Pada 12 Oktober 2026, sebuah makalah khusus terbit di laman Institute for National Security Studies (INSS), lembaga kajian keamanan di Tel Aviv. Penulisnya bukan nama sembarangan: Mayor Jenderal (purn.) Tamir Hayman, kepala Intelijen Militer Israel pada 2018–2021, yang kini memimpin lembaga itu sebagai direktur eksekutif. Isinya merumuskan apa yang ia sebut “konsep keamanan nasional baru”: sebuah cara pandang yang, menurut tulisannya, menganggap sebagian besar negara Arab “bukan negara-bangsa sejati”, memandang setiap pengaturan dengan pihak Arab sebagai “sementara dan menipu”, dan menempatkan perang sebagai sesuatu yang “esensial” bagi keamanan nasional. Dalam pekan-pekan yang sama, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich melontarkan ancaman kepada Mesir, parlemen Mesir menunda pemungutan suara tentang dukungan militer bagi Arab Saudi hingga 26 Oktober, dan di Gaza korban terus berjatuhan, setahun setelah gencatan senjata diumumkan. Kebetulan, atau serpihan dari satu pola yang sama?
Pertanyaan itulah yang diajukan Mohamad Elmasry dalam esainya di Middle East Eye pada 21 Oktober 2026, yang menjadi pijakan tulisan ini. Ia membaca laporan Hayman sebagai kunci untuk memahami perilaku Israel di Suriah, Lebanon, dan Gaza, sekaligus sebagai peringatan bagi pemerintah-pemerintah Arab yang menaruh harapan pada normalisasi. Enam tahun setelah Abraham Accords ditandatangani di Gedung Putih pada 15 September 2020, perdamaian regional yang dijanjikan tak kunjung tiba, sementara pendudukan dan kekerasan justru meluas.
Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu jujur tentang batasnya. Tesis tulisan ini bersifat analitis dan argumentatif: bahwa pola tindakan Israel belakangan ini konsisten dengan logika yang dirumuskan Hayman, dan bahwa logika itu seharusnya membuat para pendukung normalisasi berpikir ulang. Itu bukan pernyataan bahwa Israel secara resmi menganut doktrin tersebut, dan bukan pula pembenaran moral bagi satu pihak mana pun di kawasan yang penuh aktor bersenjata, pemerintah otoriter, dan kepentingan yang saling bertabrakan. Yang faktual kita sebut sebagai fakta, dengan sumbernya; yang tafsiran kita sebut sebagai tafsiran.
Pertanyaan inti kita sederhana. Jika seorang mantan kepala intelijen militer menulis bahwa kesepakatan dengan Arab hanyalah pengaturan teknis yang sementara, apa artinya bagi para penanda tangan kesepakatan itu, dan lebih penting lagi, bagi rakyat Palestina yang namanya dipakai sebagai pembenaran sekaligus dikorbankan?
Sebuah Dokumen yang Menyebut Dirinya “Sengaja Dilebih-lebihkan”
Mari mulai dari teksnya sendiri. Dalam publikasi INSS itu, Hayman menyebut sejumlah prinsip yang menurutnya membentuk cara berpikir Israel hari ini: bahwa sebagian besar negara Arab bukan negara-bangsa yang sejati, sehingga melemahnya stabilitas mereka dipandang sebagai proses yang dapat dikelola dan bahkan layak didorong; bahwa “perang esensial bagi keamanan nasional dan tidak dapat digantikan oleh keadaan damai”; dan bahwa setiap pengaturan dengan aktor Arab bersifat sementara dan menipu. Perjanjian damai, tulisnya, hanyalah “pengaturan teknis dan sementara” yang perlu dinilai ulang terus-menerus.
Namun inilah bagian yang kerap hilang ketika kutipan itu beredar di media sosial. Hayman sendiri menyebut rumusannya sebagai “tafsir yang subjektif, teoretis, dan sengaja dilebih-lebihkan”. Ia mengakui konsep itu belum pernah dirumuskan atau disampaikan secara resmi kepada publik, sehingga disimpulkan dari praktik. Ia juga menempatkannya dalam konteks trauma nasional pasca-7 Oktober 2023 dan menyatakan tulisannya dimaksudkan sebagai bahan perdebatan. Pendapat dalam publikasi INSS, tegas lembaga itu, adalah pendapat penulisnya semata. Artinya, ini bukan dokumen kabinet, bukan putusan Knesset, dan bukan pengakuan resmi.
Kejujuran ini penting bagi kita. Judul esai Elmasry, “visi keamanan regional Israel bertumpu pada pelemahan negara-negara Arab”, menyajikan tafsiran itu lebih tegas daripada yang dikatakan penulis aslinya. Elmasry sendiri mengakui bahwa Hayman menyebut laporannya sebagian subjektif dan bahwa kepemimpinan Israel belum mengakui doktrin tersebut; ia hanya menilai bahwa perilaku Israel membuat analisis itu “masuk akal, kalaupun tidak pasti”. Itu penilaian yang wajar sebagai opini, tetapi tetap opini. Kekuatan laporan Hayman terletak pada siapa penulisnya, bukan pada status resminya.
Laporan ini bukan bukti niat, melainkan cermin yang memantulkan pola yang sudah lama kita saksikan di lapangan.
Di Utara, Perjanjian Datang Bersama Pendudukan
Ujian pertama bagi tafsiran itu ada di Suriah dan Lebanon. Sejak Bashar al-Assad jatuh pada Desember 2024, Israel menduduki zona penyangga yang dijaga PBB dan menyatakan perjanjian pelepasan pasukan 1974 telah runtuh. Menurut data ACLED yang dikutip Al Jazeera, Israel melancarkan lebih dari 600 serangan udara, drone, atau artileri di seluruh Suriah sepanjang 2025, hampir dua kali sehari. Damaskus menegaskan tetap berpegang pada kesepakatan 1974, dan perundingan keamanan yang terputus-putus pada awal Januari 2026 hanya menghasilkan mekanisme bersama untuk berbagi intelijen dan meredakan ketegangan di bawah pengawasan Amerika Serikat.
Di Lebanon, Israel dan Lebanon menandatangani kerangka kesepakatan yang dimediasi Amerika pada 26 Juni 2026 di Washington, ditandatangani duta besar kedua negara di hadapan Menlu Marco Rubio. Washington menyebutnya “langkah pertama” menuju perdamaian. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pasukannya akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon selatan “selama Hizbullah belum dilucuti”. Syarat itulah yang membuat kata “penarikan” menggantung. Jika kita membaca kerangka itu dengan kacamata Hayman, perjanjian sebagai “pengaturan sementara” memang tampak tak jauh dari kenyataan. Elmasry menyebut Israel menguasai antara enam hingga 20 persen wilayah Lebanon; rentang selebar itu menunjukkan angka pastinya sendiri masih diperdebatkan.
Meski begitu, gambarnya tidak hitam-putih. Israel punya argumen keamanan yang tidak boleh kita abaikan: Hizbullah menolak melucuti senjata dan menolak perundingan langsung, dan pejabatnya memperingatkan bahwa upaya paksa dapat memicu perang saudara. Dalam kasus Suriah, Israel mengaku bertindak melindungi komunitas Druze. Argumen itu bisa kita kritik, tetapi menyebut seluruh langkah Israel hanya sebagai rekayasa destabilisasi berarti mengabaikan kompleksitas yang juga dibuat oleh Hizbullah dan faksi-faksi bersenjata lain. Yang bisa kita simpulkan dengan aman: pendudukan berlanjut, sementara perdamaian tetap bersyarat.
“Tidak Akan Ada Sinai”: Ancaman dan Dilema Kairo
Ujian kedua ada di Mesir, negara Arab pertama yang berdamai dengan Israel. Dalam wawancara dengan platform Hashtiblach pada awal Oktober 2026, Smotrich bertanya apa yang mencegah Mesir menyerang Israel, lalu menjawab sendiri: “Jika mereka menyerang, tidak akan ada Sinai.” Ia bahkan berpendapat Israel tidak seharusnya mengembalikan Sinai jika wilayah itu direbut dalam konflik mendatang. Pada 14 Oktober, di peringatan perang 1973, Presiden Abdel Fattah el-Sisi menjawab bahwa Mesir tidak punya “agenda tersembunyi atau ambisi wilayah terhadap siapa pun”, seraya menyebut perjanjian damai sebagai kerangka hubungan kedua negara.
Pada saat yang sama, Kairo menghadapi keputusan berat lain. Pada 17 Oktober, Sisi mengatakan Mesir akan mengambil “langkah apa pun” untuk melindungi sekutu Teluknya, sambil menegaskan, “Saya tidak sedang berbicara tentang menghadapi atau menyerang siapa pun.” Dewan Pertahanan Nasional menyetujui rencana itu keesokan harinya, dan pada 19 Oktober Dewan Perwakilan menunda pemungutan suara hingga 26 Oktober. Konstitusi mensyaratkan dua pertiga suara untuk mengirim pasukan tempur ke luar negeri. Partai Sosial Demokrat Mesir meminta anggotanya abstain karena parlemen belum diberi tahu tujuan, durasi, biaya, dan risiko misi itu.
Elmasry membaca skenario ini sebagai peluang bagi Israel: Houthi yang cepat dilumpuhkan menjadi kemenangan, sedangkan perang yang berlarut menguras sumber daya negara Arab terbesar di perbatasannya. Itu skenario yang masuk akal secara logika strategis, tetapi tetap skenario. Kita tidak boleh melupakan bahwa ancaman Houthi terhadap Arab Saudi nyata: otoritas Saudi menyebut 13 orang tewas dalam serangan ke bandara Riyadh pada 10 Oktober, dan menurut menteri luar negeri Mesir, Terusan Suez telah kehilangan sekitar 11 miliar dolar AS sejak serangan Houthi di Bab al-Mandab dimulai pada 2023. Keputusan Mesir adalah keputusan berdaulat dengan kalkulasi sendiri; menggambarkannya semata-mata sebagai jebakan Israel akan merendahkan nalar para pengambil kebijakan di Kairo.
Normalisasi Menjadi Tameng Diplomatik
Di sinilah argumen Elmasry paling tajam. Netanyahu berulang kali menjadikan Abraham Accords sebagai bukti bahwa para pemimpin Arab tidak lagi peduli pada Palestina, dan sebagian bahkan mendukung perang di Gaza. Setiap jabat tangan dengan Israel, dengan kata lain, dipakai sebagai amunisi narasi. Maroko menaikkan level hubungan diplomatiknya dengan Israel bulan lalu, dan Netanyahu dilaporkan berkunjung ke Uni Emirat Arab pada akhir September untuk perundingan yang melibatkan pejabat beberapa negara Arab lain.
Arab Saudi menjadi taruhan berikutnya. Pada 16 Oktober, Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa “Israel sangat membantu Arab Saudi” dalam menghadapi Houthi. Media Israel menafsirkan ucapan itu sebagai tanda normalisasi Saudi–Israel “kembali ke meja”. Dalam sumber yang kami periksa, belum ada tanggapan Riyadh atas klaim itu, dan Elmasry mencatat Saudi masih bersikeras tak akan menjalin hubungan tanpa negara Palestina merdeka. Posisi itu patut dicatat, tetapi juga patut diuji: komitmen yang hanya diucapkan belum tentu bertahan di bawah tekanan serangan terhadap bandara dan fasilitas Aramco.
Kita juga harus adil terhadap logika pemerintah-pemerintah Arab. Insentif ekonomi, tekanan Amerika, dan kebutuhan keamanan nyata dan tidak bisa diremehkan. Namun tanggung jawab tidak bisa dialihkan sepenuhnya ke luar. Kerapuhan banyak negara Arab bukan semata buatan Israel; ia juga hasil puluhan tahun pemerintahan otoriter, korupsi, dan penindasan terhadap rakyatnya sendiri. Doktrin yang memandang negara tetangga sebagai “kumpulan suku” memang menghina, tetapi ia menemukan celahnya justru di tempat-tempat yang sudah ditinggalkan oleh tata kelola yang buruk.
Kesepakatan yang oleh satu pihak disebut “sementara” tidak mungkin dijadikan fondasi oleh pihak lain.
Di Gaza, Doktrin Itu Diukur dengan Nyawa
Bagi kita, pada akhirnya, semua analisis ini bermuara ke satu tempat. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sedikitnya 74.000 warga Palestina syahid dan lebih dari 175.000 terluka sejak Oktober 2023, per 7 Oktober 2026 sebagaimana dilaporkan Al Jazeera. Kementerian itu hanya menghitung kematian yang tercatat di rumah sakit atau terdaftar resmi, sehingga angka riil kemungkinan lebih tinggi. Kantor HAM PBB (OHCHR), dalam siaran pers 12 Oktober 2026, mengutip Kementerian Kesehatan bahwa lebih dari 20.000 anak telah terbunuh, dan menegaskan PBB tidak memverifikasi angka kementerian tersebut.
Gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025 tak menghentikan kematian. Menurut Kementerian Kesehatan, setidaknya 1.460 warga Palestina syahid dan 5.116 terluka sejak itu. Analisis Al Jazeera menemukan serangan Israel terjadi pada 325 dari 361 hari sejak gencatan senjata berlaku. Angka yang diverifikasi PBB lebih kecil tetapi lebih terdokumentasi: OHCHR memverifikasi 1.076 kematian terkait konflik hingga akhir Juli 2026, termasuk 268 anak dan 126 perempuan, dan menyebut total korban sipil kemungkinan lebih tinggi. Kita sajikan angka-angka ini berdampingan dan lengkap dengan sumbernya, bukan satu angka pasti, karena perbedaan metode itu sendiri adalah bagian dari kenyataan.
Kerugian lainnya sulit dibayangkan. OCHA menyebut sekitar 1,98 juta warga Palestina, sekitar 90 persen penduduk, mengungsi. Hampir separuh penduduk bertahan hidup dengan kurang dari enam liter air per hari, jauh di bawah standar darurat 20 liter. Pihak Israel biasanya membingkai serangannya sebagai respons terhadap ancaman bersenjata dan pelanggaran gencatan senjata; klaim itu harus diuji secara independen, sementara data PBB mengenai 331 orang yang tewas di dekat “garis kuning” hingga akhir Juli menunjukkan betapa luasnya wilayah abu-abu itu. Dalam pembacaan Hayman, perang yang tak pernah berhenti adalah “aset”. Dalam pembacaan kita, perang yang tak pernah berhenti adalah anak-anak yang tak lagi bersekolah.
Apa yang Bisa dan Tidak Bisa Kita Simpulkan
Ada tiga pembacaan yang masuk akal atas semua ini. Pertama, laporan Hayman menggambarkan doktrin yang memang bekerja di balik layar, seperti yang ia sendiri peringatkan. Kedua, ia membaca pola tindakan pasca-7 Oktober dan memberinya kerangka yang terlalu rapi, sebagaimana ia akui sendiri dengan menyebutnya “sengaja dilebih-lebihkan”. Ketiga, perilaku Israel digerakkan campuran trauma, politik domestik, peluang yang muncul dari runtuhnya poros lawan, dan kalkulasi jangka pendek, tanpa satu doktrin tunggal. Bukti yang ada belum cukup untuk memutuskan di antara ketiganya.
Yang bisa kita pegang lebih sederhana. Pertama, bahwa seorang tokoh intelijen sekelas Hayman menganggap gagasan “kesepakatan sebagai alat sementara” cukup nyata untuk ditulis dan diperdebatkan. Kedua, bahwa pendudukan di Suriah dan Lebanon serta ancaman terhadap Mesir menyisakan alasan kuat bagi siapa pun yang menandatangani kesepakatan dengan Israel untuk menuntut jaminan yang bisa diverifikasi, bukan sekadar kata “perdamaian”. Ketiga, bahwa dalam semua skenario, Palestina membayar paling mahal.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Jadikan bantuan kemanusiaan rutin, bukan musiman. Dengan sekitar 1,98 juta orang mengungsi dan hampir separuh penduduk Gaza hidup dengan kurang dari enam liter air per hari, kebutuhan terbesar adalah kesinambungan. Salurkan donasi bulanan lewat lembaga yang punya rekam jejak, seperti INH, MER-C, Sahabat Al-Aqsha, Adara Foundation, BAZNAS, atau Dompet Dhuafa, dan pastikan laporan penyalurannya dapat diperiksa.
- Baca dokumen primernya sebelum membagikan kutipannya. Makalah Hayman tersedia terbuka di laman INSS, lengkap dengan pernyataannya bahwa tafsirannya “sengaja dilebih-lebihkan”. Perhatikan juga hasil pemungutan suara parlemen Mesir pada 26 Oktober sebagai ujian pertama tafsiran Elmasry. Bagikan keduanya dengan konteks utuh; mahasiswa dan komunitas bisa mengadakan diskusi kajian yang membandingkan teks asli dengan tafsir media.
- Gunakan data PBB sebagai bahan advokasi. Angka terverifikasi OHCHR, 1.076 kematian terkait konflik (268 anak, 126 perempuan) hingga akhir Juli 2026, adalah bahan yang sulit dibantah. Dorong organisasi kampus, ormas, dan komunitas hukum internasional menyampaikannya kepada DPR dan Kementerian Luar Negeri, serta menuntut konsistensi sikap Indonesia di forum PBB dan OKI, bukan sekadar kecaman sesaat.
Pada akhirnya, laporan Hayman mengajukan pertanyaan yang tidak ia jawab sendiri: apa yang tersisa dari sebuah kawasan jika perang dipandang sebagai aset dan tetangga sebagai tanggungan? Ia menulisnya sebagai peringatan, dan boleh jadi kita sedang membaca peringatan itu terlambat.
Kita pernah mendengar bahwa Abraham Accords akan membawa era baru. Enam tahun kemudian, Gaza masih terkepung, Lebanon selatan masih diduduki, dan Mesir masih diancam di tengah klaim tentang perdamaian. Namun kita tidak boleh berpura-pura tahu lebih banyak daripada yang bisa dibuktikan: kita belum tahu bagaimana parlemen Kairo akan memberi suara, apa jawaban Riyadh, atau apakah laporan Hayman mencerminkan kenyataan atau kekhawatiran.
Satu hal yang kita tahu: di balik setiap angka ada keluarga, dan sekitar 1,98 juta orang di Gaza hidup sebagai pengungsi. Mereka tidak membaca makalah INSS. Mereka hanya menanggung akibatnya.
Maka pertanyaannya bagi kita, dan bagi mereka yang akan menandatangani kesepakatan berikutnya: ketika yang disebut perdamaian ternyata hanya jeda di antara dua perang, siapa yang akan menanggung selisihnya?
