Di tengah pembicaraan tentang negosiasi langsung antara pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Hamas, Israel memutuskan untuk mengirim delegasi ke Doha pada Senin mendatang.
Pengriman itu dalam upaya mendorong perundingan gencatan senjata di Gaza, setelah menerima undangan dari para mediator.
Radio militer Israel melaporkan bahwa delegasi tersebut mencakup wakil kepala dinas keamanan dalam negeri (Shin Bet), koordinator urusan sandera, serta penasihat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Jurnalis dan pakar urusan Israel, Wadie Awawdeh, mengaitkan keputusan Netanyahu dengan apa yang disebutnya sebagai kemajuan dalam negosiasi langsung antara pemerintah AS dan Hamas.
Menurutnya, Netanyahu dinilai terlalu buru-buru dalam mengirim delegasi tersebut.
“Dalam upaya menyusun kembali strategi dan menghindari rasa malu di hadapan pemerintah AS, yang terburu-buru dan tidak menunggu atau berkonsultasi dengan Israel,” katanya.
Menurut Awawdeh, Israel telah mencoba menggagalkan dan menghambat pembicaraan langsung antara pemerintah AS dan Hamas.
Hal itu sebagaimana dikonfirmasi oleh sumber-sumber AS dalam laporan sebelumnya di surat kabar Israel.
Ia juga berpendapat bahwa negosiasi antara perlawanan Palestina dan Israel semakin sulit di tengah ancaman dan peringatan Israel untuk melanjutkan perang.
Ia menambahkan bahwa kesepakatan sempat terhambat karena Netanyahu menolak untuk memasuki putaran kedua negosiasi.
Sementara itu, penulis dan analis politik Wissam Afifa mengatakan bahwa bocoran informasi menunjukkan adanya “landasan yang dapat dibangun” dalam pembicaraan antara Hamas dan pemerintah AS.
“Presiden AS Donald Trump tampaknya sedang merancang ulang format negosiasi,” katanya dengan pendekatan bahwa AS terbuka terhadap semua pihak.
Afifa melihat bahwa Hamas memberikan sinyal fleksibilitas dan pemahaman terhadap Amerika.
Oleh karena itu, kini Washington harus mendapatkan jawaban dari pihak Israel. Ia juga menyebut bahwa utusan AS untuk Timur Tengah, Steven Witkoff, akan menjadi “dirigen” dalam perundingan mendatang.
Afifa juga mengungkapkan adanya inisiatif baru yang dibawa oleh Witkoff, yang menggabungkan perpanjangan fase pertama dari kesepakatan Gaza dengan fase kedua.
Menurutnya, Hamas menanggapi inisiatif ini secara positif, tetapi menuntut agar proses ini berujung pada penghentian perang Israel di Gaza dan penarikan pasukan pendudukan.
Manuver Netanyahu
Mengenai kemungkinan Netanyahu bermanuver kali ini, Awawdeh mengatakan bahwa langkah Washington untuk membuka jalur dengan Hamas menunjukkan bahwa pemerintah AS sudah bosan dengan kelambanan dan taktik mengulur-ulur waktu yang dilakukan Israel.
Ia meyakini bahwa ruang gerak Netanyahu kali ini tidak seperti sebelumnya, karena AS sudah turun tangan langsung dalam perundingan.
Ia juga menjelaskan bahwa Amerika sedang mengupayakan kesepakatan lain. Yaitu kesepakatan politik regional yang bertujuan memperluas Abraham Accords dan melakukan investasi besar-besaran.
Oleh karena itu, mereka ingin mencapai kemajuan dengan cepat agar dapat fokus pada isu-isu global lainnya.
Namun, Awawdeh tidak menutup kemungkinan bahwa Netanyahu akan terus bermanuver.
Mungkin, lanjutnya, dengan koordinasi bersama AS, hingga ia berhasil meloloskan undang-undang anggaran negara pada akhir bulan depan.
Sementara itu, kelompok keluarga sandera Israel di Gaza terus menggelar aksi protes. Mereka menuntut pemerintah untuk bekerja lebih keras dalam membebaskan anggota keluarga mereka.
Mereka menuduh Netanyahu menghambat upaya pembebasan sandera dengan sengaja membekukan negosiasi dan membubarkan tim perundingan.
Netanyahu ingin memperpanjang fase pertama dari kesepakatan—yang mulai berlaku sejak 19 Januari 2025—dengan tujuan membebaskan sebanyak mungkin sandera Israel di Gaza tanpa memberikan imbalan apa pun.
Ia juga berusaha menghindari pelaksanaan kewajiban militer dan kemanusiaan yang telah ditetapkan dalam kesepakatan selama periode sebelumnya.
