, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan mengklaim kekuatan yang tidak main-main: sekitar 1,4 juta personel militer aktif, sekitar 3.400 pesawat, dan 6.000 tank, menurut Global Firepower Index 2026 yang dikutip Al Jazeera. Riyadh menyumbang status eksportir minyak utama, Ankara membawa militer terbesar kedua di NATO, sementara Islamabad adalah satu-satunya negara berpenduduk mayoritas Muslim dengan senjata nuklir. Namun kekuatan gabungan bukan berarti kejelasan operasional: analis di Islamabad buru-buru mengingatkan agar pakta ini tidak disamakan dengan NATO, dan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menegaskan tidak ada “ancaman bersama” yang dicantumkan tertulis, termasuk terhadap Iran. Mekanisme komando gabungan dan skenario apa saja yang memicu klausul “serangan terhadap satu dianggap serangan terhadap semua” itu sejauh ini belum dipublikasikan rinci — media Indonesia seperti Kompas pun mempertanyakan hal serupa: jika fasilitas AS di Arab Saudi diserang Iran atau proksinya, benarkah Turki-Pakistan otomatis ikut membalas? Banyak pihak meragukannya.
Ankara Bilang: Mesir “Mitra Alami” yang Tinggal Menunggu Waktu
Dorongan agar Mesir bergabung bukan hal baru. Jauh sebelum penandatanganan di Mekkah, para menteri luar negeri Turki, Arab Saudi, Mesir, dan Pakistan sempat bertemu di sela KTT Riyadh pada 19 Maret 2026 untuk membahas kerangka keamanan berempat — saat itu disebut “the quad” — namun pertemuan itu tidak menghasilkan komitmen mengikat. Setelah pakta trilateral diteken, Fidan menyebut Mesir sebagai “mitra alami” dan menyatakan optimisme Kairo akan bergabung begitu “isu teknis” selesai. Optimisme itu punya dasar: Mesir sudah tergabung bersama tiga penanda tangan dalam forum konsultasi kawasan R4, dan hubungan militer Mesir-Turki menguat belakangan, meski sempat renggang akibat penggulingan Presiden Mohamed Morsi oleh militer Mesir pada 2013, perbedaan sikap soal Libya, serta sengketa ladang gas Mediterania Timur.
Erdogan menyebut keanggotaan Mesir sebagai kemungkinan, bukan kepastian — dan pilihan katanya sendiri, sembilan hari setelah penandatanganan, justru mengonfirmasi bahwa negosiasi ini belum tuntas.
Namun optimisme Ankara ini perlu dibaca dengan hati-hati. Bahkan Fidan sendiri berulang kali memakai frasa “saya yakin” dan “pada tahap berikutnya” — pilihan kata yang menandakan harapan, bukan kepastian yang sudah disepakati. Ketika Erdogan mengulang narasi serupa dalam wawancara Al Muqabala pekan ini, ia pun tetap memakai kata “mungkin”, bukan “akan”. Celah bahasa ini penting, karena laporan-laporan dari dalam proses negosiasi menunjukkan bahwa yang sesungguhnya terjadi jauh lebih berlapis dari sekadar menunggu birokrasi teknis rampung.
Tiga Sumber Saudi Bicara Lain: Riyadh yang Disebut Menahan Rem
Di sinilah versi cerita mulai pecah. Middle East Eye, mengutip tiga sumber Saudi yang mengetahui langsung jalannya pembicaraan, melaporkan bahwa Arab Saudi sebenarnya menolak keanggotaan Mesir dalam pakta ini, setidaknya untuk saat ini — berbeda dari narasi Ankara yang serba optimistis. Salah satu sumber, mantan penasihat senior kerajaan Saudi, mengatakan penolakan itu didorong oleh ketidakpercayaan Riyadh terhadap loyalitas pemerintahan Presiden Abdel Fattah el-Sisi, yang dianggap berbeda level kepercayaannya dibanding kepemimpinan Turki dan Pakistan; sumber yang sama bahkan menyebut klaim bahwa Mesir sendiri yang menolak bergabung sebagai “menggelikan”, karena Sisi justru akan senang hati bergabung demi keuntungan finansial yang biasa menyertai kedekatannya dengan Riyadh.
Media lain, Mondoweiss, menambahkan konteks lebih luas: keberatan Riyadh terhadap Mesir berakar pada ketegangan yang tumbuh antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab — sekutu dekat Kairo yang belakangan justru menjelma rival regional bagi Riyadh. Jika laporan-laporan ini akurat, ganjalan utama bukan soal kemampuan atau kesediaan militer Mesir, melainkan kalkulasi rivalitas antar-elite Teluk yang tidak sepenuhnya berkaitan dengan Gaza, Iran, atau Israel. Ini patut dicatat sebagai catatan kritis terhadap pakta yang mengklaim dirinya sebagai simbol solidaritas pan-Islam: di balik retorika persaudaraan, kalkulasi kekuasaan bilateral tetap menjadi faktor penentu — berlaku untuk Riyadh maupun Kairo, bukan hanya salah satu pihak.
Kalkulasi Kairo: Antara Washington, Tel Aviv, dan Abu Dhabi
Versi Mesir sendiri, seperti dilaporkan outlet independen Mesir Mada Masr, agak berbeda lagi: Kairo disebut secara sadar memilih untuk tidak bergabung dengan apa yang disebut sebagai “blok politik buatan Saudi”, karena khawatir hal itu membatasi ruang geraknya di antara berbagai hubungan regional yang saling bersaing. Seorang mantan diplomat yang dikutip laporan itu juga menyoroti hubungan Mesir yang rumit dengan Yunani dan Siprus Yunani, yang membuat pakta bersama Turki secara politis sensitif bagi Kairo.
Karim Elgendy, associate fellow di Chatham House, menjelaskan kepada Al Jazeera bahwa Mesir kemungkinan baru mau bergabung bila bahasa perjanjian tetap melindungi hubungan bantuannya dengan Washington, tidak mengganggu aliansi dan perjanjian damai yang sudah ada, serta memastikan tanda tangannya tidak pernah bisa dibaca sebagai komitmen melawan Israel atau keberpihakan pada Ankara dalam sengketa Libya dan Mediterania Timur. Ahmed Aboudouh, sesama associate fellow di lembaga yang sama, menilai Mesir berbagi keresahan keamanan yang sama dengan tiga negara penanda tangan, tetapi tidak sepenuhnya sepaham dengan persepsi ancaman yang mendasarinya, dan lebih memilih pengaturan keamanan sempit yang spesifik per isu. Ali Bakir, profesor hubungan internasional di Qatar University, menilai keputusan Kairo pada akhirnya bergantung pada nilai strategis yang dilihatnya, dibanding rumitnya mengelola hubungan dengan negara-negara yang kepentingannya bertentangan dengan pakta tersebut.
Ketiga analis ini, meski berbeda penekanan, sepakat pada satu titik: keputusan Mesir bukan semata soal kesediaan militer, melainkan soal berapa besar kedaulatan kebijakan luar negeri yang bersedia dikorbankan Kairo. Kritik yang adil karena itu perlu diarahkan ke tiga arah sekaligus — kepada Ankara yang mungkin terlalu percaya diri mempromosikan keanggotaan Mesir sebelum kesepakatan matang, kepada Riyadh yang membiarkan rivalitas dengan Abu Dhabi memengaruhi arsitektur keamanan kawasan, dan kepada Kairo sendiri yang tampak lebih mengutamakan kalkulasi hubungan dengan Washington dan Tel Aviv ketimbang solidaritas kawasan yang lebih luas.
Kenapa Ini Bukan Sekadar Drama Diplomatik bagi Gaza
Status keanggotaan Mesir mungkin terdengar seperti perkara protokol tingkat tinggi yang jauh dari penderitaan sehari-hari warga Gaza. Kenyataannya tidak. Mesir adalah satu-satunya negara yang berbatasan langsung dengan Jalur Gaza tanpa melalui wilayah pendudukan Israel, menjadikan Rafah sebagai satu-satunya pintu keluar-masuk yang secara teoretis berada di luar kendali penuh rezim Zionis. Penyeberangan Rafah dibuka kembali terbatas awal Februari 2026, setelah hampir dua tahun tertutup, menyusul pemulangan jenazah sandera terakhir yang ditahan Hamas — namun pembukaannya lamban dan selektif: hanya sekitar 50 warga Palestina per arah pada hari pertama, dan hingga pertengahan 2026, menurut House of Commons Library Inggris, arus barang ke Gaza lewat jalur ini masih sangat dibatasi.
Pada Juni 2026, Mesir resmi bergabung sebagai kontributor pasukan bagi International Stabilisation Force (ISF) — kekuatan multinasional yang dirancang mengamankan Gaza pascaperang, menyusul Kosovo dan Albania yang lebih dulu mengirim personel. Board of Peace menyebut kontribusi Mesir “kritis bagi keberhasilan misi” ISF mengingat posisinya sebagai negara perbatasan. Namun ISF baru mengambil langkah awal dari target 20.000 personel yang dibayangkan rencana perdamaian, dan sekitar 40 persen wilayah Gaza — tempat sekitar dua juta warga sipil Palestina masih bertahan hidup — tetap di bawah kendali Hamas, sementara sisanya dikuasai militer pendudukan Israel, terpisah oleh apa yang disebut “Garis Kuning”.
Sebagai satu-satunya pintu Gaza yang tidak berbatasan dengan Israel, independensi sikap Mesir bukan sekadar simbol diplomatik — ia menentukan siapa yang bisa keluar-masuk Gaza esok hari, dan seberapa cepat bantuan sampai ke tangan anak-anak Palestina yang masih menunggu.
Gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025 itu sendiri jauh dari stabil. Data korban jiwa Palestina sejak gencatan senjata terus bergerak naik dan belum pernah disajikan sebagai angka tunggal final: Kemenkes Gaza dan OCHA mencatat 492 syuhada sipil pada akhir Januari 2026, OHCHR mencatat kenaikan menjadi 738 jiwa pada awal April, sementara laporan resmi pemerintah Inggris pertengahan 2026 menyebut angka “setidaknya 800” korban jiwa — pola kenaikan bertahap yang membuat sangat mungkin angka riil pada pertengahan Agustus 2026 ini sudah lebih tinggi, dan sebagian insiden belum sepenuhnya diverifikasi independen. Angka ini di luar total lebih dari 70.000 jiwa syuhada Palestina sepanjang perang sejak Oktober 2023 hingga gencatan senjata, menurut Kemenkes Gaza. Pada Mei 2026, Mesir bahkan memperingatkan rezim Zionis secara terbuka agar tidak mendorong langkah yang berpotensi memaksa warga Gaza mengungsi lewat Rafah — bukti Kairo memandang perannya sebagai penjamin lapangan, bukan sekadar menunggu instruksi aliansi mana pun.
Argumen bahwa keanggotaan Mesir bisa menambah daya tawar kolektif terhadap rezim Zionis memang punya dasar. Namun argumen sebaliknya sama kuat, dan inilah yang tampak lebih dipertimbangkan Kairo: bila Mesir terikat komitmen pertahanan formal yang bisa menyeretnya ke konflik yang tidak sepenuhnya ia pilih, independensinya sebagai mediator netral dan penjamin lapangan di Gaza — peran yang sudah dijalankannya bersama Qatar dan Turki — justru berisiko terganggu. Perdebatan ini belum selesai di kalangan analis, dan artikel ini tidak berpretensi menuntaskannya.
Skeptisisme yang Sehat: “Macan Kertas” atau Awal Arsitektur Baru?
Tidak semua pihak yakin Pakta Mekkah akan menjadi kekuatan penentu, dengan atau tanpa Mesir. Peneliti Uni Emirat Arab Huda Albadi, dikutip Jerusalem Post, menyebut pakta ini sebagai “macan kertas”, sementara juru bicara Kemenlu Iran Esmaeil Baghaei menyatakan Teheran tidak melihat alasan khawatir — sikap tenang yang bisa dibaca sebagai indikasi Iran tak menganggap ancamannya nyata. Kajian Middle East Forum dan JINSA bahkan menyebut Pakta Mekkah sebagai iterasi ketiga upaya kolektif keamanan yang dimotori Arab Saudi sejak 2019; dua upaya sebelumnya berakhir tanpa komitmen mengikat, dan pola serupa tampak berulang: setiap iterasi menjanjikan lebih banyak di publik, namun berkomitmen lebih sedikit secara operasional.
Ini bukan aliansi kolektif pertama yang dijanjikan Riyadh sejak 2019 — dan riwayat dua pendahulunya mengajarkan bahwa janji solidaritas kolektif kerap berhenti di atas kertas begitu kepentingan nasional masing-masing anggota mulai berbenturan.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Jangan menelan satu narasi sebagai kebenaran tunggal.
Laporan soal sikap Mesir terhadap Pakta Mekkah masih saling bertentangan — Ankara menyebutnya “tinggal menunggu waktu”, sumber Riyadh menyebut Saudi yang menahan, Kairo lewat Mada Masr menyebut dirinya sendiri yang mundur. Ikuti perkembangan lewat outlet yang mengutip banyak sumber independen — Al Jazeera, Middle East Eye, Chatham House — sebelum menyimpulkan arah kebijakan luar negeri Mesir.
- Salurkan dukungan lewat jalur kemanusiaan yang menembus Rafah.
Dengan arus barang lewat Rafah yang masih sangat dibatasi hingga pertengahan 2026, dan korban jiwa pascagencatan senjata yang sudah melampaui 800 orang, dukungan konkret bisa disalurkan lewat lembaga berjalur operasi terverifikasi ke Gaza seperti Sahabat Al-Aqsha, MER-C, dan Adara Foundation, atau kanal zakat BAZNAS, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat yang rutin mengalokasikan dana untuk evakuasi medis dan bantuan pangan warga Palestina.
- Ikuti perkembangan International Stabilisation Force secara kritis.
ISF baru mencapai tahap awal dari target 20.000 personel yang dibayangkan rencana perdamaian, dan kontribusi Mesir baru dimulai Juni 2026. Pantau pernyataan resmi Board of Peace serta analisis akademisi hukum internasional Indonesia seperti Hikmahanto Juwana dan organisasi HAM seperti Amnesty Indonesia di bawah Usman Hamid, alih-alih berhenti pada optimisme normatif bahwa “pasukan penjaga perdamaian pasti membawa kebaikan”.
Penutup: Tiga Kalkulasi, Satu Nasib yang Digantung
Ada ironi berlapis dalam kisah ini. Erdogan berbicara dengan penuh keyakinan tentang bergabungnya Mesir seolah itu hanya soal waktu. Sumber-sumber di jantung istana Riyadh membisikkan cerita yang nyaris berlawanan. Kairo sendiri, lewat media independennya, menyodorkan alasan ketiga yang berbeda lagi. Ketiga narasi ini bisa saja sebagian benar sekaligus — politik kawasan jarang sesederhana satu penjelasan tunggal — tetapi yang pasti, di tengah triangulasi kepentingan tiga ibu kota ini, warga Gaza tidak pernah diberi kursi di meja perundingan yang menentukan nasib mereka.
Yang taruhannya nyata bukan gengsi diplomatik siapa yang benar soal sikap Mesir, melainkan apakah gencatan senjata yang rapuh sejak Oktober 2025 itu punya penjamin lapangan yang cukup independen untuk terus menekan rezim Zionis agar mematuhi kesepakatan — sementara ribuan anak-anak Palestina masih menunggu jalur logistik yang lebih terbuka lewat Rafah, dan ratusan lainnya sudah menjadi syuhada sejak kesepakatan itu diteken. Skeptisisme terhadap Pakta Mekkah sendiri patut dijaga — sejarah dua upaya kolektif keamanan Saudi sebelumnya menunjukkan janji besar tidak selalu berbanding lurus dengan komitmen nyata — namun itu tidak boleh membuat kita mengabaikan taruhan konkretnya: siapa pun yang menjaga independensi Mesir di Rafah, dengan atau tanpa pakta pertahanan baru, sedang menjaga salah satu dari sedikit pintu yang tersisa bagi Gaza untuk bernapas.
Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah Mesir pada akhirnya akan menandatangani Pakta Mekkah. Pertanyaan yang lebih jujur, dan belum ada yang berani menjawabnya dengan pasti hari ini, adalah: di tengah rivalitasnya sendiri yang begitu berlapis, masih mampukah kawasan ini menyatukan kepentingan untuk sungguh-sungguh menjaga gencatan senjata yang menaungi jutaan warga Gaza — atau Gaza sekali lagi hanya menjadi variabel dalam kalkulasi kekuasaan yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri?
