Pada 2012, PBB memperingatkan bahwa Jalur Gaza bisa menjadi tempat yang tak layak huni pada 2020. Peringatan itu berbicara soal air, listrik, dan sanitasi, yakni kelayakan hidup secara fisik. Kini, hampir tiga tahun setelah Oktober 2023, kolumnis Gregory Shupak di Middle East Eye mengajukan pembacaan yang lebih getir: yang juga diserang adalah kelayakan hidup dalam arti “puitis”, yaitu ruang untuk belajar, bermain bola, menikah, dan merayakan hidup. Pada 19 September lalu, sekitar 541 ribu murid Gaza kembali ke kelas setelah hampir tiga tahun tanpa sekolah formal, di tenda dan bangunan yang rusak. Kenyataan itu memperkuat tesis tulisan ini: yang dibutuhkan Palestina bukan sekadar pemulihan kemanusiaan, melainkan kemerdekaan dan kedaulatan penuh yang memungkinkan bangsa ini menjaga jiwanya sendiri.
Konteks singkat
Gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025, tetapi kehancuran belum surut dari kenyataan sehari-hari. Kementerian Kesehatan Gaza, dikutip Antara pada 27 September, mencatat 74.016 warga Palestina tewas sejak Oktober 2023. UNOSAT memperkirakan sekitar 82 persen bangunan di Gaza rusak, dan pembaruan citra satelit Google Maps pada 28 September memperlihatkan blok-blok permukiman yang lenyap. Di Dewan Keamanan PBB, dua juta penduduk yang masih terjebak disebut berada di titik puncak krisis menjelang musim dingin.
Pertama: sasaran yang dipilih memberi pesan
Shupak mendaftar apa saja yang hilang. Ia menyebut seniman, penyair, musisi, dan akademisi yang tewas, serta universitas yang menurutnya seluruhnya hancur. Ia juga menyebut Arsip Pusat Gaza yang menyimpan catatan sejarah 150 tahun, Perpustakaan Masjid Al-Omari yang berusia lebih dari tujuh abad, Museum Al-Qarara dengan sekitar 3.000 artefak, dan Istana Pasha, bangunan berusia 800 tahun. UNICEF, tulisnya, memperkirakan hampir 98 persen sekolah rusak atau hancur. Pola ini, menurut argumennya, menunjukkan serangan pada hal-hal yang membuat sebuah bangsa mampu mengingat dan mereproduksi dirinya sendiri.
Tentu, hanya penyelidikan hukum yang independen yang dapat menentukan niat di balik tiap serangan. Tetapi akibatnya sudah tampak: sebuah masyarakat yang kehilangan arsip, kampus, dan ruang belajarnya akan kesulitan meneruskan pengetahuan dan identitas ke generasi berikutnya.
Kedua: kegembiraan bukan kemewahan
Shupak memberi contoh Mohamed al-Wahidi, pekerja kemanusiaan yang menyelenggarakan acara nonton bareng Piala Dunia di Kota Gaza dan tewas dalam serangan udara pada Juli, bersama dua bocah bersaudara yang sedang dalam perjalanan pulang usai bermain bola. Ia juga merujuk laporan Komite Olimpiade Palestina pada Februari bahwa lebih dari seribu atlet tewas dan 265 fasilitas olahraga rusak atau hancur. Kita mudah menganggap olahraga, seni, dan pesta sebagai hal sekunder di tengah krisis. Padahal, itulah yang membuat manusia bertahan sebagai komunitas, bukan sekadar sebagai jumlah korban yang bertahan hidup.
Ketiga: ketahanan warga menuntut lebih dari bantuan
Warga Gaza tidak menunggu dunia. Di Deir al-Balah pada April, 300 pasangan menikah dalam satu perayaan, menurut Shupak. Di Khan Younis, seorang murid yang duduk di lantai tenda menyebut tahun ajaran baru sebagai tahun kegembiraan. Namun ketahanan ini dibatasi dari luar. PBB menyebut 550 ribu liter bahan bakar yang diizinkan masuk tidak memadai. Al Jazeera melaporkan kursi roda untuk anak-anak penyandang disabilitas tak diizinkan masuk. Board of Peace dilaporkan menolak bekerja sama dengan UNRWA. Selama pintu masuk kebutuhan paling dasar dikuasai pihak lain, rekonstruksi akan bergantung pada izin, bukan pada hak.
Sudut pandang lain
Kompleksitas perlu diakui. Serangan 7 Oktober 2023 menewaskan warga Israel dan meninggalkan luka mendalam, dan Israel berargumen bahwa Hamas memanfaatkan infrastruktur sipil untuk tujuan militer. Secara hukum pun, istilah genosida dalam Konvensi 1948 berfokus pada penghancuran fisik dan biologis kelompok, sehingga “genosida budaya” tetap diperdebatkan sebagai kategori tersendiri. Yang dapat dipegang tanpa ragu adalah akibatnya: perpustakaan, sekolah, dan lapangan bola tak pernah menjadi ancaman keamanan, dan kehilangannya tak akan menambah rasa aman bagi siapa pun, termasuk warga Israel.
Implikasi lebih luas
Pada 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan kehadiran Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak sah dan harus diakhiri. Pemerintah Indonesia menyebut isu Palestina sebagai ujian terbesar bagi hukum internasional. Jika perlindungan atas sekolah, warisan budaya, dan warga sipil hanya berlaku bagi sebagian bangsa, tatanan hukum global kehilangan makna. Karena itu kerja mendokumentasikan, mengarsipkan, dan menceritakan Gaza, oleh jurnalis, seniman, dan warga, bukan pelengkap, melainkan bagian dari perjuangan itu sendiri.
Penutup
Israel, tulis Shupak, tak berhasil membunuh budaya dan kegembiraan Gaza. Itu benar, tetapi keberhasilan bertahan tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan penderitaan berlanjut. Kegigihan orang-orang yang menikah di antara puing dan belajar di atas terpal adalah tuntutan yang seharusnya didengar: akhiri pendudukan, dan biarkan Palestina berdiri sebagai negara merdeka yang berdaulat penuh. Bagi pembaca, ajakannya sederhana. Ikuti kabar dari Gaza, dukung kerja pendidikan dan pengarsipan budaya Palestina, dan desak pemerintah kita agar hukum internasional ditegakkan tanpa pengecualian.
