Ancaman pencabutan kewarganegaraan terhadap dua pembuat film NAZA membuka celah tentang batas kebebasan bersuara di dalam rezim Zionis sendiri, dan apa yang direkam sistem kecerdasan buatan Israel atas anak-anak Palestina di Gaza
Venesia, 13 September 2026. Sehari setelah dokumenter NAZA meraih Special Jury Prize di Festival Film Venesia ke-83, Menteri Kebudayaan rezim Zionis, Miki Zohar, menulis di media sosial X bahwa ia akan “segera bertindak mencabut kewarganegaraan Israel” dua sutradara film tersebut, Yuval Abraham dan Rachel Szor. Ia menyebut karya yang mendapat standing ovation 25 menit itu sebagai “hina” dan menuduh keduanya melakukan “pengkhianatan terhadap negara”. Di layar yang sama yang membuat penonton Eropa berdiri dan bertepuk tangan selama hampir setengah jam, dua warga negara Israel menampilkan pengakuan 24 perwira intelijen dan tentara negaranya sendiri tentang bagaimana sebuah sistem berbasis kecerdasan buatan menghitung, dengan kedinginan birokratis, berapa banyak nyawa warga sipil Palestina yang dianggap “sepadan” untuk satu target militer.
Reaksi Zohar bukan insiden kecil yang berdiri sendiri. Ia menyusul rangkaian panjang ketegangan antara sebagian sineas Israel dengan pemerintahnya sendiri sejak “No Other Land” — dokumenter Abraham dan Szor bersama dua sutradara Palestina, Basel Adra dan Hamdan Ballal, tentang kekerasan pemukim di Tepi Barat pendudukan — memenangkan Oscar untuk film dokumenter terbaik pada 2025. Tahun ini, giliran “The Voice of Hind Rajab”, yang mengangkat kematian seorang anak Palestina di Gaza, meraih Grand Jury Prize di Venesia setelah ovasi 23 menit. NAZA, yang baru masuk daftar kompetisi menjelang penutupan festival, menambah satu lagi produksi sinema yang membuat forum budaya internasional berhadap-hadapan dengan catatan kekerasan di wilayah pendudukan.
Pertanyaan inti yang ingin ditelaah artikel ini bukan sekadar apakah tuduhan dalam NAZA benar secara harfiah — sebagian besar kesaksian dalam film itu berasal dari sumber anonim yang belum bisa diverifikasi secara independen, dan itu perlu ditegaskan sejak awal. Pertanyaannya adalah: apa arti reaksi seorang menteri kebudayaan yang memilih mengejar dua warga negaranya sendiri, alih-alih menjawab substansi tuduhan yang mereka sampaikan? Tesis artikel ini bersifat argumentatif, bukan putusan hukum: bahwa ancaman pencabutan kewarganegaraan ini, terlepas dari lemahnya dasar hukumnya, berfungsi sebagai sinyal politik tentang seberapa sempit ruang bagi disensus di dalam masyarakat Israel sendiri ketika menyangkut Gaza.
Bagian-bagian berikut akan memisahkan secara eksplisit mana yang merupakan fakta yang telah diverifikasi lintas sumber, mana yang masih berupa klaim bersumber tunggal yang belum dikonfirmasi independen, dan mana yang merupakan penilaian analitis kita sendiri.
Apa yang Sebenarnya Direkam NAZA
NAZA adalah akronim bahasa Ibrani yang dipakai secara internal oleh intelijen militer Israel untuk merujuk pada perkiraan jumlah korban sipil yang “diterima” dalam satu serangan udara — semacam istilah teknis untuk kerusakan ikutan (collateral damage). Film berdurasi 80 menit ini, hasil investigasi hampir tiga tahun, dibangun dari kesaksian 24 perwira dan personel intelijen militer Israel yang berbicara dengan identitas dan suara disamarkan secara digital. Mereka menjelaskan bagaimana sebuah sistem berbasis kecerdasan buatan — yang oleh liputan sebelumnya, termasuk investigasi outlet +972 Magazine dan Local Call pada 2024, disebut dengan nama sandi “Lavender” — mengolah data telekomunikasi dan pergerakan warga Gaza untuk menghasilkan daftar sasaran.
Salah satu cuplikan promosi film menampilkan seorang purnatugas intelijen yang, ketika ditanya berapa perkiraan korban sipil terbesar yang pernah disetujui untuk satu serangan, menyebut angka 500 jiwa demi satu target Hamas — angka yang dikutip ulang oleh AFP dan TheWrap. Perlu digarisbawahi: ini adalah klaim dari satu sumber anonim dalam film, bukan data resmi yang telah diverifikasi silang, dan militer Israel secara terbuka membantahnya. Pada Minggu, 13 September, militer Israel menyatakan tidak pernah merencanakan atau melaksanakan serangan dengan perkiraan 500 korban sipil semacam itu. Kita mencantumkan bantahan ini bukan untuk menyamakan bobotnya dengan kesaksian 24 sumber dalam film, melainkan karena keberimbangan mengharuskan setiap klaim yang masih diperdebatkan disajikan bersama sanggahannya, bukan sebagai fakta tunggal yang sudah final.
“Anda paham bahwa tujuannya adalah menghancurkan,” ucap satu sumber intelijen dalam film — sebuah kalimat yang, jika akurat, menggambarkan niat lebih dari sekadar kesalahan perang, namun tetap satu kesaksian di antara banyak yang belum diuji di ruang pengadilan mana pun.
Ancaman yang Secara Hukum Lebih Rapuh dari Retorikanya
Di sinilah pernyataan Zohar perlu diperiksa dengan kepala dingin, bukan sekadar emosi. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Israel — khususnya amandemen No. 9 tahun 2008, yang disahkan Knesset pada 28 Juli tahun itu — kewenangan mencabut kewarganegaraan atas dasar “pengkhianatan terhadap loyalitas negara” berada di tangan Menteri Dalam Negeri, dan sejak amandemen tersebut memerlukan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Administrative Affairs Court), bukan keputusan sepihak seorang menteri kebudayaan. Mahkamah Agung Israel sendiri menguatkan konstitusionalitas kerangka hukum ini pada 2022, dan cakupannya diperluas pada 2023 untuk mencakup pelaku yang dihukum atas keterlibatan terorisme.
Artinya, secara prosedural, Zohar — yang menjabat Menteri Kebudayaan dan Olahraga, bukan Menteri Dalam Negeri — tidak memiliki wewenang untuk “segera bertindak” sebagaimana ia nyatakan. Proses pencabutan kewarganegaraan atas dasar pengkhianatan mengharuskan adanya vonis pidana lebih dulu untuk pelanggaran seperti pengkhianatan atau spionase berat, sesuatu yang belum pernah didakwakan kepada Abraham maupun Szor. Beberapa media Israel, termasuk i24NEWS, mencatat secara eksplisit bahwa menteri kebudayaan tidak memiliki otoritas tunggal untuk mencabut kewarganegaraan siapa pun.
Nuansa penting yang jarang disebut dalam liputan internasional: instrumen hukum yang sama ini secara historis lebih sering diarahkan kepada warga Palestina pemegang kewarganegaraan Israel, seperti kasus Alaa Zayoud dari Umm el-Fahem yang diproses lewat jalur ini sejak 2017, sebuah pola yang oleh lembaga hak asasi Adalah dan Asosiasi Hak Sipil di Israel (ACRI) dinilai diskriminatif secara struktural. Bahwa kini instrumen serupa disuarakan — meski belum tentu bisa dijalankan — terhadap dua warga Yahudi-Israel justru menunjukkan betapa elastisnya bahasa “loyalitas negara” itu bisa direntangkan kepada siapa pun yang dianggap mengganggu narasi resmi, bukan hanya kepada kelompok minoritas yang selama ini paling sering menjadi sasarannya.
Suara dari Dalam yang Tak Selalu Didengar
Abraham dan Szor bukan orang baru dalam kontroversi semacam ini. Setelah “No Other Land” memenangkan Oscar, rumah keluarga Abraham dilaporkan menjadi sasaran kerumunan sayap kanan. Dalam tulisan bersama di +972 Magazine menjelang pemutaran perdana NAZA, keduanya menjelaskan alasan mereka membuat film ini: sebagai warga Israel, mereka memiliki akses ke lingkaran militer dan intelijen yang sulit dijangkau jurnalis asing, dan mereka memilih memakai akses itu untuk membongkar sistem yang oleh berbagai lembaga hak asasi manusia internasional disebut sebagai genosida. Szor menyebut para narasumber sengaja berbicara dalam bahasa Ibrani agar “lebih banyak orang Israel mendengar apa yang mereka lakukan” di Gaza.
Namun keberanian semacam ini tidak otomatis membebaskan film dari pertanyaan metodologis yang wajar diajukan terhadap karya jurnalistik apa pun. Karena seluruh 24 narasumber tampil anonim dengan suara dan wajah disamarkan, klaim-klaim spesifik dalam film — termasuk angka-angka perkiraan korban yang disebut dalam wawancara — pada dasarnya tidak dapat diverifikasi silang oleh pihak ketiga secara independen, sebuah keterbatasan yang juga menjadi dasar bantahan resmi militer Israel yang mempertanyakan kredibilitas kesaksian tanpa identitas yang bisa diperiksa. Kritik semacam ini tidak meniadakan nilai dokumenter tersebut sebagai catatan sejarah, tetapi patut disampaikan agar pembaca tidak memperlakukan setiap angka dalam film sebagai fakta yang sudah final.
Front Politik Israel: Konsensus Tanpa Pembuktian
Zohar tidak sendirian. Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, menulis di X bahwa para sutradara adalah “aib dan memalukan bagi seluruh rakyat Israel” dan menyuruh mereka “pergi”. Respons semacam ini — mengecam pembuat pesan alih-alih menjawab isi pesan — adalah pola yang berulang setiap kali karya sinema Israel menyorot Gaza atau Tepi Barat, dan bukan kali pertama Zohar menyerang sineas: ia juga melontarkan kritik keras ketika “No Other Land” memenangkan Oscar tahun lalu.
Namun perlu dicatat pula, demi keseimbangan, bahwa kecaman resmi ini tidak serta-merta mencerminkan seluruh opini publik Israel. Keberadaan 24 personel militer dan intelijen yang bersedia berbicara — meski anonim — menandakan setidaknya ada retakan pendapat di dalam institusi keamanan Israel sendiri, betapa pun kecil proporsinya dibanding arus utama. Sejauh ini belum ada data survei independen dan mutakhir yang bisa memastikan seberapa besar dukungan publik Israel terhadap ancaman pencabutan kewarganegaraan ini, sehingga generalisasi bahwa “seluruh Israel” mendukung sikap Zohar tidak didukung bukti dan sebaiknya dihindari.
Zohar mengejar paspor dua warga negaranya sendiri pada hari yang sama ketika juru bicara militernya membantah tuduhan dalam film itu — dua respons yang, jika digabungkan, terasa lebih seperti manajemen citra ketimbang argumen substantif.
Angka yang Belum Selesai: AI dan Data Korban yang Terus Bergerak
Sistem yang digambarkan NAZA bukan tuduhan baru. “Lavender” pertama kali diungkap lewat investigasi +972 Magazine dan Local Call pada April 2024, yang menyebutkan sistem itu menghasilkan basis data ribuan sasaran potensial berdasarkan pola penggunaan telepon. Saat itu, militer Israel merespons dengan menyatakan bahwa Hamas sengaja menyelipkan personel dan aset militernya di tengah warga sipil, sementara Israel disebut mengarahkan serangan pada target militer — argumen yang secara konsisten diulang otoritas Israel hingga kini, termasuk dalam menanggapi NAZA.
Soal angka korban jiwa di Gaza sendiri, penting untuk tidak membulatkannya menjadi satu angka pasti seolah tidak bergerak. Menurut laporan situasi UNRWA yang merujuk Kementerian Kesehatan Gaza dan Klaster Kesehatan PBB, sedikitnya 73.231 warga Palestina tewas di Gaza sejak 7 Oktober 2023 hingga 12 Juli 2026, dengan 173.686 lainnya luka-luka — data yang oleh PBB sendiri dicatat sebagai angka rujukan terbaik yang tersedia, bukan verifikasi independen penuh. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mencatat korban terus bertambah bahkan setelah gencatan senjata yang mulai berlaku 10 Oktober 2025, dengan tambahan sedikitnya 1.334 kematian yang dilaporkan hingga awal September 2026. Angka-angka ini datang dari otoritas kesehatan yang beroperasi di bawah pemerintahan de facto Gaza, sehingga kita sajikan dengan atribusi sumber yang jelas, bukan sebagai statistik netral tanpa asal-usul.
Mengapa Ini Juga Soal Kita
Bagi pembaca di Indonesia, kasus ini relevan bukan hanya sebagai berita hiburan seputar festival film. Abraham sendiri mengatakan kepada The Hollywood Reporter bahwa NAZA belum memiliki jalur distribusi di Israel, dan tujuannya adalah menayangkannya seluas mungkin di Israel, Amerika Serikat, dan Jerman — dua negara pemasok senjata terbesar bagi Israel. Ia berharap dokumenter ini bisa mendorong pemerintah Barat menjatuhkan sanksi ekonomi. Ambisi itu sendiri adalah klaim tujuan dari sang sutradara, bukan jaminan hasil, dan sejarah menunjukkan film-film serupa — termasuk “No Other Land” yang memenangkan Oscar — belum menghasilkan perubahan kebijakan luar negeri yang terukur dari negara-negara Barat.
Ada juga catatan kritis yang layak disampaikan kepada audiens pro-Palestina sendiri: sebuah film yang disutradarai warga Yahudi-Israel, betapa pun jujur niatnya, membawa bobot politik dan liputan media internasional yang berbeda dibanding kesaksian langsung warga Palestina di Gaza yang selama dua tahun terakhir telah mendokumentasikan kehancuran mereka sendiri lewat kamera ponsel dan jurnalisme lokal — banyak di antaranya gugur sebagai syuhada saat meliput, tanpa pernah mendapat panggung Venesia. Menempatkan NAZA sebagai satu-satunya atau utama sumber kebenaran soal Gaza, tanpa menyertakan suara Palestina yang lebih dulu dan lebih lama menyaksikan langsung, adalah kekeliruan framing yang perlu kita hindari bersama.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Ikuti proses hukumnya, bukan hanya retorikanya. Pantau apakah Kementerian Dalam Negeri Israel benar-benar mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai amandemen No. 9/2008 — bukan hanya mengandalkan pernyataan Zohar di media sosial. Lembaga seperti Adalah dan ACRI rutin mempublikasikan perkembangan kasus pencabutan kewarganegaraan di Israel dan layak diikuti sebagai sumber pembanding.
- Dukung akses informasi yang telah diverifikasi lintas sumber, bukan cuplikan viral semata. Dari 24 kesaksian dalam NAZA hingga temuan Lavender 2024, informasi paling berguna adalah yang bisa ditelusuri ke laporan investigatif utuh (+972 Magazine, Local Call, ulasan Venesia dari outlet seperti Variety dan Deadline), bukan potongan 30 detik di media sosial yang kehilangan konteks.
- Salurkan solidaritas kongkret untuk lebih dari 73.000 korban yang telah tercatat. Lembaga kemanusiaan yang fokus pada Gaza seperti INH, MER-C, Sahabat Al-Aqsha, dan Adara Foundation, serta lembaga zakat seperti BAZNAS dan Dompet Dhuafa, membuka jalur bantuan yang bisa diverifikasi publik laporan penyalurannya — pilihan yang lebih berdampak langsung dibanding sekadar berbagi ulang berita.
Pertanyaan yang Belum Terjawab
Ada kemiripan struktural antara sistem yang digambarkan NAZA dan nasib para pembuatnya sendiri: keduanya sama-sama tentang siapa yang berhak menentukan batas mana yang “bisa diterima”. Sistem intelijen yang dibongkar film itu, jika kesaksian di dalamnya akurat, menghitung berapa banyak nyawa sipil yang “sepadan” demi satu sasaran militer. Menteri kebudayaan yang mengancam mencabut paspor dua warganya sendiri, pada saat bersamaan, sedang menentukan batas mana yang “sepadan” untuk disebut kritik yang sah, dan mana yang harus dicap pengkhianatan.
Dua hal itu belum tentu selesai dalam waktu dekat. Ancaman Zohar kemungkinan besar akan kandas di tahap prosedural — tidak ada dakwaan pidana, apalagi vonis, yang bisa menjadi dasar hukum pencabutan kewarganegaraan Abraham dan Szor dalam waktu singkat. Namun efek jera dari sekadar ancaman itu, bagi sineas dan jurnalis Israel lain yang mempertimbangkan untuk berbicara jujur soal Gaza, mungkin lebih nyata daripada hasil hukumnya sendiri.
Bagi kita di Indonesia, yang menyaksikan semua ini dari jarak ribuan kilometer, pertanyaannya bukan lagi sekadar mendukung atau menolak satu film. Pertanyaannya adalah apakah perhatian internasional terhadap NAZA — seperti halnya “The Voice of Hind Rajab” dan “No Other Land” sebelumnya — akan bertahan lebih lama dari siklus berita festival film, atau justru meredup begitu tepuk tangan di Venesia berhenti bergema.
Kita tidak tahu jawabannya. Yang bisa kita pastikan hanyalah bahwa lebih dari 73.000 nama yang tercatat, dan entah berapa banyak lagi yang belum, tidak akan menunggu festival film berikutnya untuk didengar.
