Pada Kamis, 1 Oktober 2026, Mahkamah Agung Israel menggelar sidang di Yerusalem Barat untuk memutuskan apakah Sami Abu Shehadeh, ketua partai Balad dan warga Palestina berkewarganegaraan Israel, boleh ikut pemilu 27 Oktober. Majelis tidak memutus. Menurut laporan AFP, para hakim memberi isyarat bahwa mayoritas condong melarangnya, lalu mengusulkan ia mundur sukarela, dan ia mundur. Keesokan harinya, Jumat 2 Oktober, mahkamah yang sama secara bulat membatalkan larangan terhadap dua daftar partai Arab, Daftar Bersama dan Ra’am. Di luar gedung pengadilan, kampanye berjalan dengan aliansi yang diteken 1 September antara Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Moshe Feiglin, dua tokoh yang secara terbuka mendukung aneksasi Tepi Barat dan Gaza. Satu politisi Palestina tersingkir, dua daftar Arab diselamatkan, dan gagasan aneksasi Gaza dibawa terang-terangan oleh sekutu menteri keuangan. Tiga fakta dalam satu pekan itu sulit dibaca dengan satu kata sifat.
Israel menuju pemilu pertamanya sejak 7 Oktober 2023, dan menurut Jerusalem Post, pemilu pertama sejak 1988 yang digelar setelah Knesset menuntaskan masa jabatan empat tahun penuh. Dalam laporannya pada 11 Oktober, Al Jazeera menyimpulkan bahwa pemilu ini lebih tampak sebagai pengukuhan chauvinisme pasca-7 Oktober ketimbang tuntutan perubahan. Tulisan ini menguji kesimpulan tersebut dengan data tambahan, termasuk dari sumber-sumber Israel sendiri.
Pertanyaan intinya sederhana: jika Benjamin Netanyahu kalah, apakah arah rezim Zionis terhadap Gaza, Tepi Barat, dan Lebanon ikut berubah? Tesis kami, yang jelas merupakan argumen dan bukan fakta terverifikasi, adalah bahwa pergantian perdana menteri kemungkinan mengubah gaya, prioritas domestik, dan hubungan dengan Washington, tetapi belum tentu mengubah arah dasar terhadap Palestina. Yang faktual, yakni tanggal, kutipan, dan angka, kami beri atribusi. Yang tafsir, kami tandai sebagai tafsir.
Satu catatan tentang sumber. Al Jazeera memakai istilah “perang genosida” untuk Gaza; Israel menolak tuduhan itu dan status hukumnya belum final, sehingga tulisan ini tidak memutuskannya. Beberapa analis yang dikutip adalah warga Palestina yang berkepentingan langsung. Itu tidak membuat kesaksian mereka tertolak, tetapi mengharuskan kita memeriksanya terhadap sumber lain.
Keamanan Tetap Menjadi Mata Uang Utama Netanyahu
Menurut Al Jazeera, pada 29 September Netanyahu memperingatkan bahwa musuh Israel merencanakan serangan sebelum pemilu, tanpa menyodorkan bukti, sambil menyebut pasukannya menewaskan lebih dari 100 “teroris” di Gaza dalam beberapa pekan terakhir. Klaim angka itu berasal dari pihak Netanyahu dan belum kami temukan konfirmasi independennya. Pesannya jelas: hanya dia yang bisa menjaga keamanan.
Citra itu diuji oleh laporan yang terbit September. Investigasi Haaretz oleh Shlomi Eldar dan Ruth Yuval (8 September) menuduh Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed menelepon Netanyahu sekitar sepuluh hari sebelum 7 Oktober 2023 untuk memperingatkan operasi besar Hamas. The New York Times, Wall Street Journal, dan The Atlantic melaporkan peringatan terkait dari kepala intelijen Mesir saat itu, Abbas Kamel. Kantor Netanyahu menyebut laporan Haaretz “dusta mutlak”. Perlu dicatat pula, lima mantan pejabat senior Israel mengatakan kepada New York Times bahwa peringatan UEA tidak sampai ke pimpinan badan keamanan. Itu tidak membebaskan Netanyahu, tetapi menunjukkan titik kegagalannya masih diperdebatkan. Kedua tuduhan itu belum terbukti di pengadilan.
Efek elektoralnya ternyata terbatas. Al Jazeera mencatat laporan itu tampaknya tidak banyak menggeser jajak pendapat, dan analis Mairav Zonszein dari International Crisis Group menilai warga Israel masih melihat Netanyahu sebagai “orang keamanan” karena tidak melihat alternatif. Namun gambarannya tidak sepihak. Saluran 13 pada Juli mencatat partai Yashar pimpinan Gadi Eisenkot unggul tipis atas Likud, dan jajak Saluran 12 menempatkan Eisenkot di 43 persen berbanding 34 persen untuk Netanyahu sebagai calon perdana menteri yang paling cocok. Koalisi Netanyahu juga terancam gagal mencapai 61 kursi dari 120 menurut sejumlah jajak. Yang kita saksikan, dengan demikian, bukan kubu yang runtuh, melainkan kubu yang terbelah.
Mengganti perdana menteri tidak sama dengan mengganti arah. Dalam kampanye ini, perbedaan antar-kubu tampaknya lebih banyak menyangkut cara dan pelaksana ketimbang tujuan.
Wacana Aneksasi Tak Lagi Berasal dari Pinggiran
Menurut Al Jazeera yang mengutip Ynet, Smotrich menyerukan agar tentara “berperang” di Tepi Barat dan “melakukan di sana apa yang kami lakukan di Gaza”. Kutipan ini kami peroleh dari laporan sekunder dan perlu diperiksa pada wawancara aslinya. Feiglin, yang kini berpasangan dengan Smotrich, menyampaikan kepada Jerusalem Post bahwa pemerintah seharusnya memakai 7 Oktober sebagai momentum mencaplok Gaza dan membangun permukiman serta bandara di sana. Al Jazeera juga mengutip Feiglin yang menyebut musuh adalah “Gaza, bukan Hamas”. Bagi pembaca Indonesia, ini bukan sekadar retorika kampanye, karena aliansi Smotrich dan Feiglin secara resmi mengusung aneksasi Tepi Barat dan Gaza.
Analis keamanan Ahron Bregman dari King’s College London, seperti dikutip Al Jazeera, menilai pergeseran ke kanan sudah berlangsung sejak 1973 dan melonjak setelah 7 Oktober. Menurutnya, kesalahan terbesar Netanyahu adalah melegitimasi Smotrich dan Itamar Ben-Gvir dengan memasukkan mereka ke koalisi. Ben-Gvir, yang menurut Al Jazeera pernah dihukum karena menghasut rasisme dan mendukung organisasi teroris, kini berharap menjadi menteri pertahanan.
Tetapi kita perlu hati-hati dengan generalisasi. Omar Shaban dari Palthink menyebut adanya “konsensus” di spektrum politik Israel untuk melanjutkan serangan ke Gaza, dan beberapa analis menyebut banyak partai, termasuk penantang koalisi, mendukung pengusiran warga Gaza. Kedua klaim itu datang dari analis dengan sudut pandang tertentu dan belum kami verifikasi terhadap platform tiap partai. Yang bisa dipastikan lebih sempit tetapi tetap serius: gagasan yang dulu dianggap ekstrem kini punya mikrofon, kursi menteri, dan aliansi elektoral.
Oposisi Utama Menawarkan Gaya Berbeda, Bukan Doktrin Berbeda
Gadi Eisenkot, mantan kepala staf militer yang memimpin Yashar, kerap digambarkan sebagai harapan perubahan. Rekam jejaknya lebih rumit. Al Jazeera menyebutnya sebagai arsitek Doktrin Dahiyeh, yakni penggunaan kekuatan besar termasuk terhadap infrastruktur sipil sebagai penangkal, dan ia menuntut militer bebas menyerang Hizbullah di mana pun di Lebanon. Laporan AFP yang dimuat The Sun Malaysia menyebut ia menganggap gagasan negara Palestina tidak relevan setelah 7 Oktober.
Meski begitu, menyamakannya dengan Smotrich akan keliru. Eisenkot mundur dari kabinet perang pada Juni 2024 dengan alasan pemerintah gagal mencapai tujuannya di Gaza, mengusung penyelidikan resmi atas 7 Oktober, dan mendorong wajib militer universal. Bennett dan Lapid pada 26 April membentuk daftar bersama bernama “Bersama”. Penyelidikan resmi, jika terwujud, berpotensi menegakkan akuntabilitas di dalam negeri Israel, hal yang tidak bisa diremehkan. Namun tidak satu pun dari agenda itu menyentuh status Palestina. Zonszein menilai Eisenkot bisa mengisi “kekosongan keamanan” yang dirasakan banyak warga Israel, dan warga Lebanon selatan yang dikutip Al Jazeera tidak berharap banyak perubahan jika Netanyahu tumbang.
Timbangan yang Tak Sama dalam Proses Pemilu
Kasus Abu Shehadeh memperlihatkan wajah ganda sistem Israel. Komite Pemilihan Pusat, badan politik yang dikuasai partai koalisi, memutuskan mendiskualifikasinya atas permintaan Ben-Gvir. Jaksa Agung berargumen bahwa tulisannya sehari setelah 7 Oktober merupakan dukungan terhadap perjuangan bersenjata. Abu Shehadeh membantah mendukung serangan itu dan menyatakan penyesalan dalam sidang, menurut Times of Israel, meski tulisannya menyebut peristiwa itu “kejadian sejarah penting”. Lembaga hak asasi Adalah, yang mewakilinya, menyebut mahkamah pada dasarnya menyingkirkannya lewat tekanan agar mundur. Sementara itu, para pemimpin sayap kanan jauh yang ucapannya keras terhadap warga Palestina tidak menghadapi sanksi serupa, sebagaimana dicatat Al Jazeera.
Dua catatan imbang. Pertama, Mahkamah Agung pada 2 Oktober secara bulat membatalkan larangan atas Daftar Bersama dan Ra’am, dengan alasan bahan yang diajukan tidak memenuhi standar hukum. Lembaga yudikatif Israel jelas masih menjadi benteng, setidaknya terhadap sebagian upaya penyingkiran. Kedua, kita perlu konsisten secara moral. Kita menolak penghukuman kolektif terhadap pemilih Arab, tetapi kita juga tidak bisa menyebut hari ketika sekitar 1.200 orang tewas sebagai sekadar “kejadian sejarah” tanpa mengakui orang-orang yang menjadi korbannya. Keberpihakan pada Palestina tidak mensyaratkan pengecilan korban sipil mana pun.
Di Balik Gencatan Senjata: Angka yang Masih Bergerak
Gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025, tetapi serangan tidak berhenti. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza per 13 September 2026, setidaknya 73.783 warga Palestina tewas dan 174.738 terluka sejak 7 Oktober 2023, termasuk 1.369 tewas sejak gencatan. Al Jazeera pada 11 Oktober menyebut lebih dari 74.000 korban tewas, sementara Omar Shaban menyebut hampir 1.500 tewas sejak gencatan. Karena angka ini bergerak harian dan belum dikonfirmasi independen untuk periode terakhir, kami menyajikannya sebagai rentang: sekitar 1.370 hingga hampir 1.500 korban selama gencatan, bergantung pada tanggal dan sumber. Kementerian tidak membedakan sipil dan kombatan, namun menurut AP datanya dinilai umumnya andal oleh badan-badan PBB dan para ahli independen. Israel menyatakan terus beroperasi terhadap Hamas dan sekutunya, dan kedua pihak saling menuduh melanggar gencatan, menurut AP.
Sisi Israel juga punya angka. Serangan 7 Oktober menewaskan sekitar 1.200 orang menurut angka yang lazim dipakai, sementara Al Jazeera menulis 1.139, dan 251 orang disandera menurut sebagian sumber (ada yang menyebut 253). Kementerian Pertahanan Israel melaporkan hampir 30.000 personel keamanan terluka masuk rehabilitasi sejak 7 Oktober, sekitar 63 persen di antaranya mengalami dampak psikologis, dengan anggaran departemen rehabilitasi naik 88 persen dalam tiga tahun menjadi 10 miliar syekel. Dua koreksi atas laporan Al Jazeera: angka itu setara sekitar US$3,3 miliar, bukan juta, dan yang terdampak psikologis sekitar 18.900 orang, bukan hampir 30.000. Kelelahan perang di Israel nyata, tetapi menurut Al Jazeera ia berjalan seiring dukungan pada penggunaan kekuatan yang lebih besar.
Angka korban selama gencatan bukan catatan kaki. Ia adalah ukuran apakah kesepakatan itu benar-benar melindungi manusia.
Negara Palestina Hilang dari Kampanye, Permukiman Tidak
Survei Mitvim Juni 2026 menemukan, menurut pembacaan Arab Center Washington DC, bahwa 45 persen warga Yahudi Israel menolak kesepakatan internasional yang mencakup negara Palestina tanpa militer, perlucutan Hamas, dan normalisasi dengan negara Arab. Namun opini publik tidak beku. Mitvim pada 2024 mencatat pluralitas 44 persen mendukung paket serupa, meski redaksi dan sampelnya tidak identik sehingga kami tidak menarik kesimpulan tren. Ini menunjukkan opini bisa bergerak, bergantung pada pertanyaan dan konteks.
Sementara itu fakta di lapangan berjalan satu arah. Menurut PBB, sekitar 700.000 pemukim tinggal di 279 permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, naik dari 520.000 pada 2012, dan Al Jazeera menyebut angkanya 260.000 saat proses Oslo dimulai pada 1993. Bregman menilai solusi dua negara “tidak relevan” selama satu-dua dekade ke depan, dan hanya bisa hidup lagi lewat tekanan internasional termasuk sanksi berat serta intifada nirkekerasan. Itu pandangan satu analis, dan orang berakal bisa berbeda soal resepnya. Tetapi diagnosisnya sulit dibantah: tidak satu pun partai Zionis arus utama yang menaruh proses politik Palestina di depan kampanyenya, menurut Zonszein.
Bagi Indonesia, ini bukan perkara jauh. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Apa pun formula akhirnya, dua negara, satu negara, atau lainnya, pendudukan dan permukiman tidak bisa terus bertambah tanpa harga.
Hilangnya gagasan negara Palestina dari kampanye adalah fakta. Apakah itu permanen masih pertanyaan yang belum selesai.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Kutip angka korban dengan atribusi dan rentang. Sebut bahwa Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 1.369 korban tewas sejak gencatan per 13 September, dan hampir 1.500 menurut analis yang dikutip Al Jazeera. Bagikan ke wakil rakyat dan Kementerian Luar Negeri, dan tolak narasi bahwa gencatan senjata berarti urusan kemanusiaan selesai.
- Salurkan bantuan lewat lembaga yang transparan. Dengan 174.738 orang terluka per 13 September, kebutuhan medis dan pangan tidak berhenti karena gencatan. Pilih lembaga seperti INH, BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, MER-C, Sahabat Al-Aqsha, atau Adara Foundation, dan minta laporan penyaluran yang bisa ditelusuri.
- Baca data dari sisi Israel untuk memperkuat advokasi. Telaah survei Mitvim (45 persen menolak paket negara Palestina), laporan Peace Now soal permukiman, dan liputan Haaretz serta Times of Israel. Argumen yang berpijak pada data lawan lebih sulit dipatahkan daripada yang berpijak pada slogan, dan menolak kesimpulan bahwa masalahnya hanya satu orang bernama Netanyahu.
Pada 27 Oktober, jutaan warga Israel akan memilih. Jika Netanyahu menang, ia akan memimpin koalisi yang bergantung pada tokoh-tokoh yang menyuarakan aneksasi. Jika Eisenkot menang, ia akan memimpin pemerintahan yang mungkin menyelidiki 7 Oktober, tetapi tidak berjanji pada negara Palestina. Jika koalisi buntu, Israel bisa kembali ke pemilu, sementara Gaza tetap berada di bawah serangan yang menurut Kementerian Kesehatan Gaza menewaskan lebih dari seribu orang selama “gencatan”.
Di Gaza, warga yang tidak ikut memilih akan tetap bangun di antara reruntuhan dan menghitung siapa yang masih hidup. Di Tepi Barat, permukiman akan terus bertambah. Di Al-Quds, status kota itu tetap sengketa. Para syuhada sipil Gaza tidak akan hidup kembali oleh hasil pemilu mana pun, tetapi cara dunia menanggapi hasil itu akan menentukan berapa banyak lagi yang menyusul.
Kita tidak tahu apakah pemilu ini menjadi titik balik atau sekadar pergantian wajah. Tesis tulisan ini bisa keliru: pemerintahan baru, tekanan Washington, atau kelelahan perang bisa membuka jalan yang hari ini belum terlihat. Maka pertanyaan yang jujur bukan siapa yang menang pada 27 Oktober, melainkan ini: jika yang berubah hanyalah siapa yang memegang kendali, apa yang akan membuat Gaza, Tepi Barat, dan Al-Quds berbeda pada Oktober 2027?
