GAZA MEDIA – Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dan berbagai faksi Palestina menyetujui draf kesepakatan mengenai pengaturan senjata perlawanan di Jalur Gaza. Draf tersebut mengatur proses pendataan, pengendalian, dan penyimpanan senjata secara bertahap dan berurutan sebagai bagian dari implementasi menyeluruh rencana perdamaian. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut kesepakatan tersebut sebagai “terobosan bersejarah”.
Berdasarkan salinan draf yang diperoleh Al Jazeera Net pada Kamis (30/7, jadwal pelaksanaan proses pendataan senjata akan disusun dalam waktu 14 hari, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan keputusan Komite Verifikasi Internasional.
Isi Pokok Kesepakatan
Draf tersebut juga menyatakan setiap perpanjangan jadwal hanya dapat dilakukan apabila seluruh pihak menyetujui peta jalan (roadmap) yang telah disepakati.
Pengelolaan Palestina dan Pengawasan Internasional
Draf menegaskan Komite Nasional Palestina menjadi satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab mengelola, melaksanakan, menguasai, dan menyimpan seluruh senjata di Jalur Gaza.
Faksi-faksi Palestina akan berpartisipasi dalam proses pendataan dan penyimpanan senjata, sementara Komite Verifikasi Internasional bertugas mengawasi serta memastikan pelaksanaannya, dengan dukungan Pasukan Stabilitas Internasional.
Draf itu juga menegaskan tidak ada senjata yang akan dipindahkan atau diserahkan kepada Israel maupun pihak non-Palestina.
Syarat Dimulainya Pelaksanaan
Pelaksanaan proses pendataan senjata baru dimulai setelah:
- Komite Nasional mulai menjalankan tugasnya.
- Pasukan Stabilitas Internasional dikerahkan di Jalur Gaza.
- Seluruh kewajiban yang tersisa dalam Protokol Sharm el-Sheikh diselesaikan.
Tahap pertama mencakup pendataan dan penyimpanan:
- Senjata berat.
- Lokasi produksi militer.
- Gudang persenjataan.
- Terowongan bawah tanah.
Draf juga menghubungkan proses pendataan senjata dengan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari wilayah-wilayah yang saat ini masih mereka kuasai di Jalur Gaza, sebagaimana diatur dalam butir ke-10 peta jalan.
Komite Nasional akan mengambil alih kendali penuh atas persenjataan di Gaza setelah pelaksanaan butir ketujuh hingga kesepuluh dalam roadmap selesai.
Selain itu, pengaturan senjata disebut sebagai bagian dari proses perdamaian yang lebih luas dan dikaitkan dengan terciptanya jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri rakyat Palestina serta pembentukan negara Palestina.
Sikap Hamas
Anggota delegasi perunding Hamas, Ghazi Hamad, mengatakan kepada Al Jazeera Hamas tetap berpegang pada tujuan nasionalnya, yakni menjaga hak-hak rakyat Palestina.
Ia mengakui perundingan berlangsung “sulit dan berat”, namun delegasi berupaya mencapai formula terbaik yang memungkinkan.
Menurut Hamad, persoalan senjata tidak dapat dipisahkan dari isu-isu lain seperti:
- Penarikan pasukan Israel dari Gaza.
- Rekonstruksi Gaza.
Ia menegaskan,Israel tidak akan memiliki peran dalam proses perlucutan senjata, karena tugas tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Komite Nasional.
Hamad juga menegaskan Hamas tidak akan mengambil langkah apa pun terkait perlucutan senjata sebelum Israel menarik seluruh pasukannya dari Jalur Gaza, serta tidak akan melaksanakan bagian mana pun dari kesepakatan apabila Israel tidak memenuhi kewajibannya.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Mesir, Qatar, dan Turki atas peran mereka dalam memediasi tercapainya kesepakatan tersebut.
Pengaturan Administrasi Masa Transisi
Seorang sumber pimpinan Hamas mengatakan kepada Al Jazeera kesepakatan juga mengatur status pegawai selama masa transisi.
Pegawai yang diberhentikan atau memasuki masa pensiun akan memperoleh hak-haknya sesuai hukum Palestina.
Selain itu, Komite Pengelola Gaza akan melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi keuangan dan administrasi di Gaza, melindungi aset publik, serta berupaya memulihkannya dengan dukungan internasional.
Komite tersebut juga akan mengevaluasi kewajiban pemerintah terhadap pemasok dan kontraktor, dengan total nilai yang tidak melebihi 400 juta dolar AS, yang akan diselesaikan secara bertahap selama tiga tahun sesuai prioritas.
Trump Sambut Kesepakatan
Menanggapi draf tersebut, Presiden AS Donald Trump mengatakan, Dewan Perdamaian telah mencapai “kesepakatan bersejarah” yang mencakup perlucutan senjata penuh Hamas dan seluruh kelompok bersenjata lainnya di Gaza.
Menurut Trump, langkah tersebut merupakan pencapaian besar menuju perdamaian dan keamanan jangka panjang.
Ia menambahkan kesepakatan itu membuka jalan bagi Jalur Gaza untuk berada di bawah pemerintahan Palestina yang baru, yang akan bekerja sama dengan Dewan Perdamaian guna membantu rakyat Palestina.
Trump juga menyatakan keyakinannya Israel akan memperoleh keamanan yang diinginkannya karena Gaza tidak lagi digunakan sebagai basis peluncuran serangan.
Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan salah satu keberhasilan penting dalam pelaksanaan rencana perdamaian 20 poin yang sebelumnya ia ajukan.
Trump menegaskan, pasukan Israel akan ditarik setelah proses perlucutan senjata selesai, sementara Pasukan Stabilitas Internasional bersama kepolisian Palestina yang baru akan bertanggung jawab menjaga keamanan di Jalur Gaza.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Qatar, Mesir, dan Turki, serta tim perundingnya sendiri, atas peran mereka dalam mewujudkan apa yang ia sebut sebagai “terobosan bersejarah”.
Ketua Dewan Perdamaian
Ketua Dewan Perdamaian Gaza, Nickolay Mladenov, mengatakan dirinya berterima kasih kepada Presiden Trump serta Mesir, Qatar, Turki, dan Uni Emirat Arab atas dukungan mereka dalam menjaga keberlangsungan proses negosiasi.
Menurut Mladenov, setelah proses rekonstruksi selesai, Gaza diharapkan dikelola oleh pemerintahan Palestina dan “hidup berdampingan secara damai dengan Israel” dalam kerangka penyelesaian politik konflik.
Ia menekankan Komite Nasional Gaza dan rakyat Palestina memerlukan dukungan politik maupun praktis agar mampu menentukan masa depan mereka sendiri.
Mladenov juga menegaskan, yang terpenting bukan hanya isi kesepakatan, tetapi bagaimana pelaksanaannya dilakukan. Ia menekankan proses verifikasi harus benar-benar berjalan, serta penarikan pasukan Israel harus berlangsung seiring dengan proses pembongkaran persenjataan.
Pertemuan di El Alamein
Rangkaian pertemuan dimulai pada Rabu (29/7) lalu di Kota El Alamein, Mesir, antara delegasi perunding Hamas dan para pejabat Mesir yang dipimpin Kepala Badan Intelijen Umum Hassan Rashad, dengan partisipasi mediator dari Qatar dan Turki.
Pertemuan tersebut membahas transisi menuju pelaksanaan tahap kedua kesepakatan.
Pertemuan itu merupakan kelanjutan dari pembicaraan yang dimulai di Kairo pada 6 Juni lalu, yang melibatkan berbagai faksi Palestina serta mediator dari Mesir, Qatar, dan Turki untuk membahas pelaksanaan tahap kedua rencana perdamaian Trump. Hingga kini, pembahasan masih terus berlangsung guna menyelesaikan sejumlah poin yang masih diperselisihkan.
