Para ahli politik menyatakan bahwa rencana Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza adalah rencana yang gagal dan mustahil untuk diterapkan.
Mereka berpendapat bahwa upaya untuk memaksakan rencana ini, meskipun ada penolakan dari dunia Arab dan komunitas internasional, akan membawa dunia ke dalam periode ketidakstabilan dan merusak hukum internasional.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan pada Senin kemarin bahwa ia berkomitmen terhadap rencana Trump untuk menciptakan “Gaza yang lain”.
Ia juga berjanji bahwa setelah perang, tidak akan ada pemerintahan di Gaza yang dipimpin oleh Hamas maupun Otoritas Palestina.
Usulan Trump, yang telah diulanginya beberapa kali, mencakup “kontrol” AS atas Jalur Gaza dan pemindahan warga Palestina ke negara-negara tetangga.
Terutama Mesir dan Yordania, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Rencana ini telah memicu kemarahan internasional.
Rencana yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar
Pemikir Arab-Palestina, Munir Syafiq, mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa kegigihan Trump dan Netanyahu dalam mendorong pemindahan warga Gaza pasti akan gagal.
Karena rencana tersebut bertentangan dengan keinginan mendalam masyarakat Gaza yang telah berakar secara historis di tanah mereka.
Syafiq menambahkan bahwa rencana AS-Israel untuk memindahkan warga Gaza juga bertentangan dengan kepentingan utama perjuangan Palestina, yang menjadi perhatian utama bagi rakyat Palestina, dunia Arab, dan umat Islam.
Oleh karena itu, rencana ini dipastikan akan gagal karena bertabrakan dengan prinsip-prinsip perjuangan Palestina.
Ia juga menekankan bahwa usulan ini tidak dapat dijalankan dengan kekerasan, kecuali jika ada rencana perang baru dengan penggunaan senjata non-konvensional.
Sebab, perang selama 15 bulan di Gaza telah membuktikan bahwa Israel tidak mampu mengalahkan perlawanan Palestina secara militer.
Syafiq berpendapat bahwa Trump mengajukan gagasan ini untuk menguji reaksi dunia Arab dan internasional serta menilai kemungkinan realisasi proyeknya.
Namun, ini tidak menutup kemungkinan bahwa ia dapat mengubah atau bahkan membatalkan rencananya. Tetapi satu hal yang pasti, rencana ini akan mengalami kegagalan besar.
Sementara itu, Profesor Ilmu Politik Dr. Muhammad Ghazi Al-Jammal memperingatkan bahwa usulan semacam ini, baik dalam bentuk pemindahan penduduk Gaza maupun pengusiran paksa sebagian rakyat Palestina, akan membawa dampak serius terhadap tatanan dunia.
“Dampaknya akan berupa penghancuran sistem internasional yang berbasis pada aturan hukum dan norma yang berlaku sejak Perang Dunia II,” katanya dalam wawancara dengan Al Jazeera Net.
Menurutnya, hal itu akan menyebabkan kekacauan dan hilangnya kepastian dalam penerapan hukum internasional di berbagai belahan dunia.
“Jika dunia menerima apa yang terjadi di Gaza, maka negara-negara lain dapat bertanya: Mengapa ini tidak terjadi di tempat lain? Akibatnya, kita akan memasuki fase ketidakstabilan global yang semakin luas dan berkelanjutan,” tambahnya.
Migrasi sukarela
Di tengah kontroversi ini, Menteri Pertahanan Israel, Yisrael Katz, mengumumkan bahwa sebuah lembaga khusus akan dibentuk untuk mengelola “migrasi sukarela” warga Gaza.
Israel juga menyatakan dukungannya terhadap usulan AS untuk mengendalikan Jalur Gaza dan mengusir penduduknya.
Dalam pernyataan yang dirilis Kementerian Pertahanan pada Senin kemarin, disebutkan bahwa Menteri Katz mengadakan pertemuan untuk membahas migrasi sukarela warga Gaza.
Dalam pertemuan tersebut diputuskan untuk mendirikan sebuah direktorat di Kementerian Pertahanan yang bertanggung jawab atas program ini.
Sebelumnya, di awal bulan ini, Katz telah menginstruksikan militer Israel untuk menyusun rencana yang memungkinkan penduduk Gaza bermigrasi secara sukarela.
Ia menyambut baik rencana Presiden AS Donald Trump. Menurutnya, rencana ini dapat memberikan peluang luas bagi warga Gaza yang ingin pergi.
“Dapat membantu mereka beradaptasi dengan baik di negara tujuan, serta memperlancar upaya rekonstruksi Gaza yang telah dilucuti senjatanya dan bebas dari ancaman,” katanya.
Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa rencana awal yang dibahas dalam pertemuan Senin kemarin mencakup bantuan besar.
“Yang memungkinkan warga Gaza yang ingin bermigrasi secara sukarela ke negara ketiga mendapatkan paket komprehensif, termasuk pengaturan khusus untuk keberangkatan melalui laut, udara, dan darat,” pungkasnya.
