Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan kepada anggota Knesset, Senin (22/12), bahwa telah terjadi “kemajuan tertentu” dalam negosiasi untuk membebaskan tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Demikian dilaporkan situs Aljazeera Arabic pada Selasa (24/12).
Namun, laporan dari Yedioth Ahronoth menyebutkan sumber Israel memandang peluang tercapainya kesepakatan sebelum akhir tahun ini sangat kecil.
“Kemajuan yang dicapai sejauh ini belum memenuhi ekspektasi,” kata sumber tersebut.
Menurutnya, sulit membayangkan Hamas menyetujui kesepakatan parsial yang mencakup gencatan senjata tanpa penghentian perang sepenuhnya.
Mengutip laporan Haaretz, beberapa sumber menyatakan negosiasi masih membutuhkan waktu lebih lama. Mereka menegaskan, tercapainya kesepakatan bergantung pada keputusan dari tingkat kepemimpinan politik.
Sumber lain mengungkapkan Israel tidak akan setuju untuk sepenuhnya menarik diri dari Koridor Philadelphia, salah satu poin kontroversial yang menghambat tercapainya kesepakatan.
Sementara itu, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid menyebut mayoritas rakyat Israel menginginkan pembentukan komisi investigasi resmi serta kesepakatan menyeluruh untuk memulangkan semua tawanan dari Gaza.
“Netanyahu tidak boleh dibiarkan menghancurkan negara Israel dengan kebijakannya,” ujar Lapid dalam sesi Knesset.
Dalam pernyataan yang sama, keluarga tawanan Israel menegaskan, menghentikan perang di Gaza adalah kepentingan nasional Israel. Mereka menyerukan seluruh warga Israel untuk bersuara mendukung penghentian perang.
Kegagalan Negosiasi dan Tekanan Militer
Sementara itu, Channel 14 melaporkan bahwa tiga unit militer Israel saat ini aktif di Gaza, dengan unit keempat siap memasuki wilayah tersebut jika negosiasi pertukaran tawanan gagal.
“Jika kesepakatan gagal, Divisi 98 yang dipimpin Brigadir Jenderal Guy Levy akan memasuki Gaza. Ini berarti operasi darat akan dilanjutkan, dan tekanan militer terhadap Hamas akan diperkuat untuk memaksa mereka menyerah,” lapor stasiun televisi tersebut.
Di sisi lain, Hamas, Jihad Islam, dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina dalam pernyataan bersama pada Sabtu lalu menyebut telah ada kemajuan menuju kesepakatan gencatan senjata.
Namun, sejak gencatan senjata sementara pada November 2023, negosiasi menghadapi berbagai tantangan.
Poin utama perdebatan adalah bagaimana memastikan penghentian tembakan yang berkelanjutan di Gaza, serta masa depan pemerintahan di wilayah tersebut setelah perang.
Baca juga: Istri Netanyahu dilaporkan intimidasi saksi skandal korupsi
Baca juga: Mesir deportasi warga Suriah yang rayakan kejatuhan Assad
