Tesis tulisan ini bersifat analitis dan argumentatif, bukan pembenaran moral bagi satu partai atau tokoh mana pun. Fakta dan tafsir sengaja kami pisahkan sepanjang artikel.
Senin, 28 September 2026, di sela konferensi tahunan Partai Buruh di Liverpool, Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband berdiri di hadapan para pendukung Palestina dan mengucapkan kalimat yang, menurut kolumnis David Hearst, belum pernah diucapkan seorang menlu Inggris kepada para pegiat itu: “We hear you. You were right.” Di forum yang sama ia menyebut pendudukan Palestina ilegal, menuduh “pembersihan etnis” oleh para “teroris pemukim”, dan menyebut adanya kejahatan perang di Gaza. Sehari kemudian, Selasa 29 September, tak seorang pun anggota kabinet Perdana Menteri Andy Burnham hadir di resepsi Labour Friends of Israel, kelompok lobi yang dulu menjadi tempat para menteri berebut tampil. Lima hari setelahnya, Minggu 4 Oktober, anggota Partai Hijau di Brighton menyetujui mosi yang menyebut Zionisme sebagai bentuk rasisme.
Hearst, dalam artikel opini di Middle East Eye pada 6 Oktober 2026, menyebut rangkaian itu sebagai jebolnya bendungan yang puluhan tahun menahan opini publik Inggris tentang Palestina. Metaforanya kuat. Pertanyaan kita lebih sederhana: apa yang sungguh bergeser, apa penyebabnya, dan seberapa lama ia bertahan?
Tesis kami: retakan itu nyata, tetapi bendungannya belum jebol. Pergeseran Inggris lebih digerakkan kalkulasi elektoral dan tekanan akar rumput daripada pertobatan moral; ia menyasar pendudukan Tepi Barat, belum aliran senjata dan belum Gaza secara penuh; dan ia bisa berbalik arah. Ini penilaian argumentatif. Yang faktual kami tandai dengan sumber di bagian akhir.
Kami juga memeriksa tulisan Hearst itu sendiri. Sebagian klaimnya terverifikasi, sebagian terlalu kuat, satu rincian keliru. Pernyataan bahwa 2006 adalah satu-satunya pemilu bebas yang diizinkan bagi Palestina, misalnya, tidak tepat: warga Palestina juga memilih parlemen pertama mereka pada 1996, dan 2006 adalah pemilu legislatif kedua. Kami berpihak pada hak rakyat Palestina, tetapi tidak mengagungkan siapa pun, termasuk para politisi Inggris di sini.
Pengakuan hukum itu nyata, dan bobotnya besar
Pada Selasa, 8 September 2026, di Majelis Rendah, Miliband menyatakan bahwa pandangan resmi pemerintah Inggris kini adalah pendudukan Israel atas wilayah Palestina melanggar hukum, merujuk pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) tertanggal 19 Juli 2024. Paketnya mencakup larangan impor dari permukiman, larangan iklan properti permukiman di Inggris, dan sanksi atas pihak yang membiayai atau membangun ekspansi permukiman. Undang-undangnya diperkirakan butuh enam hingga sembilan bulan untuk berlaku. Prancis dan Kanada bergerak serentak, dan dua belas menlu, termasuk dari Irlandia, Spanyol, dan Norwegia, menyatakan niat serupa.
Bobotnya terletak pada konsekuensi hukum: menurut ICJ, negara-negara wajib tidak mengakui situasi pendudukan sebagai sah dan tidak membantu mempertahankannya. Setelah bertahun-tahun hanya menyebut permukiman ilegal, London kini menyentuh pendudukan secara keseluruhan, termasuk Al-Quds Timur.
Batasnya harus ditulis sama jujurnya. Larangan itu belum berlaku. Ia menyasar permukiman, bukan Israel, dan Miliband menegaskan dukungan yang ia sebut tak tergoyahkan bagi Israel; sengketanya, katanya, ada pada perilaku pemerintahnya. Paket yang sama juga menyanksi sayap keuangan Hizbullah dan memberlakukan kembali sanksi besar atas Iran. Ini rekalibrasi dalam kerangka dua negara, bukan kebijakan pro-Palestina dalam pengertian kita. Bahkan sebuah tulisan MEE lain, yang judulnya terselip di artikel Hearst, menyebut larangan dagang itu kosmetik bila tidak menyasar Israel sendiri.
Pengakuan bahwa pendudukan itu melanggar hukum adalah awal kewajiban, bukan akhir perjuangan.
Penggeraknya kalkulasi politik, dan itu yang membuatnya rapuh
Hearst menyebut perubahan ini soal bertahan hidup politik, dan data mendukung separuh argumennya. Keir Starmer mengumumkan pengunduran diri pada 22 Juni 2026 setelah Partai Buruh dihajar dalam pemilu daerah Mei; Andy Burnham menjadi perdana menteri pada 20 Juli, dan Miliband menjadi menlu sejak Juli. Partai Hijau memenangi pemilu sela Gorton and Denton pada Februari dan melonjak dari 18 menjadi 279 kursi dewan di London pada Mei, ketika Buruh mencatat hasil terburuknya di ibu kota sejak 1968. Truthout mengaitkan lonjakan keanggotaan Hijau dengan pemilih kiri yang meninggalkan Buruh karena sikapnya soal Gaza.
Separuh lainnya lebih rumit. Menlu Israel Gideon Sa’ar menuding sanksi itu lahir dari alasan politik dalam negeri Inggris. Namun pemicu yang disebut Miliband adalah fakta lapangan: pada 18 Agustus 2026 Israel membuka tender 1.234 unit permukiman di koridor E1, bagian dari 3.401 unit yang disetujui, dengan penawaran ditutup 19 Oktober, seminggu sebelum pemilu Israel. Menkeu Bezalel Smotrich sebelumnya mengatakan pembangunan E1 menguburkan gagasan negara Palestina. Kalkulasi elektoral dan reaksi atas E1 tidak saling meniadakan.
Kebijakan yang bertumpu pada hitungan elektoral bisa surut ketika hitungannya berubah. The Jewish Chronicle melaporkan dukungan nasional Hijau turun sejak Burnham menggantikan Starmer, dan dalam pemilu sela Holborn dan St Pancras pada 8 Oktober, Buruh menang dengan 12.292 suara (45,2 persen) atas Zack Polanski dengan 8.928 (32,8 persen). Pelajarannya bagi kita: perubahan yang lahir dari tekanan harus dirawat dengan tekanan.
Kebijakan yang lahir dari ketakutan kalah pemilu hanya sekuat ketakutan itu.
Liverpool: Hearst benar soal arah, keliru soal satu rincian
Hearst menulis bahwa tak satu pun menteri barisan depan hadir di acara Labour Friends of Israel (LFI). Faktanya lebih bernuansa. Tak ada anggota kabinet Burnham yang hadir, dan Kedutaan Israel diperkirakan tidak mengirim perwakilan. Namun Menteri Timur Tengah Stephen Doughty berbicara di acara itu, menegaskan bahwa pertikaian Inggris adalah dengan pemerintah Israel, bukan dengan Israel, warganya, maupun orang Yahudi, serta menolak delegitimasi Israel dan gerakan BDS. Sebagian menteri menyebut agenda lain; Miliband memang dijadwalkan meninggalkan Liverpool pada Selasa siang.
Sinyalnya nyata, tetapi pesannya bukan “putus dengan Israel”. Di forum Palestina sehari sebelumnya Miliband bicara tentang pembersihan etnis oleh teroris pemukim, kejahatan perang di Gaza, dan pendudukan ilegal; di forum LFI pemerintahnya bicara tentang menolak boikot. Dua suara itu satu garis: keras pada kebijakan pemerintah Netanyahu, tetap dalam kerangka hubungan dengan negara Israel. LFI meminta sanksi ditunda hingga setelah pemilu Israel 27 Oktober, dan wakil ketuanya, Peter Prinsley, memperingatkan risiko serangan terhadap Yahudi Inggris. Kekhawatiran keamanan itu sah dan layak dijawab dengan perlindungan nyata, bukan diabaikan.
Mosi Partai Hijau: simbolik, memecah, dan perlu dibaca teliti
Pada 4 Oktober, di Brighton, anggota Partai Hijau Inggris dan Wales menyetujui mosi yang mendefinisikan Zionisme sebagai bentuk rasisme, dengan 1.022 suara setuju dan 813 menolak. Mosi itu juga mendukung satu negara demokratis di seluruh Palestina historis, BDS, dan embargo senjata total, serta mengakui hak rakyat Palestina untuk melawan. Pemimpin partai Zack Polanski tidak ikut memilih; dua upaya melunakkan mosi yang ia dukung gagal; empat dari lima anggota parlemen Hijau menolaknya. Juru bicara partai menyatakan mosi semacam ini tidak berdampak material pada tata kelola atau disiplin.
Hearst membaca mosi itu sebagai sasaran pada negara Israel hari ini, bukan pada orang Yahudi, dan menyebut Hijau partai arus utama pertama yang melakukannya. Tafsir pertama masuk akal: Pasal 1(c) Undang-Undang Dasar Negara-Bangsa Yahudi 2018 menyatakan hak penentuan nasib sendiri nasional di Israel khas bagi bangsa Yahudi. Predikat kedua bisa diperdebatkan, sebab partai itu hanya memegang lima dari 650 kursi parlemen.
Namun kritik komunitas Yahudi Inggris bukan sekadar manuver. Board of Deputies menyebutnya serangan atas komunitas Yahudi, dua rabi senior menilainya antisemitik dalam rumusannya, dan Israel melarang Polanski, yang beragama Yahudi, masuk. Banyak Yahudi memaknai Zionisme sebagai identitas dan keterikatan pada Yerusalem, dan rumusan yang tak membedakan ragam maknanya memudahkan pihak lain memelintirnya. Garis yang perlu kita jaga: mengkritik ideologi dan kebijakan negara itu sah; memusuhi manusia karena agamanya tidak.
Mengkritik negara dan ideologinya adalah sah; membenci manusia karena agamanya tidak pernah menjadi bagian dari pembelaan terhadap Palestina.
Senjata dan korban: ukuran sebenarnya dari perubahan
Hearst menulis bahwa Starmer mempersenjatai Israel dan mendukung pemutusan air dan listrik Gaza. Rekamnya berlapis. Pada 11 Oktober 2023, di LBC, ditanya soal pemutusan listrik dan air, Starmer menjawab Israel memiliki hak itu; pada 20 Oktober ia menjelaskan yang ia maksud adalah hak membela diri, bukan memutus air, makanan, bahan bakar, atau obat. Kalimat pertama itulah yang terus menghantuinya. Soal senjata, pada September 2024 pemerintahnya menangguhkan 29 dari 350 lisensi ekspor, sementara komponen F-35 lewat kolam pasokan global nyaris dikecualikan.
Kini lebih dari 80 lisensi ditangguhkan atau ditolak, dengan “kunci ganda” yang diumumkan 8 September, dan ekspor langsung F-35 ke Israel dihentikan. Namun Doughty sendiri mengakui Inggris bisa berbuat lebih, komponen F-35 lewat kolam global masih sebagian besar dikecualikan, dan Campaign Against Arms Trade, lembaga advokasi, mencatat sedikitnya £178 juta lisensi bernilai tetap disetujui sejak Oktober 2023, di luar lisensi terbuka.
Di Gaza, Kementerian Kesehatan setempat mencatat 73.001 korban jiwa pada 14 Juni dan 73.783 pada 13 September 2026, di antaranya 1.369 tewas sejak gencatan senjata 11 Oktober 2025; angka itu terus bergerak. AP mencatat kementerian itu dinilai cukup andal oleh badan PBB dan pakar independen, tetapi tidak membedakan sipil dan kombatan; Israel menyatakan menyerang Hamas dan menanggapi pelanggaran gencatan senjata. Komisi Penyelidikan PBB pada 16 September 2025 menyimpulkan Israel bertanggung jawab atas genosida, temuan yang ditolak Israel; ICJ belum memutus pokok perkara.
Ukuran perubahan kebijakan bukan pidato, melainkan apakah arus senjata dan suku cadang benar-benar berhenti.
E1, Yerusalem, dan pemilu 27 Oktober: apa yang sedang diuji
Israel membalas cepat. Sa’ar menyebut tuduhan Miliband kebohongan keterlaluan, memerintahkan penutupan konsulat Inggris di Yerusalem Timur, mengeluarkan diplomat Inggris dari pusat koordinasi Gaza, menghentikan pelatihan Inggris bagi pasukan keamanan Otoritas Palestina, dan melarang 12 warga Inggris masuk. Setelah tenggat 30 hari, Sa’ar menyatakan konsulat berhenti beroperasi; Miliband menjawab Israel tak punya hak hukum menutupnya, dan gedung itu kini bernama UK Mission, Jerusalem. The Jewish Chronicle melaporkan Gedung Putih era Trump bereaksi keras, dan pemimpin oposisi Kemi Badenoch mengkritik sanksi itu.
Pemilu Israel 27 Oktober menjadi ujian berikutnya. Survei Juli menunjukkan koalisi Netanyahu menuju kekalahan, dengan Gadi Eisenkot sebagai penantang utama. Tetapi AFP menggambarkan sikap Eisenkot soal penyelesaian konflik sebagai samar, dan Naftali Bennett menolak negara Palestina. Subjudul Hearst, bahwa tak seorang pun di Kementerian Luar Negeri Inggris percaya Israel akan membiarkan negara Palestina lahir di bawah kepemimpinan siapa pun, tak disertai sumber; rekam jejak para calon itu tidak membantahnya, tetapi juga belum membuktikannya.
Kita tak perlu menggantungkan harapan pada pergantian wajah di Yerusalem atau London. Yang bisa diukur adalah tindakan: apakah larangan impor menjadi undang-undang, apakah lisensi terus ditolak, apakah tender E1 berjalan.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Tagih Jakarta. Indonesia ikut dalam pernyataan bersama delapan menlu (bersama Mesir, Qatar, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, dan Arab Saudi) pada 9 September 2026 yang menyambut larangan impor permukiman. Dorong Kemlu dan Komisi I DPR menjelaskan langkah nasional berikutnya, termasuk apakah ada rantai dagang Indonesia yang bersentuhan dengan permukiman, sesuai kewajiban non-pengakuan dalam pendapat ICJ.
- Bangun literasi hukum. Mahasiswa dan pegiat bisa menyusun ringkasan berbahasa Indonesia atas pendapat ICJ 19 Juli 2024 dan pidato 8 September, lalu memantau empat penanda: undang-undang larangan impor dalam enam hingga sembilan bulan, lebih dari 80 lisensi senjata yang ditangguhkan atau ditolak, nasib kolam F-35, dan tender E1 yang ditutup 19 Oktober. Tolak pula narasi kebencian terhadap Yahudi; ia merusak pembelaan yang sah.
- Salurkan bantuan secara akuntabel. Gencatan senjata genap setahun pada 11 Oktober 2026, sementara Kemenkes Gaza mencatat 1.369 kematian sejak itu per 13 September. Pilih lembaga yang menerbitkan laporan penyaluran, seperti BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, MER-C, Adara Foundation, Sahabat Al-Aqsha, atau INH, dan baca laporan terbarunya sebelum berdonasi.
Retakan itu lahir dari Tepi Barat yang terus diduduki, dari tender E1, dari pemilih Inggris yang meninggalkan partai lamanya, dari para pegiat yang bertahun-tahun turun ke jalan tanpa didengar. Ia lahir dari kerja panjang yang tidak glamor.
Ia belum lahir dari keadilan yang selesai. Pendudukan masih berjalan, undang-undangnya masih enam hingga sembilan bulan lagi, suku cadang F-35 masih mengalir lewat kolam bersama, dan gencatan senjata di Gaza, yang genap setahun pada 11 Oktober, telah diwarnai lebih dari seribu tiga ratus kematian menurut kementerian kesehatan setempat.
Kita punya prinsip sendiri, yang tak menunggu hasil pemilu di Westminster maupun Knesset. Pembukaan UUD 1945 menyatakan kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, sebab tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Pertanyaannya bukan lagi apakah Inggris berubah, melainkan apakah perubahan itu bertahan setelah pemilu Israel usai, ketika berita lain datang dan harga politiknya naik. Kita belum tahu. Yang kita tahu: retakan hanya tetap terbuka selama ada tekanan yang tak berhenti. Maukah kita menjaganya?
