Tuduhan bahwa Tony Blair meminta kata “Palestine” dicoret dari buku sekolah Palestina, dan mengapa bantahannya tidak menutup pertanyaan yang lebih besar soal siapa sesungguhnya mengendalikan masa depan Gaza
Rabu, 2 September 2026, dalam sebuah podcast di London, mantan Duta Besar Inggris untuk PBB Jeremy Greenstock menjatuhkan bom kecil ke tengah diplomasi Gaza yang sudah retak: ia mengklaim bahwa Tony Blair, atas nama “Board of Peace” bentukan Presiden AS Donald Trump, pernah mendatangi Ramallah dan meminta Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas mencoret kata “Palestine” dari kurikulum sekolah, menggantinya dengan “Samaria” — nama Ibrani-alkitabiah yang selama ini dipakai kalangan pemukim Israel untuk sebagian Tepi Barat. Abbas, menurut Greenstock, menolak mentah-mentah. Sehari kemudian, lembaga yang menaungi Blair membantah keras, menyebut klaim itu “sama sekali tidak berdasar”.
Kami perlu jujur sejak awal: ini adalah tesis argumentatif, bukan vonis pengadilan. Klaim Greenstock berasal dari satu sumber — dirinya sendiri, mengutip seorang pejabat setingkat menteri yang tidak disebut namanya — dan langsung dibantah keras oleh pihak yang dituduh. The Jerusalem Post bahkan mencatat bahwa dalam wawancara yang sama, Greenstock menyampaikan sejumlah klaim kontroversial lain seolah sudah menjadi fakta, sebuah catatan yang wajib kita pertimbangkan sebelum menelan ceritanya bulat-bulat.
Namun ada alasan mengapa tuduhan yang belum terverifikasi independen ini tetap layak dibahas serius: ia muncul persis di tengah proyek “Board of Peace” yang nyatanya memang sedang gagap — rekonstruksi Gaza mandek, dana nyaris tak cair, dan pejabat keamanan Israel secara terbuka membicarakan pemindahan penduduk Gaza. Pertanyaan intinya bukan sekadar “apakah Blair benar memerintahkan itu”, tapi “skema kekuasaan macam apa yang membuat tuduhan seperti ini terasa masuk akal bagi banyak orang”. Artikel ini mencoba menjawab pertanyaan kedua itu, dengan tetap menandai batas-batas apa yang bisa kita pastikan dan apa yang masih berupa dugaan.
Klaim yang Membelah: Apa Sebenarnya Kata Greenstock
Greenstock bukan sembarang komentator. Ia adalah diplomat karier yang menjadi Duta Besar Inggris untuk PBB pada 1998–2003 — masa paling krusial diplomasi Inggris menjelang invasi Irak — dan kemudian menjabat sebagai utusan khusus Inggris untuk Irak. Dalam wawancara di David Hearst Podcast milik Middle East Eye, ia menyebut Blair pernah menyampaikan syarat kepada PA: hapus kata “Palestine” dari buku pelajaran jika ingin dianggap Board of Peace sebagai mitra perundingan yang layak dipercaya.
Lembaga Tony Blair merespons cepat dan tegas, menyatakan Blair “tidak pernah mengajukan, menyampaikan, atau mendukung usulan semacam itu”. Objektivitas menuntut kita mencatat bantahan ini setara dengan tuduhannya — terlebih laporan Jerusalem Post soal rekam jejak Greenstock membuat kutub berlawanan dari cerita ini juga punya dasar. Yang tidak bisa dibantah siapa pun adalah konteksnya: Blair memang duduk di dewan eksekutif pendiri Board of Peace sejak Januari 2026, bersama menantu Trump, Jared Kushner; utusan khusus Timur Tengah AS, Steve Witkoff; dan miliarder Marc Rowan, yang pernah menyebut dirinya sendiri sebagai “pendukung setia” Israel dan militernya.
Ada sesuatu yang mengganggu dari gagasan meminta sebuah bangsa menyebut tanah airnya sendiri dengan bahasa pihak yang tengah mendudukinya — terlepas dari siapa yang benar dalam perselisihan faktual ini.
Rekam Jejak Blair: Dari Irak ke Ramallah
Untuk memahami mengapa tuduhan ini terasa “pas” bagi sebagian orang, kita perlu melihat rekam jejak Blair sendiri. Inquiry Chilcot yang terbit tahun 2016 menyimpulkan bahwa ancaman senjata pemusnah massal Irak disajikan pemerintah Blair dengan tingkat keyakinan yang tidak didukung bukti intelijen yang ada, dan bahwa Inggris memutuskan berperang sebelum semua opsi damai benar-benar habis. Ini fakta yang telah lama diverifikasi lintas sumber, bukan tafsir sepihak.
Tapi keadilan menuntut kita juga mencatat sisi lain: dalam wawancara yang sama, Greenstock — kritikus paling tajam terhadap posisi Blair di Board of Peace — justru membela peran Blair dalam Perang Irak, dengan mengklaim Blair-lah yang berhasil membujuk Presiden AS George W. Bush saat itu untuk lebih dulu mencari mandat PBB sebelum invasi. Sumber yang sama, dua penilaian berlawanan tentang orang yang sama: ini pengingat bahwa sejarah Blair jauh lebih rumit ketimbang narasi hitam-putih.
Setelah meninggalkan Downing Street, Blair beralih peran menjadi utusan perdamaian Timur Tengah untuk Kuartet (PBB, AS, Uni Eropa, dan Rusia). Rekam jejaknya di sana juga menuai kritik: sejumlah pejabat Palestina disebut mengeluhkan Blair lebih mengutamakan tuntutan keamanan Israel ketimbang hak-hak Palestina, dan sejumlah diplomat Inggris pernah menyerukan agar ia dicopot dari posisi itu.
Uang dan Diplomasi yang Batasnya Kabur
Setelah 2007, Blair membangun bisnis konsultasi internasional yang menguntungkan, melayani bank, korporasi, pemerintah, hingga klien-klien kaya di kawasan Teluk. Penulis politik Francis Beckett pernah mempertanyakan hal yang wajar: ketika Blair masuk ke sebuah pertemuan di Timur Tengah, Blair yang mana yang datang — utusan Kuartet, patron yayasan, atau konsultan berbayar?
Kritik semacam ini penting, tapi perlu nuansa: menerima bayaran dari pemerintah asing setelah pensiun bukan sesuatu yang unik bagi Blair — banyak mantan kepala negara Barat melakukan hal serupa, dan sebagian pembela Blair berargumen bahwa jaringan bisnisnya justru memberinya akses diplomatik yang tak dimiliki utusan biasa. Yang membuat kasus Blair berbeda adalah skala tumpang-tindihnya, dan dukungannya yang menonjol terhadap Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi setelah kudeta militer 2013 dan pembantaian Rabaa — salah satu pembunuhan massal demonstran terbesar dalam sejarah modern kawasan itu — di mana Blair kemudian terlibat dalam program penasihat ekonomi yang didanai Uni Emirat Arab.
Papan “Perdamaian” yang Dibentuk Tanpa Palestina
Terlepas dari benar-tidaknya tuduhan soal buku pelajaran, satu fakta tidak bisa dibantah: arsitektur Board of Peace memang menempatkan Palestina sebagai objek, bukan subjek. Sementara warga Gaza mengubur korban dan bertahan di kamp-kamp tenda, mereka yang mengklaim menentukan masa depan wilayah itu justru sibuk membicarakan investasi, properti, pariwisata, dan garis pantai Gaza.
Data terbaru dan paling otoritatif soal kebutuhan rekonstruksi berasal dari Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA) final yang dirilis bersama oleh Uni Eropa, PBB, dan Bank Dunia pada 20 April 2026: total kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi Gaza mencapai 71,4 miliar dolar AS selama dekade mendatang, dengan 26,3 miliar dolar dibutuhkan hanya untuk 18 bulan pertama demi memulihkan layanan dasar. Kerusakan infrastruktur fisik saja ditaksir 35,2 miliar dolar, sementara kerugian ekonomi dan sosial mencapai 22,7 miliar dolar. Namun realisasi di lapangan jauh dari angka itu — rencana rekonstruksi besar pada praktiknya menyusut menjadi proyek percontohan kecil di sekitar Rafah.
Perlu dicatat pula, agar analisis ini tidak timpang: sebagian pihak yang terlibat dalam Board of Peace berargumen bahwa struktur teknokratis semacam ini justru diperlukan sebagai jalan pintas di tengah kebuntuan politik antara PA yang lemah secara legitimasi dan Hamas yang masih memegang sebagian kendali de facto atas Gaza. Kritik terhadap keterwakilan Palestina dalam badan ini sah, tapi tidak serta-merta membuktikan niat jahat di baliknya — bisa juga mencerminkan kegagalan diplomasi internasional yang lebih luas untuk membangun mekanisme representasi Palestina yang kredibel.
Kontradiksi London: Miliband Berbeda Arah dengan Blair
Ironi paling tajam datang dari negeri asal Blair sendiri. Pada 1 September 2026, Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband — yang tetap menjabat di kabinet Perdana Menteri Andy Burnham setelah pergantian kepemimpinan Partai Buruh pada Juli 2026 — menyatakan di hadapan parlemen bahwa dunia telah menyaksikan “teror pemukim yang mengerikan” di Tepi Barat, dan menjanjikan “reset menyeluruh” kebijakan Inggris terhadap Israel. Miliband secara spesifik menyebut proyek permukiman E1 — yang akan meloloskan lebih dari 1.200 unit rumah pemukim — sebagai “garis merah yang dilanggar” karena berpotensi membuat negara Palestina mustahil terwujud secara geografis.
Jika tuduhan terhadap Blair benar, maka posisinya jelas lebih dekat pada agenda sayap kanan-annexionis Israel ketimbang kebijakan resmi partainya sendiri di London. Tapi keseimbangan juga menuntut kita mencatat: pemerintahan Inggris, termasuk di era Miliband, kerap dikritik kelompok hak asasi manusia karena tetap melanjutkan sebagian penjualan senjata ke Israel dan dianggap terlalu lambat menjatuhkan sanksi berarti — kritik yang datang bukan hanya dari kelompok pro-Palestina, tapi juga dari lembaga think-tank hukum internasional yang menilai langkah-langkah simbolis semacam sanksi terhadap segelintir pemukim belum menyentuh akar kebijakan pendudukan.
Fakta di Lapangan: Pernyataan Katz dan Proyek Migrasi
Di sinilah konteks tuduhan soal buku pelajaran menjadi lebih berat. Pada 2 September 2026, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyatakan dalam sebuah konferensi media di Israel bahwa “tidak ada solusi nyata bagi Gaza tanpa migrasi ini”, dan bahwa pemerintahnya “siap mengeluarkan” warga Gaza “lewat laut, lewat udara, dengan segala cara”. Katz mengklaim delapan dari sepuluh warga Gaza ingin bermigrasi, mengutip survei yang tidak dijelaskan metodologinya — klaim yang harus kita perlakukan sebagai pernyataan politik sepihak, bukan data tervalidasi independen. Katz juga menyebut rencana itu bukan dibatalkan, hanya “dibekukan sementara” oleh Presiden Trump sambil menunggu ada negara yang bersedia menampung.
Pernyataan seorang menteri pertahanan aktif tentang rencana memindahkan penduduk sipil dari wilayah yang didudukinya adalah fakta yang berdiri sendiri, terlepas dari apakah tuduhan soal buku pelajaran terhadap Blair terbukti benar atau tidak. Namun objektivitas menuntut kita juga mencatat bahwa pemerintah Israel dan sebagian pendukungnya membingkai wacana ini sebagai opsi “migrasi sukarela” atau “kebebasan bergerak”, bukan pengusiran paksa — sebuah perbedaan bingkai yang menjadi inti perdebatan hukum internasional tentang isu ini, dan yang layak dikaji lebih jauh oleh pakar hukum internasional ketimbang diputuskan sepihak dalam artikel opini.
Perdebatan tentang satu kata di buku pelajaran anak-anak menjadi kurang remeh ketika pejabat tinggi negara yang sama secara terbuka membicarakan cara memindahkan penduduk yang memakai kata itu untuk menyebut tanah mereka.
Sisi Lain yang Tak Boleh Diabaikan
Analisis yang jujur juga harus menyorot kelemahan di pihak Palestina sendiri, karena narasi “korban murni” yang menyederhanakan justru melemahkan argumen substantif. Otoritas Palestina di Ramallah telah lama menghadapi kritik keras — termasuk dari sebagian warga Palestina sendiri — soal korupsi, lemahnya legitimasi demokratis setelah dua dekade tanpa pemilu, dan ketergantungan pada koordinasi keamanan dengan Israel yang oleh sebagian pengamat dinilai justru melanggengkan status quo pendudukan. Sementara itu, kendali de facto Hamas atas sebagian Gaza turut mempersulit siapa pun — termasuk lembaga donor internasional yang kredibel — untuk memastikan dana rekonstruksi sampai ke tangan yang tepat tanpa disalahgunakan aktor bersenjata.
Kompleksitas ini bukan alasan untuk mengabaikan pola kekuasaan yang timpang dalam Board of Peace, tapi juga bukan alasan untuk menutup mata dari persoalan tata kelola di pihak Palestina. Keduanya bisa benar sekaligus: struktur pascaperang Gaza memang dirancang tanpa suara Palestina yang memadai, dan kepemimpinan Palestina sendiri memang perlu direformasi secara substansial — bukan dengan cara menghapus kata “Palestine” dari buku sekolah, tapi dengan membangun akuntabilitas dan legitimasi elektoral yang nyata.
Al-Quds, Wilayah Pendudukan, dan Perang Simbol yang Lebih Luas
Kontroversi kurikulum ini juga tidak berdiri sendiri. Ia muncul di tengah laporan bahwa otoritas Israel mulai memberlakukan kurikulum versinya sendiri kepada puluhan ribu siswa Palestina di sekolah-sekolah pemerintah di Al-Quds (Yerusalem), serta laporan bahwa sejumlah anggota parlemen Inggris lintas partai menuntut investigasi atas keputusan British Museum menghapus istilah “Palestine”, “Palestinian”, dan “pendudukan Israel” dari label pamerannya. Jika benar ada tekanan sistematis terhadap istilah “Palestine” di berbagai institusi — dari museum di London hingga ruang kelas di Ramallah — maka tuduhan terhadap Blair, betapapun belum terverifikasi independen, memang bagian dari pola yang lebih besar dan patut diinvestigasi lebih jauh oleh jurnalisme independen, bukan sekadar dibantah atau diyakini begitu saja.
Menghapus sebuah kata dari buku pelajaran tidak menghapus fakta di lapangan. Tapi ia bisa mengungkap prioritas sesungguhnya dari mereka yang mengaku sebagai penengah netral.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Jangan telan mentah satu sumber tunggal.
Karena klaim inti terhadap Blair berasal dari satu narasumber yang dibantah keras oleh pihak bersangkutan, ikuti perkembangan investigasi lanjutan dari outlet independen sebelum membagikannya sebagai fakta pasti di media sosial. Rujuk analisis pakar hukum internasional Indonesia yang biasa mengkaji implikasi hukum dari kebijakan semacam ini.
- Kawal ke mana larinya dana 71,4 miliar dolar.
Angka kebutuhan rekonstruksi Gaza dari RDNA (EU–PBB–Bank Dunia, April 2026) bersifat publik dan bisa dipantau. Dukung transparansi penyaluran bantuan lewat lembaga kemanusiaan yang punya jejak akses langsung ke Gaza — INH, Sahabat Al-Aqsha, MER-C, atau Adara Foundation — dan salurkan zakat/infak lewat BAZNAS, Dompet Dhuafa, atau Rumah Zakat yang memiliki program spesifik untuk Palestina.
- Dorong keterwakilan Palestina yang nyata, bukan simbolis.
Ikuti dan dukung kerja advokasi organisasi HAM seperti Amnesty Indonesia yang mendesak agar badan-badan seperti Board of Peace melibatkan perwakilan Palestina yang punya legitimasi, bukan sekadar teknokrat yang disetujui pihak luar.
Pada akhirnya, kita mungkin tidak akan pernah tahu secara pasti apakah Tony Blair benar-benar mengucapkan kata “Samaria” di sebuah ruangan di Ramallah, atau apakah cerita itu adalah salah tafsir dari pertemuan yang lebih rumit. Yang kita tahu pasti adalah bahwa perdebatan ini terjadi di tengah kebuntuan nyata: dana rekonstruksi puluhan miliar dolar yang macet, seorang menteri pertahanan yang bicara terbuka soal memindahkan penduduk, dan sebuah dewan pengawas Gaza yang komposisinya nyaris tak menyisakan tempat bagi Palestina sendiri.
Blair boleh saja benar ketika membantah tuduhan spesifik ini. Tapi bantahan atas satu tuduhan tidak menghapus pertanyaan yang lebih besar: mengapa tuduhan semacam itu terasa masuk akal bagi begitu banyak orang yang mengikuti rekam jejaknya di Irak, di Mesir, dan di ruang-ruang konsultasi bisnis Teluk? Kredibilitas, sekali retak, sulit dipulihkan hanya dengan pernyataan pers.
Kita menulis ini bukan untuk memutuskan siapa yang berbohong dalam kasus buku pelajaran itu — itu pekerjaan jurnalisme investigatif dan, jika perlu, proses hukum. Kita menulis ini untuk mencatat bahwa kata “Palestine”, di buku sekolah atau di peta dunia, telah menjadi medan pertarungan tersendiri, terlepas dari siapa yang menang dalam perdebatan spesifik minggu ini.
Akankah kata itu bertahan di halaman-halaman buku anak-anak Gaza dan Tepi Barat, ataukah ia akan terus-menerus dinegosiasikan ulang oleh pihak-pihak yang bahkan tidak memintanya untuk ada sejak awal? Pertanyaan itu, jujur saja, belum bisa kita jawab hari ini.
