Amerika Serikat kembali memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menyerukan gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya jumlah korban jiwa akibat serangan Israel dan memburuknya krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.
Dalam pemungutan suara yang digelar Rabu (4/6/2025), 14 dari 15 anggota DK PBB mendukung resolusi tersebut, sementara hanya Amerika Serikat yang menolaknya. Resolusi itu juga mencantumkan seruan untuk pembebasan sandera Israel yang masih ditahan di Gaza.
Namun, menurut pernyataan Pelaksana Tugas Duta Besar AS untuk PBB, Dorothy Shea, resolusi tersebut “tidak dapat diterima” karena tidak secara langsung mengaitkan gencatan senjata dengan pembebasan sandera. “Sejak awal konflik, posisi kami jelas: Israel berhak membela diri, termasuk mengalahkan Hamas agar tidak lagi menjadi ancaman,” ujarnya.
Respons kecaman internasional
Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Fu Cong, mengecam keras aksi Israel yang dinilainya telah melanggar semua prinsip hukum humaniter internasional. “Namun, karena dilindungi oleh satu negara, pelanggaran-pelanggaran ini tidak pernah dipertanggungjawabkan,” katanya.
Analis politik senior Al Jazeera, Marwan Bishara, menyebut veto AS membuat negara itu semakin terisolasi secara diplomatik. “Dunia semakin bersatu melawan apa yang terjadi di Gaza, dan hanya AS yang mencoba menghalangi arus tersebut,” ujarnya.
Situasi di Gaza kian memburuk
Sementara itu, serangan udara dan darat Israel terus berlangsung di seluruh wilayah Gaza. Sedikitnya 95 warga Palestina dilaporkan tewas dalam 24 jam terakhir dan lebih dari 440 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan Gaza.
Jurnalis Al Jazeera di Deir el-Balah melaporkan peningkatan signifikan dalam intensitas serangan di wilayah tengah Gaza. Dalam waktu bersamaan, distribusi bantuan kemanusiaan masih sangat terbatas akibat blokade yang diberlakukan Israel.
Israel memperingatkan warga Gaza yang kelaparan agar tidak mendekati rute menuju titik distribusi bantuan yang didukung AS dan dikelola oleh lembaga kontroversial Gaza Humanitarian Foundation (GHF), menyebutnya sebagai “zona pertempuran”. Pada Selasa, distribusi bantuan dihentikan total.
Sejak GHF mulai beroperasi pada 27 Mei, lebih dari 100 warga Palestina telah tewas dan ratusan lainnya terluka akibat tembakan pasukan Israel terhadap kerumunan warga yang mencari makanan.
Militer Israel mengakui telah menembaki warga pada Selasa, dengan dalih adanya “tersangka” yang keluar dari rute yang telah ditentukan. Namun, gambar dan kesaksian dari lokasi menunjukkan warga sipil yang tidak bersenjata, termasuk perempuan dan anak-anak, menjadi korban.
Seruan PBB dan lembaga kemanusiaan
Kepala bantuan kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, mendesak Israel untuk membuka seluruh jalur perbatasan agar bantuan dapat masuk secara maksimal. “Izinkan kami mengirim bantuan dalam skala besar dari segala arah. Hapus pembatasan terhadap apa dan seberapa banyak bantuan yang dapat dibawa masuk,” ujarnya.
Lembaga-lembaga kemanusiaan mengkritik model distribusi bantuan baru yang dinilai terlalu dimiliterisasi karena melibatkan kontraktor swasta dari AS. Mereka menilai pendekatan ini tidak sesuai dengan prinsip dasar bantuan kemanusiaan.
Juru bicara UNICEF, James Elder, yang berada di Gaza, menggambarkan kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. “Saya melihat anak-anak remaja menangis menunjukkan tulang rusuk mereka. Anak-anak memohon makanan,” katanya.
Situasi terkini dan data korban
Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, lebih dari 54.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas sejak ofensif Israel dimulai pada Oktober 2023. Selain itu, lebih dari 125.000 orang mengalami luka-luka.
Sejak perang dimulai, Dewan Keamanan PBB telah mengadakan pemungutan suara terhadap 14 resolusi terkait Gaza, dengan hanya empat yang disetujui. Veto pada Rabu ini merupakan yang pertama sejak November 2024.
Hamas disebut masih menahan 58 sandera, sepertiga di antaranya diyakini masih hidup, sementara sisanya telah dibebaskan melalui gencatan senjata sementara yang telah berakhir.
