Senin, 26 Oktober 2026, sebuah delegasi beranggotakan 23 orang ditahan dan diinterogasi sekitar delapan jam di perbatasan Allenby/Raja Hussein, lalu dilarang masuk ke Tepi Barat. Di antara mereka ada dua anggota parlemen Inggris, Clive Lewis dan Lara Bird, serta anggota parlemen Skotlandia Kate Nevens. Tujuan mereka sederhana: bertemu mahasiswa dan tokoh masyarakat sipil Palestina. Bagi para politisi Eropa itu, pengalaman tersebut berakhir dalam sehari. Bagi warga Palestina, pembatasan semacam ini adalah napas hidup sehari-hari selama puluhan tahun. Ketika saksi dari luar dihalangi masuk, yang sedang dilindungi bukan segelintir “pemukim nakal”, melainkan sebuah sistem. Dan sistem tidak runtuh oleh sanksi pada pelaku pinggiran. Satu-satunya jalan keluar yang adil adalah berakhirnya pendudukan dan berdirinya Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh.
Langkah yang baik, tetapi belum menyentuh akar
Pada 8 September, Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengumumkan paket sanksi terhadap permukiman ilegal di Tepi Barat: larangan impor barang permukiman, larangan beriklan properti permukiman di Inggris, serta sanksi bagi perusahaan dan individu yang menyediakan jasa konstruksi dan infrastruktur. Dalam enam hingga sembilan bulan, kerangka itu dijanjikan menjadi rezim sanksi yang komprehensif. London juga menyatakan pendudukan Israel atas Tepi Barat melanggar hukum, sejalan dengan pendapat Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2024. Israel membalas dengan menutup konsulat Inggris di Yerusalem Timur dan melarang 11 anggota parlemen Inggris masuk. Namun Miliband menegaskan sanksi itu menyasar permukiman, bukan Israel. Di titik inilah persoalannya.
Argumen pertama: ini kebijakan negara, bukan ulah individu
Musim panen zaitun 2026 menunjukkan polanya. Lembaga pemantau Israel, Yesh Din, mencatat setidaknya 170 serangan pemukim sejak 27 September. Otoritas Palestina melaporkan tiga warga tewas dalam serangan selama panen, dan laporan Reuters menyebut serangan itu juga melukai jurnalis, diplomat Eropa, dan seorang wali kota Prancis. Pada 9 Oktober saja, Komisi Perlawanan Tembok dan Permukiman Palestina mencatat sekitar 19 serangan dalam sehari. Miliband sendiri mengakui pemerintah Israel menutup mata terhadap apa yang ia sebut pembersihan etnis oleh “teroris pemukim”. Lalu pada 27 September, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich terang-terangan menyerukan agar militer “berperang” di Tepi Barat dan melakukan di sana apa yang dilakukan di Gaza. Jika pejabat tinggi negara berkata demikian, sulit menyebut kekerasan di lapangan sebagai penyimpangan.
Argumen kedua: ekonomi pendudukan jauh lebih luas dari barang dagangan
Pengkritik sanksi dari kubu pro-Israel berargumen bahwa dampaknya kecil, karena hanya sebagian kecil dari perdagangan Inggris–Israel (sekitar 8 miliar dolar AS per tahun) berasal dari permukiman. Kalau benar, itu alasan untuk melangkah lebih jauh, bukan berhenti. Pendudukan bertahan berkat pembiayaan, asuransi, teknologi pengawasan, dan infrastruktur yang melayani permukiman yang sudah berdiri, bukan hanya proyek baru seperti E1. Menjadikan seluruh ekonomi permukiman tak layak secara bisnis adalah bentuk tekanan yang paling nyata.
Argumen ketiga: hukum internasional menuntut lebih dari simbol
Dalam pendapat penasihatnya pada Juli 2024, ICJ menyatakan negara-negara lain tidak boleh mengakui situasi ilegal itu, tidak boleh membantu mempertahankannya, dan wajib mencegah hubungan dagang maupun investasi yang menopangnya. Majelis Umum PBB mendukung pendapat itu pada September 2024. Di sektor senjata, Inggris kini telah menangguhkan atau menolak lebih dari 80 lisensi ekspor, naik dari sekitar 30 pada 2024, tetapi komponen jet tempur F-35 sebagian besar masih dikecualikan. Pengecualian itu sedang digugat oleh lembaga HAM Palestina Al-Haq di Pengadilan Tinggi London. Selama celah ini terbuka, sanksi terhadap pemukim terasa seperti menyiram daun sambil membiarkan akarnya.
Argumen keempat: Gaza tidak boleh dilupakan
Gencatan senjata di Gaza sudah berjalan sejak Oktober 2025, tetapi menurut PBB sekitar 1,8 juta orang menghadapi musim dingin keempat tanpa tempat berlindung yang memadai. Pasokan tempat berlindung yang tersedia hanya menutup 17 persen kebutuhan musim dingin. Lembaga-lembaga bantuan menyebut pembatasan Israel atas masuknya bantuan sebagai hambatan utama. Pembangunan kembali Gaza mustahil selama blokade berlangsung.
Mengakui kompleksitas
Kritik yang jujur harus mengakui sisi lain. Israel menolak istilah “pendudukan” dan menyebut wilayah itu sengketa. Warga Israel hidup dengan trauma serangan 7 Oktober 2023, dan Times of Israel mencatat 67 warga sipil dan personel keamanan tewas dalam serangan di Israel dan Tepi Barat sejak saat itu. Pendapat ICJ pun secara formal bersifat penasihat, bukan putusan yang mengikat. Pemilu 27 Oktober juga belum melahirkan pemenang yang jelas, dan perubahan pemerintahan di Tel Aviv belum tentu mengubah arah kebijakan terhadap Palestina. Namun semua ini menguatkan satu hal: keamanan siapa pun tidak lahir dari perampasan tanah, pengusiran, dan kekerasan tanpa hukuman terhadap warga yang tak bersenjata.
Implikasi lebih luas
Keputusan London penting karena Inggris adalah bekas penguasa mandat atas Palestina, dan bobot diplomatiknya diperhatikan sekutu-sekutunya di Eropa. Jika sanksi yang berani menimbulkan harga politik yang bisa ditanggung, negara lain punya preseden. Sebaliknya, jika yang dipilih hanya sanksi simbolis, pesan yang sampai adalah bahwa pelanggaran terang-terangan hukum internasional cukup dibalas dengan pernyataan keprihatinan. Pembatasan terhadap wartawan dan pengamat asing menambah taruhannya: dunia dipaksa menilai tanpa menyaksikan.
Penutup
Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Prinsip itu tidak mengenal pengecualian geografis. Sanksi terhadap pemukim adalah awal yang patut disambut, tetapi sanksi yang berhenti di sana hanya mengelola pendudukan, bukan mengakhirinya. Bagi pemerintah di London, Jakarta, dan ibu kota mana pun, ukuran keseriusan adalah apakah tekanan itu menyasar kebijakan negara yang menopang pendudukan. Bagi kita sebagai warga, tugasnya lebih kecil tetapi nyata: membaca laporan primer, menolak narasi yang menyamaratakan, dan terus menuntut agar hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina diperlakukan sebagai hak, bukan hadiah.
