Skeptisisme terhadap masa depan Palestina sering muncul dari kelelahan — tujuh dekade konflik yang seolah tak berujung membuat banyak orang menyerah membayangkan penyelesaiannya. Tapi jika dibedah lebih cermat, pola historis penjajahan dan pendudukan justru menunjukkan arah yang berbeda dari pesimisme itu.
Penjajahan yang tampak permanen, jarang benar-benar permanen
Aljazair adalah contoh yang sering diremehkan kekuatannya sebagai preseden. Prancis menguasai Aljazair selama 132 tahun, memperlakukannya bukan sebagai koloni biasa tapi sebagai bagian resmi wilayah Prancis (départements français) — status yang jauh lebih terintegrasi secara hukum dibanding hubungan Israel dengan Tepi Barat maupun Gaza saat ini. Lebih dari satu juta warga Prancis (pied-noir) menetap di sana. Namun delapan tahun perang kemerdekaan (1954–1962) berhasil membalikkan situasi yang tampak mustahil itu.
India menghadapi kekuatan kolonial yang menguasai anak benua itu selama hampir dua abad, dengan aparatur militer dan administratif yang jauh lebih matang dibanding kondisi Palestina hari ini. Namun kombinasi tekanan domestik, biaya ekonomi Perang Dunia II yang menguras Inggris, dan pergeseran opini internasional membuat kemerdekaan tercapai dalam rentang waktu yang, dari sudut pandang generasi 1857, akan terdengar mustahil.
Afrika Selatan mungkin preseden paling relevan untuk dipelajari, karena kemenangannya dicapai bukan lewat kekuatan militer pihak yang tertindas — populasi kulit hitam Afrika Selatan tidak pernah mengalahkan negara apartheid secara militer. Kemenangan itu dicapai lewat isolasi internasional yang konsisten: sanksi ekonomi, embargo senjata, pengucilan olahraga dan budaya, hingga divestasi perusahaan multinasional yang berlangsung selama lebih dari dua dekade. Titik baliknya bukan pertempuran, melainkan kalkulasi bahwa mempertahankan sistem itu menjadi lebih mahal secara ekonomi dan diplomatik daripada mengakhirinya.
Mengapa momentum internasional untuk Palestina berbeda dari sebelumnya
Pendukung pandangan optimis akan menunjuk pada pergeseran nyata dalam satu dekade terakhir yang sulit dibantah secara faktual. Pengakuan negara Palestina oleh negara-negara Barat meluas secara signifikan sejak 2024, sesuatu yang tidak terjadi dalam skala serupa sejak Oslo. Opini publik di negara-negara yang secara historis menjadi sekutu utama Israel bergeser tajam pada generasi muda, dan pergeseran opini publik dalam sejarah hampir selalu mendahului pergeseran kebijakan resmi — pola yang terlihat jelas dalam kasus Vietnam maupun Afrika Selatan.
Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan opini dan surat perintah yang, terlepas dari lemahnya mekanisme penegakan langsung, menciptakan preseden hukum yang secara historis terbukti sulit dibalikkan begitu ditetapkan. Argumen serupa pernah diremehkan dalam kasus apartheid Afrika Selatan sebelum akhirnya preseden hukum internasional itu menjadi salah satu tekanan efektif.
Kohesi yang mulai terbentuk, bukan sudah selesai
Kritik paling umum terhadap optimisme ini adalah perpecahan Fatah–Hamas. Namun sejarah gerakan pembebasan menunjukkan bahwa perpecahan internal yang tampak permanen sering kali larut ketika tekanan eksternal atau peluang diplomatik cukup besar — Kongres Nasional Afrika sendiri mengalami perpecahan faksi serius sepanjang tahun 1960–1980-an sebelum akhirnya menyatu dalam negosiasi akhir 1990-an. Perpecahan bukan kondisi permanen; ia kondisi yang berubah seiring insentif berubah.
Faktor yang membedakan Palestina dari kasus-kasus mangkrak
Berbeda dari Kashmir atau Tibet — yang tidak memiliki badan pengakuan internasional setingkat status pengamat PBB atau pengakuan bilateral dari lebih 140 negara — Palestina memiliki infrastruktur diplomatik pengakuan internasional yang jauh lebih maju. Berbeda dari Sahara Barat yang minim liputan media global, konflik Gaza sejak 2023 menjadi salah satu topik pemberitaan paling intensif dalam sejarah jurnalisme modern, sesuatu yang menciptakan tekanan akuntabilitas berkelanjutan pada level yang jarang dialami gerakan pembebasan lain.
Kesimpulan
Berdasarkan preseden-preseden ini, argumen bahwa perjuangan panjang Palestina akan berujung pada bentuk penentuan nasib sendiri — meski mungkin dalam bentuk dan garis waktu yang tidak sama persis dengan tuntutan awal — memiliki dasar historis yang cukup kuat untuk dipertimbangkan serius, bukan sekadar harapan emosional.
Perspektif yang berbeda, untuk keseimbangan
Analis yang skeptis akan mengingatkan bahwa preseden Aljazair, India, dan Afrika Selatan sama-sama melibatkan kekuatan kolonial yang pada akhirnya kehilangan dukungan domestik atau internasional secara telak — kondisi yang belum tentu tercermin dalam dukungan yang saat ini masih diterima Israel dari sejumlah kekuatan besar. Mereka juga menunjuk pada Kashmir dan Sahara Barat sebagai pengingat bahwa pengakuan internasional dan liputan media tidak otomatis menerjemahkan diri menjadi penyelesaian politik — kadang situasi justru membeku dalam status quo selama beberapa generasi. Keduanya adalah kemungkinan yang didukung preseden sejarah yang sama validnya, dan hasil akhirnya bergantung pada variabel yang belum sepenuhnya terlihat hari ini.
