HomeAnalisis dan OpiniJangan Biarkan Palestina Jadi Catatan Kaki Pertemuan Para Adidaya

Jangan Biarkan Palestina Jadi Catatan Kaki Pertemuan Para Adidaya

Di Shenzhen, 18–19 November, Donald Trump, Xi Jinping, dan Vladimir Putin menggelar pertemuan trilateral pertama mereka di sela KTT APEC. Agenda yang diberitakan mencakup perang AS-Israel terhadap Iran yang dimulai 28 Februari, senjata nuklir setelah perjanjian New START berakhir pada Februari, perdagangan, dan kecerdasan buatan. Dalam daftar itu, Gaza tidak disebut. Pada pekan yang sama, PBB melaporkan lebih dari 1,7 juta warga Gaza masih mengungsi, sementara hujan musim dingin merobohkan tenda-tenda mereka. Nasib Palestina tidak boleh menjadi catatan kaki dalam tawar-menawar para adidaya. Kemerdekaan dan kedaulatan penuh bukan hadiah yang dibagikan dari meja orang lain, melainkan hak yang harus menjadi dasar setiap meja.

Sehari sebelum para pemimpin itu bertemu, Board of Peace melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa gencatan senjata Gaza bisa runtuh bila langkah nyata tak segera diambil. Direktur WFP untuk Palestina menyebut kendali militer Israel atas hampir 70 persen Gaza membuat penduduk nyaris tak punya lahan untuk menanam pangan.

Perang Iran telah lebih dulu menggeser Gaza

Absennya Gaza dari agenda Shenzhen bukan anomali, melainkan kelanjutan pola. Menurut Al Jazeera, Israel menutup perlintasan Gaza pada hari pertama perang dengan Iran, dan UNICEF mencatat harga sejumlah kebutuhan pokok melonjak 200 hingga 300 persen. Analisis Chatham House pada Mei menyimpulkan gencatan senjata Gaza tak lagi menjadi prioritas aktor internasional maupun regional, karena perhatian Washington dan negara-negara Teluk tersedot ke Iran. Ketika satu perang memakan seluruh ruang diplomasi, perang yang “dibekukan” di Gaza dibiarkan membusuk.

Keputusan tentang Palestina, tanpa Palestina

Laporan Board of Peace sendiri mencatat Israel belum mengizinkan komite administrasi sipil Gaza menjalankan tugasnya. Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese, dalam wawancara dengan Reuters pada 22 Oktober, menilai keterlibatan Palestina dalam mekanisme itu sebatas simbolik; pejabat Board of Peace membantahnya. Perdebatan itu penting karena pola yang sama muncul lagi. Jika di forum yang khusus mengurus Gaza saja representasi Palestina dipersoalkan, sulit berharap kepentingan mereka terjaga di meja yang hanya berisi tiga kursi.

Dukungan retoris harus punya harga

Cina bukan tanpa sikap. Pada 16 Oktober di Baku, Menlu Wang Yi menyampaikan kepada Presiden Israel Isaac Herzog bahwa Israel harus menghentikan pendirian permukiman paksa di Tepi Barat, menyebut persoalan Palestina sebagai ketidakadilan sejarah terbesar abad ini, mendukung solusi dua negara, dan menuntut akses penuh ke Gaza. Pernyataan itu patut dicatat. Namun prinsip diuji ketika duduk bersama pihak yang punya pengaruh langsung atas Israel. Di Tepi Barat, PBB mendokumentasikan lebih dari 1.430 insiden kekerasan pemukim hingga Agustus, dan OCHA mencatat 410 serangan pemukim terkait panen zaitun sejak 1 September. Pertanyaannya: apakah akses bantuan dan penghentian permukiman akan menjadi syarat, atau hanya kalimat di konferensi pers?

Mengakui kompleksitas

Para pemimpin itu membahas hal-hal yang memang berat. Sepertiga minyak mentah Cina sebelum perang melewati Selat Hormuz, yang menurut Al Jazeera masih tertutup. Seorang pejabat AS bahkan tidak berharap ada kesepakatan nuklir, sementara Kremlin menegaskan hasil pertemuan tak bisa dipaksakan kepada negara lain. Belum ada yang tahu apakah Gaza dibahas di ruang tertutup. Tanggung jawab atas kebuntuan juga tidak berada di satu pihak: Chatham House mencatat Hamas menolak rencana pelucutan senjata yang diajukan pada April, dan Board of Peace mencatat aktivitas militer Hamas ikut menahan peta jalan. Semua itu nyata. Tetapi kerumitan bukan alasan menunda hak; justru karena rumit, Palestina harus duduk sebagai subjek, bukan objek bahasan.

Taruhan bagi hukum internasional

Mahkamah Internasional pada Juli 2024 menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina melanggar hukum, dan rencana yang direstui Resolusi 2803 Dewan Keamanan membuka kemungkinan jalur menuju kenegaraan Palestina. Dua dokumen itu adalah standar yang bisa ditagihkan kepada siapa pun, termasuk para adidaya. Indonesia punya posisi untuk melakukannya. Presiden Prabowo menyatakan pada Juli bahwa dukungan bagi kemerdekaan Palestina tidak bisa ditawar, dan bersama 17 negara lain Jakarta menyebut serangan ke Rumah Sakit Nasser sebagai pelanggaran hukum humaniter. Dukungan itu paling bermakna bila diwujudkan lewat tuntutan yang konsisten di setiap forum, juga di forum yang digerakkan kekuatan besar.

Penutup

Pertemuan di Shenzhen mungkin menentukan harga minyak dan arah perlombaan senjata. Namun Palestina bukan harga yang bisa dirundingkan dan bukan variabel yang bisa ditunda hingga urusan lain beres. Gencatan tanpa kedaulatan hanya menjaga pendudukan tetap tenang. Mari ukur setiap pertemuan besar dengan satu pertanyaan sederhana: apakah ia mendekatkan rakyat Palestina pada kemerdekaan penuh? Jika belum, tugas kita, pembaca, media, dan diplomasi, adalah terus mengangkat suara agar nama Gaza tetap tertulis di atas meja.


ARTIKEL TERKAIT

Terkini