Pada Kamis, 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR, sehari setelah surat serupa diterima Presiden Prabowo Subianto. Langkah itu terjadi ketika 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan hak menyatakan pendapat sebagai pintu pemakzulan, dengan alasan dua putusan mahkamah yang mempersoalkan dokumen ijazahnya. Gibran menyebut keputusannya bersifat pribadi dan tidak terkait ijazah. Lima hari kemudian, di KTT Asia Timur di Manila, Prabowo kembali menegaskan bahwa Indonesia berdiri teguh bagi hak Palestina atas kemerdekaan. Dua peristiwa ini tampak berjauhan, tetapi bertemu di satu titik: siapa pun yang mengisi kursi wapres akan mewarisi komitmen Indonesia pada Palestina, dan komitmen itu harus dijaga sebagai prinsip, bukan dijadikan alat tawar.
Konteks singkat
Jabatan wapres kosong sejak 12 November. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih wapres dari dua calon yang diusulkan presiden, paling lambat 60 hari sejak kekosongan. Sidang paripurna kini dijadwalkan 9 Desember, dan Prabowo diminta menyerahkan dua nama paling lambat 25 November. Partai-partai koalisi menyatakan tidak mengajukan kader sendiri dan menyerahkan pilihan kepada Presiden, sehingga bursa mengerucut ke tiga kader Gerindra: Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono. Nama Dasco paling menguat, didorong deklarasi dukungan puluhan pengurus daerah dan ratusan pengurus cabang Gerindra serta sekitar 20 anggota DPD RI. Dasco sendiri menyebut penentuan nama sebagai hak penuh Presiden.
Pertama: legitimasi di dalam negeri adalah modal diplomasi di luar negeri
Prosedur dua nama dari presiden memang sah secara konstitusional. Tetapi sah belum tentu meyakinkan. Publik berhak mengetahui rekam jejak dan sikap kedua calon, termasuk soal Palestina, sebelum palu paripurna diketuk. Pemerintah yang menyelesaikan krisis jabatan puncaknya secara tertutup di lingkar elite akan lebih sulit berbicara lantang tentang hak menentukan nasib sendiri bangsa lain. Suara Indonesia di forum internasional hanya sekuat kepercayaan rakyatnya sendiri pada prosesnya.
Kedua: dukungan pada Palestina adalah amanat konstitusi, bukan selera pejabat
Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itulah sebabnya dukungan pada kemerdekaan Palestina semestinya tidak bergantung pada siapa yang sedang menjabat. Sebagai contoh rekam jejak verbal, ketika Israel menyerang Gaza pada Mei 2021, Dasco yang saat itu sudah menjabat Wakil Ketua DPR mengecam keras serangan tersebut dan mendesak presiden kala itu menyuarakan amanat konstitusi secara lantang di tingkat internasional. Pernyataan lima tahun lalu bisa menjadi titik awal, tetapi bukan jaminan. Ujian sebenarnya ada pada kebijakan dan konsistensi.
Ketiga: kemerdekaan penuh, bukan perdamaian di bawah syarat pihak lain
Pada 23 Juli 2026 Prabowo menyebut dukungan pada perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai satu hal yang tidak bisa ditawar. Dalam pesannya untuk Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina pada November 2025, ia menolak pemindahan paksa warga Palestina dan menyatakan bahwa perdamaian yang dipaksakan atas mereka, bukan dihasilkan oleh mereka, tidak akan bertahan lama. Itu landasan yang baik. Namun keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace serta rencana kontribusi pasukan di Gaza membuat sebagian pengamat membaca adanya pergeseran narasi; analisis The Jakarta Post pada Maret 2026 secara terang menyebut Prabowo mengubah cara Indonesia berbicara tentang Palestina. Bagi pendukung kemerdekaan Palestina, garis merahnya jelas: solusi dua negara hanya bermakna bila negara Palestina yang lahir berdaulat penuh atas wilayah, perbatasan, dan keamanannya, bukan entitas yang hak-haknya dicicil. Siapa pun wapres baru, ia mesti memegang garis itu.
Sudut pandang lain
Ada argumen yang patut dihormati. Pemerintah memandang keterlibatan langsung lewat Board of Peace sebagai cara menembus kebuntuan; Prabowo sendiri menggambarkan rencana perdamaian yang diumumkan Washington pada September 2025 sebagai celah peluang kecil yang layak dicoba. Selain itu, dalam sistem presidensial, wapres memegang peran terbatas dalam politik luar negeri; arah ditentukan presiden. Soal Gibran pun perlu adil: ia membantah pengunduran dirinya berkaitan dengan ijazah, dan proses di DPR berhenti sebelum sempat berjalan karena objeknya telah mundur. Menyimpulkan lebih jauh dari fakta itu adalah spekulasi. Kritik di sini tertuju pada kebijakan dan prosedur, bukan pada pribadi atau kelompok mana pun.
Implikasi yang lebih luas
Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, dan posisinya dilihat banyak pihak sebagai penentu arah solidaritas di Global South. Indonesia juga pernah menyampaikan kepada Mahkamah Internasional (ICJ) bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina tidak sah menurut hukum internasional. Setiap perubahan nada dari pucuk pimpinan, sekecil apa pun, akan dibaca sebagai sinyal. Karena itu pergantian wapres bukan sekadar urusan domestik. Media juga punya tanggung jawab: ketika perhatian tersedot ke drama politik Jakarta, jangan sampai Gaza hilang dari halaman depan.
Penutup
Kursi wapres akan terisi pada 9 Desember, siapa pun orangnya. Yang belum pasti adalah apakah Palestina tetap diperlakukan sebagai prinsip konstitusional yang tak bisa ditawar, atau perlahan menjadi bahan negosiasi. Kita bisa memilih diam menunggu pengumuman, atau mulai bertanya: bagaimana sikap kedua calon soal kemerdekaan penuh Palestina, penolakan pemindahan paksa, dan akuntabilitas pendudukan? Tanyakan itu kepada wakil Anda di DPR dan MPR, dan kepada media yang Anda baca, sebelum 9 Desember tiba.


