Rabu, 18 November 2026, tank dan buldoser Israel bergerak ke arah Jalan Salah al-Din, di timur kamp pengungsi Nuseirat dan utara Bureij, Gaza tengah. Keluarga-keluarga di sekitarnya meninggalkan rumah dan tenda, sebagian menarik barang dengan gerobak keledai. Mahmoud al-Saafin, 27 tahun, warga Bureij, mengatakan kepada AFP bahwa ia takut ini baru permulaan dan “pengungsian akan dimulai lagi” (Al Jazeera, 18/11/2026).
Hari itu juga, Al Jazeera memuat opini Samir Habashneh, politikus Yordania dan mantan menteri dalam negeri. Menurutnya, dunia tidak sedang menuju perang dunia seperti abad lalu, tetapi sudah berada dalam “perang sepotong-sepotong”, dari Ukraina sampai Gaza. Bagian paling tajamnya menyangkut Palestina: Dewan Keamanan PBB, tulisnya, praktis telah menyerahkan urusan Palestina kepada Presiden Donald Trump dan Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukannya.
Setahun setelah Resolusi 2803
Pada 17 November 2025, Dewan Keamanan mengesahkan Resolusi 2803 dengan 13 suara setuju; Rusia dan Tiongkok abstain. Resolusi itu menyambut Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi di Gaza, mengizinkan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), memberi mandat sampai 31 Desember 2027, dan meminta laporan setiap enam bulan (PBB; Al Jazeera).
Tepat setahun kemudian, laporan Dewan Perdamaian ke Dewan Keamanan bernada muram. “Gencatan senjata yang tidak menghasilkan apa pun yang terlihat tidak bisa dipertahankan tanpa batas,” tulisnya (AP, 17/11/2026). Israel disebut belum mengizinkan pemerintahan teknokrat Palestina bekerja di Gaza dan masih membatasi masuknya barang. Serangan Israel dan aktivitas militer Hamas sama-sama disebut menghambat peta jalan, dan ISF masih menunggu izin Israel.
Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 1.658 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata, sedangkan Israel melaporkan lima tentaranya tewas (Al Jazeera, 18/11/2026). Kementerian di bawah otoritas Hamas itu tidak memisahkan kombatan dari warga sipil, tetapi angkanya sejak lama diterima PBB sebagai akurat (Reuters via Al-Monitor). Garis Kuning, batas zona pasukan Israel, kini melingkupi sekitar dua pertiga Gaza, dan IOM mencatat sekitar 100.000 tenda masih tertahan di luar perbatasan (Al Jazeera).
Indonesia ikut di dalamnya. Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Dewan Perdamaian pada 22 Januari 2026 (Setkab), dan sekitar 8.000 personel sempat direncanakan untuk ISF (InfoPublik, 15/2/2026). Pada 17 Maret 2026, Kemlu mengumumkan pengiriman itu ditunda, menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran (InfoPublik; EPRS). Perlu diperbarui: hingga 20 November, kami belum menemukan pengumuman resmi bahwa penundaan itu dicabut.
Memilah fakta dan tafsir
Kata “menyerahkan” adalah tafsir Habashneh. Faktanya, mandat itu tertulis dan bertenggat, meski pengawasannya hanya berupa laporan enam bulanan. Piagam Dewan Perdamaian yang diumumkan Januari 2026 bahkan tidak menyebut Gaza ataupun hak rakyat Palestina menentukan nasib sendiri, dan memberi ketuanya, Trump, kewenangan yang sangat luas (EPRS Parlemen Eropa, 3/7/2026).
Dua klaim faktualnya perlu dicek. Habashneh menulis tak satu pun dari “21 ketentuan” rencana damai dilaksanakan. Versi yang dipaparkan kepada pemimpin Arab dan Muslim di New York pada 23 September 2025 memang berisi 21 butir (Axios), tetapi yang dirilis Gedung Putih enam hari kemudian tinggal 20 butir (AFP via Al-Monitor). Sebagian butir pun terlaksana: semua tawanan Israel yang masih hidup dibebaskan, demikian pula tahanan Palestina (Al Jazeera). Yang macet adalah inti tugas Dewan Perdamaian sendiri: pemerintahan di Gaza, pasukan stabilisasi, penarikan pasukan Israel, dan rekonstruksi. Angkanya kurang tepat, tetapi kesimpulannya punya pijakan.
Versi Israel dan bantahannya
Kepada AFP, militer Israel menyebut operasi di Gaza tengah sebagai “operasi presisi” terhadap infrastruktur Hamas dan balasan atas pelanggaran gencatan senjata (Al Jazeera). Pejabat militer yang dikutip Ynet menegaskan mekanisme pengawasan baru tak akan membatasi serangan mandiri tentara terhadap militan (Ynet, 12/11/2026). Sikap pokok Israel: tidak ada penarikan pasukan sebelum Hamas dilucuti. Di sisi lain, pada 30 Juli 2026 Hamas menyetujui peta jalan Dewan Perdamaian, termasuk menyerahkan senjata kepada pemerintahan Palestina yang baru, tetapi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolaknya (Al Jazeera).
Enam hari sebelumnya, lewat tengah malam 12 November, serangan udara Israel menghantam gedung bedah Rumah Sakit Nasser di Khan Younis dan menewaskan enam orang, termasuk ahli bedah Rizq Abu Shaira dan pasien berusia 13 tahun, menurut Kementerian Kesehatan Gaza (AP). Abu Shaira tampil dalam dokumenter American Doctor, yang mulai tayang di bioskop Inggris dan Irlandia hari ini (Screen Daily). Militer Israel dan Shin Bet, badan keamanan dalam negerinya, menyatakan menargetkan komandan Hamas Muhammad Abu Ismail, yang dituduh menjadikan rumah sakit itu markas (Ynet). Hamas membantah memakai rumah sakit itu. Sang komandan tidak termasuk korban tewas; direktur rumah sakit Ahmed al-Farra mengatakan tidak ada peringatan, dan kepala bedah Ayman Abu Obeid menyebut tak ada pejuang di gedung itu (AP; IBTimes). Militer Israel bersikeras sudah berulang kali memperingatkan.
Soal peringatan itu menentukan: menurut Komite Internasional Palang Merah (ICRC), rumah sakit baru kehilangan perlindungan bila dipakai untuk tindakan yang merugikan musuh, dan serangan hanya boleh setelah peringatan diberikan lalu diabaikan (ICRC). Dewan Perdamaian menyesalkan jatuhnya korban dan mengecam dugaan pemakaian fasilitas sipil oleh Hamas, tanpa mengecam Israel, lalu meminta rencana Trump dilaksanakan “segera” (Ynet; AFP via Daily Sabah).
Akar Sejarah
Gagasan mengatur Palestina dari luar “demi kebaikan” penduduknya sudah berumur seabad. Pasal 22 Kovenan Liga Bangsa-Bangsa menyebut kesejahteraan bangsa-bangsa di wilayah bekas negara kalah perang sebagai “amanah suci peradaban” yang perwaliannya diserahkan kepada “bangsa-bangsa maju” (dokumen PBB A/297). Dengan dasar itu Inggris memerintah Palestina lewat Mandat sejak 1922, lalu pada Februari 1947 melimpahkan persoalannya ke PBB (UNISPAL). Sejak itu PBB menegaskan memikul “tanggung jawab permanen” atas masalah Palestina sampai tuntas (PBB).
Pada 19 Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) dalam pendapat nasihat, yang tidak mengikat tetapi berbobot hukum, menyatakan kehadiran Israel di wilayah pendudukan melanggar hukum dan meminta PBB, termasuk Dewan Keamanan, menimbang cara mengakhirinya secepat mungkin (ICJ). Karena itu, para pengkritik membaca Resolusi 2803 sebagai langkah mundur. Cairo Institute for Human Rights Studies menilainya menggemakan kelemahan mandat 1922 (CIHRS), dan jaringan organisasi masyarakat sipil Palestina menyebutnya dipaksakan tanpa persetujuan rakyat Palestina (The Wire). Pendukungnya melihat lain: pemerintah Indonesia menyebut keikutsertaannya kesempatan bersejarah menuju solusi dua negara (Setkab), dan Utusan Tinggi Dewan Perdamaian untuk Gaza, Nickolay Mladenov, menilai tak ada alternatif yang lebih baik (Al Jazeera).
Kebiasaan kecil untuk pekan ini
Saat membaca opini, pilah tiap paragrafnya ke tiga keranjang: fakta yang bisa dicek, tafsir, dan ramalan. Lalu ambil satu angka dan cari dokumen asalnya. Di tulisan Habashneh, “21 ketentuan” ternyata 20 butir dalam dokumen resmi, dan “tak satu pun terlaksana” butuh catatan. Pertanyaan untuk dibawa pulang: bila Dewan Perdamaian sendiri memperingatkan bahwa gencatan senjata tanpa hasil yang terlihat tak akan bertahan, kepada siapa warga seperti Mahmoud al-Saafin bisa menagih janji itu?


