Sejak mengendalikan sistem penjara Israel akhir 2022, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengubah penderitaan tahanan Palestina menjadi konten kampanye pribadi. Analisis ini menelusuri bagaimana kebijakan itu terbentuk, data yang mendukungnya, dan mengapa sejumlah pengacara HAM mulai menyebut nama Ben-Gvir dalam konteks Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Pada 30 Agustus 2026, Itamar Ben-Gvir mengunggah video dirinya memasuki sel perempuan di Penjara Damon, Israel utara. Seorang tahanan Palestina di dalamnya mengatakan ia sudah tiga hari tak mandi dan tak menerima perawatan medis. Ben-Gvir menjawab di depan kamera: kondisi baik di penjara sudah berakhir, dan ia bangga karenanya. Sembilan hari kemudian, dalam laporan panjang yang terbit 9 September 2026, Al Jazeera menurunkan kesaksian jurnalis foto Palestina Muath Amarneh — dua kali ditahan tanpa dakwaan sejak 2023, kehilangan 35 kilogram berat badannya dalam sembilan bulan pertama masa tahanannya. Dua peristiwa ini, yang dipisahkan hanya sembilan hari, menggambarkan satu pertanyaan yang sama: apa jadinya ketika kekejaman terhadap tahanan diperlakukan bukan sebagai aib yang disembunyikan, melainkan sebagai prestasi yang dipamerkan?
Artikel ini adalah analisis argumentatif, bukan vonis hukum. Tesis utamanya — bahwa perlakuan terhadap tahanan Palestina di bawah otoritas Ben-Gvir merupakan kebijakan yang disengaja, bukan efek samping perang — didukung oleh dokumen resmi lembaga Israel sendiri, laporan PBB, dan testimoni langsung, sebagaimana akan dipaparkan di bawah. Namun sejauh mana hal ini memenuhi unsur pidana internasional tertentu tetap merupakan pertanyaan hukum yang belum diputuskan oleh pengadilan mana pun, dan kami akan menandai secara eksplisit di mana klaim bersifat opini pakar versus fakta yang terverifikasi.
Kita juga perlu jujur soal konteks: kebijakan pengetatan penjara ini dimulai dan meningkat setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan perang yang mengikutinya — sebuah fakta yang tidak menghapus tanggung jawab atas perlakuan terhadap tahanan, tetapi penting untuk dipahami sebagai bagian dari kronologi, bukan diabaikan begitu saja. Ben-Gvir sendiri tidak pernah menyembunyikan kerangka berpikirnya: kebijakannya secara eksplisit dipromosikan sebagai balasan atas serangan tersebut, dan mendapat dukungan dari sebagian korban serangan Hamas yang ia libatkan dalam kunjungan-kunjungan penjaranya.
Sel yang Difilmkan, Tubuh yang Disembunyikan
Amarneh, yang kini tinggal di kamp pengungsi Dheisheh dekat Betlehem, mengenal betul dramaturgi di balik video-video Ben-Gvir. “Ketika sosok seperti itu datang ke penjara, mereka tidak menunjukkan semuanya,” katanya kepada Al Jazeera. Yang tampil di kamera hanyalah klip singkat yang menonjolkan kepercayaan diri sang menteri — sementara satu jam penuh intimidasi sebelum dan sesudahnya tidak pernah terekam. Pada Agustus 2026, Ben-Gvir sempat mengunggah video hasil kecerdasan buatan yang menampilkan tahanan Palestina berbadan gemuk masuk ban berjalan dan keluar dalam kondisi kurus serta menangis, dengan keterangan “kami janji, kami tunaikan” — video yang ia hapus sendiri setelah dibandingkan publik dengan kamp konsentrasi Nazi.
Penting dicatat: publikasi semacam ini bukan kebocoran, melainkan pilihan komunikasi politik yang disengaja oleh menteri yang bersangkutan sendiri. Namun perlu ditambahkan nuansa — sebagian pengamat Israel menilai gaya blak-blakan Ben-Gvir ini juga berfungsi sebagai strategi elektoral untuk basis pemilih sayap kanannya yang menuntut pembalasan pasca-7 Oktober, bukan semata cerminan kebijakan negara Israel secara keseluruhan.
Empat Tahun Kebijakan: Dari Roti hingga Kunjungan Keluarga
Sahar Francis, pengacara yang pernah menjabat direktur eksekutif Addameer, organisasi advokasi tahanan Palestina, menyebut era Ben-Gvir sebagai intensifikasi, bukan awal, dari sistem yang memang sudah keras. “Sejak hari pertamanya mengawasi otoritas penjara, ia menutup dua-satunya bakery yang memproduksi roti untuk tahanan,” katanya. Setelah 7 Oktober 2023, menurut Francis, kunjungan keluarga dan akses Palang Merah dihentikan, pengacara dilarang masuk selama empat hingga lima bulan pertama, sementara pakaian, makanan, dan buku disita — menyisakan tahanan hanya dengan satu ganti pakaian. Amarneh mengenakan celana yang sama selama 90 hari.
Nuansa yang perlu ditambahkan di sini: langkah-langkah darurat pascaserangan 7 Oktober — termasuk penangguhan sementara kunjungan Palang Merah — pada awalnya diperkenalkan otoritas Israel dengan alasan keamanan di tengah situasi perang aktif, bukan semata kebijakan Ben-Gvir seorang diri. Yang menjadi sorotan para pengacara HAM bukan langkah darurat itu sendiri, melainkan fakta bahwa pembatasan tersebut dipertahankan dan bahkan diperluas jauh setelah fase darurat awal berlalu, dan bahwa Ben-Gvir secara terbuka mengklaimnya sebagai keberhasilan pribadi, bukan kebutuhan sementara.
Angka yang Terus Bergerak, dan Mengapa Itu Penting
Per 17 Agustus 2026, Addameer mencatat 3.198 tahanan administratif — ditahan tanpa dakwaan maupun pengadilan atas perintah komandan militer — dari total sekitar 9.400 tahanan politik Palestina di penjara Israel. Angka administratif ini lebih dari dua kali lipat jumlah sebelum 7 Oktober 2023, yang menurut Addameer berkisar 1.300 orang. Angka-angka ini berfluktuasi bulan ke bulan (sempat mencapai lebih dari 3.500 pada April 2026) sehingga pembaca sebaiknya memperlakukannya sebagai potret bergerak, bukan angka final.
Untuk angka kematian dalam tahanan — statistik paling sensitif dan paling diperdebatkan dalam isu ini — Kantor HAM PBB (OHCHR) mencatat sedikitnya 75 warga Palestina, termasuk seorang anak berusia 17 tahun, meninggal dalam tahanan Israel antara 7 Oktober 2023 hingga 31 Agustus 2025, berdasarkan verifikasi silang datanya sendiri. Otoritas Israel dilaporkan mencatat 19 kematian tambahan tanpa rincian yang cukup untuk diverifikasi independen. Laporan-laporan yang lebih baru menyebut angka kumulatif mendekati 84 kematian hingga awal 2026 — namun karena laporan tersebut belum sepenuhnya melalui verifikasi silang lembaga independen setingkat OHCHR, kami sajikan sebagai perkembangan yang belum final, bukan angka pasti.
Sejak hari pertamanya mengawasi otoritas penjara, ia menutup dua-satunya bakery yang memproduksi roti untuk tahanan. — Sahar Francis, pengacara HAM, mantan direktur eksekutif Addameer
Data lain yang relevan datang dari sesi Committee against Torture PBB pada November 2025: antara 7 Oktober 2023 dan akhir September 2025, tercatat 397 pengaduan perlakuan buruk terhadap tahanan keamanan, dengan 172 di antaranya menyangkut tahanan asal Gaza. Pada periode yang sama, otoritas Israel disebut menahan 2.662 warga Palestina di bawah kategori “kombatan tidak sah” (unlawful combatants) — kategori hukum terpisah dari penahanan administratif yang memungkinkan penahanan tanpa dakwaan dalam durasi yang bahkan lebih panjang. Palestinian Center for the Defense of Prisoners, lembaga advokasi Palestina, juga mencatat sekitar 180 anak berada dalam penahanan administratif hingga akhir 2025 — angka yang perlu dibaca sebagai klaim satu lembaga advokasi, bukan hasil audit independen seperti milik Kantor Pembela Umum Israel.
Ketika Lembaga Negara Israel Sendiri Mengakui
Argumen paling sulit dibantah dalam isu ini justru tidak datang dari Ramallah, Jenewa, atau Doha, melainkan dari dalam sistem Israel sendiri. Kantor Pembela Umum (Public Defender’s Office) Kementerian Kehakiman Israel — lembaga negara, bukan organisasi Palestina atau internasional — merilis audit pada Desember 2025 setelah memeriksa 43 fasilitas penahanan sepanjang 2023–2024. Auditor menemukan tahanan yang “sangat kurus, dalam beberapa kasus pada tingkat ekstrem”, jatah makanan minim, pemukulan rutin oleh sipir, dan kondisi tidak higienis yang mempercepat penyebaran penyakit. Laporan itu sempat dirahasiakan atas perintah Menteri Kehakiman hingga pengadilan memerintahkan pembukaannya.
Nuansa penting: Mahkamah Agung Israel sendiri pada September 2025 memutuskan negara gagal memenuhi kewajiban hukumnya menyediakan makanan yang layak bagi tahanan keamanan Palestina — bukti bahwa sistem peradilan Israel masih memiliki mekanisme koreksi internal, sekalipun lambat dan menurut Amnesty International terlambat untuk mencegah dampak buruk yang sudah terjadi. Pemerintah dilaporkan menolak mematuhi putusan tersebut secara penuh, yang justru memperkuat argumen bahwa persoalan ini bersifat politik, bukan sekadar celah administratif.
Dari Amerika Serikat: Kritik yang Melampaui Batas Ideologis
Pada Desember 2025, Anggota Kongres AS Brad Schneider — politisi Partai Demokrat yang juga menjabat co-chair Abraham Accords Caucus, forum yang justru dibentuk untuk mempererat hubungan Israel dengan negara-negara Arab — secara terbuka menyerukan pencopotan Ben-Gvir dari jabatannya, merujuk pada audit Kantor Pembela Umum. Ia menyebut kondisi yang dilaporkan “tidak dapat diterima bagi pemerintahan mana pun” dan menuding akar masalahnya ada pada arahan politik Ben-Gvir, bukan semata tekanan perang.
Namun perlu digarisbawahi: seruan Schneider tetap merupakan sikap minoritas di Kongres AS. Mayoritas pembuat kebijakan di Washington, dari kedua partai, masih mempertahankan dukungan keamanan dan diplomatik penuh terhadap Israel, dan tidak ada indikasi administrasi AS akan mengaitkan bantuan militer dengan isu kondisi penjara ini dalam waktu dekat. Kritik seperti milik Schneider penting sebagai sinyal keretakan, tetapi belum mengubah kalkulus kebijakan resmi Washington.
Akar masalahnya ada pada kepemimpinan, khususnya Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. — Rep. Brad Schneider (D-IL), anggota House Foreign Affairs Committee
Pertanyaan Akuntabilitas: ICC dan Batas Hukum Internasional
Francis berpendapat pengakuan Ben-Gvir di depan kamera — “saya bertanggung jawab langsung atas semuanya” — berpotensi relevan bagi kasus apa pun di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di masa depan. “Sosok seperti itu — figur politik, seorang menteri — berada di puncak piramida pengambilan keputusan,” katanya. “Kalau alat-alat ini tidak digunakan terhadap orang seperti Ben-Gvir, lalu untuk siapa?” Perlu ditegaskan, ini adalah pandangan seorang pengacara HAM, bukan pernyataan resmi ICC bahwa penyelidikan atas Ben-Gvir sedang berjalan; hingga artikel ini ditulis, ICC belum mengumumkan dakwaan terhadap dirinya secara spesifik terkait kondisi penjara.
Francis juga menunjuk ketimpangan penegakan hukum internasional: sejumlah perwira intelijen rezim Bashar al-Assad di Suriah telah diadili di Jerman dan Prancis atas tuduhan penyiksaan, sementara mekanisme serupa nyaris tidak pernah berhasil diterapkan untuk kasus-kasus Palestina. Opini Kelompok Kerja PBB soal Penahanan Sewenang-wenang (UN Working Group on Arbitrary Detention) yang pada September 2024 menyatakan penahanan pertama Amarneh melanggar hukum dan diskriminatif pun, menurut Francis, tidak punya daya paksa — “pada akhirnya, itu opini — keputusan yang membutuhkan kemauan politik lebih besar untuk dijalankan.” Ini bukan kegagalan hukum semata, melainkan cermin dari realitas politik yang lebih luas: mekanisme akuntabilitas internasional sangat bergantung pada kemauan negara-negara berpengaruh untuk menegakkannya, sesuatu yang selama ini absen dalam kasus Israel–Palestina.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Salurkan bantuan lewat lembaga tersertifikasi — Dengan 3.198 tahanan administratif dan ribuan keluarga yang kehilangan pencari nafkah, dukungan lewat BAZNAS, Dompet Dhuafa, atau Rumah Zakat untuk program kemanusiaan Palestina membantu menutupi kebutuhan dasar yang tak lagi dijamin sistem penjara — dari gizi hingga bantuan hukum bagi keluarga tahanan.
- Dorong sikap resmi Indonesia di forum multilateral — Audit Kantor Pembela Umum Israel dan opini Kelompok Kerja PBB soal Amarneh adalah dokumen resmi yang bisa dijadikan rujukan konkret saat mendesak Kementerian Luar Negeri RI dan DPR untuk terus mendorong resolusi akuntabilitas di Dewan HAM PBB, alih-alih pernyataan solidaritas yang generik.
- Ikuti dan sebarkan data dari sumber primer — Statistik Addameer diperbarui setiap bulan dan opini ICC/OHCHR dapat diakses publik — menyebarkan data primer ini, dan bukan angka yang sudah using atau belum terverifikasi, adalah cara paling sederhana melawan disinformasi di kedua sisi perdebatan.
Kamera yang Sama, Dua Realitas
Ada ironi yang sulit diabaikan dalam kisah ini: kamera yang sama yang digunakan Ben-Gvir untuk memamerkan kekuasaannya adalah kamera yang, menurut Amarneh, hanya menangkap sebagian kecil dari kekejaman yang sesungguhnya terjadi di baliknya. Ben-Gvir memilih untuk difilmkan karena ia yakin publiknya menginginkan itu — dan sejauh ini, empat tahun masa jabatannya menunjukkan ia tidak salah membaca basis politiknya sendiri, bahkan ketika itu berarti dibandingkan dengan citra kamp konsentrasi Nazi oleh publik yang lebih luas.
Sementara itu, di kamp pengungsi Dheisheh, Amarneh nyaris tak berani keluar rumah, bukan karena ia sedang dipenjara, melainkan karena ketakutan akan ditahan lagi menaunginya seperti sel yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. “Untuk saya, berada di penjara lebih mudah daripada berada di luar penjara,” katanya — sebuah pengakuan yang menyingkap bagaimana kebijakan represif dirancang untuk bekerja jauh melampaui tembok penjara itu sendiri.
Pertanyaan yang tersisa bukan lagi apakah kondisi penjara Israel memburuk di bawah Ben-Gvir — dokumen resmi Israel sendiri sudah menjawabnya. Pertanyaan yang lebih jujur, dan lebih sulit, adalah apakah dunia internasional memiliki kemauan politik untuk menindaklanjuti temuan yang sudah ada di depan mata, atau apakah opini-opini hukum ini akan terus menumpuk sebagai catatan sejarah yang tidak pernah benar-benar ditegakkan. Tidak ada yang bisa memastikan jawabannya hari ini — dan barangkali kejujuran mengakui ketidakpastian itulah yang paling dibutuhkan dalam perdebatan yang terlalu sering dipenuhi kepastian palsu dari kedua belah pihak.
