Sejak Bashar al-Assad tumbang, pemerintahan baru Suriah memilih menahan diri setiap kali wilayahnya diserang Israel — sebuah taruhan bahwa kedaulatan bisa dipulihkan lewat pembangunan negara, bukan lewat senjata.
Pekan terakhir Agustus 2026, pasukan Israel kembali bergerak di dua titik berbeda wilayah Suriah dalam waktu hampir bersamaan. Militer Israel menembaki sebuah bukit di dekat Beit Jinn, pinggiran barat Damaskus, sementara unit lain menggerebek sebuah desa di provinsi Quneitra. Insiden itu terjadi hanya beberapa hari setelah jet tempur Israel menghantam pangkalan udara Abu al-Duhur di provinsi Idlib, Suriah barat laut, pada 18 Agustus 2026, dengan delapan kali serangan yang merusak landasan pacu dan sejumlah gudang. Israel menyebut serangan itu dimaksudkan untuk mencegah penempatan pasukan Turki di pangkalan tersebut — klaim yang dibantah baik oleh Damaskus maupun Ankara, dan yang bahkan memicu kritik terbuka dari Washington. Yang mencolok bukan hanya rentetan serangan itu sendiri, melainkan pola responsnya: pemerintahan Presiden interim Ahmed al-Sharaa, sekali lagi, memilih tidak membalas.
Pola ini bukan kebetulan. Sejak rezim Bashar al-Assad kolaps pada Desember 2024 dan Israel mulai menghantam berbagai aset militer strategis di seluruh Suriah, pemerintahan baru di Damaskus secara konsisten mengedepankan diplomasi dan pembangunan kapasitas negara ketimbang konfrontasi militer. Pertanyaan intinya sederhana namun berat: apakah kesabaran strategis semacam ini benar-benar jalan rasional untuk memulihkan kedaulatan Suriah dalam jangka panjang, ataukah justru membuka ruang bagi Israel untuk terus mencaplok wilayah dan kewenangan Suriah tanpa konsekuensi berarti?
Artikel ini adalah analisis argumentatif, bukan vonis moral atas salah satu pihak. Sejumlah bagian bersifat faktual dan telah diverifikasi silang dari berbagai sumber independen — tanggal serangan, angka survei, estimasi biaya rekonstruksi. Bagian lain, terutama soal apakah strategi al-Sharaa akan berhasil atau justru merugikan Suriah dalam jangka panjang, bersifat interpretatif dan masih terbuka untuk diperdebatkan. Kedua kubu yang dibahas di sini — pemerintah Suriah dan pemerintah Israel, juga Turki sebagai aktor ketiga — masing-masing memiliki kalkulasi kepentingan yang rasional dari sudut pandangnya sendiri, dan tulisan ini berupaya menempatkan kalkulasi itu berdampingan, bukan menghakiminya sepihak.
Delapan Serangan, Satu Pola: Eskalasi yang Tak Kunjung Reda
Serangan terhadap Abu al-Duhur bukan insiden kecil. Menurut sejumlah pemantau termasuk Alma Research and Education Center, delapan gelombang serangan udara Israel pada 18 Agustus 2026 meninggalkan sedikitnya empat titik hantaman di landasan pacu dan hanggar yang tengah direnovasi militer Suriah dengan bantuan Turki. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Suriah ‘nyaris melanggar’ status quo keamanan yang disepakati dengan mengizinkan pasukan Turki menempati pangkalan itu — termasuk kemungkinan sistem pertahanan udara jarak jauh SİPER. Baik Kementerian Pertahanan Turki maupun Kementerian Luar Negeri Suriah membantah tuduhan tersebut, dan hingga kini tidak ada bukti independen yang mengonfirmasi klaim Israel secara pasti.
Yang menarik, kritik justru datang dari sekutu utama Israel sendiri. Utusan khusus AS untuk Suriah, Tom Barrack, menyebut serangan itu sebagai ‘eskalasi yang tidak perlu dan tidak memajukan stabilitas kawasan’ — pernyataan langka dari pejabat Washington terhadap tindakan militer Israel. Qatar, Mesir, dan Arab Saudi turut mengecam serangan tersebut. Namun kecaman diplomatik ini tidak mengubah apa pun di lapangan: pekan berikutnya, serangan berlanjut di Beit Jinn dan Quneitra, dan Damaskus tetap tidak membalas secara militer.
Setiap serangan yang dibiarkan tanpa balasan membawa pesan ganda: kepada Israel bahwa garis merah masih bisa terus digeser, dan kepada rakyat Suriah bahwa kedaulatan sedang ditangguhkan demi kalkulasi jangka panjang yang hasilnya belum pasti.
Logika al-Sharaa: Kedaulatan Lewat Kapasitas Negara
Alih-alih membangun kekuatan militer untuk menandingi Israel — sesuatu yang secara realistis mustahil dilakukan Suriah dalam waktu dekat — pemerintahan al-Sharaa menempatkan pemulihan ekonomi dan legitimasi internasional sebagai prioritas utama. Skala tantangannya sendiri sangat besar. Bank Dunia, dalam laporan ‘The Syrian Conflict: Physical Damage and Reconstruction Assessment (2011-2024)’ yang dipublikasikan Oktober 2025, memperkirakan biaya rekonstruksi aset fisik Suriah berkisar antara US$140 miliar hingga US$345 miliar, dengan estimasi konservatif terbaik senilai US$216 miliar — sekitar sepuluh kali lipat PDB nominal Suriah pada 2024. Rinciannya: sekitar US$82 miliar untuk infrastruktur, US$75 miliar untuk bangunan permukiman, dan US$59 miliar untuk bangunan nonpermukiman.
Di sisi diplomatik, al-Sharaa mencatat kemajuan nyata. Amerika Serikat membubarkan sebagian besar rezim sanksi terhadap Suriah pada 2025, Uni Eropa mencabut sanksi ekonominya meski sejumlah pembatasan terkait keamanan masih berlaku, dan pada 24 Agustus 2026 Washington resmi mencabut status Suriah dari daftar ‘State Sponsors of Terrorism’ — status yang disandang Damaskus selama 46 tahun sejak 1979. Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shibani menyebut langkah ini sebagai penghapusan ‘hambatan terakhir’ bagi investasi dan reintegrasi Suriah ke sistem keuangan global.
Namun strategi ini bertumpu pada asumsi yang belum teruji: bahwa dukungan internasional saat ini bersifat permanen, dan bahwa integrasi ekonomi pada akhirnya akan berubah menjadi daya tawar diplomatik yang cukup untuk menghentikan pencaplokan Israel. Bank Dunia sendiri mencatat bahwa estimasi biaya rekonstruksinya masih ‘sangat tidak pasti’ karena situasi keamanan yang fluktuatif — sebuah pengakuan bahwa fondasi ekonomi yang sedang dibangun al-Sharaa bisa jadi rapuh justru karena faktor keamanan yang sama yang ingin dihindarinya lewat kesabaran.
Ongkos Kesabaran: Ruang yang Terbuka bagi Israel
Pada 23 Februari 2025, Netanyahu menyatakan Israel menuntut ‘demiliterisasi penuh’ atas provinsi Quneitra, Deraa, dan Suwayda di Suriah selatan, serta menegaskan pasukan Israel akan tetap berada di Gunung Hermon dan zona penyangga ‘untuk waktu tidak terbatas’. Tuntutan ini bukan sekadar soal mencegah pasukan bermusuhan mendekati perbatasan — ia juga mencakup larangan bagi pasukan resmi pemerintah baru Suriah sendiri untuk beroperasi di selatan Damaskus, serta pembatasan terhadap kerja sama militer Suriah dengan Turki. Israel membingkai ini sebagai kebutuhan keamanan preventif; Damaskus membingkainya sebagai pelanggaran kedaulatan — sebuah negara yang tidak bisa menentukan sendiri di mana tentaranya boleh ditempatkan dan dengan siapa ia boleh berlatih belum sepenuhnya memulihkan otonomi strategisnya.
Di sinilah letak risiko utama strategi al-Sharaa. Suriah menghindari konfrontasi yang mustahil dimenangkan, sebagian untuk membangun kembali kapasitas negaranya — tetapi kapasitas yang sama itu justru semakin menjadi sasaran tekanan Israel. Sembilan pos atau basis militer Israel kini berdiri di wilayah Suriah, jauh melampaui zona penyangga yang disepakati dalam Perjanjian Pemisahan Pasukan 1974. Tidak ada mekanisme penegakan yang bisa dipakai Damaskus untuk memaksa Israel mundur selain tekanan diplomatik yang, sejauh ini, terbukti tidak efektif menghentikan serangan.
Suara Publik yang Sunyi: Data dari Dalam Suriah Sendiri
Survei besar Arab Center Washington DC yang dilakukan Juli–Agustus 2025 — sebelum rentetan konfrontasi terbaru — menemukan 74 persen warga Suriah menolak pengakuan atas Israel (meski secara relatif ini adalah angka penolakan terendah dibanding negara Arab lain yang disurvei, dengan 17 persen warga Suriah menyatakan mendukung pengakuan), 70 persen menolak kesepakatan apa pun yang tidak menyertakan pengembalian Dataran Tinggi Golan, dan 88 persen meyakini Israel mengancam keamanan dan stabilitas Suriah. Sebanyak 55 persen responden bahkan menyebut Israel — bukan Iran, yang hanya dipilih 14 persen — sebagai ancaman keamanan terbesar bagi Suriah. Pada saat bersamaan, 61 persen mengatakan kebijakan luar negeri pemerintah saat ini mencerminkan pandangan rakyat Suriah.
Temuan ini penting justru karena rumit, bukan karena tegas. Survei tersebut dilakukan sebelum konfrontasi terbaru dan tidak mengukur apakah warga Suriah menghendaki pembalasan militer. Ia menetapkan garis merah politik, bukan tuntutan perang. Pola serupa terlihat pada skala kawasan: Arab Opinion Index 2025, survei tatap muka terhadap lebih dari 40.000 responden di 15 negara Arab, mencatat 87 persen warga Arab menolak pengakuan atas Israel dan hanya 6 persen menerimanya — turun dua poin dibanding survei 2022. Namun jarak antara sikap publik yang keras dan kebijakan resmi yang menahan diri berisiko melebar jika Damaskus terus terlihat tak mampu merespons serangan, sesuatu yang pada akhirnya bisa mengikis legitimasi domestik al-Sharaa sendiri, sekalipun kritik semacam itu belum tampak nyata dalam data yang ada saat ini.
Delapan puluh delapan persen warga Suriah menilai Israel mengancam stabilitas negaranya — namun mayoritas yang sama juga menilai kebijakan luar negeri pemerintahnya sendiri saat ini masih mencerminkan aspirasi mereka. Jarak antara dua angka itulah yang sedang dipertaruhkan al-Sharaa.
Turki di Tengah: Suriah sebagai Arena, Bukan Aktor Tunggal
Ketegangan Abu al-Duhur menyingkap dimensi lain yang sering luput: Suriah bukan sekadar berhadapan dengan Israel, melainkan juga menjadi arena persaingan antara Israel dan Turki. Ankara adalah pendukung utama pemerintahan al-Sharaa dan telah membantu merehabilitasi sejumlah aset militer Suriah, termasuk landasan di Abu al-Duhur. Israel, di sisi lain, semakin waspada terhadap ambisi regional Turki dan menolak kehadiran militer Turki yang lebih dalam di Suriah. Ketegangan Israel–Turki ini pada dasarnya berjalan di atas kepentingan mereka masing-masing, terlepas dari preferensi Damaskus — sebuah dinamika yang membuat Suriah, dalam banyak hal, lebih menjadi papan catur ketimbang pemain yang mengendalikan permainan itu sendiri.
Bagi Turki, kepentingannya adalah Suriah yang stabil dan erat terikat pada Ankara; bagi Israel, kepentingannya adalah memastikan pemerintah pusat Suriah yang lebih kuat — apalagi dengan keterlibatan militer Turki yang lebih dalam — tidak membatasi kebebasan geraknya di udara Suriah. Kedua kepentingan itu berpotensi bertabrakan dengan atau tanpa persetujuan Damaskus, dan itulah yang membuat kalkulasi al-Sharaa lebih rumit daripada sekadar ‘menahan diri terhadap Israel’.
Preseden Assad: Diam yang Berbeda Motifnya
Penting dicatat bahwa menghindari perang terbuka dengan Israel bukan hal baru bagi Suriah. Di bawah dinasti al-Assad, Damaskus juga umumnya menghindari konfrontasi langsung — tetapi tetap mempertahankan reputasi sebagai bagian dari ‘poros perlawanan’ regional lewat aliansi dan jaringan bersenjata, termasuk hubungan dekat dengan Iran dan Hizbullah. Model lama ini memadukan penghindaran perang langsung dengan pengaruh regional lewat proksi — sebuah model yang, terlepas dari daya tawarnya, juga menyeret Suriah ke dalam ketergantungan berat pada Teheran dan konflik regional yang lebih luas, dengan ongkos kemanusiaan dan politik domestik yang sangat besar bagi rakyat Suriah sendiri.
Pemerintahan al-Sharaa tampak mengambil taruhan yang berbeda: melepas sepenuhnya model aliansi-proksi itu, dan menggantinya dengan konsolidasi institusi, pemulihan ekonomi, akses internasional, serta pembangunan kembali militer nasional yang loyal kepada negara, bukan kepada faksi atau sponsor asing. Ini bukan pengganti bagi kedaulatan teritorial, melainkan upaya membangun kembali sarana untuk menjalankannya. Namun belum ada preseden yang membuktikan apakah model baru ini — tanpa jaringan aliansi militer yang dulu memberi Damaskus daya ungkit, dan tanpa kapasitas militer konvensional yang memadai — mampu memberi Suriah kendali nyata atas wilayahnya sendiri, atau justru berhenti sebagai kapasitas administratif tanpa kedaulatan penuh atas keamanan dan hubungan luar negerinya.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Memantau secara kritis dan independen. Ikuti perkembangan status pendudukan Dataran Tinggi Golan dan zona penyangga selatan Suriah melalui lembaga pemantau independen seperti UN OCHA atau laporan riset Arab Center Washington DC, alih-alih hanya mengandalkan narasi resmi satu pihak — mengingat 70 persen warga Suriah sendiri menjadikan pengembalian Golan sebagai syarat mutlak bagi kesepakatan apa pun dengan Israel.
- Mendorong diskusi publik berbasis kerangka hukum internasional. Perkuat wacana publik di Indonesia mengenai status hukum pendudukan wilayah pascakonflik — topik yang relevan dikaji oleh akademisi hukum internasional Indonesia seperti Prof. Hikmahanto Juwana dan Dr. Heribertus Jaka Triyana (UGM) — agar diskusi publik tidak berhenti pada simpati emosional semata, tetapi berpijak pada kerangka hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Mengawal realisasi dana rekonstruksi. Pantau secara berkala sejauh mana estimasi konservatif Bank Dunia senilai US$216 miliar untuk rekonstruksi Suriah benar-benar direalisasikan oleh negara-negara donor, termasuk negara-negara Teluk yang telah menjanjikan dukungan — sebagai indikator apakah strategi ‘kedaulatan lewat pembangunan negara’ ala al-Sharaa benar-benar berjalan, atau sekadar retorika yang tidak tertopang sumber daya nyata.
Taruhan yang Belum Terjawab
Tidak ada yang statis dalam kalkulasi ini. Ketegangan Israel–Turki di langit Suriah bisa memburuk kapan saja; investasi Teluk bisa datang lebih lambat dari yang dijanjikan; dan kesabaran publik Suriah, sebagaimana tergambar dalam data survei, bukan sesuatu yang otomatis bertahan selamanya. Al-Sharaa telah memilih jalan yang secara rasional bisa dipahami dari sudut pandang seorang pemimpin yang mewarisi negara dengan institusi yang runtuh dan kas negara yang nyaris kosong — tetapi jalan itu juga berarti membiarkan Israel terus mendefinisikan sendiri di mana batas keamanannya berhenti.
Bagi Israel, setiap serangan preventif barangkali terasa sebagai langkah rasional untuk mengamankan perbatasannya di tengah kawasan yang belum stabil. Namun akumulasi dari serangan-serangan yang terus berulang — sembilan pos militer di wilayah Suriah, permintaan demiliterisasi tiga provinsi, dan pembatasan kerja sama pertahanan Suriah dengan Turki — juga sulit dilepaskan dari pertanyaan yang lebih besar: sampai titik mana ‘keamanan preventif’ berhenti menjadi keamanan, dan mulai menjadi perluasan kendali atas negara lain yang sedang berusaha bangkit dari 13 tahun perang saudara.
Bagi kita yang mengamati dari Indonesia, kasus Suriah adalah pengingat bahwa kedaulatan sebuah bangsa pascakonflik jarang dipulihkan lewat satu momen dramatis. Ia dipulihkan — atau gagal dipulihkan — lewat akumulasi ribuan keputusan kecil: serangan mana yang dibalas, serangan mana yang dibiarkan, dan berapa lama sebuah bangsa bisa menahan diri sebelum kesabaran itu sendiri berubah menjadi bentuk lain dari kekalahan.
Pertanyaannya kini menggantung, dan jujur belum ada yang bisa menjawabnya dengan pasti: apakah kapasitas negara yang sedang dibangun al-Sharaa akan benar-benar berubah menjadi kendali penuh atas wilayah, keamanan, dan hubungan luar negeri Suriah sendiri — atau justru akan berhenti sebagai kapasitas administratif tanpa kedaulatan yang utuh, sementara tank-tank di Quneitra dan Beit Jinn terus datang dan pergi, pekan demi pekan, tanpa ada yang benar-benar menghentikannya?
