Telaah peristiwa 3–10 November 2026 di Gaza, Tepi Barat, Lebanon, Iran, dan Yaman — serta tiga skenario untuk pekan-pekan mendatang
Minggu malam, 8 November 2026, di sebuah kamp pengungsian di selatan Deir al-Balah, Gaza tengah, tebing pasir yang jenuh air hujan runtuh menimpa tenda-tenda keluarga pengungsi. Lima warga Palestina menjadi syuhada — tiga hingga empat di antaranya anak-anak, bergantung pada sumber yang dikutip — dan para tetangga menggali dengan tangan kosong karena alat berat tidak diizinkan masuk. Lima hari sebelumnya, pemilih Amerika Serikat menghukum partai Presiden Donald Trump dalam pemilu sela. Sehari setelah longsor itu, Trump menyatakan perang terhadap Iran secara militer “pada dasarnya sudah selesai”. Di antara tiga peristiwa itu terbentang sepekan yang menjelaskan ke mana Timur Tengah sedang bergerak, dan mengapa arah itu belum tentu menuju damai.
Sepekan terakhir tampak seperti kumpulan berita yang tidak saling berhubungan: banjir di Gaza, perebutan mandat pemerintahan di Tel Aviv, serangan “kecil” Amerika ke Pulau Qeshm, pengumuman penarikan pasukan PBB dari Lebanon, dan serangan udara mematikan di sebuah desa dekat Sanaa. Padahal semuanya berbagi satu ciri. Di setiap front, tembakan besar sudah berhenti di atas kertas, tetapi tidak satu pun persoalan pokoknya diselesaikan.
Pertanyaan yang ingin kita ajukan sederhana: apakah guncangan politik di Washington dan Tel Aviv akan mengubah nasib orang-orang di bawah tenda itu? Tesis tulisan ini adalah bahwa kawasan sedang memasuki fase “bukan perang, bukan damai” yang dilembagakan — sebuah keadaan yang nyaman bagi para pengambil keputusan, tetapi mematikan bagi warga sipil.
Perlu ditegaskan sejak awal: tesis itu bersifat analitis dan argumentatif, bukan pembenaran moral atas pihak mana pun. Keberpihakan kita pada rakyat Palestina tegas. Namun terhadap Iran, Arab Saudi, Houthi, maupun Suriah, tulisan ini berusaha menimbang dengan ukuran yang sama. Bagian prediksi di akhir adalah skenario, bukan ramalan.
Musim Dingin Gaza Adalah Keputusan Politik, Bukan Bencana Alam
Badai musim dingin pertama tiba Jumat malam, 6 November. Menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, sekitar 70.000 tenda terendam hanya dalam 12 jam. Pertahanan Sipil menerima lebih dari 1.500 panggilan darurat menurut Reuters; laporan lain menyebut angka di atas 2.000. Data Shelter Cluster yang dikutip Arab News menunjukkan sekitar 1,2 juta orang, kurang lebih 58 persen penduduk Gaza, hidup dalam kondisi hunian yang tergolong kritis atau katastrofik. Lebih dari setengah juta di antaranya anak-anak Palestina.
Militer rezim Zionis menyatakan lebih dari 91.000 tenda dan 8.200 truk bantuan musim dingin telah masuk. Angka itu patut dicatat, tetapi yang membantahnya justru lembaga bentukan Washington sendiri. Pada 9 November, Board of Peace menyebut langkah tersebut “tidak memadai” dan menilai situasinya sudah menjadi darurat kemanusiaan. Save the Children menyatakan tenda, perlengkapan hunian, dan bahan bakar tertahan di perbatasan, sementara karavan yang dijanjikan dalam kesepakatan gencatan senjata berulang kali ditolak masuk.
“Ini adalah sebuah pilihan, dan anak-anaklah yang membayar harganya.” — Save the Children, pernyataan atas banjir Gaza, November 2026
Di balik banjir itu, pembunuhan tidak berhenti. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 74.600 syuhada sejak 7 Oktober 2023, dan lebih dari 1.600 di antaranya gugur setelah “gencatan senjata” Oktober 2025. Nuansa yang juga perlu dicatat: Kantor Media Pemerintah Gaza mengecam Board of Peace dan Komite Nasional Administrasi Gaza karena absen saat bencana, sementara Board of Peace pada pernyataan yang sama mendesak pimpinan Hamas memenuhi komitmennya. Kegagalan tata kelola ini berlapis, meski tanggung jawab utama tetap ada pada pihak yang menguasai seluruh pintu masuk.
Kotak Suara Amerika Mengubah Nada, Belum Mengubah Arah
Pemilu sela 3 November menghasilkan kekalahan besar bagi Partai Republik; Demokrat merebut kendali DPR dan Senat. Dalam wawancara 60 Minutes, Trump sendiri mengakui pemilih tidak menyukai perang dan kenaikan harga bensin, bahkan menyebut adanya ketidaksukaan besar terhadap Israel di kalangan publik Amerika. Wakil Presiden JD Vance lebih dahulu mengaitkan kekalahan itu dengan perang Iran.
Dampaknya terasa cepat. Kamis, 5 November, menurut Axios, Trump meminta Benjamin Netanyahu mulai menjalankan tahap berikutnya dari rencana Gaza. Sehari kemudian Tony Blair, anggota Board of Peace, tiba untuk menekan hal yang sama. Rencana pemulihan enam bulan senilai US$2,45 miliar yang diumumkan September lalu sampai kini belum menghasilkan rekonstruksi.
Namun kita perlu berhati-hati membaca tekanan ini. Rencana tersebut tetap mensyaratkan pelucutan senjata Hamas sebelum rekonstruksi dan tidak menjamin kedaulatan Palestina. Tekanan Washington lahir dari hitung-hitungan elektoral, bukan dari perubahan cara pandang terhadap hak rakyat Palestina. Pandangan sebaliknya juga layak didengar: sebagian pengamat menilai motif tidak penting selama pintu perbatasan benar-benar dibuka. Argumen itu masuk akal, asalkan ukurannya adalah jumlah karavan dan alat berat yang masuk, bukan jumlah pernyataan pers.
Pergantian Wajah di Tel Aviv Belum Berarti Pergantian Kebijakan
Pemilu 27 Oktober membuat blok Netanyahu hanya meraih 53 dari 120 kursi Knesset. Presiden Isaac Herzog kemudian memberi mandat pertama kepada Gadi Eisenkot, mantan kepala staf militer yang partainya, Yashar, meraih 21 kursi dan bloknya 48 kursi. Ia punya 28 hari, dengan kemungkinan perpanjangan 14 hari. Dua partai yang mewakili warga Palestina pemegang kewarganegaraan Israel meraih 19 kursi, capaian yang belum pernah terjadi.
Bagi Washington, Eisenkot mungkin mitra yang lebih mudah. Bagi Palestina, bukti perubahan belum ada. Empat syarat koalisinya mencakup komitmen menghancurkan kapasitas militer dan pemerintahan Hamas, dan partainya tidak berkomitmen pada negara Palestina. Calon mitranya pun terbelah: Avigdor Lieberman menolak kenegaraan Palestina, sedangkan partai-partai Arab menuntut pengakuan hak. Trump sendiri menilai Eisenkot dan Netanyahu “sangat mirip” dalam kebijakan.
Sementara elite berunding, fakta di lapangan terus dibuat. Pada 4 November, puluhan pemukim yang didukung organisasi Nachala menduduki delapan rumah di ad-Duyuk at-Tahta, di tepi Kota Jericho. Para pemukim mengklaim membelinya secara sah; Gubernur Jericho Hussein Hamayel menyebut dokumennya palsu. Peace Now melaporkan seorang warga Palestina ditembak di kaki. Militer menyatakan aksi itu tidak dikoordinasikan, tetapi para pemukim masih di sana.
Iran dan Amerika Terkunci dalam “Bukan Perang, Bukan Damai”
Perang yang dimulai 28 Februari secara formal dijeda gencatan senjata 8 April, tetapi pekan ini memperlihatkan betapa longgar jeda itu. Amerika menyerang Pulau Qeshm di Selat Hormuz pada 2 November, lalu lagi pada 6 November; Trump menyebutnya “serangan kecil” terhadap sistem pertahanan udara. Media pemerintah Iran melaporkan ledakan baru pada 8 November, yang tidak dikonfirmasi Washington. Pada 7 November, CENTCOM mengumumkan Task Force Iron Gate untuk memutus jalur pasokan darat Iran, melengkapi blokade laut.
Di meja diplomasi, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengatakan para mediator berhenti bepergian sejak hasil pemilu sela, sambil menegaskan tawaran membuka Hormuz dalam dua hari jika perang dihentikan di semua front. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut tuntutan Iran tidak realistis. Lalu pada 9 November, usai bertemu Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Trump menyatakan Iran secara militer “pada dasarnya sudah selesai” dan ia akan mempertahankan status quo, seraya menambahkan pasukannya tetap siaga. Presiden Masoud Pezeshkian menyebut Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei memerintahkan diakhirinya keadaan tanpa perang dan tanpa damai itu.
Status quo adalah nama sopan untuk blokade yang berjalan, serangan yang disebut kecil, dan perundingan yang tidak pernah benar-benar dimulai.
Menimbang Iran secara jujur berarti mencatat dua hal sekaligus. Warga sipilnya menanggung beban nyata: otoritas obat Iran menyebut serangan terbaru merusak 15 pabrik farmasi dan menyulitkan penyediaan 37 jenis obat esensial. Tetapi negara yang sama, pada 8 November, menggantung tiga pria di Karaj terkait protes Januari, bagian dari lebih dari dua lusin eksekusi serupa tahun ini, dan kapal-kapal sipil di Hormuz masih menjadi sasaran. Menjadi korban agresi tidak menghapus tanggung jawab sebuah negara terhadap rakyatnya sendiri.
Front yang Terlupakan Sedang Dipermanenkan
Pada 5 November, UNIFIL mengonfirmasi mandatnya berakhir 31 Desember 2026 sesuai Resolusi Dewan Keamanan 2790, disusul penarikan bertahap sekitar 7.500 personelnya. Pengumuman itu datang ketika Kementerian Kesehatan Lebanon, sebagaimana dikutip Vulnerable People Project, mencatat 4.390 orang tewas dan 12.429 terluka akibat serangan Israel sejak 2 Maret. Lembaga yang sama melaporkan citra satelit jaringan jalan dan pos militer Israel sepanjang hampir 90 kilometer di Lebanon selatan; angka ini belum kami temukan di sumber kedua dan perlu dibaca dengan catatan itu.
Polanya berulang di Suriah. Pada 6 November, media pemerintah Suriah melaporkan tembakan artileri Israel ke lahan pertanian di pedesaan Quneitra. Zona yang disebut sementara perlahan menjadi tetap, dengan cara yang kita kenal dari Tepi Barat.
Ada sisi lain yang tidak boleh dihapus. Kerangka kesepakatan Juni mengaitkan penarikan Israel dengan pelucutan senjata Hizbullah, dan Hizbullah menolaknya. Negara Lebanon terjepit di antara pendudukan asing dan kelompok bersenjata yang berada di luar kendalinya. Kekosongan setelah 31 Desember akan diisi oleh siapa pun yang paling siap, dan saat ini itu bukan tentara Lebanon.
Yaman Memperlihatkan Poros Baru yang Sedang Terbentuk
Gencatan senjata Yaman tahun 2022 runtuh pada Juli lalu. Sabtu, 7 November, serangan udara menghantam rumah-rumah di Desa al-Shariya, timur Sanaa. Kementerian Kesehatan yang dikelola Houthi menyebut 44 orang tewas, termasuk 21 anak dan 10 perempuan, serta 40 terluka, dan menuding Arab Saudi. Angka itu berasal dari satu pihak yang berperang dan belum diverifikasi independen; Associated Press menyebutnya salah satu serangan paling mematikan dalam fase perang ini. PBB mencatat lebih dari 1.600 orang tewas dan lebih dari 300.000 mengungsi sejak pertempuran kembali pecah.
Houthi membalas dengan rudal ke Riyadh. Pada 8 November, beberapa lantai gedung Aramco rusak; Kementerian Energi Saudi menyebutnya akibat puing dari upaya serangan. Sasaran itu berada di kawasan sipil, dan itu pun patut dikecam.
Yang paling penting secara geopolitik terjadi 4 November: Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa menandatangani pakta pertahanan dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman di Riyadh, diikuti pinjaman lunak Saudi senilai US$403 juta. Damaskus mengakui mengirim personel untuk pelatihan dan konsultasi. Jumlahnya simpang siur — puluhan menurut Reuters, sekitar 600 pasukan khusus menurut AP, hingga 3.000 menurut sumber Yaman yang dikutip AFP — dan Suriah membantah akan bertempur di Yaman. Sebuah negara yang baru keluar dari 13 tahun perang saudara kini menukar tentaranya dengan dana rekonstruksi. Itu pilihan yang bisa dipahami, tetapi berisiko menyeret Suriah ke perang orang lain.
Tiga Skenario untuk Pekan-Pekan Mendatang
Skenario pertama, yang paling mungkin: kebuntuan bersenjata berlanjut. Trump tidak punya modal politik untuk perang besar baru, tetapi juga tidak mau terlihat mengalah. Blokade dan serangan terbatas berjalan terus, perundingan lewat Qatar tersendat, Gaza menjalani musim dingin dengan bantuan yang masuk sedikit demi sedikit. Pasar tampaknya membaca hal serupa: Brent turun ke kisaran US$94 per barel pada 9 November menurut laporan pasar energi.
Skenario kedua: kesepakatan parsial. Kongres baru yang dikuasai Demokrat mulai bekerja Januari, dan upaya pemakzulan Menteri Perang Pete Hegseth sedang bergulir. Tekanan itu bisa mendorong kesepakatan terbatas soal Hormuz dan blokade, dengan isu nuklir ditunda. Bagi Gaza, skenario ini baru berarti jika pemerintahan baru di Tel Aviv terbentuk dan benar-benar membuka perbatasan. Tenggat mandat Eisenkot jatuh sekitar awal Desember.
Skenario ketiga, lebih kecil kemungkinannya tetapi paling berbahaya: eskalasi oleh salah hitung. Satu kapal tanker yang tenggelam, satu rudal Houthi yang menewaskan banyak orang di Riyadh, atau satu serangan “kecil” yang menewaskan terlalu banyak orang di Qeshm dapat menghidupkan kembali perang. Trump menyebut sudah menyiapkan daftar sasaran infrastruktur, termasuk 38 jembatan. Militer Israel dilaporkan memperbarui rencana ofensif di Lebanon jika perang Iran berlanjut, tepat ketika pasukan PBB berkemas.
Tak satu pun dari ketiganya menjamin perbaikan bagi rakyat Palestina. Yang membedakan hanyalah seberapa cepat keadaan memburuk.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Arahkan bantuan pada hunian, dan tanyakan jalurnya. Dengan sekitar 70.000 tenda terendam dan lebih dari setengah juta anak tanpa hunian layak, donasi musim dingin melalui INH, BAZNAS, Dompet Dhuafa, MER-C, atau lembaga kemanusiaan Palestina lain menjadi mendesak. Tanyakan kepada lembaga pilihan kita apakah bantuannya berupa hunian, selimut, dan bahan bakar, serta lewat pintu mana barang itu masuk. Pertanyaan itu memaksa transparansi sekaligus membuka fakta siapa yang menahan bantuan.
- Tagih posisi Indonesia yang bukan lagi penonton. Indonesia menyatakan komitmen hingga 8.000 prajurit untuk Pasukan Stabilisasi Internasional dan menerima posisi wakil komandan pada Februari 2026. Posisi itu adalah daya tawar. Kita dapat mendesak DPR dan Kementerian Luar Negeri agar menjadikan masuknya karavan dan alat berat sebagai syarat keterlibatan, serta bersuara soal pengaturan pasca-UNIFIL sebelum 31 Desember, mengingat Indonesia selama ini termasuk penyumbang pasukan terbesar misi tersebut.
- Jaga konsistensi ukuran moral. Tiga atau empat anak di Deir al-Balah dan 21 anak yang dilaporkan tewas di al-Shariya sama berharganya. Saat menyebarkan informasi, sertakan sumber dan status verifikasinya. Solidaritas yang hanya marah ketika pelakunya musuh kita akan kehilangan wibawa ketika paling dibutuhkan.
Bung Hatta pernah merumuskan sikap Indonesia dalam pidato yang kita kenal dengan judul Mendayung Antara Dua Karang. Hari ini karang itu lebih dari dua, dan sebagian di antaranya adalah negara-negara Muslim yang saling menyerang. Mendayung di antaranya menuntut ketegasan tentang siapa yang menjajah, dan kejujuran tentang siapa pun yang menewaskan warga sipil.
Sepekan lalu, pemilih Amerika menyampaikan bahwa mereka lelah dengan perang. Para pemimpin menjawabnya dengan kata “status quo”. Di Washington, kata itu berarti jeda untuk menghitung ulang. Di Tel Aviv, ia berarti empat pekan tawar-menawar kursi. Di Teheran, ia berarti blokade yang dijalani sambil menunggu.
Di Deir al-Balah, status quo berarti tenda yang sama, hujan berikutnya, dan tebing pasir yang sama. Musim dingin baru saja dimulai, dan badai 6 November disebut sebagai yang pertama, bukan yang terakhir.
Kita tidak tahu skenario mana yang akan terjadi. Yang dapat kita tanyakan dengan jujur hanya ini: ketika para pemimpin akhirnya selesai menghitung, berapa banyak lagi yang sudah tertimbun sebelum pintu perbatasan itu dibuka?
