HomeAnalisis dan OpiniGeografi Hati yang Belum Lengkap: Tak Ada Syam yang Pulih Tanpa Palestina...

Geografi Hati yang Belum Lengkap: Tak Ada Syam yang Pulih Tanpa Palestina Merdeka

Tanggapan atas esai Necmeddin Bilal Erdoğan di Al Jazeera, 19 November 2026

Sarapan za’atar di jalan menuju Akkar, manisan Hallab di Tripoli, shawarma di Beirut. Necmeddin Bilal Erdoğan menutup kunjungan pertamanya ke Lebanon dengan esai hangat di Al Jazeera. Ia menyebut ikatan kedua bangsa sebagai “geografi hati” dan merumuskan lima keyakinan, dari persatuan nasional hingga masa depan Syam (Levant) yang dibangun lewat perdagangan.

Namun satu nama tak muncul sekali pun dalam esai itu: Palestina. Israel pun tak disebut; pendudukan di selatan Lebanon hadir tanpa nama pelakunya. Padahal di Tripoli, kota yang menyambutnya dengan bendera dan takbir, berdiri kamp pengungsi Beddawi, dan di jalur menuju Akkar ada Nahr al-Bared. Lima keyakinan Bilal itu benar, dan justru karena benar, semuanya harus diucapkan sampai tuntas: kedaulatan Lebanon dan kemerdekaan Palestina adalah satu agenda, bukan dua. Tak ada Syam yang pulih selama jantungnya masih diduduki.

Lebanon setelah perang

Perang tahun ini pecah 2 Maret, ketika Hizbullah masuk ke perang regional setelah serangan AS–Israel ke Iran. Hingga Mei, Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat lebih dari 3.000 orang tewas. Kerangka kesepakatan yang dimediasi AS pada Juni tak menghentikan serangan dan penghancuran rumah di selatan. Mandat UNIFIL, tempat pasukan Turki dan Indonesia bertugas, berakhir 31 Desember. Kunjungan Bilal datang ketika masa depan keamanan di selatan dipertaruhkan.

Satu pendudukan, satu pola

Bilal menegaskan kedaulatan Lebanon harus berlaku sampai jengkal terakhir. Namun pada April, Israel menetapkan “Garis Kuning” di selatan Lebanon, zona militer sedalam sekitar 10 kilometer. Menurut hitungan L’Orient-Le Jour, luasnya sekitar 600 kilometer persegi, hampir 6 persen wilayah Lebanon, mencakup 62 kota kecil dan desa.

Nama itu lebih dulu dipakai di Gaza. Di sana, Garis Kuning lahir dari gencatan senjata Oktober 2025 sebagai batas penarikan sementara. Setahun kemudian garis itu terus bergeser; menurut Al Jazeera, Israel kini membatasi akses ke 65 persen Gaza dan memadatkan 2,1 juta orang di sisanya. Kepala staf militer Israel bahkan menyebutnya perbatasan baru.

Polanya identik: gencatan senjata di atas kertas, garis militer di lapangan, lalu garis itu mengeras menjadi perbatasan. Menuntut Israel mundur dari Lebanon sambil diam soal Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur ibarat memadamkan api di satu kamar sambil membiarkan sumbernya menyala di kamar sebelah.

Keputusan di tangan siapa?

Keyakinan kedua Bilal paling tajam: masa depan Lebanon harus diputuskan di Beirut, oleh dan untuk rakyat Lebanon; negeri itu menginginkan mitra, bukan patron. Bandingkan dengan Gaza, yang nasibnya kini diatur Board of Peace pimpinan Donald Trump, lembaga yang diakui Resolusi DK PBB 2803 sebagai pemerintahan transisi. Piagamnya bahkan tak menyebut Gaza. Hingga laporan tahunannya ke DK PBB pada 17 November, pemerintahan teknokrat Palestina untuk Gaza belum juga diizinkan Israel mulai bekerja.

Rencana 20 butir Trump hanya menyebut jalan menuju negara Palestina yang “mungkin” terbuka kelak, bila rekonstruksi berjalan dan Otoritas Palestina dianggap cukup berbenah. Untuk Lebanon, Bilal menaruh kedaulatan di depan dan perdagangan di belakang. Untuk Palestina, dunia membalik urutannya.

Palestina sudah ada di dalam Lebanon

Sekitar 230 ribu warga Palestina tinggal di Lebanon, banyak di antaranya di 12 kamp resmi, sebagian besar tanpa kewarganegaraan dan dibatasi bekerja di banyak profesi. Tahun ini mereka terhimpit dari dua arah. Serangan Israel pada Februari menewaskan dua orang di kamp Ain al-Hilweh, sementara UNRWA di Lebanon kekurangan dana 70–80 juta dolar untuk 2026 dan memangkas jam layanan 20 persen. Awal tahun ini, pelajar kamp berunjuk rasa karena peta di buku geografi tambahan UNRWA mengganti nama “Palestina” dengan “Gaza” dan “Tepi Barat”.

Esai Bilal mendambakan Lebanon yang tak memaksa anak-anaknya pergi mencari masa depan. Anak-anak Beddawi lahir dari keluarga yang sudah 78 tahun menunggu pulang. Konstitusi Lebanon sendiri menolak tawtin, pemukiman permanen orang non-Lebanon. Jalan yang menghormati penolakan itu sekaligus martabat pengungsi hanyalah hak kembali dan negara Palestina yang berdaulat. Membela Palestina berarti juga membela kedaulatan Lebanon.

Diam yang bisa dipahami, tapi berisiko

Kehati-hatian Bilal bisa dipahami. Isu Palestina sensitif di Lebanon: ingatan perang saudara 1975–1990 masih hidup, dan sejak Agustus 2025 negara melucuti senjata faksi-faksi Palestina di kamp. Kunjungannya pun dibaca politis: harian Al-Akhbar membandingkan sambutan meriah di Tripoli dengan sambutan yang lebih datar bagi Presiden Joseph Aoun dua pekan sebelumnya; lembaga kajian Israel, INSS, menyebutnya pendahuluan bagi keterlibatan Turki yang makin dalam. Komitmen Ankara pada Palestina juga nyata: Turki adalah salah satu dari empat penjamin gencatan senjata Gaza dan bersikeras ikut pasukan stabilisasi meski ditolak Israel.

Masalahnya, diam bisa berubah menjadi bingkai. Narasi “Syam baru” tanpa Palestina memudahkan pihak lain memperlakukan Palestina sebagai berkas terpisah yang boleh ditunda tanpa batas.

Ujian bagi Ankara, juga Jakarta

Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina melanggar hukum dan harus diakhiri secepatnya; tenggat 12 bulan dari Majelis Umum PBB, yang jatuh pada September 2025, lewat begitu saja. Prinsip yang melindungi Lebanon, yakni larangan merebut wilayah dengan kekerasan dan hak menentukan nasib sendiri, sama dengan prinsip yang dilanggar di Palestina. Menerapkannya secara selektif melemahkan keduanya.

Indonesia punya taruhan langsung. Empat prajurit TNI gugur di Lebanon selatan tahun ini. Indonesia penyumbang pasukan terbesar UNIFIL, menyatakan siap mengirim hingga 8.000 personel ke Gaza, dan memegang posisi wakil komandan pasukan stabilisasi internasional (ISF). Kemlu menegaskan pasukan akan ditarik bila misi menyimpang dari batasan nasional. Komitmen itu perlu dikawal: kehadiran internasional di Syam harus bertugas mengakhiri garis pendudukan, bukan menjaganya.

Kursi yang tak boleh kosong

Bilal mengingatkan bahwa kota-kota Fenisia dulu bermusyawarah di Tripoli. Jika Syam hendak duduk bersama lagi, kursi Palestina tak boleh kosong. Ia juga berjanji Turki akan hadir sampai keluarga terakhir kembali ke desanya di selatan. Janji itu patut diperluas: banyak keluarga di kamp-kamp Lebanon juga punya desa di selatan, di seberang perbatasan, di Galilea, tempat kakek-nenek mereka terusir pada 1948.

Bagi kita di Indonesia, ajakannya sederhana: setiap kali membicarakan pemulihan Lebanon, Suriah, atau “Syam baru”, tanyakan di mana Palestina. Dan kepada sahabat di Ankara: sebutlah namanya.

ARTIKEL TERKAIT

Terkini