HomeAnalisis dan OpiniAnalisaAnalisis – Perang Serpihan, Duka yang Sama: Membaca Tesis “Piecemeal Wars” dari...

Analisis – Perang Serpihan, Duka yang Sama: Membaca Tesis “Piecemeal Wars” dari Komyshuvakha hingga Gaza

Ukraina, Iran, Lebanon, Gaza: dunia tidak perlu terbelah menjadi dua blok untuk kehilangan wasitnya

Senin malam, 16 November 2026, Menteri Dalam Negeri Ukraina Ivan Vyhivskyi mengumumkan berakhirnya operasi pencarian di Komyshuvakha, Zaporizhzhia, dua pekan setelah bom udara berpemandu menghantam sebuah sekolah bawah tanah yang dipakai sebagai pusat bantuan dan tempat berlindung. Angka akhir menurut otoritas Ukraina: 72 orang tewas, empat masih hilang. Selama operasi, katanya, desa itu ditembaki lagi sebelas kali, sembilan di antaranya tepat di lokasi penyelamatan. Dua hari kemudian, 18 November, mantan menteri dalam negeri Yordania Samir Habashneh menulis di Al Jazeera bahwa dunia sedang menjalani “perang serpihan”: bukan perang dunia klasik, melainkan rangkaian konflik regional yang bila dijumlahkan membentuk satu konfrontasi global. Dalam dua pekan yang sama, di Gaza, Kementerian Kesehatan terus menambah daftar korban sebuah gencatan senjata yang usianya sudah lebih dari setahun. Pertanyaannya: yang rusak itu tatanan antarblok, atau kebiasaan menegakkan aturan yang sama bagi semua?

Habashneh bergerak dalam tiga langkah. Perang dunia klasik nyaris mustahil karena daya tangkal nuklir. Yang berlangsung adalah serpihan: Ukraina, konfrontasi yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, ditambah titik rawan Taiwan dan Semenanjung Korea. Di belakangnya berdiri poros China–Rusia–Korea Utara–Iran melawan Amerika dan Eropa, sementara wibawa PBB terkikis. Ia menutup dengan klaim bahwa Dewan Perdamaian bentukan Presiden Donald Trump belum melaksanakan satu pun dari “21 butir” rencana untuk Gaza.

Pembingkaian ini punya akibat praktis. Jika dunia terbelah dua blok, yang tersisa adalah memilih kubu. Jika yang merosot adalah penegakan aturan, yang bisa kita tuntut adalah satu standar bagi semua pelaku. Pertanyaan inti tulisan ini: apakah “perang serpihan” menjelaskan kenyataan dengan tepat, dan apa implikasinya bagi sikap Indonesia?

Tesis saya bersifat argumentatif, bukan fakta tunggal: Habashneh benar tentang fragmentasi dan lemahnya wasit, tetapi kerangka “poros melawan Barat” lebih rapuh daripada bukti yang ada. Angka saya sandarkan pada sumber yang disebut satu per satu, dan angka yang masih bergerak saya sajikan sebagai rentang. Ini analisis, bukan pembenaran moral atas pihak mana pun. Dalam isu Palestina sikap tulisan ini tegas: pendudukan dan serangan terhadap warga sipil adalah soal hukum dan kemanusiaan. Di luar itu, Moskow, Washington, Teheran, Kyiv, dan Tel Aviv saya timbang dengan ukuran yang sama.

Serpihan Itu Nyata, tetapi Belum Tentu Satu Perang

Sisi yang benar mudah dibuktikan. Perang Amerika dan Israel terhadap Iran, yang bermula dari serangan gabungan 28 Februari 2026, memasuki bulan kedelapan. Al Jazeera pada 3 November melaporkan Amerika menghantam Pulau Qeshm untuk pertama kalinya sejak Juni, sementara Presiden Masoud Pezeshkian mengisyaratkan diplomasi; perang dan perundingan berjalan di dua jalur. Lebih dari 120 kapal dagang diserang di Selat Hormuz dan sekitar dua lusin pelaut tewas. Di Lebanon, Kementerian Kesehatan menyebut 4.390 orang tewas dan 12.429 terluka antara 2 Maret dan 5 November, dengan lebih dari satu juta mengungsi. Di Ukraina, perundingan Abu Dhabi pada 10–11 November hanya menghasilkan kesepakatan pertukaran tawanan besar-besaran, tanpa gencatan senjata atau kesepakatan wilayah.

Namun serpihan belum tentu satu perang. Habashneh memasukkan Taiwan dan Korea ke rangkaian yang sama padahal ia sendiri menyebutnya belum terselesaikan, bukan meletus; tulisan ini tidak memverifikasi klaim tentang keduanya dan membacanya sebagai skenario. Bacaannya atas Washington juga parsial: ia menyebut Trump enggan menganggap Ukraina kepentingan vital, tetapi pada 21 Oktober utusan Trump, Steve Witkoff, bertemu Vladimir Putin di Saint Petersburg, dan Amerika kemudian menjadi penengah di Abu Dhabi. Enggan terlibat dan menentukan syarat adalah dua hal berbeda.

Poros yang Diklaim, Kerja Sama yang Berbatas

Ada dasar bagi klaim poros. Laporan CNAS (14 Juli 2026) menilai kerja sama keempatnya nyata dan kian berpengaruh; sebuah buku Foundation for Defense of Democracies, diberitakan Fox News (29 Juli), menyebut mereka bertindak selaras meski tanpa perjanjian pertahanan bersama; dan CNN pada Maret melaporkan, mengutip sumber intelijen Barat, bahwa Rusia memberi Iran saran taktik drone.

Tetapi laporan CNAS yang sama menyebut kerja sama itu dibatasi kepentingan masing-masing, dan Rusia kemungkinan berbuat lebih banyak untuk China dan Korea Utara dalam krisis daripada untuk Iran. CSIS mencatat bahwa dalam perang dua belas hari Iran–Israel pada Juni 2025, China, Rusia, dan Korea Utara tidak memberi bantuan berarti kepada Iran. Lowy Institute mengajukan argumen yang sulit dibantah: bila koordinasi serempak benar ada, China dan Korea Utara semestinya bergerak saat Rusia dan Iran berperang; keduanya justru lebih suka mengambil untung dari perang orang lain. Dan ketika Resolusi 2803 tentang Gaza dipungut suara pada 17 November 2025, Rusia dan China abstain, bukan memveto. Aliansi Barat pun, seperti diakui Habashneh sendiri, ikatan politiknya melemah.

Perang yang berserakan tidak otomatis berarti perang yang terkoordinasi.

Komyshuvakha: Ketika Angka Korban Bergerak

Pada 2 November, Dinas Darurat Ukraina melaporkan sedikitnya 24 tewas; malam itu angkanya 26. Pada 6 November otoritas regional menyebut 53, sehari kemudian 55, dan pada 16 November angka akhir menjadi 72 dengan empat hilang. Satu peristiwa, lima angka dalam dua pekan. Karena itu angka yang masih bergerak harus ditulis sebagai rentang beratribusi, bukan dibulatkan menjadi bilangan yang tampak final.

Menurut Presiden Volodymyr Zelenskyy, serangan pertama menghantam sekolah yang setiap Senin menjadi tempat pembagian bantuan, lalu sembilan bom lagi dijatuhkan tepat ke tempat berlindung di bawahnya. Intelijen militer Ukraina mengaku telah mengidentifikasi sebagian awak pesawat yang terlibat, dan kejaksaan Zaporizhzhia menyelidikinya sebagai pelanggaran hukum dan kebiasaan perang. Serangan itu terjadi sehari setelah gencatan lokal di sekitar Oleshky berakhir.

Semua rincian ini bersumber dari pihak Ukraina, bukan audit independen, dan saya tidak menemukan tanggapan resmi Moskow dalam sumber yang diperiksa. Namun pola yang dilaporkan, serangan berulang pada lokasi bantuan dan pada penyelamat, memunculkan persoalan hukum humaniter serius terlepas dari siapa pelakunya. Itulah mengapa Komyshuvakha layak hadir di media yang membela Palestina: pembelaan atas warga sipil Gaza hanya kokoh bila standarnya sama saat korban berada di Zaporizhzhia.

Angka korban adalah klaim yang harus ditelusuri, bukan slogan yang boleh dibulatkan.

Gaza dan Lebanon: Jeda yang Masih Memakan Korban

Kementerian Kesehatan Gaza menyebut 1.602 orang tewas dan 5.794 terluka sejak gencatan senjata berlaku pada 10–11 Oktober 2025, per laporan 4–5 November; per 11 November angkanya 1.622 tewas dan 5.878 terluka. Kantor Media Pemerintah Gaza, dalam laporan yang terbit setelah 13 November, menyebut 1.649. Rentang yang jujur: sekitar 1.600 sampai 1.650, bergantung tanggal dan penghitungnya. Total sejak Oktober 2023, menurut kementerian, 74.618 jiwa pada awal November.

Kementerian itu bagian dari pemerintahan yang dipimpin Hamas dan tidak membedakan kombatan dari warga sipil, tetapi lembaga PBB umumnya menilai catatannya andal, menurut AP. Israel menyatakan serangannya menanggapi militan, dan AP mencatat lima tentara Israel tewas sejak gencatan hingga pertengahan Juni. Klaim itu perlu didengar dan diuji terhadap catatan korban sipil. Di antara korban awal November ada seorang anak; ia syuhada yang tak pernah memilih berada di garis tembak.

Hujan deras sejak malam 6 November merobohkan bangunan yang sudah rusak perang, menurut OCHA. Pada 7–8 November mitra kemanusiaan hanya sempat membagikan 12 tenda, di samping 1.864 tikar, 474 kasur, dan 1.714 terpal; OCHA masih memerlukan persetujuan Israel untuk memasukkan perlengkapan tempat tinggal, suku cadang, dan alat berat, serta tambahan dana.

Neraca ini punya sisi lain. Dewan Perdamaian dan direktur jenderalnya, Nickolay Mladenov, menyebut penolakan Hamas melucuti senjata sebagai ganjalan utama. Hamas menyetujui peta jalan pelucutan pada akhir Juli, namun pada 4 Agustus Dewan menegaskan penarikan Israel dari “garis kuning” hanya setelah pelucutan tuntas. Dalam penelusuran saya belum ada laporan bahwa pelucutan selesai atau penarikan dimulai. Dalam laporannya, Dewan juga menyebut ketiadaan keputusan Israel soal pelatihan dan penempatan polisi sipil menghambat pelaksanaan. Tanggung jawab tidak tunggal, meski kekuatan para pihak sama sekali tidak setara. Angka Lebanon berasal dari Kementerian Kesehatan Lebanon dan belum diverifikasi independen dalam sumber yang saya periksa; Israel secara umum menyatakan serangannya menyasar Hezbollah.

Wasit Tidak Runtuh, Ia Dibiarkan Absen

Habashneh menulis bahwa Dewan Keamanan “menyerahkan” isu Palestina kepada Trump dan Dewan Perdamaiannya. Faktanya lebih tak nyaman bagi tesis poros. Resolusi 2803 diadopsi 17 November 2025 dengan suara 13–0 dan dua abstain, Rusia dan China. Duta Besar Rusia Vasily Nebenzya memperingatkan bahwa Dewan memberi Dewan Perdamaian kendali penuh atas Gaza, dan China menyebut teksnya terburu-buru, tetapi tak satu pun memveto. Penyerahan itu pilihan bersama, termasuk dua negara yang dalam kerangka Habashneh berada di kubu seberang. ASIL menilai resolusi itu secara implisit mengesahkan kehadiran pasukan Israel yang oleh ICJ dinyatakan ilegal.

Klaim “tak satu pun dari 21 butir” juga perlu dikoreksi. Rencana Trump 29 September 2025 berisi 20 butir, dan Al Jazeera (10 Oktober) mencatat sebagian sasarannya baru tercapai sebagian. Yang didukung bukti adalah “macet”: AP menyebut rencana itu sebagian besar tersendat saat Dewan mengusulkan cetak biru enam bulan senilai 2,45 miliar dolar (23 September), dan analis yang dikutip Al Jazeera menilai Dewan gagal mewujudkan perdamaian langgeng. Macet bukan nol, dan selisih itu penting bagi yang menuntut pertanggungjawaban, sebab tuntutan yang faktanya mudah dibantah mudah dipatahkan.

Dunia tidak kehilangan aturan; ia kehilangan kemauan menegakkannya dengan ukuran yang sama.

Mendayung di Antara Dua Karang, Bukan di Atas Dua Standar

Pada 1948, Mohammad Hatta berpidato dengan judul yang kemudian termasyhur: “Mendayung antara Dua Karang”. Pesannya, Indonesia bukan objek rebutan dua blok, melainkan penentu arahnya sendiri. Kerangka Habashneh menyodorkan menu palsu bagi negeri seperti kita: ikut Washington dan Dewan Perdamaiannya, atau condong ke Moskow–Beijing–Teheran. Posisi Indonesia sendiri tak sesederhana itu: ia duduk di Dewan Perdamaian, menjanjikan hingga 8.000 prajurit bagi Pasukan Stabilisasi Internasional dengan posisi wakil komandan, dan sekaligus anggota BRICS.

Pilihan itu dikritik. Usman Hamid, pimpinan Amnesty International Indonesia, memperingatkan risiko Indonesia ikut dalam mekanisme yang memperkuat pelanggaran hukum humaniter internasional. Pemerintah menyatakan penempatan hanya dengan mandat jelas, parameter operasi yang disepakati, kepatuhan pada hukum internasional, dan batasan nasional. Pernyataan terakhir itulah tolok ukur yang bisa kita pegang. Keterlibatan itu pun bisa dibaca jujur sebagai upaya menjaga akses atas nasib Gaza, bukan semata kompromi. Yang tak boleh terjadi: menuntut Washington soal Gaza sambil bungkam atas Zaporizhzhia, atau mengecam Moskow sambil abai pada Gaza. Bebas-aktif yang sungguh-sungguh berarti satu standar, bukan satu kubu.

Yang Tersisa untuk Kita Lakukan

  1. Prioritaskan perlengkapan hujan dan dingin sekarang. Data OCHA 7–8 November, 12 tenda berbanding 1.714 terpal dalam sehari, menunjukkan sempitnya pintu masuk perlengkapan tempat tinggal. Salurkan zakat dan infak lewat lembaga dengan jalur penyaluran dan laporan terbuka, seperti INH, BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, MER-C, Adara Foundation, atau Sahabat Al-Aqsha, dan tanyakan apakah programnya mencakup terpal, perlengkapan tempat tinggal, dan penanganan banjir, serta bagaimana barang itu masuk.
  2. Tuntut evaluasi terbuka atas peran Indonesia di Dewan Perdamaian. Kirim surat atau minta audiensi ke Komisi I DPR dan Kementerian Luar Negeri: jelaskan secara publik aturan pelibatan bagi hingga 8.000 prajurit yang dijanjikan, syarat penarikan bila jadwal pelucutan dan penarikan macet, dan mekanisme pelaporan korban sipil. Kutip komitmen pemerintah sendiri tentang mandat jelas dan hukum internasional, serta kekhawatiran Usman Hamid.
  3. Gunakan satu standar data dan satu standar kecaman. Di kampus, masjid, dan komunitas, siapkan ringkasan satu halaman dengan angka bernama penghitung, tanggal, dan batas: 72 tewas dan 4 hilang di Komyshuvakha (Menteri Dalam Negeri Ukraina, 16 November); sekitar 1.600–1.650 tewas di Gaza sejak gencatan (Kementerian Kesehatan dan Kantor Media Pemerintah Gaza, November); 4.390 tewas di Lebanon sejak 2 Maret (Kementerian Kesehatan Lebanon, per 5 November). Letakkan berdampingan, dan minta agar kecaman atas serangan pada warga sipil tak ditentukan bendera pelakunya.

Setelah Angka-Angka Ini

Di Komyshuvakha, penyelamat menggali dua pekan di bawah ancaman bom berikutnya. Di Gaza, keluarga menggali puing rumah sambil menunggu hujan reda. Di Lebanon, lebih dari sejuta orang meninggalkan rumah. Di Hormuz, awak kapal dagang berlayar di bawah ancaman serangan. Kita menyebutnya perang serpihan; mereka menyebutnya hari ini.

Habashneh benar bahwa pagar pengaman dunia keropos, tetapi keropos tidak sama dengan dirobohkan satu poros. Resolusi 2803 lahir tanpa veto, Abu Dhabi menghasilkan pertukaran tawanan dan bukan gencatan senjata, dan Dewan Perdamaian macet, bukan nol. Kenyataan ini lebih menyulitkan daripada gambar dua blok yang rapi, dan lebih menuntut kita.

Pembukaan UUD 1945 tidak meminta Indonesia memilih kubu. Alinea keempatnya mengamanatkan agar kita ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalimat itu tak mengenal bendera; ia mengukur apa yang menimpa manusia di bawahnya.

Kita belum tahu apakah perundingan lanjutan Rusia–Ukraina akan menyentuh serangan atas warga sipil, apakah Washington akan kembali menyerang Iran, atau apakah Dewan Perdamaian sungguh menggerakkan pelucutan dan penarikan di Gaza. Ketiganya belum terbukti hari ini. Yang bisa kita tanyakan: bila tak ada lagi wasit yang dipercaya semua pihak, siapa yang akan menghitung peti-peti itu dengan jujur, dan maukah kita menuntut hitungan yang sama untuk setiap nama?

ARTIKEL TERKAIT

Terkini