Di Bethlehem, pekan ini, lukisan-lukisan dari Gaza digantung berdampingan dengan karya seniman Tepi Barat. Bedanya, yang tergantung dari Gaza adalah cetakan ulang, sebab menurut penyelenggara, karya asli tak mungkin keluar dari Jalur Gaza akibat blokade dan pembatasan gerak. Sementara itu, lewat siaran langsung, juri dan seniman di kamp pengungsi Bureij ikut menyapa para pengunjung. Itulah pembukaan Anamel Falasteen, kompetisi pertama yang digelar Falasteen Collective, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera pada 15 Oktober 2026. Pesannya terang: sebuah bangsa yang dipaksa hidup terpisah masih bisa bertemu lewat karya, tetapi bangsa itu berhak bertemu tanpa harus menunggu layar dan mesin cetak. Dan hak itu hanya terjamin oleh kemerdekaan dan kedaulatan penuh, bukan oleh pelonggaran sementara.
Seni sebagai Kesaksian
Kompetisi ini terbuka untuk seniman usia 15 hingga 30 tahun. Menurut penyelenggara, sekitar 170 orang mendaftar, hampir 60 persen dari Gaza, dan juri memilih 120 karya dalam tiga jalur: ingatan dan tempat, tanah dan kepulangan, serta warisan sehari-hari. Para juri bersidang lewat video, melewati pemadaman listrik dan gangguan internet di Gaza.
Salah satu karya berjudul The Vine Bears Witness dilukis Arwa Mukhaimer, mahasiswi 20 tahun. Ia melukis pintu rumah keluarganya yang dinaungi pohon anggur, tempat ia menerima kabar kematian ayahnya pada 30 Maret 2024. Menurut penuturannya, sang ayah tak mendapat perawatan medis selama perang, dan rumah itu hancur lima bulan kemudian. Ia menyebut lukisan itu monumen untuk kehilangan ganda: ayah dan tempat. Ruang-ruang seni Gaza pun ikut runtuh; galeri Eltiqa dan Shababeek disebut hancur akibat serangan Israel.
Argumen 1: Keterpisahan Itu Dirancang, Bukan Kebetulan
Seniman dan pendidik Rehab Nazzal menilai pemisahan ini produk proyek kolonial pemukim. Terlepas dari setuju atau tidaknya dengan istilah itu, datanya konkret. Israel memberlakukan blokade darat, laut, dan udara atas Gaza sejak Juni 2007. Di Tepi Barat, OCHA mencatat 925 hambatan gerak per Desember 2025 yang membatasi 3,4 juta warga Palestina, termasuk di Yerusalem Timur. Pos pemeriksaan dan gerbang jalan membentuk hampir 60 persen dari seluruh hambatan, dan sepanjang 2025 OCHA mencatat lebih dari 120 gerbang jalan baru. Tembok pemisah sepanjang 712 kilometer, yang 85 persennya berdiri di dalam wilayah Tepi Barat, tetap menjadi hambatan terbesar.
Ini bukan sekadar soal seniman yang sulit berpameran. Sepanjang 2025, WHO mencatat 233 serangan terhadap layanan kesehatan di Tepi Barat, 84 persen di antaranya berupa penghalangan akses, termasuk keterlambatan di pos pemeriksaan dan pembatasan gerak ambulans. Rezim gerak yang membuat lukisan harus dicetak ulang adalah rezim yang sama yang menghambat ambulans.
Argumen 2: Kemanusiaan Tanpa Kedaulatan Rapuh
Gencatan senjata Oktober 2025 memang membawa perbaikan terukur dalam akses kemanusiaan, menurut analisis IPC yang terbit Juli 2026, namun lembaga itu menyebut situasinya tetap sangat rapuh. OCHA pada April 2026 mengingatkan kondisi Gaza masih sangat serius: mayoritas penduduk mengungsi, dan pembatasan Israel menghalangi masuknya pekerja kemanusiaan internasional. Pada Agustus, OCHA hanya mengonfirmasi perbaikan terbatas arus pasokan.
Polanya jelas: bantuan datang atau tertahan sesuai keputusan pihak lain. Selama pintu perbatasan bukan di tangan Palestina sendiri, setiap perbaikan hanyalah konsesi yang bisa dicabut kapan saja.
Argumen 3: Hukum Internasional Sudah Bicara
Pada 19 Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan kehadiran Israel di wilayah Palestina yang diduduki melanggar hukum dan harus diakhiri secepat mungkin. Mahkamah juga menyimpulkan kebijakan Israel melanggar hak rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri, dan menegaskan bahwa alasan keamanan tidak bisa mengesampingkan larangan memperoleh wilayah dengan kekerasan. Negara-negara lain diminta tidak mengakui situasi itu sebagai sah dan tidak membantu mempertahankannya. Dengan kata lain, kemerdekaan Palestina adalah tuntutan hukum, bukan sekadar tuntutan moral.
Kompleksitas yang Perlu Diakui
Opini ini tidak menutup mata pada kerumitan. Warga Israel juga menanggung luka dan kecemasan keamanan setelah 7 Oktober 2023, dan itu nyata. Fragmentasi politik Palestina sendiri, serta pembagian wilayah yang diwariskan Perjanjian Oslo, ikut memperumit jalan menuju kedaulatan. Opini ICJ bersifat nasihat, tidak mengikat, dan Israel menolaknya. Namun semua itu menguatkan, bukan melemahkan, argumen utama: keamanan satu pihak tidak boleh dibangun di atas penafian hak pihak lain, dan perdamaian yang bertahan hanya mungkin di antara dua pihak yang sama-sama merdeka.
Implikasi bagi Dunia
Putusan ICJ menaruh beban pada negara-negara ketiga: jangan mengakui, jangan membantu. Bagi Indonesia yang konstitusinya menolak penjajahan di atas dunia, ini bukan sikap asing. Media pun punya peran. Liputan yang menempatkan seniman Gaza sebagai manusia berkarya, bukan hanya angka korban, menjaga agar dunia tak lupa bahwa yang dipertaruhkan adalah kehidupan sebuah bangsa.
Penutup
Seorang seniman Ramallah, Hanan Barghouthi, berkata ia merasa dekat dengan rekan-rekannya di Gaza sekaligus jauh. Dekat karena karya mereka bersebelahan, jauh karena tubuh mereka dipisahkan. Kita tak perlu lagi mencari bukti bahwa Palestina satu: lukisan-lukisan itu sudah membuktikannya. Yang belum ada adalah dunia yang mengizinkan kesatuan itu menjadi nyata. Maka ajakannya sederhana: dukung hukum internasional ditegakkan, tekan pihak-pihak yang membantu pendudukan, dan beri panggung bagi suara Palestina sendiri. Karena sampai kemerdekaan penuh tercapai, setiap pameran persatuan akan tetap berupa cetakan ulang.
