GAZA CITY — Dukungan negara-negara Arab terhadap perjuangan rakyat Palestina bukan fenomena tunggal, melainkan rangkaian kebijakan yang berubah-ubah selama lebih dari delapan dekade — dari intervensi militer 1948, embargo diplomatik terhadap sesama negara Arab, hingga pembentukan lembaga transisi internasional pascagencatan senjata 2025. Sejarah ini penuh perpecahan internal sebanyak ia penuh solidaritas retorik.
Liga Arab dan Perang 1948
Liga Arab dibentuk di Kairo pada 22 Maret 1945 oleh tujuh negara pendiri — Mesir, Suriah, Lebanon, Irak, Transyordania, Arab Saudi, dan Yaman — dengan status pendiri turut diberikan kepada Palestina meski belum berstatus negara merdeka.
Sehari setelah Israel memproklamasikan kemerdekaan pada 14 Mei 1948, lima negara Arab — Mesir, Transyordania, Suriah, Lebanon, dan Irak — mengirim pasukan reguler ke Palestina, ditambah kontingen dari Arab Saudi dan Yaman dengan kekuatan gabungan antara 23.500 hingga 26.500 personel, di samping milisi Palestina yang tidak teratur. Perang ini berakhir dengan serangkaian gencatan senjata terpisah antara Februari–Juli 1949, dan Jalur Gaza jatuh di bawah administrasi militer Mesir — bukan aneksasi penuh — sebagaimana telah dibahas dalam kolom sebelumnya tentang terbentuknya Jalur Gaza.
PLO: Proyek Liga Arab, Bukan Inisiatif Rakyat Palestina Semata
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) lahir bukan dari gerakan akar rumput semata, melainkan dari mandat KTT Liga Arab di Kairo, Januari 1964, yang memberi Ahmad Shukeiri wewenang membentuk entitas Palestina. Kongres Nasional Palestina pertama berlangsung di Yerusalem Timur pada 29 Mei 1964, dan PLO resmi didirikan dalam pertemuan itu pada 2 Juni 1964. Setahun kemudian, KTT Arab kedua di Alexandria membentuk sayap militer bernama Tentara Pembebasan Palestina, meski unit-unitnya tetap berada di bawah kendali negara tuan rumah masing-masing, bukan komando PLO secara langsung.
Baru pada KTT Arab di Rabat tahun 1974 — setelah faksi Fatah pimpinan Yasser Arafat mengambil alih kepemimpinan PLO sejak 1969 — negara-negara Arab secara resmi mengakui PLO sebagai satu-satunya wakil sah rakyat Palestina.
Tiga Penolakan Khartoum: Solidaritas Setelah Kekalahan
Kekalahan telak dalam Perang Enam Hari Juni 1967 justru mengeraskan sikap kolektif Arab. Delapan negara Arab bertemu di Khartoum, Sudan, 29 Agustus–1 September 1967, dan mengeluarkan resolusi yang kelak dikenal sebagai “Tiga Penolakan”: tidak ada perdamaian dengan Israel, tidak ada perundingan dengan Israel, dan tidak ada pengakuan terhadap Israel. Resolusi ini membentuk kebijakan Arab terhadap Israel hingga Perang Yom Kippur 1973. Di luar poin politik itu, KTT Khartoum juga menyepakati bantuan ekonomi bagi Mesir dan Yordania yang kehilangan wilayah dalam perang tersebut.
Retaknya Front Bersama: Camp David 1979
Solidaritas kolektif itu retak ketika Mesir menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 26 Maret 1979, hasil dari Kesepakatan Camp David yang dimediasi Presiden AS Jimmy Carter setahun sebelumnya. Sebagian besar anggota Liga Arab memandang langkah itu sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina. Pada 31 Maret 1979, Liga Arab menjatuhkan sanksi kolektif: menghentikan bantuan ekonomi, memutuskan hubungan diplomatik, memindahkan markas organisasi dari Kairo ke Tunis, dan membekukan keanggotaan Mesir — sanksi yang berlaku hingga Mesir diterima kembali pada 1989, dengan markas kembali ke Kairo pada 1990.
Episode ini menandai pergeseran penting: dukungan Arab terhadap Palestina sejak saat itu tidak lagi monolitik, melainkan terpecah antara negara yang memilih normalisasi bertahap dengan Israel dan negara yang mempertahankan penolakan total.
Inisiatif Perdamaian Arab 2002: Tawaran Terbalik
Setelah dua dekade dominasi sikap penolakan, Putra Mahkota Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz membalikkan kerangka lama lewat Inisiatif Perdamaian Arab yang disahkan bulat oleh 22 anggota Liga Arab dalam KTT Beirut, 28 Maret 2002. Inisiatif ini menawarkan pengakuan dan normalisasi hubungan dengan Israel, sebagai ganti kemerdekaan penuh Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan perbatasan mengacu pada garis sebelum Perang Enam Hari 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Israel tidak pernah menerima tawaran ini secara resmi, namun inisiatif itu tetap menjadi rujukan diplomatik Arab hingga saat ini, termasuk dalam kerangka Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 tahun 2025.
Dari Kairo hingga “Board of Peace”: Dukungan Arab Pascaperang Gaza 2023–2025
Setelah perang Gaza pecah pada Oktober 2023, dukungan Arab kembali menyatu di sekitar isu penolakan pemindahan paksa penduduk Palestina. Ketika Presiden AS Donald Trump mengusulkan pengambilalihan Gaza oleh AS pada Februari 2025, negara-negara Arab menolak keras dan menyusun tandingan. KTT darurat Liga Arab di Kairo mengusulkan rencana rekonstruksi Gaza senilai 50 miliar dolar AS melalui komite teknokratis, sebagai jawaban langsung atas usulan Trump untuk memindahkan warga Palestina. Mesir, Qatar, dan Yordania — bersama Uni Emirat Arab dan Arab Saudi — kemudian mengoordinasikan strategi pendanaan bersama Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025 ditandatangani di Sharm el-Sheikh oleh Mesir, Qatar, Turki, dan Amerika Serikat sebagai mediator dan penjamin. Sebulan kemudian, Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 2803 pada 17 November 2025, yang turut mengapresiasi peran konstruktif Amerika Serikat, Qatar, Mesir, dan Turki dalam memfasilitasi gencatan senjata di Jalur Gaza. Resolusi itu membentuk Board of Peace sebagai administrasi transisi Gaza yang berkantor sementara di Kairo, dengan partisipasi Arab menjadi elemen krusial bagi keberlangsungannya — termasuk kemungkinan keterlibatan pasukan Arab dalam Pasukan Stabilisasi Internasional.
Pola yang Berulang
Dari 1948 hingga 2026, pola dukungan Arab terhadap Palestina cenderung berbentuk sama: solidaritas retorik yang kuat pada level KTT, namun kepentingan nasional masing-masing negara — baik keamanan, hubungan dengan Barat, maupun rivalitas antar-Arab sendiri — kerap membatasi implementasi konkretnya di lapangan. Mesir yang pernah dikeluarkan dari Liga Arab karena berdamai dengan Israel, kini justru menjadi tuan rumah utama proses rekonstruksi Gaza pascaperang — sebuah ironi yang mencerminkan betapa cairnya posisi negara-negara Arab terhadap isu Palestina sepanjang sejarah.
