Selasa malam, 27 Oktober 2026, pemungutan suara pemilu Knesset ditutup pukul 22.00 waktu setempat, tetapi para pemilih yang masih mengantre tetap dilayani. Komisi Pemilu Pusat mencatat partisipasi setidaknya 77,7 persen, tertinggi sejak 1999. Di komunitas Palestina di wilayah 1948, Channel 12 melaporkan partisipasi sekitar 80 persen, angka yang belum dikonfirmasi lembaga resmi. Dua hari kemudian, ketika sekitar 97,3 persen suara telah dihitung, peta besarnya sudah terang: blok Netanyahu 53 kursi, blok oposisi 48 kursi, dan partai-partai Arab, Daftar Bersama dan Ra’am, sekitar 19 kursi. Tak ada blok yang menyentuh angka 61. Warga Palestina berhasil membuat suaranya dihitung. Pertanyaan yang jauh lebih sulit adalah apakah suara itu bisa dipakai.
Hasil di atas masih sementara. Per 29 Oktober, penghitungan suara ganda belum tuntas, dan media berbeda soal pembagian kursi dua partai Arab: Jerusalem Post pada 28 Oktober menulis Daftar Bersama 12 dan Ra’am 7, sedangkan Israel Hayom dan Israel National News per 29 Oktober menulis 11 dan 8. Totalnya sama, 19, dan itulah angka yang kita pegang.
Artikel ini berangkat dari opini penulis Palestina Mohamad Kadan di Al Jazeera (27 Oktober 2026), yang berargumen bahwa warga Palestina berkewarganegaraan rezim Zionis boleh memilih, tetapi tidak bisa berharap perubahan. Kita tidak sekadar mengulang argumen itu. Kita mengujinya dengan data yang bisa ditelusuri, dan mencatat di mana ia kuat, di mana ia melangkah terlalu jauh.
Tesis kita bersifat analitis dan argumentatif, bukan pembenaran moral atas satu strategi politik: memilih adalah alat pertahanan yang perlu tetapi tidak cukup, sebab daya tawar warga Palestina di wilayah 1948 ditentukan oleh hal-hal di luar bilik suara. Yang faktual adalah angka, tanggal, dan pernyataan para pejabat. Yang argumentatif adalah kesimpulan tentang apa yang efektif. Kritik kita juga menyasar pihak yang kita bela, termasuk partai-partai Arab sendiri.
Partisipasi Rekor, Aritmetika yang Tidak Bergeser
Partisipasi tinggi bukan peristiwa netral. Menurut Al Jazeera pada hari pemungutan suara, Netanyahu memperingatkan pendukungnya tentang tingginya partisipasi warga Palestina dengan slogan “the right or Palestine” (kanan atau Palestina), dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich melontarkan seruan menit terakhir kepada pemilih sayap kanan dengan merujuk pada partisipasi di sektor Arab. Di sisi lain, Asosiasi Hak Sipil di Israel (ACRI) mengajukan keluhan atas keterlambatan di setidaknya 18 komunitas dan mempertanyakan apakah itu disengaja. Satu catatan kehati-hatian: perbandingan Al Jazeera soal rekor partisipasi Arab tidak konsisten dengan angkanya sendiri, jadi angka 80 persen cukup kita baca sebagai indikasi, bukan fakta final.
Lalu aritmetikanya. Lima puluh tiga ditambah 48 ditambah 19 sama dengan 120. Tanpa kursi Arab, oposisi hanya 48 melawan 53; dengan kursi Arab, ia mencapai 67, jauh di atas 61. Namun Al Jazeera (19 Oktober) mencatat bahwa kubu Netanyahu dan sebagian besar oposisi Zionis telah menolak memerintah bersama partai-partai berbasis Arab. Judul liputan langsung Times of Israel pada 27 Oktober bahkan mengutip klaim Netanyahu bahwa blok-nya meraih “mayoritas telak” di kalangan publik Zionis, rumusan yang secara halus mengeluarkan 19 kursi tadi dari hitungan legitimasi.
Suara warga Palestina dihitung sebagai kursi, tetapi belum dihitung sebagai mitra. Di situlah jarak antara hak pilih dan daya tawar.
Kejujuran analitis menuntut tambahan: pintu itu tertutup dari dua sisi. Menurut Al Jazeera, Daftar Bersama sendiri hanya menawarkan diri sebagai “jaring pengaman” bagi koalisi anti-Netanyahu tanpa masuk pemerintahan, dengan imbalan jalan menuju negara Palestina dan tindakan atas kejahatan terorganisasi. Tuntutan pertama jauh dari apa pun yang ditawarkan blok Zionis mana pun, sehingga posisi tawarnya lemah sejak awal.
Kewarganegaraan yang Tidak Pernah Menjadi Kesetaraan
Warga Palestina yang bertahan di tanah mereka setelah Nakba 1948 memperoleh kewarganegaraan pada 1952 dan hidup di bawah pemerintahan militer hingga 1966. Kini mereka sekitar 20 persen penduduk. Menurut Kadan, hak pilih tidak melindungi mereka dari penyitaan tanah, pengaturan pendidikan dan budaya yang berusaha memisahkan identitas “Arab Israel” dari akar Palestina, hukum diskriminatif, dan pendanaan layanan dasar yang timpang. Klaim ini sejalan dengan kritik lama organisasi hak sipil Palestina, tetapi Kadan tidak menyajikan angka pendukungnya dalam tulisan tersebut. Siapa pun yang ingin mengutipnya perlu mencari data dari sumber primer.
Gambaran ini perlu dilengkapi satu fakta yang tidak cocok dengan narasi “tertutup total”. Pada September, Komisi Pemilu Pusat mendiskualifikasi kedua daftar Arab, dan Mahkamah Agung membatalkannya pada 2 Oktober dengan suara 7 lawan 2 (Al Jazeera, 19 Oktober). Ruang institusional itu nyata, tetapi percobaan diskualifikasinya menunjukkan betapa tipis ruang tersebut.
Kekerasan Kriminal: Angka yang Pasti, Tafsir yang Diperdebatkan
Lembaga pemantau Abraham Initiatives mencatat 230 warga Arab tewas dibunuh pada 2024 dan 252 pada 2025, tahun paling berdarah dalam catatannya. Presiden Isaac Herzog menyebutnya “angka yang mengguncang” dan “situasi yang tidak dapat diterima”. Pada 2026 lajunya berlanjut: 125 korban hingga 6 Juni (Times of Israel, mengutip Abraham Initiatives) dan lebih dari 140 pada awal Juli, naik sekitar 12 persen dibanding periode yang sama 2025 (AFP melalui Middle East Eye, 5 Juli). Angka ini terus bergerak, dan kita tidak menemukan hitungan independen yang lebih baru untuk akhir Oktober. Karena itu ia disebut sebagai tren, bukan total tahunan.
Kadan menafsirkan ini sebagai “alih daya kekerasan”: negara membiarkan jaringan kriminal bekerja sementara aparat nyaris tak bertindak, dengan senjata yang disebut berasal dari gudang tentara atau selundupan. Sebagai kritik atas pembiaran, tafsir ini kuat. Sebagai klaim tentang niat, ia sulit dibuktikan hanya dari data kematian. Penjelasan yang lebih hati-hati adalah kegagalan penegakan hukum yang terdokumentasi bertemu jaringan kriminal yang nyata di dalam masyarakat Arab sendiri; pelaku dan korban sama-sama warga komunitas itu, dan kepemimpinan komunitas pun tidak bebas dari tanggung jawab.
Ada pula dilema yang jarang diakui. Warga yang menjadi sasaran menuntut perlindungan lebih banyak; protes atas lonjakan kejahatan senjata api di komunitas Arab, misalnya, diberitakan Boston Globe pada 10 Februari 2026. Padahal Kadan justru khawatir penambahan kekuatan polisi, termasuk Garda Nasional di bawah Itamar Ben-Gvir, akan dipakai menekan warga Palestina. Menuntut aparat yang sama untuk bertindak, sambil takut padanya, adalah posisi yang tidak nyaman, tetapi itulah posisi warga.
Dari “Rekolonisasi” ke Rencana Smotrich
Kadan menyebut proses “rekolonisasi” yang dimulai di kota-kota campuran seperti Jaffa dan Lydd sejak 2021, ketika kelompok pemukim religius-nasionalis mulai menetap di lingkungan Palestina, dan menurutnya dipercepat sejak Oktober 2023. Rencana Smotrich yang paling gamblang. Pada Kamis, 27 Agustus 2026, ia menulis di X soal target satu juta warga Yahudi tambahan di Naqab dan Galilea, 40 komunitas baru, dan puluhan peternakan, dengan “revolusi” seperti di Tepi Barat “dalam skala masif”. Ia juga berjanji membatalkan rencana pembangunan di komunitas Arab yang disebutnya “sembrono”. Rencana itu juga menyebut ratusan ribu unit hunian baru.
Dua hal lain ia sebut. Pertama, Ben-Gvir telah menerbitkan 300.000 izin senjata sejak menjabat; pencapaian itu dirayakan pada pertengahan September 2026 menurut laporan media Israel. Konteksnya perlu dicatat: perluasan izin itu menyasar masyarakat luas, termasuk lingkungan Yahudi di Al-Quds, dengan dalih keamanan pascaserangan 7 Oktober, sehingga dampak khususnya terhadap warga Palestina adalah inferensi Kadan, bukan temuan terukur. Kedua, kerangka kerja Garda Nasional, menurut Kadan sendiri, masih dikembangkan.
Janji kampanye belum kebijakan. Tetapi seorang menteri keuangan yang mengucapkannya terang-terangan memberi kita data politik yang tak boleh diabaikan.
Nuansa terakhir: mewujudkan rencana semacam itu memerlukan koalisi, anggaran, dan lahan, sementara hasil pemilu justru belum menghasilkan koalisi mana pun. Peringatan Kadan layak ditanggapi serius, tetapi ia bukan ramalan yang pasti terjadi.
Pelajaran Ra’am: Apa yang Terbukti, Apa yang Belum
Kadan menyebut rekam jejak Ra’am “membuktikan premis itu salah”. Ra’am menjadi partai Arab pertama yang masuk pemerintahan pada 2021, dalam koalisi Bennett–Lapid, dan menurut Kadan gagal membawa perubahan mendasar. Ia mengutip pengakuan anggota Ra’am, Mazen Ghanaim, pada 2022 bahwa ia tak bisa meloloskan kebijakan yang menguntungkan warga Palestina. Kutipan itu belum kita temukan di sumber kedua. Yang bisa dikonfirmasi: Times of Israel (12 Juni 2022) menyebut Ghanaim anggota “pembangkang” yang menolak memperpanjang aturan darurat bagi pemukim Tepi Barat; RUU itu gagal 58 lawan 52, dan pimpinan koalisi menekannya agar patuh atau mundur. Itu bukti ketegangan nyata di dalam koalisi, bukan bukti bahwa koalisi tak berguna bagi warga.
Pendukung Ra’am akan menjawab bahwa satu koalisi singkat dan rapuh terlalu tipis untuk dijadikan vonis, dan bahwa berada di dalam ruangan memberi akses pada anggaran dan agenda (klaim ini tidak kita verifikasi ulang di sini). Penilaian kita: Kadan benar bahwa satu pengalaman tidak menjamin hasil, tetapi ia juga melebih-lebihkan saat menyebutnya “membuktikan” kegagalan premis.
Ra’am sendiri kini bergerak ke arus utama. Menurut Al Jazeera, Mansour Abbas memisahkan badan pengambil keputusan partai dari dewan keagamaannya dan menempatkan Yoav Segalovitz, seorang Yahudi Zionis, di urutan kedua daftar. Namun arus utama tetap menolak, dan analis Yossi Mekelberg menilai Netanyahu “akan bekerja sama dengan Ra’am dalam sekejap” bila itu menyelamatkan kekuasaannya. Kritik untuk kedua strategi, Ra’am yang masuk koalisi dan Daftar Bersama yang menjadi jaring pengaman, sama: keduanya bergantung pada kebutuhan hitung-hitungan pihak lain.
Memilih Itu Perlu, Membangun Itu Lebih Sulit
Kadan sendiri akan memilih, karena empat tahun lagi pemerintahan sayap kanan jauh akan menjadi ancaman langsung. Tampaknya mayoritas komunitas menilai golput lebih mahal. Tetapi ia menuntut respons yang lebih radikal: reformasi Komite Tindak Lanjut Tertinggi bagi Warga Arab, berakar pada komite rakyat dan pengorganisasian akar rumput, serta “demokratisasi dan de-Zionisasi” di seluruh Palestina historis.
Dua bagian ini perlu dipisahkan. Reformasi komite dan pengorganisasian akar rumput adalah agenda konkret yang bisa diuji. “De-Zionisasi” adalah program politik maksimalis yang diperdebatkan, juga di antara orang Palestina sendiri, dan tulisan Kadan tidak menunjukkan jalan ke sana. Pembaca kita berhak tahu bedanya. Putusan Mahkamah Agung 2 Oktober menunjukkan bahwa litigasi dan organisasi sipil adalah arena yang bisa bekerja, walau tak boleh dilebih-lebihkan.
Bilik suara bisa memperlambat kerusakan. Memperbaikinya butuh institusi yang lebih tahan lama daripada satu kali pemilu.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Pakai angka yang bersumber, dan sebut sifatnya. Saat menulis atau berdiskusi, gunakan data Abraham Initiatives: 230 korban pada 2024, 252 pada 2025 (rekor), dan lebih dari 140 hingga awal Juli 2026. Sebut bahwa angka 2026 masih bergerak. Hindari menyebut “sekitar 300 korban” atau angka bulat tanpa sumber.
- Pantau tiga indikator pascapemilu dan bagikan analisisnya. Mahasiswa, jurnalis, dan komunitas kampus dapat melacak: siapa yang memegang kementerian dalam koalisi baru (Religious Zionism pimpinan Smotrich, Otzma Yehudit milik Ben-Gvir), apakah Garda Nasional dikerahkan di kota-kota Palestina, dan apakah rencana 40 komunitas baru masuk anggaran. Pakar hukum internasional di kampus kita dapat dilibatkan untuk menelaah statusnya.
- Salurkan dukungan lewat lembaga yang transparan. Zakat dan infak lewat BAZNAS, Dompet Dhuafa, atau Rumah Zakat; kemanusiaan lewat INH, Sahabat Al-Aqsha, MER-C, atau Adara Foundation. Catatannya jujur: sebagian besar program mereka berfokus di Gaza dan Tepi Barat, dan kita belum memverifikasi program di komunitas 1948. Minta laporan penyaluran, jangan hanya menyumbang.
Pekan ini kita disodori empat angka: 77,7, sekitar 80, 19, dan 61. Angka pertama dan kedua adalah tentang kehendak. Angka ketiga adalah tentang hasil. Angka keempat adalah tentang pintu. Warga Palestina di wilayah 1948 sudah membuktikan bahwa mereka bisa menggerakkan tiga yang pertama. Belum jelas siapa yang akan membuka yang keempat.
Kita terbiasa menghitung Palestina lewat korban dan puing. Kali ini ada hitungan lain, lebih sunyi: antrean di bawah malam, kursi yang diperoleh, dan kursi yang tak dipanggil ke meja. Hitungan itu tidak kalah penting, sebab ia menunjukkan apa yang dilakukan sebuah sistem kepada warganya sendiri ketika mereka melakukan semua yang diminta darinya.
Di negeri kita, Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kalimat itu tidak mengenal batas peta, termasuk batas antara wilayah yang diduduki pada 1967 dan yang dikuasai sejak 1948. Namun kita juga perlu jujur: tidak ada jaminan bahwa partisipasi, litigasi, atau tekanan internasional akan membuka jalan.
Jika sembilan belas kursi tidak cukup untuk mengubah arah, apa yang akan cukup, dan siapa yang bersedia membayar harganya?
