Beberapa hari sebelum pemungutan suara 27 Oktober lalu, Partai Likud memasang baliho di Kafr Qasim, kota berpenduduk mayoritas Palestina di Israel tengah. Pesannya kira-kira: pilih kubu kanan, atau Palestina yang menang. Warga Palestina tidak diperlakukan sebagai pemilih yang perlu dirayu, melainkan sebagai momok untuk menakut-nakuti pemilih lain. Ironinya pahit. Di kota yang sama pada 1956, pasukan Israel menembak mati hampir 50 warga sipil, termasuk 23 anak, yang pulang dari ladang tanpa tahu jam malam baru saja diberlakukan. Tujuh dekade kemudian, logikanya belum bergeser: warga Palestina boleh mencoblos, asal suaranya tidak menentukan apa-apa. Pemilu Knesset ke-26 membongkar hal yang lama ditutupi Barat—demokrasi Israel dirancang agar orang Palestina tak pernah memegang kekuasaan. Karena itu, jalan menuju keadilan bukanlah pergantian perdana menteri di Yerusalem, melainkan berakhirnya pendudukan dan kedaulatan penuh bagi Palestina.
Rekor yang disambut kepanikan
Hasilnya memang bersejarah. Dua daftar yang mewakili warga Palestina di Israel, Joint List dan Ra’am, meraih total 19 dari 120 kursi—melampaui rekor 15 kursi pada 2020 dan hampir dua kali lipat perolehan sebelumnya. Sekitar 840 ribu orang memilih keduanya, naik kira-kira 64 persen dibanding 2022, dengan partisipasi pemilih Arab mendekati 80 persen. Blok Netanyahu tertahan di 53 kursi, blok oposisi pimpinan Gadi Eisenkot di 48. Tanpa partai-partai Palestina, tak ada kubu yang mencapai mayoritas 61 kursi.
Di negara demokrasi yang sehat, ini kabar baik: kelompok yang lama terpinggirkan akhirnya ikut menentukan arah. Di Israel, yang muncul justru kepanikan.
Mencoblos diperlakukan sebagai kejahatan
Likud menuduh, tanpa bukti, bahwa partai-partai Arab “mencuri” pemilu, lalu mengaitkan lonjakan partisipasi dengan dana dari Qatar dan Turki. Dinas keamanan Shin Bet membuka penyelidikan. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mendesak pemimpin partai Arab ditangkap, sementara Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menuntut mereka diinterogasi hari itu juga.
Padahal Komite Pemilihan Pusat menegaskan tidak ada dasar bagi klaim pencurian suara. Shin Bet sendiri mengingatkan agar penyelidikan yang sempit itu tidak dipakai untuk mencurigai warga yang memilih secara sah, dan Qatar membantah keras. Para pengamat menyebut lonjakan itu organik: lahir dari rasa takut dan muak terhadap pemerintahan yang terang-terangan memusuhi mereka. Ketika tindakan paling dasar seorang warga negara dijadikan perkara keamanan, yang dipersoalkan sebenarnya bukan kecurangan, melainkan siapa yang berani memilih.
Oposisi pun memasang pagar
Kalau hanya Netanyahu, orang bisa menyebutnya penyimpangan satu tokoh. Masalahnya, oposisi bersikap serupa dalam bungkus yang lebih halus. Eisenkot—yang pada 8 November resmi menerima mandat Presiden Isaac Herzog setelah direkomendasikan 67 anggota Knesset, termasuk dari partai-partai Arab—mempertahankan syarat koalisi yang mewajibkan mitra mengakui Israel sebagai negara Yahudi. Sejumlah laporan menyebut syarat lain: mencap Hamas sebagai organisasi teroris dan mendukung wajib militer. Ia tahu syarat itu sulit diterima Joint List. Avigdor Liberman menolak bekerja sama dengan partai Arab bahkan sebagai pendukung dari luar kabinet, dan Naftali Bennett sejak awal menegaskan tak akan bersandar pada partai “non-Zionis”.
Suara Palestina dibutuhkan untuk menjatuhkan Netanyahu, tetapi pemiliknya diminta menunggu di luar pintu. Jurnalis Jonathan Cook di Middle East Eye menyebut pola ini bukti bahwa kehadiran Palestina di Knesset hanyalah dekorasi: ada di parlemen, tak pernah di pemerintahan.
Masalahnya struktur, bukan sosok
Pengecualian ini berakar pada fondasi negara. Pengusiran sekitar 750 ribu warga Palestina pada 1948 menciptakan mayoritas demografis. Hukum Kepulangan 1950 menguncinya: setiap Yahudi di dunia berhak menjadi warga, sementara pengungsi Palestina dan keturunannya ditolak pulang. Warga Palestina yang bertahan hidup di bawah pemerintahan militer hingga 1966. Lalu UU Negara-Bangsa 2018 menyatakan hak menentukan nasib sendiri di Israel hanya milik bangsa Yahudi. Hak pilih diberikan selama tak mengancam mayoritas; begitu angkanya mulai berarti, pagar dinaikkan.
Mengakui yang tak hitam-putih
Perlu diakui, politik Israel tidak monolitik. Ada suara Yahudi—Yair Golan dari Partai Demokrat, sejumlah kolumnis Haaretz, para demonstran di Tel Aviv yang menyerukan koalisi Yahudi-Arab—yang menolak pembedaan suara berdasarkan etnis. Ra’am pun pernah masuk koalisi pada 2021. Pemilih Palestina sendiri bersikap pragmatis: mereka tahu pemerintahan Eisenkot tak akan membebaskan Gaza, tetapi mungkin lebih menahan diri ketimbang koalisi bersama Ben-Gvir dan Smotrich. Pilihan itu sah dan patut dihormati. Namun di situlah tragedinya: hal terbaik yang dijanjikan sistem ini adalah penindasan yang sedikit lebih santun. Bahkan Golan pernah menyebut pengakuan negara Palestina oleh Inggris, Kanada, dan Prancis sebagai langkah yang merugikan keamanan Israel.
Ilusi “Israel pasca-Netanyahu”
Pemerintah Barat yang menggantungkan harapan pada wajah baru di Yerusalem untuk menghidupkan solusi dua negara sedang membeli ilusi. Netanyahu memang diburu surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional, tetapi penantangnya adalah arsitek Doktrin Dahiya—strategi penghancuran kawasan sipil secara masif. Kebijakan terhadap Gaza dan Tepi Barat nyaris tak menjadi garis pembeda antara kedua kubu.
Mahkamah Internasional (ICJ) pada Juli 2024 telah menyatakan pendudukan Israel ilegal dan harus diakhiri secepat mungkin. Kewajiban itu tidak bergantung pada siapa yang menang di Knesset. Indonesia, yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, perlu mewaspadai narasi “pemerintahan moderat” yang kerap dipakai untuk melonggarkan tekanan diplomatik. Media pun semestinya berhenti menyebut Israel “satu-satunya demokrasi di Timur Tengah” tanpa catatan kaki.
Penutup
Sembilan belas kursi itu adalah bukti keberanian warga Palestina di Israel untuk bersuara meski diperlakukan sebagai ancaman. Reaksi terhadapnya adalah bukti lain: sistem yang menolak berbagi kekuasaan dengan warganya sendiri tidak akan sukarela menyerahkan kedaulatan kepada rakyat Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Kemerdekaan Palestina tidak akan lahir dari kotak suara yang separuh pintunya terkunci. Ia lahir dari berakhirnya pendudukan, pengakuan hak kembali para pengungsi, dan negara Palestina yang berdaulat penuh—didorong oleh dunia yang tak lagi mau tertipu kemasan demokrasi. Pertanyaannya kini untuk kita: sampai kapan kita ikut menyebutnya demokrasi?
