Selasa pagi, 13 Oktober 2026, di Bangkok, Dana Moneter Internasional (IMF) merilis World Economic Outlook terbaru di sela pertemuan tahunannya bersama Bank Dunia. Satu angka dalam laporan itu langsung menjadi berita: ekonomi gabungan Timur Tengah dan Asia Tengah diproyeksikan menyusut 0,3 persen pada 2026, berbalik dari pertumbuhan 1,9 persen yang diperkirakan enam bulan sebelumnya. Penyebabnya disebut terang: Selat Hormuz yang tertutup berkepanjangan serta terganggunya produksi, pelayaran, dan ekspor minyak akibat perang Amerika Serikat–Israel melawan Iran. Pada 4 Oktober, hanya empat kapal melintasi selat itu, menurut pelacak pelayaran yang mengutip data IMF PortWatch; sebelum krisis, rata-ratanya sekitar 85 kapal per hari. Empat hari sebelum laporan IMF terbit, di Jakarta, Kementerian Keuangan melaporkan harga minyak mentah Indonesia telah mencapai US$91,9 per barel, jauh di atas asumsi APBN. Dua kabar dari dua tempat yang berjauhan itu sesungguhnya satu cerita yang sama.
Berita utamanya mudah diingat: Timur Tengah menyusut. Yang lebih penting adalah susunan di baliknya. Angka −0,3 persen adalah rata-rata dari kawasan yang sebagian ekonominya diperkirakan runtuh dua digit, sebagian bertahan, dan sebagian lain terhubung ke guncangan ini lewat jalur yang jauh lebih tidak langsung. Rata-rata semacam itu menenangkan sekaligus menyesatkan.
Pertanyaan inti tulisan ini: siapa yang sesungguhnya menanggung ongkos tertutupnya Hormuz, dan seberapa jauh ongkos itu merambat hingga ke APBN dan dapur kita di Indonesia? Kita akan menelusurinya lewat angka IMF, jalur pelayaran dan harga minyak, kalkulasi para pihak yang berperang, ekonomi Iran, daya tahan ekonomi dunia, dan neraca subsidi energi kita sendiri.
Tesisnya: pukulan ekonomi perang ini sangat tidak merata, dan pemulihan yang dijanjikan IMF untuk 2027 bergantung pada satu syarat politik—dibukanya kembali selat—yang tidak bisa diselesaikan para ekonom. Batasnya perlu dinyatakan. Angka IMF, harga minyak, dan data APBN adalah fakta yang dapat diperiksa; penilaian tentang siapa memikul beban terbesar dan bagaimana jalan keluarnya adalah argumen. Kritik diarahkan kepada semua pihak yang dibahas.
Rata-rata 0,3 persen menyembunyikan jurang di dalamnya
IMF memproyeksikan Irak, Kuwait, Qatar, dan Bahrain—produsen komoditas yang paling terdampak gangguan energi dan transportasi—mengalami kontraksi dua digit pada 2026, lalu ekspansi dua digit pada 2027 bila produksi, ekspor, dan logistik kembali normal. Keempatnya, menurut laporan pers, mengalami kerusakan instalasi minyak. Arab Saudi diperkirakan menyusut 3,3 persen dan UAE 3,9 persen. Di antara negara Teluk, hanya Oman yang tumbuh, 2,4 persen—kemujuran geografis, sebab akses lautnya sepenuhnya berada di luar selat, seperti dicatat IMF pada April. Perubahannya tajam: pada edisi sebelumnya, IMF masih memperkirakan Arab Saudi, UAE, dan Oman tetap tumbuh.
Pola ini bukan kejutan Oktober semata. Pada April, IMF sudah menyebut penurunan proyeksi regional itu termasuk revisi enam bulanan terbesar sejak krisis keuangan global, dengan lima dari delapan pengekspor minyak yang terdampak konflik diperkirakan menyusut. Qatar mengalami revisi paling dalam, hampir 15 persen dari proyeksi Oktober 2025, karena kerusakan infrastruktur yang luas. Artinya, laporan pekan ini bukan awal cerita, melainkan konfirmasi bahwa guncangan yang diperkirakan sementara ternyata bertahan.
Rebound dua digit pada 2027 bukan bonus; ia hanya cara angka-angka menagih kembali apa yang hilang pada 2026.
Dua catatan kritis. Pertama, pemulihan 2027 yang tampak gagah itu sebagian besar aritmetika: ekonomi yang menyusut 10 persen harus tumbuh sekitar 11 persen hanya untuk kembali ke titik awal. Itu penebusan, bukan kemakmuran baru. Kedua, proyeksi IMF mengasumsikan selat dibuka dan ekspor minyak pulih—asumsi politik, bukan ekonomi. Untuk kawasan secara keseluruhan, IMF memperkirakan pertumbuhan 6,3 persen pada 2027.
Hormuz adalah titik sempit, dan titik sempit selalu mahal
Perang dimulai pada 28 Februari 2026, saat Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran; sejak awal Maret, lalu lintas niaga di selat praktis lumpuh. Selat ini biasanya mengalirkan sekitar seperlima minyak dan gas dunia. Brent, yang berada di sekitar US$72 sebelum perang, sempat mendekati US$118 pada Maret. Menurut EIA, rata-rata September mencapai US$114 dengan puncak US$131 pada 15 September, ketika aliran di salah satu jalur bypass sempat terhenti sementara. Pekan ini Brent berada di kisaran US$102–103: sekitar 40 persen di atas level sebelum perang. EIA sendiri memperkirakan rata-rata US$105 pada kuartal keempat 2026, lalu turun ke US$84 pada 2027—penurunan yang, seperti proyeksi IMF, bergantung pada pulihnya arus melalui selat.
Yang mengejutkan, harga tidak lebih tinggi. Penyangganya adalah jalur alternatif: Arab Saudi mengalihkan minyaknya lewat pipa Timur–Barat ke pesisir Laut Merah, dan ada pula sistem “shuttle” yang didukung Amerika Serikat untuk memindahkan minyak negara-negara Arab keluar dari selat. Namun Iran kini mengancam sistem itu; menurut firma pemantau Windward yang dikutip Al Jazeera, sedikitnya 15 kapal diperkirakan menjadi sasaran sepanjang Oktober.
Kritik berlaku ke dua arah. Bagi negara-negara Teluk, krisis ini membuka kerapuhan yang lama diabaikan: ketergantungan sebagian besar ekspor pada satu titik sempit. Bagi Iran, penutupan selat memang alat tekan berdampak global, tetapi alat yang sama memukul tetangga-tetangganya, termasuk negara-negara yang tidak memulai perang ini.
Setiap pihak menghitung untung-rugi, tetapi ongkosnya jatuh ke pihak lain
Menurut House of Commons Library, perundingan tidak langsung AS–Iran yang ditengahi Oman gagal pada Februari, padahal menteri luar negeri Oman menyebut ada kemajuan signifikan. Serangan 28 Februari, yang menurut Washington dan Yerusalem bertujuan mengubah rezim serta menyasar program nuklir dan rudal Iran, mengubah segalanya. Gencatan senjata bersyarat dicapai pada 8 April, tetapi Amerika Serikat kemudian memberlakukan blokade laut atas pelabuhan Iran, dan kesepakatan itu runtuh di pertengahan tahun. Perundingan sejak itu berjalan lewat perantara—Pakistan pada tahap awal, dan belakangan Qatar dalam pembicaraan tidak langsung—tanpa hasil yang mengikat. Kini Teheran menyatakan selat tidak akan dibuka sebelum tujuh syaratnya dipenuhi; Presiden Trump menolak usulan itu pada akhir September; dan pejabat Iran menilai jawaban Washington atas sebagian syarat tersebut belum memadai.
Kalkulasi Washington dan Yerusalem bertumpu pada tekanan militer dan ekonomi; namun tujuh bulan berselang, selat masih tertutup dan blokade belum menghasilkan kesepakatan. Kalkulasi Teheran bertumpu pada pengaruhnya atas selat; namun ia menanggung blokade dan sanksi sekaligus. Yang paling tidak punya suara dalam hitungan itu adalah pekerja, nelayan, dan pembeli BBM di negara-negara pengimpor.
Bagi pembaca kita ada satu detail penting. Peta jalan tujuh hari yang diajukan Iran, menurut laporan New York Times yang dikutip Al Jazeera, memasukkan penghentian permusuhan di semua front, termasuk Gaza dan Lebanon. Nasib anak-anak Palestina tidak boleh menjadi kartu tawar-menawar siapa pun, baik di meja Washington maupun Teheran.
Iran: ekonomi yang ditekan dari luar dan rapuh dari dalam
IMF memproyeksikan ekonomi Iran menyusut 7,6 persen pada 2026 akibat kombinasi perang, blokade, dan sanksi Amerika Serikat. Dalam rilis sebelum laporan Oktober, inflasi Iran diproyeksikan sekitar 69 persen; angka terbarunya perlu diperiksa pada tabel lengkap. Menurut FDD, lembaga riset di Washington yang dikenal keras terhadap Teheran, ekspor minyak mentah Iran turun dari sekitar 2,1 juta barel per hari pada Februari menjadi nol pada Mei—angka dari satu sumber yang belum terkonfirmasi data independen.
Namun ekonomi Iran sudah rapuh sebelum perang: pada Oktober 2025 IMF memperkirakan inflasi sekitar 43 persen untuk 2025. Menimpakan seluruh keruntuhan pada blokade tidak adil, dan menyebut sanksi tak berperan tidak jujur. Tujuh bulan tanpa kesepakatan juga menguji anggapan bahwa tekanan ekonomi akan cepat memaksa Teheran berunding. Penderitaan warga biasa Iran nyata, siapa pun yang kita anggap benar.
Dunia masih bertahan, tetapi di atas fondasi yang menyempit
Guncangan ini lebih regional daripada global—setidaknya sejauh ini. IMF menaikkan sedikit proyeksi pertumbuhan dunia 2026 menjadi 3,1 persen, dan 3,4 persen untuk 2027, dengan topangan investasi kecerdasan buatan. Namun, menurut ringkasan Bloomberg, hanya 32 ekonomi kini menyumbang 95 persen ekspansi dunia, turun dari 54 ekonomi enam bulan lalu. Pertumbuhan bertumpu pada fondasi yang kian sempit. Sebagai pembanding, Bank Dunia pada Juni memperkirakan 2,5 persen untuk 2026—selisih yang menunjukkan lebarnya ketidakpastian.
Pembacaan ini sejalan dengan pembaruan IMF pada Juli: perlambatan dunia dinilai moderat karena dampak perang sebagian diimbangi momentum siklus teknologi, dengan asumsi ketidakpastian geopolitik tetap tinggi hingga 2027. Dengan kata lain, ekonomi dunia sedang ditopang oleh sektor yang tidak ada hubungannya dengan Hormuz—dan itu tidak banyak menghibur negara yang bergantung pada minyak, baik sebagai penjual maupun pembeli.
Kritik juga layak diarahkan pada peramalnya. Pada April, kepala ekonom IMF saat itu, Pierre-Olivier Gourinchas, menyebut skenario acuan mengasumsikan konflik singkat dan kenaikan harga energi 19 persen pada 2026. Tujuh bulan kemudian selat masih tertutup, dan EIA memperkirakan Brent rata-rata US$96 pada 2026 dibanding US$69 pada 2025—naik sekitar 39 persen. Perbandingan ini tidak apel-ke-apel, sebab IMF berbicara tentang harga energi secara luas, tetapi arahnya jelas. Proyeksi adalah pernyataan bersyarat, bukan ramalan.
Indonesia: harga ditahan, selisihnya ditanggung anggaran
Bagi Indonesia, pertanyaannya konkret. Kementerian Keuangan melaporkan rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) hingga September mencapai US$91,9 per barel, jauh di atas asumsi APBN 2026 sebesar US$70. Kurs rupiah tercatat Rp17.937 per dolar pada 2 Oktober menurut kurs tengah BI, sementara rata-rata sepanjang tahun berjalan Rp17.449. Kedua angka itu penting karena Indonesia membeli minyak dengan dolar: harga minyak yang tinggi dan rupiah yang melemah menekan biaya impor secara bersamaan, dan Nota Keuangan menyebut keduanya sebagai asumsi makro dengan sensitivitas tertinggi terhadap postur fiskal. Menurut Nota Keuangan, setiap kenaikan US$1 per barel menambah belanja negara Rp10,3 triliun dan melebarkan defisit Rp6,8 triliun. Hingga September, pembayaran subsidi dan kompensasi energi sudah Rp376,8 triliun, atau 84,3 persen dari pagu yang tersedia. IMF pada April masih memproyeksikan pertumbuhan Indonesia 5 persen untuk 2026—angka yang belum menguji sisa tahun.
Menahan harga BBM tidak menghapus ongkos perang; ia hanya memindahkan tagihannya ke anggaran negara.
Pemerintah memilih menahan harga: Pertalite tetap Rp10.000 dan Biosolar Rp6.800, dan pejabat ESDM serta Menko Perekonomian menjanjikan tidak ada kenaikan hingga akhir 2026 demi mengendalikan inflasi. Logikanya kuat—harga BBM langsung menyentuh inflasi—dan pada April pemerintah menyatakan memiliki bantalan berupa saldo anggaran lebih Rp420 triliun serta defisit terjaga sekitar 2,9 persen. Namun dengan 84,3 persen pagu terpakai, sisa sekitar Rp70 triliun (hitungan kasar) harus menutup tiga bulan terakhir, sementara batas defisit 3 persen PDB kian dekat. Menahan harga memberi kepastian bagi konsumen, tetapi pada akhirnya dibayar pembayar pajak.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Awasi angka kuartal terakhir. Bandingkan ICP US$91,9 dengan asumsi US$70, dan subsidi-kompensasi Rp376,8 triliun dengan pagu yang tersisa, lewat konferensi pers APBN KiTa bulanan. Tanyakan kepada wakil rakyat apa skenario pemerintah setelah 31 Desember.
- Siapkan skenario rumah tangga dan lembaga. Pertalite Rp10.000 dijanjikan hanya sampai 31 Desember 2026. Sebelum Januari, susun anggaran untuk dua kemungkinan: harga tetap ditahan, atau disesuaikan.
- Jaga kemanusiaan tetap berjalan. Peta jalan tujuh hari yang memasukkan Gaza ditolak Presiden Trump pada akhir September, dan perang telah melampaui tujuh bulan. Salurkan zakat-infak bagi warga Palestina lewat lembaga terpercaya seperti BAZNAS, Dompet Dhuafa, atau Rumah Zakat, tanpa menunggu hasil perundingan siapa pun.
Di Bangkok, sebuah angka berubah dari plus menjadi minus. Di Hormuz, empat kapal melintas pada hari yang sebelum perang dilalui sekitar 85 kapal. Di Jakarta, sebuah kementerian menghitung berapa lama bantalan anggaran sanggup menahan selisih harga. Tiga tempat, tiga bahasa—statistik, pelayaran, anggaran—tetapi satu soal: siapa yang membayar ketika satu titik sempit di peta ditutup.
Kita tidak harus menyetujui kalkulasi siapa pun untuk melihat pola yang sama: perang yang diputuskan segelintir orang ditagihkan kepada banyak orang yang tidak pernah ditanya—pekerja di kawasan Teluk, keluarga di Iran, pengemudi ojek di Jakarta.
IMF menjanjikan rebound pada 2027, dan janji itu jujur dalam satu hal: ia bersyarat. Selat harus dibuka, ekspor pulih, logistik normal. Kita tidak tahu kapan; Teheran menyebut syaratnya, Washington menolak, dan perundingan belum menemukan titik temu. Jika selat terbuka bulan ini, siapa yang akan menagih ongkos yang telah dibayar? Dan jika tidak, berapa lama lagi neraca—milik Teluk, milik Teheran, milik kita—sanggup menunggu jawabannya?
