Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, dan Presiden Suriah, Ahmad Al-Sharaa, menyepakati pembentukan Komite Konsultasi dan Koordinasi Politik.
Kesepakatan itu terjadi dalam kunjungan resmi Abbas ke Damaskus, yang merupakan kunjungan pertamanya ke Suriah dalam 16 tahun terakhir.
Keduanya juga menegaskan penolakan terhadap keberadaan kelompok bersenjata Palestina di wilayah Suriah.
Sumber yang mengikuti langsung pertemuan tersebut menyebutkan kepada Al Jazeera Net bahwa komite baru ini akan dibentuk setingkat Kementerian.
Dengan mandat utama untuk mengelola konsultasi dan koordinasi politik di berbagai tingkatan serta memperkuat hubungan bilateral.
Komite ini juga akan menangani isu kepemilikan aset milik Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Gerakan Fatah di Suriah.
“Dalam pembahasan, turut disinggung status warga Palestina di Suriah serta jaminan untuk tetap menikmati hak-hak sipil, ekonomi, dan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956,” kata sumber tersebut.
Presiden Abbas menekankan pentingnya stabilitas internal di Suriah dengan menyatakan bahwa pihaknya adalah pengungsi yang memiliki hak.
“Namun kami tidak mendukung keberadaan kelompok bersenjata Palestina di Suriah,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pernyataan tersebut tidak hanya ditujukan kepada satu faksi tertentu, melainkan kepada semua kelompok.
Sebagai catatan, sejak pertengahan 1960-an, pemerintahan Ba’ath Suriah memberikan ruang bagi faksi-faksi Palestina untuk mendirikan kantor dan kamp pelatihan.
Namun, di bawah pemerintahan keluarga Assad, semua aktivitas militer Palestina harus mendapatkan persetujuan dari aparat keamanan Suriah.
Setelah keruntuhan rezim sebelumnya, Damaskus menutup kantor-kantor faksi yang mendukung rezim lama dan memilih menjalin komunikasi dengan faksi lainnya melalui Kedutaan Besar Palestina.
Terkait pasukan Tentara Pembebasan Palestina (PLA) di Suriah, yang pada masa lalu telah dibubarkan menyusul runtuhnya pemerintahan sebelumnya, sumber tersebut mengatakan bahwa topik tersebut tidak dibahas secara khusus.
“Tentara Pembebasan Palestina sudah menjadi bagian dari tentara Suriah selama 20 tahun terakhir,” ujarnya.
Hal itu mengacu pada fakta bahwa pasukan tersebut menerima perintah langsung dari komando militer Suriah sejak era Presiden Hafez dan Bashar Al-Assad.
Ia menambahkan bahwa PLA tidak memiliki keterkaitan langsung dengan Palestina atau PLO.
Mengenai isu-isu lain yang dibahas, sumber menyatakan bahwa kedua belah pihak menunjukkan kesamaan pandangan terkait situasi internasional dan regional, serta kondisi dunia Arab antara 2 KTT.
KTT luar biasa di Kairo pada 3 Maret lalu, dan KTT reguler yang direncanakan digelar di Baghdad pada 17 Mei mendatang. Keduanya juga menyoroti tujuan strategis Israel di kawasan pada fase saat ini.
Pertemuan yang berlangsung di Istana Rakyat itu dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari kedua pihak.
Dari Suriah hadir Presiden Al-Sharaa dan Menteri Luar Negeri As’ad Al-Syaibani. Dari pihak Palestina, hadir antara lain Sekretaris Komite Eksekutif PLO Hussein Al-Sheikh, Penasihat Diplomatik Presiden Majdi Al-Khalidi, anggota Komite Eksekutif Ahmad Majdalani, Duta Besar Samir Al-Rifai, Yasser Abbas sebagai penasihat pemerintah, serta penasihat hukum Presiden, Wael Lafi.
