Senin pagi, 2 November 2026, keluarga-keluarga Palestina kembali ke lingkungan Ein Deir Baha dan Al-Jaladah di Hebron dengan barang yang diikat di atap mobil. Ada yang mendapati rumahnya rusak, ada yang rumahnya telah rata dengan tanah. Sekolah dan pabrik mulai dibuka kembali, tetapi menurut Wali Kota Yousef Al-Jaabari, pembatasan di pintu-pintu masuk kota masih berlaku.
Peristiwa ini berakhir tanpa benar-benar selesai. Karena itu, kisah Hebron menjadi pintu yang baik untuk literasi hari ini: memahami apa yang terjadi di Tepi Barat, di Gaza, dan di bilik suara Israel, sekaligus berlatih membaca angka dengan jujur.
Dari pos pemeriksaan ke satu kota yang tertutup
Pada 23 Oktober, dua warga Palestina menembaki pos pemeriksaan militer Israel di Hebron. Dua tentara Israel tewas, dan kedua penyerang terbunuh. Israel kemudian melancarkan operasi besar: pintu masuk kota ditutup, warga dua lingkungan diperintahkan mengungsi, dan sejumlah rumah dijadikan pos militer.
Militer Israel menyatakan pasukannya melakukan penggeledahan, menahan dan menginterogasi tersangka, serta menyita empat senjata dan perlengkapan militer lain. Militer juga menyatakan telah menghancurkan rumah kedua penyerang. Israel lazim membela penghancuran semacam ini sebagai upaya pencegahan serangan.
Dampaknya menjangkau jauh melampaui para penyerang dan keluarganya. Pemerintah kota mencatat 15 rumah dan bangunan lain dihancurkan, 327 toko tutup, dan sekitar 80.000 pelajar tidak dapat bersekolah. OCHA, badan koordinasi kemanusiaan PBB, juga melaporkan layanan kesehatan yang tersendat dan kekurangan obat penyakit kronis serta kanker.
Kepala HAM PBB Volker Türk mengingatkan bahwa hukuman kolektif merupakan pelanggaran berat hukum internasional. Istilah ini merujuk pada penghukuman orang atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, dan larangannya tercantum dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa IV. Organisasi HAM Israel B’Tselem memberi peringatan serupa, sementara Adalah mengajukan petisi ke Mahkamah Agung Israel atas nama warga dan pemerintah kota. Perlu dicatat: ini adalah penilaian dan gugatan, bukan putusan pengadilan.
Mengapa angkanya berbeda-beda
Berapa orang yang mengungsi? Pemerintah Kota Hebron menyebut 3.189 orang dari 491 keluarga. Kegubernuran Hebron menyebut lebih dari 3.300. Kantor berita Palestina WAFA, seperti dikutip Drop Site, menyebut hampir 5.000. OCHA memakai angka sekitar 3.000 dan menegaskan angkanya masih diverifikasi.
Perbedaan ini tidak otomatis berarti ada yang berbohong. Kemungkinan penyebabnya adalah perbedaan waktu pencatatan, cakupan wilayah, dan tahap verifikasi. Hal serupa berlaku pada durasi operasi, yang ditulis 10 hari oleh sebagian sumber dan 11 hari oleh sumber lain, serta jumlah tentara yang terluka, yang disebut tiga atau empat.
Pelajaran yang sama muncul pada kekerasan pemukim. OCHA mencatat 397 serangan pemukim pada 1–26 Oktober, tertinggi dalam satu bulan sejak pencatatan dimulai pada 2006. Komisi Perlawanan Tembok dan Permukiman milik Palestina mencatat 1.369 serangan pemukim sepanjang Oktober. Kedua angka itu tidak bisa langsung dibandingkan: OCHA hanya menghitung serangan yang menimbulkan korban atau kerusakan properti, dan periode keduanya pun berbeda.
Di balik statistik itu ada musim panen zaitun, sumber nafkah sekaligus bagian dari ikatan keluarga Palestina dengan tanahnya. Dalam sepekan, OCHA mencatat 38 serangan terkait panen. Di Beit Iksa, izin akses dibatalkan saat keluarga sedang memetik, lalu pemukim menyerang dan melukai lima orang.
Gaza: gencatan senjata yang tetap menelan korban
Kementerian Kesehatan Gaza, yang berada di bawah otoritas de facto Hamas, mencatat 74.609 orang tewas sejak 7 Oktober 2023 hingga 2 November 2026. Dari jumlah itu, sedikitnya 1.593 tewas sejak gencatan senjata Oktober 2025. PBB rutin mengutip data kementerian ini, dengan menyebut sumbernya. Sebagai catatan, angka ini dapat bertambah secara retroaktif setelah identitas korban disetujui: laporan OCHA 29 Oktober mencatat tambahan 42 kematian dengan cara ini.
Klaim tentang siapa yang menjadi korban sering lebih diperdebatkan daripada jumlahnya. Pada 1 November, serangan di Khan Younis menewaskan lima polisi. Kementerian Dalam Negeri Gaza menyebutnya serangan sengaja terhadap petugas yang sedang bertugas. Di hari berikutnya, militer Israel menyatakan telah membunuh empat anggota Hamas dalam serangan terpisah. Setiap klaim sebaiknya dibaca dengan nama pihak yang mengeluarkannya, terutama jika belum diverifikasi secara independen.
Menjelang musim dingin, keluarga-keluarga pengungsi menghadapi ancaman lain. OCHA menilai sejumlah lokasi pengungsian di Khan Younis berisiko banjir dan longsor, sementara distribusi paket pangan Oktober hanya memenuhi sekitar separuh kebutuhan kalori minimum bagi sekitar 422.000 penerima. Warga yang tinggal dekat “Garis Kuning”, batas wilayah yang masih dikuasai Israel, juga melaporkan penembakan dan pembakaran tenda.
Jalan politiknya macet. Akhir Juli, Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Amerika Serikat mengumumkan peta jalan pelucutan senjata yang disebut disetujui Hamas. Netanyahu menolaknya dan menegaskan Israel tidak akan mundur sebelum Hamas benar-benar dilucuti. Dewan kemudian menyatakan penarikan baru dimulai setelah pelucutan tuntas, sedangkan Hamas menuntut Israel lebih dulu memenuhi kewajibannya. Saya belum menemukan terobosan baru sejak itu.
Suara warga Palestina di dalam Israel
Dalam pemilu Israel 27 Oktober, partai-partai Arab meraih 19 dari 120 kursi Knesset menurut penghitungan yang dilaporkan saat itu, hampir dua kali lipat dari 2022. Kubu Netanyahu maupun oposisi pimpinan Gadi Eisenkot tidak mencapai 61 kursi. Warga ini, sekitar seperlima populasi Israel, umumnya keturunan warga Palestina yang tetap tinggal setelah 1948. Banyak yang menyebut dirinya warga Palestina di Israel, sementara istilah “Arab Israel” lebih sering dipakai dalam wacana resmi Israel.
Likud menuduh terjadi kecurangan, dan muncul laporan tentang dugaan pendanaan Qatar. Namun, pejabat Komite Pemilihan Pusat menyatakan tidak ada indikasi suara diperoleh secara melanggar hukum, dan hingga laporan itu terbit belum ada bukti yang dipublikasikan. Qatar membantah. Presiden Isaac Herzog mendukung penyelidikan sambil memperingatkan agar satu komunitas tidak dicemarkan. Inilah contoh pemisahan yang penting: tuduhan, penyelidikan, dan bukti adalah tiga hal yang berbeda.
Di mana posisi Indonesia
Amanat antipenjajahan dalam Pembukaan UUD 1945 kerap menjadi dasar dukungan Indonesia bagi Palestina. Pada Januari 2026, Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian, dengan alasan keanggotaan itu dapat mendorong kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara. Indonesia juga menyiapkan hingga 8.000 personel untuk Pasukan Stabilisasi Internasional dengan mandat kemanusiaan, tanpa peran tempur atau pelucutan senjata.
Pada Maret, Kementerian Luar Negeri menyatakan pengiriman pasukan ditunda dan pembahasan Dewan Perdamaian ditangguhkan setelah eskalasi perang dengan Iran. Saya tidak menemukan pernyataan resmi yang lebih baru tentang perubahan status ini, jadi klaim bahwa pasukan Indonesia sudah berada di Gaza patut diperiksa dulu.
Pilihan ini sah untuk diperdebatkan. Pendukungnya melihat keterlibatan sebagai cara memengaruhi proses dari dalam, sedangkan pengkritiknya, termasuk Hamas dalam peringatannya, khawatir pasukan asing dapat berfungsi sebagai pengganti pendudukan.
Yang bisa kita bawa hari ini
Sebelum membagikan informasi tentang Palestina, ajukan empat pertanyaan: siapa yang mengeluarkan angka ini, kapan, apa yang dihitung, dan apakah statusnya fakta terverifikasi, tuduhan, atau putusan. Ketelitian seperti ini tidak mengurangi empati. Justru ia menjaga agar pengalaman keluarga yang pulang ke Ein Deir Baha, dan juga keluarga korban di pihak mana pun, dituturkan dengan benar.
Pertanyaan reflektif: Dari berita tentang Palestina yang terakhir kamu bagikan, adakah angka atau klaim yang sumber dan tanggalnya bisa kamu sebutkan?
Saran bacaan: Humanitarian Situation Report OCHA, 29 Oktober 2026, untuk melihat langsung cara PBB menyebut sumber dan status verifikasi data.
