Rabu lalu (2/9), dalam sebuah forum yang digelar media Israel Ynet dan surat kabar Yedioth Ahronoth, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengucapkan satu kalimat yang seharusnya membuat siapa pun yang peduli hukum internasional berhenti sejenak: “Pada akhirnya, tidak ada solusi nyata bagi Gaza tanpa migrasi ini.” Katz menegaskan bahwa pemerintah Israel telah terorganisasi dan siap mengeluarkan penduduk Gaza dari wilayahnya—lewat laut, lewat udara, dengan segala cara yang memungkinkan. Ia bahkan menyebut bahwa Presiden AS Donald Trump sebenarnya tidak pernah membatalkan gagasan ini, hanya menangguhkannya. Kedutaan Besar AS di Israel menolak berkomentar dan melempar pertanyaan ke Washington. Pernyataan ini datang hampir dua tahun setelah Trump pertama kali melontarkan wacana memindahkan sekitar 2 juta warga Gaza secara permanen ke luar wilayahnya—gagasan yang oleh para pegiat hak asasi manusia disebut sebagai proyek pembersihan etnis. Yang perlu ditegaskan sekarang: gagasan itu tidak pernah benar-benar mati, ia hanya menunggu momentum politik yang tepat untuk dihidupkan kembali—dan itulah sebabnya kewaspadaan tidak boleh kendur meski gencatan senjata masih berlaku.
Ide Lama, Kemasan Baru
Wacana pengosongan Gaza bukan hal baru. Awal 2025, Trump mengejutkan dunia dengan menyerukan relokasi permanen sekitar 2,3 juta warga Gaza, termasuk sempat menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang dipertimbangkan sebagai lokasi penampungan. Gagasan itu ditolak tegas oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia maupun Majelis Ulama Indonesia, yang menyebutnya sebagai pengusiran dengan bahasa halus. Di bawah tekanan internasional yang luas, termasuk dari Yordania, Mesir, Uni Eropa, dan Jerman, Trump kemudian mengubah sikap: kerangka gencatan senjata 20 poin yang diumumkan Oktober 2025 secara eksplisit mencantumkan bahwa tidak akan ada pemindahan warga secara paksa. Pernyataan Katz pekan ini menunjukkan bahwa klausul itu, di mata sebagian pejabat Israel, tidak dianggap final.
Argumen Inti
Pertama, ini adalah masalah hukum, bukan sekadar wacana politik yang bisa diperdebatkan bebas. Pengungsian paksa penduduk di bawah pendudukan militer adalah kejahatan perang menurut Konvensi Jenewa 1949. Tidak ada bungkus bahasa—”migrasi,” “relokasi sukarela,” “imigrasi”—yang mengubah status hukum dari tindakan memindahkan jutaan orang dari tanah mereka di bawah todongan senjata atau kondisi yang dipaksakan oleh kehancuran total infrastruktur.
Kedua, pilihan kata para pejabat Israel sendiri mengonfirmasi niat di balik kebijakan ini. Menteri Luar Negeri Israel memang menyatakan bahwa kepergian warga harus “sukarela” dan memerlukan negara penerima yang bersedia. Namun pernyataan Katz yang menyebut Israel “siap mengeluarkan” penduduk lewat laut dan udara sulit dibaca sebagai skema sukarela—ini bahasa operasi, bukan bahasa pilihan bebas warga sipil yang 80 persennya adalah pengungsi atau keturunan pengungsi sejak Nakba 1948, dan yang sudah kehilangan rumah sekali sebelumnya.
Ketiga, tidak ada negara tetangga yang bersedia menjadi tujuan penampungan massal, dan itu bukan kebetulan. Yordania sudah menampung lebih dari dua juta pengungsi Palestina. Mesir berulang kali memperingatkan implikasi keamanan dari pemindahan besar-besaran ke Semenanjung Sinai. Penolakan ini bukan sekadar soal kapasitas logistik, melainkan kesadaran bahwa “relokasi sementara” dalam sejarah Palestina hampir tidak pernah benar-benar sementara—preseden 1948 dan 1967 membuktikan itu.
Keempat, munculnya kembali wacana ini persis ketika perhatian dunia mulai teralihkan ke isu rekonstruksi dan investasi menunjukkan pola yang berulang: setiap kali tekanan publik global mengendur, opsi pengosongan paksa kembali diangkat ke permukaan. Ini bukan kebetulan waktu—ini adalah pengujian batas toleransi dunia internasional.
Mengakui Kompleksitas
Penting dicatat bahwa pernyataan Katz belum tentu mencerminkan sikap resmi pemerintah AS, yang hingga kini enggan berkomentar langsung. Ada pula perbedaan sikap di internal pemerintahan Israel sendiri—Menteri Luar Negeri Israel menekankan aspek “kesukarelaan,” sementara sejumlah komentator dan jurnalis Israel yang kritis justru mengejek proposal ini secara terbuka di ruang publik Israel, menandakan tidak ada konsensus tunggal di sana. Sebagian pihak juga berargumen bahwa krisis kemanusiaan Gaza yang parah—kehancuran hampir total infrastruktur, kelangkaan pangan dan air bersih—membuat sebagian warga sendiri mempertimbangkan kepergian sukarela demi bertahan hidup, sebuah dilema nyata yang tidak boleh diabaikan meski berbeda secara hukum dan moral dari deportasi paksa yang direncanakan negara.
Implikasi Lebih Luas
Jika pernyataan seorang menteri pertahanan yang secara terbuka menyebut kesiapan operasional untuk “mengeluarkan” jutaan warga sipil tidak direspons dengan tegas oleh Dewan Keamanan PBB, Mahkamah Internasional, maupun negara-negara yang ikut menjamin kerangka gencatan senjata Oktober 2025, maka klausul anti-pemindahan-paksa dalam perjanjian itu tidak lebih dari kata-kata di atas kertas. Ini juga menjadi ujian bagi negara-negara yang telah menandatangani berbagai komitmen internasional terkait Gaza, termasuk yang tergabung dalam Board of Peace: apakah mereka bersedia menegaskan kembali secara eksplisit bahwa pengosongan paksa adalah garis merah yang tidak bisa dinegosiasikan, atau membiarkan ambiguitas ini terus dipelihara sebagai leverage politik.
Penutup
Kata “migrasi” yang dipakai Katz adalah eufemisme yang mencoba menyamarkan sesuatu yang oleh hukum internasional sudah punya nama jelas: pengusiran paksa penduduk sipil dari tanah pendudukan. Rakyat Gaza sudah kehilangan rumah, sanak keluarga, dan masa depan mereka sekali dalam perang ini—dan gagasan untuk mengeluarkan mereka sepenuhnya dari tanah leluhur bukanlah solusi kemanusiaan, melainkan penuntasan proyek yang telah berjalan sejak 1948. Dunia internasional, termasuk Indonesia yang telah tegas menolak wacana ini sebelumnya, perlu menyuarakan kembali dengan jelas: hak untuk tetap tinggal di tanah sendiri bukan opsi yang bisa ditawar, dan kemerdekaan Palestina berarti kedaulatan penuh atas tanahnya sendiri—bukan pengelolaan pengungsian permanen di luar batas wilayahnya.
