Awal November 2026, pejabat Palestina kembali mengulang pesan yang sama: pengakuan internasional tidak berarti banyak jika dana rakyatnya terus ditahan. Di Kuala Lumpur, penasihat Perdana Menteri Malaysia menegaskan bahwa pengakuan atas Negara Palestina oleh lebih dari 160 negara harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Pernyataan itu tepat, dan ia menyimpan pertanyaan yang tidak nyaman: mengapa dunia sudah sepakat secara simbolik, tetapi kedaulatan Palestina tetap bergantung pada keputusan kekuatan yang menduduki wilayahnya? Kemerdekaan penuh Palestina, dengan wilayah yang utuh, pemerintahan yang berfungsi, dan kendali atas sumber dayanya sendiri, adalah jalan yang harus ditempuh. Ia bukan konsesi kecil yang bisa dinegosiasikan ulang setiap kali Israel menginginkannya.
Otoritas Palestina lahir dari Perjanjian Oslo pada awal 1990-an, dengan janji bahwa pemerintahan sementara itu akan mengantar pada sebuah negara. Tiga puluh tahun kemudian, janji itu belum juga terwujud. Yang tumbuh justru sistem di mana pemerintah Palestina harus bergantung pada kemurahan hati pihak yang menguasai perbatasan, pajak, dan jalan-jalan di Tepi Barat.
Pertama, uang rakyat dijadikan alat tekan. Sebagian besar pendapatan Otoritas Palestina berasal dari bea dan pajak impor yang dipungut Israel atas nama mereka. Menurut laporan ekonomi Palestina dan lembaga riset yang memantau situasi ini, pendapatan tersebut menyumbang sekitar dua pertiga anggaran, dan transfernya sudah dihentikan sejak Juni 2025. Pada Juni 2026, Knesset Israel bahkan menyetujui amandemen yang memperluas mekanisme pemotongan permanen atas dana itu. Akibatnya terasa langsung: gaji tenaga kesehatan tidak penuh, rumah sakit kekurangan biaya operasional, dan sektor pendidikan kewalahan. Ini bukan sekadar persoalan administrasi keuangan. Ini pembatasan kedaulatan yang dilakukan secara sengaja, dan dunia yang mengaku peduli pada hukum internasional seharusnya menyebutnya dengan jelas.
Kedua, pendudukan memecah wilayah menjadi kantong-kantong terisolasi. Menteri Hubungan Internasional Palestina, Izzat Abdel Hadi, menyebut lebih dari 800 pos pemeriksaan tersebar di 108 kota, sehingga perjalanan antarwilayah Palestina makin sulit dan merembet ke kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, PBB mencatat rata-rata enam serangan per hari oleh pemukim ekstremis terhadap warga dan properti Palestina di Tepi Barat sepanjang 2026. Negara yang wilayahnya terpotong-potong seperti ini tidak sedang “menunggu” berdiri. Ia sedang dicegah untuk berdiri.
Ketiga, pemilu yang tertunda menunjukkan betapa kedaulatan dikunci dari berbagai arah. Pada Juli 2026, Presiden Mahmoud Abbas menetapkan pemilu legislatif pada 28 November 2026, pemilu pertama dalam dua dekade. Namun pada Oktober, ia menundanya ke 11 September 2027 dan menggabungkannya dengan pemilu presiden, dengan alasan adanya hambatan dari Israel. Israel membantah dan menuduh Abbas mengulur waktu. Terlepas dari siapa yang benar soal alasan penundaan, faktanya Palestina belum memilih parlemen sejak 2006, dan proses pemilu tidak bisa berjalan normal selama Jerusalem Timur dan Gaza berada di luar jangkauan. Pemilu yang bebas hanya mungkin di negara yang berdaulat, bukan di wilayah yang aksesnya dikontrol pihak lain.
Tentu ada pihak yang mempertanyakan arah ini. Sebagian pengamat, termasuk di Israel dan sejumlah sekutunya di Barat, menilai pengakuan negara sebelum batas dan jaminan keamanan disepakati berisiko memperdalam konflik. Kritik terhadap tata kelola Otoritas Palestina juga nyata: perpecahan antara Fatah di Tepi Barat dan Hamas di Gaza, serta kepemimpinan Abbas yang sudah memerintah lewat dekret lebih dari satu dekade, adalah persoalan serius yang tidak boleh dihindari. Namun kritik itu tidak menghapus hak rakyat Palestina. Justru pendudukanlah yang membuat institusi Palestina sulit berfungsi penuh. Membebankan kegagalan lembaga yang dilemahkan kepada rakyat yang hidup di bawah pendudukan adalah cara halus untuk menormalkan ketidakadilan.
Implikasinya lebih luas dari Palestina sendiri. Hak menentukan nasib sendiri adalah prinsip yang diakui dalam hukum internasional. Ketika negara-negara mengakui sebuah negara tetapi membiarkan dananya ditahan dan wilayahnya dipotong-potong, konsistensi mereka patut dipertanyakan. Indonesia, bersama puluhan negara lain, pada Februari 2026 mendesak Israel membebaskan dana pajak Palestina yang tertahan, yang saat itu disebut mencapai sekitar 4,4 miliar dolar AS. Desakan semacam itu penting, tetapi harus diikuti tekanan yang berkelanjutan dan sanksi yang nyata, bukan hanya pernyataan. Dari sisi media, framing “konflik dua pihak” sering menutupi ketimpangan kekuasaan yang sebenarnya. Menyebut pendudukan sebagai pendudukan, dan menyebut blokade sebagai kebijakan yang bisa diubah, adalah bagian dari kejujuran jurnalistik.
Kemerdekaan Palestina bukan hadiah yang akan diberikan setelah semua syarat dipenuhi oleh pihak yang dijajah. Ia adalah hak yang harus dipulihkan, dan pemulihan itu membutuhkan pembebasan dana, penghentian perluasan permukiman, serta pembukaan akses penuh bagi warga dan penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Palestina. Setiap kali kita membaca angka anggaran yang tertahan atau tanggal pemilu yang berpindah, ada satu pertanyaan yang perlu kita ajukan: siapa yang memegang kuncinya? Jawaban atas pertanyaan itu menentukan apakah kemerdekaan Palestina tinggal wacana atau benar-benar terwujud.
