Seperempat abad setelah menara kembar runtuh, angka-angkanya kini terkumpul lengkap — dan lebih besar dari yang pernah diakui secara resmi.
Pada 11 September 2026, dunia menandai 25 tahun sejak sembilan belas pembajak Al-Qaeda menabrakkan empat pesawat komersial ke World Trade Center, Pentagon, dan sebuah ladang di Pennsylvania, menewaskan hampir 3.000 orang. Yang terjadi setelahnya bukan sekadar pembalasan militer yang terukur, melainkan rangkaian operasi yang membentang dari Kabul hingga Mogadishu, dari Baghdad hingga perbatasan Meksiko-Kolombia, dan menurut proyek riset independen paling komprehensif tentang topik ini, telah merenggut sedikitnya 4,5 hingga 4,7 juta nyawa serta memaksa lebih dari 38 juta orang meninggalkan rumah mereka.
Artikel ini disusun berdasarkan data yang dihimpun Costs of War Project di Watson Institute for International and Public Affairs, Brown University — lembaga riset nonpartisan yang telah melacak ongkos perang pasca-9/11 sejak 2010 — serta laporan UNHCR, OHCHR, dan Bureau of Investigative Journalism. Perlu ditegaskan sejak awal: angka total kematian 4,5–4,7 juta adalah estimasi ilmiah dengan rentang ketidakpastian, bukan sensus pasti, karena mencakup kematian tidak langsung (akibat kelaparan, penyakit, dan runtuhnya layanan kesehatan) yang secara metodologis memang sulit dihitung presisi. Costs of War Project sendiri secara eksplisit tidak membebankan kesalahan pada satu pihak, karena banyak dari perang ini melibatkan banyak aktor bersenjata — pasukan pemerintah, milisi, kelompok bersenjata nonnegara, dan koalisi asing.
Pertanyaan yang ingin dijawab tulisan ini sederhana namun jarang diajukan secara utuh: setelah membelanjakan sedikitnya delapan triliun dolar AS dan puluhan juta tahun hidup manusia, apa sebenarnya yang dibeli oleh proyek “War on Terror”? Ini adalah analisis argumentatif berbasis data yang tersedia publik — bukan vonis moral final atas satu pemerintahan, satu ideologi, atau satu bangsa. Kami membatasi diri pada apa yang bisa diverifikasi lewat sumber primer dan mengakui secara terbuka di mana data masih diperdebatkan.
Anatomi 4,5 Juta Kematian yang Terus Bertambah
Menurut pembaruan riset Costs of War Project, sedikitnya 940.000 orang tewas akibat kekerasan perang secara langsung di Afghanistan, Irak, Suriah, Yaman, dan Pakistan antara 2001–2023, dan lebih dari 432.000 di antaranya adalah warga sipil. Di atas itu, proyek yang sama mengestimasi 3,6–3,8 juta kematian tidak langsung — akibat kelaparan, penyakit yang tak tertangani, dan runtuhnya sistem kesehatan — sehingga totalnya mencapai 4,5–4,7 juta jiwa dan terus bertambah. Angka ini bukan hasil kalkulasi satu laporan tunggal; ia direvisi naik dari estimasi sebelumnya (801.000 kematian langsung pada 2021, kemudian dikoreksi ke kisaran 906.000–937.000 pada 2023) seiring makin lengkapnya data dari zona-zona konflik yang sulit dijangkau.
Di Afghanistan saja, sekitar 176.000 orang tewas akibat perang secara langsung, sementara rasio penduduk yang mengalami kerawanan pangan melonjak dari 62 persen sebelum invasi menjadi 92 persen setelahnya — sebuah angka yang menunjukkan bahwa kehancuran ekonomi dan institusi kerap membunuh lebih banyak orang ketimbang peluru. Perlu dicatat pula, sebagian kehancuran itu juga berakar pada tata kelola pemerintahan Afghanistan pascainvasi yang rapuh dan korup, serta kegagalan Taliban pascapengambilalihan kekuasaan pada 2021 dalam memulihkan layanan dasar — bukan semata konsekuensi militer AS.
“Angka pastinya mungkin tak akan pernah diketahui — tetapi ketidakpastian statistik bukan alasan untuk mengecilkan skalanya.”
Delapan Triliun Dolar dan Warisan Utang bagi Generasi Muda
Pemerintah federal AS telah membelanjakan atau terikat kewajiban membelanjakan lebih dari delapan triliun dolar untuk perang pasca-9/11 hingga 2021 — sebagian besar dibiayai lewat utang, bukan pajak. Costs of War Project menyebutnya “credit card wars”: perang yang tagihannya dialihkan ke masa depan. Proyeksi biaya perawatan veteran saja diperkirakan mencapai 2,2–2,5 triliun dolar hingga 2050, dan sebagian besar dari jumlah itu belum dibayarkan. Dari 2020 hingga 2024, kontraktor swasta menerima 2,4 triliun dolar dari Pentagon — sekitar 54 persen dari total belanja diskresioner departemen tersebut — sebuah pola yang oleh sejumlah ekonom disebut menciptakan insentif struktural bagi industri pertahanan untuk melanggengkan konflik, terlepas dari hasil strategisnya di lapangan.
Perbandingan yang kerap luput dari perdebatan publik: riset yang sama menghitung bahwa setiap satu juta dolar belanja militer rata-rata hanya menciptakan lima lapangan kerja, dibandingkan sekitar tiga belas di sektor pendidikan atau tujuh hingga sembilan di infrastruktur dan energi bersih. Ini bukan argumen bahwa belanja pertahanan tidak perlu — melainkan bahwa skala dan alokasinya, dalam kasus perang pasca-9/11, jarang diuji terhadap alternatif kebijakan lain secara serius sebelum keputusan diambil.
Ketika Perang Usai, Pengungsian Belum Berhenti
Lebih dari 38 juta orang di Afghanistan, Irak, Pakistan, Suriah, Libya, Yaman, Somalia, dan Filipina telah terusir dari rumah mereka akibat rangkaian perang ini, baik ke luar negeri maupun secara internal. Dan proses itu belum selesai: menurut data operasional UNHCR, sepanjang 2025 sedikitnya 2,9 juta warga Afghanistan dideportasi atau dipulangkan secara paksa dari Iran dan Pakistan — sebagian besar tanpa asesmen individual atas risiko yang mereka hadapi di bawah pemerintahan Taliban. Badan HAM PBB menyebut gelombang deportasi ini berisiko melanggar prinsip non-refoulement dalam hukum internasional, dengan perempuan dan anak-anak sebagai kelompok paling rentan.
Di Irak, lebih dari satu juta orang masih mengungsi dua dekade setelah invasi 2003 — sebuah pengingat bahwa “berakhirnya” perang secara resmi jarang sama dengan berakhirnya penderitaan yang ditimbulkannya. Pemerintah Irak pascainvasi sendiri, yang dibentuk di bawah pengawasan AS, juga menghadapi kritik luas atas korupsi sistemik dan kegagalan rekonstruksi yang memperlambat pemulangan pengungsi — problem struktural yang tak bisa sepenuhnya dilimpahkan ke satu pihak.
Perang Bayangan: Drone, Serangan Udara, dan Angka yang Selalu Diperdebatkan
Selain perang darat berskala penuh, AS menjalankan kampanye udara dan drone yang sebagian besar tidak diumumkan resmi di Pakistan, Yaman, Somalia, serta melawan ISIL di Irak dan Suriah. Bureau of Investigative Journalism mencatat 423 serangan AS di Pakistan sejak 2004, menewaskan sekitar 2.499–4.001 orang, termasuk 424–966 warga sipil; di Yaman, sedikitnya 186 serangan dan operasi menewaskan lebih dari 853 orang, 158 di antaranya sipil. Perlu digarisbawahi: rentang angka ini lebar dan berasal dari organisasi pemantau independen, karena militer AS sendiri jarang merilis rincian korban sipil yang bisa diverifikasi silang secara terbuka — sebuah pola opasitas yang berulang di hampir semua front operasi rahasia ini.
Kampanye melawan ISIL (Operation Inherent Resolve) di Irak dan Suriah menampilkan kesenjangan data yang lebih tajam lagi: pengakuan resmi koalisi pada 2018 mencatat 1.417 kematian sipil, sementara Airwars — organisasi nirlaba pemantau korban militer yang berbasis di London — mengestimasi angka riil berkisar 8.264–13.360. Selisih hampir sepuluh kali lipat ini bukan berarti salah satu angka “bohong”; ia mencerminkan perbedaan metodologi antara verifikasi militer yang sangat konservatif dan investigasi lapangan independen yang lebih inklusif, namun tetap harus dibaca sebagai rentang, bukan angka final.
“Perbedaan hampir sepuluh kali lipat antara klaim resmi dan estimasi independen adalah pengingat bahwa dalam perang udara, kebenaran statistik sering menjadi korban pertama.”
Libya dan Suriah: Ketika Intervensi Berujung Kekacauan Baru
Pola serupa juga tampak di luar kerangka “War on Terror” yang murni antiterorisme. Pada 2011, dalam menghadapi represi terhadap gerakan protes di bawah Muammar Gaddafi, AS dan NATO memimpin kampanye udara di bawah mandat PBB untuk melindungi warga sipil. Dalam tujuh bulan, menurut Amnesty International, hampir 9.700 serangan udara dilancarkan sebelum Gaddafi ditangkap dan dibunuh oleh pasukan pemberontak. Intervensi yang semula dibingkai sebagai perlindungan kemanusiaan itu kemudian dikritik luas — termasuk oleh sejumlah pejabat AS sendiri di kemudian hari — karena tidak diikuti rencana pascakonflik yang memadai, sehingga Libya jatuh ke dalam perang saudara berkepanjangan dan menjadi salah satu titik transit utama perdagangan manusia di Mediterania hingga hari ini.
Di Suriah, kekerasan yang dilakukan pasukan pemerintah Bashar al-Assad terhadap warganya sendiri sejak 2011 turut menjadi salah satu pemicu pembengkakan angka pengungsian yang tercatat dalam data Costs of War Project, di luar kehadiran militer AS. Ini penting digarisbawahi karena memperlihatkan bahwa ongkos kemanusiaan kawasan pasca-9/11 tidak bisa direduksi menjadi tanggung jawab tunggal satu aktor eksternal — pemerintah-pemerintah lokal yang represif turut menyumbang secara signifikan terhadap angka-angka yang dibahas di atas.
Luka yang Pulang Bersama Prajurit
Lebih dari 800.000 tentara AS pernah bertugas di Afghanistan; sekitar 2.500 tewas dan 20.000 terluka sebelum penarikan penuh pada 2021. Di Irak, menurut Defense Casualty Analysis System, 3.481 personel militer AS tewas dan lebih dari 31.000 terluka. Namun ongkos yang lebih senyap justru datang setelah mereka pulang: riset Costs of War Project yang ditulis Thomas Howard Suitt menemukan bahwa 30.177 personel aktif dan veteran pasca-9/11 meninggal akibat bunuh diri, dibandingkan 7.057 yang tewas dalam operasi tempur — artinya angka bunuh diri lebih dari empat kali lipat angka kematian di medan perang. Direktur Costs of War Project, Stephanie Savell, menyebut kepada Al Jazeera bahwa beban ini tertanggung tidak merata, terkonsentrasi pada segmen populasi tertentu yang berulang kali dikerahkan ke medan tempur, bukan didistribusikan rata ke seluruh masyarakat AS.
Fakta ini juga menyingkap sisi lain yang jarang dibahas: krisis kesehatan mental veteran bukan semata produk lama atau intensitas perang, melainkan juga kegagalan sistem layanan kesehatan mental domestik AS sendiri dalam menangani trauma berulang — sebuah kegagalan kebijakan dalam negeri yang tidak bisa dilimpahkan ke musuh di luar negeri.
Janji Mengakhiri “Perang Abadi” dan Realitas yang Berlainan
Survei opini publik AS menunjukkan minat yang menyusut terhadap intervensi militer luar negeri, dan sejumlah pemilih pada pemilu terakhir disebut Savell memberikan suara dengan harapan janji mengakhiri “forever wars” akan ditepati. Namun menurut catatan Costs of War Project, arah kebijakan sejak awal 2025 justru berlawanan: intensitas serangan udara di Somalia dan Yaman meningkat, aturan pelibatan senjata dilonggarkan, sejumlah perlindungan bagi warga sipil dilonggarkan, ditambah dimulainya perang baru melawan Iran serta serangan kapal di Laut Karibia. Ini adalah temuan dari satu lembaga riset dan perlu dibaca sebagai satu sudut pandang analitis, bukan konsensus tunggal — namun polanya konsisten dengan data belanja dan frekuensi serangan yang tercatat publik.
Di sisi lain, argumen yang membela intensifikasi ini — bahwa ancaman jaringan bersenjata nonnegara di Somalia dan Yaman memang nyata dan terus bermutasi — juga memiliki dasar empiris yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Titik krusial yang perlu terus diuji publik bukanlah apakah ancaman itu ada, melainkan apakah eskalasi militer tanpa akhir benar-benar mengurangi ancaman tersebut, atau justru menciptakan siklus kekerasan baru — pertanyaan yang setelah 25 tahun data, jawabannya masih jauh dari pasti.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Mendukung transparansi data korban sipil independen.
Selisih hampir sepuluh kali lipat antara klaim resmi koalisi (1.417 kematian sipil) dan estimasi Airwars (8.264–13.360) di kampanye Irak-Suriah menunjukkan pentingnya mendukung dan mengutip lembaga pemantau independen seperti Airwars dan Costs of War Project dalam diskursus publik, alih-alih hanya mengandalkan rilis resmi militer.
- Mendesak perlindungan bagi pengungsi Afghanistan yang dideportasi paksa.
Dengan 2,9 juta warga Afghanistan dipulangkan paksa dari Iran dan Pakistan sepanjang 2025 menurut data UNHCR, organisasi kemanusiaan Indonesia yang memiliki jaringan advokasi pengungsi dapat didorong menyuarakan tekanan diplomatik agar prinsip non-refoulement dihormati, sembari lembaga zakat-infak nasional mengevaluasi apakah program bantuan kemanusiaan lintas-negara mereka menjangkau kelompok pengungsi Afghanistan yang kini terdampar tanpa layanan dasar.
- Mengarusutamakan diskusi ongkos-manfaat kebijakan luar negeri berbasis data, bukan slogan.
Dengan rasio penciptaan lapangan kerja belanja militer (5 pekerjaan per satu juta dolar) jauh di bawah sektor pendidikan (13) atau infrastruktur (7–9) menurut Costs of War Project, forum kebijakan luar negeri dan kajian hubungan internasional di kampus-kampus Indonesia dapat menjadikan angka pembanding ini sebagai bahan diskusi rutin ketika mengevaluasi wacana militerisasi anggaran negara mana pun, termasuk di kawasan sendiri.
Penutup: Pertanyaan yang Belum Terjawab
Dua puluh lima tahun setelah menara kembar runtuh, yang tersisa bukan hanya monumen dan upacara peringatan, melainkan neraca yang masih terus bertambah: 4,5 juta nyawa, delapan triliun dolar, 38 juta orang terusir, dan puluhan ribu veteran yang memilih mengakhiri hidupnya sendiri setelah pulang dari medan perang. Angka-angka ini disusun oleh lembaga riset yang secara eksplisit menolak menuding satu pihak sebagai pihak yang “sepenuhnya benar” atau “sepenuhnya salah” — karena hampir setiap front dari Kabul hingga Mogadishu melibatkan banyak aktor bersenjata dengan tanggung jawab yang tersebar.
Omar, mahasiswa Irak yang masih remaja ketika invasi 2003 dimulai, mengingat suara ledakan dan teman-temannya yang pergi melihat pertempuran dan tak pernah kembali. Ayesha, ibu asal Afghanistan yang mengungsi bolak-balik sejak 1994, kini kembali terlempar ke negeri yang sama sekali tidak siap menampungnya. Kisah-kisah ini tidak membutuhkan hiperbola untuk terasa berat; fakta-fakta yang telah diverifikasi lembaga riset independen sudah cukup berbicara sendiri.
Pertanyaan yang jujur untuk ditinggalkan di akhir tulisan ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah dalam “War on Terror” — sebab setelah 25 tahun, kategori itu sendiri mungkin sudah kehilangan makna praktisnya. Pertanyaannya lebih mendasar: jika delapan triliun dolar dan 4,5 juta nyawa belum juga menghasilkan stabilitas yang dijanjikan di awal, angka berapa lagi yang dibutuhkan sebelum pendekatan itu sendiri dievaluasi ulang secara jujur — dan siapa yang punya kekuatan politik untuk memulai evaluasi itu?
