Bayangkan sebuah badan internasional dibentuk untuk mengurus masa depan sebuah wilayah, mengundang 61 negara untuk bergabung, menunjuk pengawas keuangan dan keamanan, merancang kawasan hunian dan pusat investasi baru di atasnya—tetapi rakyat yang tinggal di wilayah itu sendiri tidak pernah diundang duduk di meja perundingan. Itulah yang terjadi pada Board of Peace (BoP), badan yang dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk mengawasi rekonstruksi Gaza pasca-gencatan senjata Oktober 2025. Palestina, pihak yang paling menanggung akibat perang, tidak termasuk dalam proses pembentukannya. Delapan bulan setelah piagamnya diteken di Davos, pertanyaan mendasarnya masih belum terjawab: rekonstruksi ini untuk siapa, dan siapa yang benar-benar memegang kendali atasnya? Selama jawabannya bukan rakyat Palestina sendiri, “New Gaza” berisiko menjadi bentuk baru dari kontrol asing atas tanah Palestina—bukan solusi bagi kemerdekaannya.
Dari Janji Besar ke Proyek Percontohan
Board of Peace diumumkan pembentukannya oleh Trump pada Januari 2026, dipimpin langsung olehnya, dengan Tony Blair dan Jared Kushner duduk di dewan eksekutif Gaza yang ditunjuk. Sebuah Komite Nasional Palestina untuk Administrasi Gaza memang dibentuk untuk memimpin rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan, tetapi tanpa melibatkan Hamas maupun Otoritas Palestina beserta faksi dominannya, Fatah. Rencana awal yang ambisius—kawasan hunian modern, pusat industri, fasilitas teknologi, kawasan wisata tepi laut—kemudian menyusut. Pada Juli 2026, The Guardian melaporkan rencana besar itu diperkecil menjadi proyek percontohan permukiman sementara berskala kecil di dekat Rafah, yang bahkan belum juga dimulai pembangunannya hingga laporan itu terbit.
Argumen Inti
Pertama, partisipasi Palestina dalam menentukan nasibnya sendiri justru absen dari struktur yang katanya dibentuk untuk kepentingannya. Dari 61 negara yang diundang dalam proses pembentukan BoP, Palestina sebagai pihak yang paling terdampak konflik tidak diikutsertakan. Ini bertentangan langsung dengan prinsip paling dasar dari hak menentukan nasib sendiri: keputusan tentang masa depan sebuah bangsa seharusnya datang dari bangsa itu, bukan diberikan kepadanya sebagai hadiah dari luar.
Kedua, ada kesenjangan mencolok antara retorika pendanaan dan realisasinya. Sumber internal yang dikutip media melaporkan bahwa piagam BoP tidak memuat alokasi dana konkret untuk rekonstruksi Gaza, sekalipun negara-negara anggota dijanjikan akan menyumbang miliaran dolar. Sementara itu, laporan gabungan Bank Dunia dan PBB memperkirakan kebutuhan pemulihan Gaza mencapai lebih dari 53 miliar dolar AS dalam dekade mendatang. Jarak antara janji dan realisasi ini bukan detail teknis—ia menentukan apakah jutaan warga Gaza yang kini tinggal di reruntuhan benar-benar akan punya rumah, atau terus menunggu.
Ketiga, kerangka “rekonstruksi” berisiko mengalihkan perhatian dari akar masalah: pendudukan itu sendiri. Ketika dunia sibuk membahas desain kawasan investasi di Gaza, penggusuran dan pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat justru terus berjalan tanpa hambatan berarti—termasuk skema baru pendaftaran lahan yang oleh Otoritas Palestina sendiri disebut sebagai aneksasi de facto. Rekonstruksi tanpa penyelesaian politik atas pendudukan hanya memindahkan krisis, bukan mengakhirinya.
Keempat, sebagai respons, Otoritas Palestina meluncurkan rencana rekonstruksinya sendiri senilai 67 miliar dolar AS awal Agustus lalu, disusun tiga tahap. Ini penting secara simbolis maupun praktis: ia menegaskan bahwa Palestina punya kapasitas dan hak untuk memimpin pembangunan negerinya sendiri, bukan sekadar menjadi objek dari rencana yang dirancang pihak lain.
Mengakui Kompleksitas
Ada argumen yang patut didengar bahwa Gaza pascaperang membutuhkan dukungan internasional berskala besar yang mungkin sulit dipenuhi oleh struktur kepemimpinan Palestina yang saat ini terfragmentasi antara Fatah dan Hamas, dan bahwa keterlibatan aktor eksternal—termasuk pasukan stabilisasi internasional—bisa jadi diperlukan sebagai jembatan sementara demi keamanan warga sipil. Sejumlah negara, termasuk Indonesia yang menandatangani piagam BoP di Davos, memandang keterlibatan dalam badan ini sebagai cara mendorong pembukaan akses kemanusiaan dan mempercepat gencatan senjata, bukan sebagai pengakuan atas kontrol asing permanen. Pertanyaannya bukan apakah bantuan internasional dibutuhkan—jelas dibutuhkan—melainkan siapa yang memegang otoritas pengambilan keputusan akhir atas tanah dan masa depan politik Gaza.
Implikasi Lebih Luas
Cara dunia merancang rekonstruksi Gaza akan menjadi preseden penting: apakah pembangunan pascakonflik bisa dijalankan tanpa menempatkan penduduk yang terdampak sebagai subjek penuh, atau apakah komunitas internasional akhirnya menegakkan prinsip bahwa tak ada rekonstruksi yang sah tanpa kedaulatan politik yang jelas di baliknya. Bagi gerakan solidaritas global, ini berarti tekanan tidak boleh berhenti pada mendesak pembukaan akses bantuan, tetapi juga harus menuntut agar struktur pengambilan keputusan atas Gaza—dan Palestina secara keseluruhan—dikembalikan kepada rakyatnya.
Penutup
“New Gaza” yang dibangun tanpa suara Gaza bukanlah pembebasan, melainkan pengelolaan pendudukan dengan kosakata pembangunan dan investasi. Rumah, sekolah, dan rumah sakit memang mendesak dibutuhkan rakyat Palestina—tetapi begitu pula hak untuk menentukan siapa yang membangunnya, bagaimana, dan untuk siapa. Selama pertanyaan itu belum dijawab dengan mengembalikan kendali penuh kepada rakyat Palestina, dunia internasional sebaiknya berhenti menyebut proyek ini sebagai perdamaian.
