Dari Deir al-Balah hingga kebun zaitun Tepi Barat, tiga tekanan yang berbeda bertemu di satu titik: perut warga sipil Palestina.
Senin, 19 Oktober 2026, dari Yerusalem, Carl Skau, pelaksana tugas Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia PBB (WFP), duduk di depan kamera dan menyampaikan kabar yang sebenarnya sudah ia saksikan sendiri sehari sebelumnya di sebuah dapur umum di Deir al-Balah: hidup di Gaza, katanya, tetap “absolutely brutal”, dan tetap berbahaya. Pada pekan yang sama, WFP mengumumkan terpaksa memangkas bantuan bagi sekitar 500.000 warga Palestina di Gaza dan 200.000 di Tepi Barat karena dana yang tak cukup. Tim PBB mencatat sekitar 50 serangan Israel per hari dalam sepekan terakhir, militer rezim Zionis baru saja menghentikan masuknya barang komersial ke Jalur Gaza, dan di Tepi Barat, kata Skau, serangan pemukim dalam dua pekan pertama panen zaitun telah melampaui jumlah seluruh serangan tahun lalu.
Satu per satu, angka-angka itu bisa dibaca sebagai berita teknis tentang logistik dan anggaran. Dibaca bersama-sama, ia menggambarkan sesuatu yang lebih mengganggu: pangan di Palestina kini ditentukan oleh tiga pintu sekaligus, yaitu pintu donor yang menyempit, pintu perbatasan yang dibuka-tutup, dan pintu kebun yang dijaga bersenjata.
Pertanyaan inti tulisan ini: apakah yang kita saksikan hanya “krisis pendanaan” biasa, atau pola yang lebih sistematis, yakni akses terhadap makanan yang terus-menerus dijadikan variabel tekanan? Kita perlu jujur sejak awal tentang batasnya. Angka-angka dalam tulisan ini bersumber dari WFP, OCHA, IPC, Kementerian Kesehatan Gaza, dan media yang disebut di bagian akhir; fakta-fakta itu bisa diperiksa. Sebaliknya, kesimpulan bahwa kelaparan ini “dikelola” adalah tesis analitis dan argumentatif, bukan temuan yang telah diputuskan lembaga mana pun, dan bukan pula pembenaran moral bagi pihak mana pun.
Kita bergerak dari angka terkecil ke yang terbesar: dapur umum, pasar, garis demarkasi, kebun, lalu pihak-pihak yang menanggung tagihannya.
Penerima bantuan turun dari 1,6 juta menjadi 1,1 juta orang
Rinciannya konkret. Menurut WFP, jumlah penerima bantuan bulanan di Gaza turun dari 1,6 juta menjadi 1,1 juta orang. Paket pangan per keluarga dikurangi dari dua menjadi satu, kantong tepung diperkecil, dan hidangan panas harian turun dari 250.000 menjadi 150.000. Di wilayah yang sulit dijangkau, termasuk di dekat “Garis Kuning” yang menandai area penguasaan militer Israel, makanan panas kini disajikan selang sehari, bukan setiap hari. Di Tepi Barat, jumlah penerima sudah dipangkas separuh pada September, dari 400.000 menjadi 200.000.
Penyebabnya, menurut WFP, adalah pendanaan operasi Palestina tahun 2026 yang kurang dari separuh tahun-tahun sebelumnya. Lembaga itu membutuhkan tambahan 450 juta dolar AS untuk menjaga operasi kritis enam bulan ke depan. Skau menyatakan WFP kini memprioritaskan orang sakit, ibu dan anak yang berisiko malnutrisi, serta warga yang tinggal paling dekat dengan Garis Kuning. Pemilahan semacam ini adalah bahasa triase: ketika tak semua bisa diberi makan, seseorang harus memutuskan siapa yang paling mungkin meninggal lebih dulu.
“…into a hunger crisis, because food insecurity has more than doubled in the last three years.” — Carl Skau, WFP, tentang Tepi Barat, 19 Oktober 2026
Kelaparan telah mundur, tetapi belum pergi
Agar adil, gambaran ini tidak boleh dibuat lebih gelap daripada faktanya. Skau sendiri menyebut bahwa sejak gencatan senjata Oktober 2025, WFP “mampu mendorong mundur kelaparan”. Analisis IPC yang dirilis Juli 2026 menunjukkan sekitar 1,4 juta orang (67 persen penduduk) berada pada tingkat krisis atau lebih buruk, turun dari 1,6 juta (77 persen) pada akhir 2025. WFP menyebut perbaikan itu “modest and fragile”: sederhana dan rapuh. Sekitar 212.000 orang berada di fase darurat, 83 persen rumah tangga melaporkan tidak punya sumber penghasilan, dan IPC memproyeksikan 74.200 anak balita membutuhkan penanganan malnutrisi akut hingga April 2027.
Pihak Israel menolak penetapan kelaparan oleh IPC pada Agustus 2025; penolakan itu patut dicatat sebagai posisi resmi mereka. Namun bahkan tanpa memperdebatkan label, data IPC dan WFP yang lebih baru tidak membantu narasi “semua baik-baik saja”. Perbaikan ini bergantung pada masuknya pasokan dan keberlanjutan bantuan, yang justru sedang dipangkas. Itulah alasan sebuah gangguan kecil kini berbahaya: ia bisa membalik kemajuan yang dicapai dengan susah payah.
Ketika pasar ditutup, harga bergerak lebih cepat daripada diplomasi
Pada Rabu, 14 Oktober, COGAT, badan militer Israel yang mengatur urusan kemanusiaan di Gaza, mengumumkan penghentian barang komersial. Alasannya: para pedagang disebut menghentikan koordinasi akibat pungutan 10.000 shekel (sekitar 3.200 dolar AS) per truk yang diduga dikenakan Hamas, serta tuntutan 30 persen transaksi tunai. Media pemerintah Gaza membantahnya sebagai “disinformasi” dan menyebut dana itu sumbangan sukarela. Ketua serikat sopir truk Gaza, Nahed Sheheiber, menolak versi COGAT bahwa pedagang yang berhenti, dan menuduh Israel yang memberlakukan pembatasan, tetapi ia membenarkan bahwa Kementerian Ekonomi yang dikelola Hamas memang meminta 10.000 shekel per truk. Dua klaim itu sama-sama belum diverifikasi independen secara penuh.
Kritik yang jujur harus menyentuh semua yang terlibat. Jika benar ada pungutan yang membebani pedagang di tengah kelaparan, itu persoalan tata kelola yang layak digugat, bahkan oleh pendukung Palestina. Tetapi menggugat pungutan tidak sama dengan membenarkan penutupan pintu bagi 2,1 juta orang yang sepenuhnya bergantung pada perlintasan yang dikendalikan Israel. Harga bereaksi dalam hitungan hari. Menurut laporan Al Jazeera dari Gaza, satu karton telur naik dari 35 menjadi 60–70 shekel dan sekarung tepung 50 kilogram dari 25–35 menjadi sekitar 80 shekel, menurut seorang warga yang diwawancarai. OCHA mencatat harga pangan September sudah 204 persen di atas level sebelum Oktober 2023.
Pada 19 Oktober, militer Israel menyatakan akan kembali mengoordinasikan masuknya truk komersial, sambil mengancam mencabut izin pedagang yang terbukti membayar pajak kepada Hamas. Perlu dicatat: perjanjian yang dimediasi AS mewajibkan minimal 600 truk per hari, sedangkan Sheheiber menyebut yang masuk sekitar 300, dua pertiganya komersial. Bantuan kemanusiaan saja tidak mampu menutup lubang ini. Shaina Low dari Norwegian Refugee Council mengingatkan bahwa pasar yang berfungsi adalah syarat, bukan pelengkap.
Kelaparan hari ini jarang lagi soal ada-tidaknya makanan di dunia, melainkan soal siapa yang memegang kunci gerbang dan siapa yang membayar tagihannya.
Garis Kuning dan lima puluh serangan sehari
Satu tahun setelah gencatan senjata 10 Oktober 2025, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 1.493 warga Palestina terbunuh dan 5.299 terluka sejak gencatan senjata, per 12 Oktober 2026. Angka ini berasal dari otoritas Gaza dan merupakan hitungan yang terus bergerak. Israel kerap menyebut sebagian korban sebagai anggota kelompok bersenjata, termasuk dalam insiden pekan lalu di dekat Panda Mall dan Rumah Sakit Kamal Adwan; klaim itu belum diverifikasi independen, dan Hamas menolak salah satunya.
Yang lebih relevan bagi urusan pangan adalah geografi. Menurut analisis Al Jazeera, Israel kini menguasai hampir dua pertiga Jalur Gaza, jauh di atas sekitar 50 persen yang semestinya dipertahankan sebelum penarikan lanjutan, dan terus menggeser Garis Kuning ke permukiman Kota Gaza sehingga memicu pengungsian baru. Penilaian itu adalah pembacaan satu media dan perlu dibandingkan dengan peta lain. Namun bila benar, makna dari prioritas WFP menjadi jelas: orang-orang yang paling dekat dengan garis itu adalah yang paling terancam oleh serangan sekaligus paling sulit dijangkau dapur umum. Tak heran hidangan panas di sana hanya selang sehari.
Bagi anak-anak Palestina di wilayah itu, gencatan senjata lebih berarti pengurangan intensitas ketimbang kedamaian. Sekitar 50 serangan per hari dalam sepekan terakhir, menurut tim PBB, adalah angka yang sulit disebut gencatan senjata dalam arti yang dipahami orang awam.
Di Tepi Barat, krisis perlindungan berubah menjadi krisis kelaparan
Skau menggambarkan Tepi Barat dengan kalimat yang patut dikutip utuh: serangan pemukim telah mengubah apa yang dulu krisis hak asasi dan perlindungan “menjadi krisis kelaparan”, karena kerawanan pangan lebih dari dua kali lipat dalam tiga tahun terakhir. Hampir satu juta warga Palestina di sana kini membutuhkan bantuan pangan. Ia melihat langsung ladang zaitun, perkemahan, dan desa yang terbakar, dan menyebut serangan pemukim di dua pekan pertama panen tahun ini sudah melampaui jumlah seluruh serangan tahun lalu.
Catatan lapangan sejalan dengan itu. Pada 9 Oktober, Komisi Perlawanan Penjajahan dan Tembok (lembaga berafiliasi PLO) mencatat sedikitnya 19 serangan pemukim dalam satu hari, dari pohon zaitun yang dicabut di Qusra hingga petani yang dilukai di Tal. Pada 7 Oktober, pemetik zaitun Ali Hassan Yasser al-Bazzari ditembak mati dekat Nablus, menurut Al Jazeera. Sebagai pembanding: Kantor HAM PBB mencatat 757 serangan pemukim yang menimbulkan korban atau kerusakan pada paruh pertama 2025, naik 13 persen dari periode sama 2024, dan menyebut hingga 100.000 keluarga bergantung pada panen zaitun. Karena itu, membakar kebun bukan sekadar kejahatan properti; ia memutus pendapatan sekaligus pangan.
Keterbatasan data harus diakui: angka satu hari dari lembaga Palestina berbeda sifat dari data PBB, dan pernyataan Skau tentang perbandingan tahunan belum kita temukan dalam publikasi OCHA yang bisa diperiksa. Karena itu ia kita tulis sebagai pernyataan Skau, bukan angka mutlak. Namun arah tren, dari 2025 ke 2026, konsisten di semua sumber.
Membakar kebun zaitun bukan sekadar kejahatan terhadap properti; ia memutus pendapatan sekaligus makanan sebuah keluarga.
Celah 450 juta dolar bukan hanya soal Palestina
Kritik juga layak diarahkan ke sistem bantuan itu sendiri. WFP menerima kurang dari separuh pendanaan yang biasa, dan kekurangan 450 juta dolar untuk enam bulan atau sekitar 75 juta dolar per bulan, angka yang kecil dibanding anggaran militer banyak negara donor. Bantuan yang digantungkan pada kemurahan donor tahunan tidak akan pernah menjadi sistem pangan; ia tetap derma yang bisa dicabut kapan saja. PBB juga tidak lepas dari sorotan: ketergantungannya pada akses yang diberikan pihak pendudukan membuatnya sulit bersikap tegas, sementara pernyataan seperti “food is now a line that we cannot afford to cross” baru punya arti bila diikuti pendanaan.
Dari sini kita melihat benang merahnya. Di Gaza, pasokan terhambat dua kali: oleh pembatasan perlintasan dan oleh dompet donor. Di Tepi Barat, ia terhambat oleh kekerasan di ladang. Di tiga tempat itu, yang menanggung akibatnya sama: ibu, anak, orang sakit, dan petani kecil.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Salurkan donasi pangan lewat lembaga yang bisa diaudit. Selisih 500.000 penerima di Gaza dan 200.000 di Tepi Barat adalah lubang yang konkret. Pilih kanal zakat-infak yang transparan seperti BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, atau lembaga kemanusiaan Palestina seperti Adara Foundation, MER-C, dan Sahabat Al-Aqsha. Jadikan donasi bulanan, bukan sekali, dan minta laporan penyaluran yang menyebut lokasi serta jenis bantuan.
- Dorong pemerintah dan DPR menyuarakan angka 600 truk per hari. Selisih antara kewajiban 600 truk dan sekitar 300 yang disebut serikat sopir adalah tuntutan terukur. Kirim surat atau aspirasi ke Kemlu dan Komisi I DPR agar Indonesia menekan di PBB dan OKI untuk pemenuhan angka itu serta pendanaan WFP bagi Palestina.
- Lindungi panen zaitun Palestina dari jauh. Dengan hampir satu juta warga Tepi Barat membutuhkan pangan dan hingga 100.000 keluarga bergantung pada panen, beli produk zaitun Palestina hanya dari importir yang membuka rantai pasoknya, serta sebarkan data resmi OCHA dan WFP, bukan klaim yang belum terverifikasi.
Di dapur umum Deir al-Balah, sendok yang dibagi hari ini lebih kecil daripada kemarin, bukan karena dunia kehabisan makanan, melainkan karena beberapa keputusan di beberapa meja: anggaran donor, otorisasi perlintasan, izin pedagang, dan keselamatan di ladang zaitun. Setiap keputusan itu bisa dijelaskan secara teknis, tetapi akibatnya terukur: 500.000 orang kehilangan jatah di Gaza, 200.000 di Tepi Barat.
Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kalimat itu kita hafal sejak sekolah dasar; ujiannya bukan di upacara bendera, melainkan pada hal-hal kecil seperti tepung, telur, dan kebun zaitun.
Kita tidak tahu apakah gencatan senjata yang rapuh ini akan bertahan sampai musim dingin, apakah 450 juta dolar akan terkumpul, atau apakah pintu perlintasan akan tetap terbuka. Yang kita tahu: angka-angka itu nyata, dan mereka yang berada di baliknya tidak punya banyak waktu. Maka pertanyaan terakhir bukan lagi apakah dunia melihat, melainkan: ketika semua orang sudah melihat, siapa yang akan benar-benar mengisi dapur umum itu kembali?
Sumber (diakses 20 Oktober 2026): Al Jazeera, “WFP cuts aid to 500,000 Palestinians in Gaza amid funding shortages” (19/10/2026); Associated Press via Business Standard, “UN food agency cuts aid to Palestinians in Gaza, West Bank amid fund crunch” (20/10/2026); Al Jazeera, “Gaza families fear food shortages as Israel halts commercial shipments” (18/10/2026); Al Jazeera, “Israel halts commercial goods from entering Gaza; Hamas denies tax claims” (15/10/2026); Times of Israel, “Israel cites merchants angered by Hamas taxes as commercial goods stop entering Gaza” (15/10/2026); Al Jazeera, “Palestine weekly: Gaza marks year of ‘ceasefire’ with more Israeli killing” (13/10/2026); Al Jazeera, “Israeli settler attacks target Palestinian olive harvest in West Bank” (9/10/2026); IPC via Bernama (23/7/2026); UN News (21/10/2025, pernyataan OHCHR).
Untuk setiap ibu yang membagi sepotong roti menjadi lebih banyak bagian daripada yang pernah dimaksudkan roti itu, dan untuk para petani Palestina yang tetap berangkat ke kebun mereka.
