GAZA CITY — Sejak 15 Juni 2007, Jalur Gaza berada di bawah kendali penuh Hamas, gerakan Islamis yang akarnya bermula dua puluh tahun sebelumnya di tengah gejolak Intifada Pertama. Berikut versi yang lebih rinci dan telah diperiksa ulang dari kolom sebelumnya, dengan koreksi pada sejumlah angka yang perlu diperjelas sumbernya.
Dari Mujama al-Islamiya ke Gerakan Perlawanan
Sheikh Ahmed Yassin, kelahiran 1936 di Al-Jura dekat Ashkelon, mulai memimpin cabang Ikhwanul Muslimin di Gaza pada 1968. Pada 1973, ia mendirikan al-Mujama al-Islami (Pusat Islam), organisasi payung di Gaza yang kemudian melahirkan — dan dikendalikan oleh — Hamas. Mujama menyediakan layanan dan program berbasis masjid di Gaza; pada akhir 1970-an dan 1980-an, organisasi ini juga mendesak perempuan urban terdidik di Gaza untuk mengenakan hijab, dan pada Januari 1980 menggerakkan kerusuhan terhadap kantor Bulan Sabit Merah Palestina, kelompok kiri, dan toko-toko di Gaza yang dianggap “tidak bermoral.” Osen LLCWikipedia
Pada 1984, militer Israel menggerebek sebuah masjid yang dicurigai dan menemukan tumpukan senjata; Yassin dan sejumlah rekannya ditahan karena menyimpan senjata secara rahasia, namun ia dibebaskan pada 1985 sebagai bagian dari Kesepakatan Jibril. Sejumlah peneliti mencatat bahwa otoritas sipil dan militer Israel pada periode itu sempat menoleransi — bahkan pada tahap tertentu memandang menguntungkan — aktivitas sosial-keagamaan Ikhwanul Muslimin di Gaza sebagai penyeimbang terhadap PLO yang lebih sekuler dan nasionalis. Namun toleransi semacam itu berbeda dari klaim bahwa Israel mendanai, mempersenjatai, atau mengarahkan pembentukan Hamas — klaim yang tidak didukung riset sejarah maupun dokumen yang telah dideklasifikasi. Wikipedia
Pendirian Resmi, Desember 1987
Hamas — akronim dari Harakat al-Muqawama al-Islamiya (Gerakan Perlawanan Islam), sekaligus kata Arab yang berarti “semangat” — didirikan pada 14 Desember 1987, bertepatan dengan pecahnya Intifada Pertama. Tujuh anggota senior Ikhwanul Muslimin tercatat sebagai pendirinya: Ahmed Yassin, Abdel Aziz al-Rantisi, Ibrahim al-Yazuri, Sheikh Salih Shihada, Isa al-Nashar, Muhammad Shama’a, dan Abd al-Fattah Dukhan. Mahmoud al-Zahar, dokter bedah lulusan Universitas Kairo yang kemudian menjadi menteri luar negeri Hamas pada 2006, juga disebut sejumlah sumber sebagai salah satu tokoh kunci pembentukan gerakan dan juru bicara publik pertamanya — meski daftar “tujuh pendiri” yang paling sering dikutip tidak selalu mencantumkan namanya, sehingga jumlah pasti pendiri inti bervariasi antarsumber. Discover The Networks
Pada Agustus 1988, Hamas menerbitkan piagam pendiriannya. Piagam itu menyerukan pembentukan negara Islam di seluruh wilayah Palestina mandat dan penghancuran Israel. Dokumen ini menjadi rujukan ideologis gerakan selama lebih dari tiga dekade, meski kemudian mengalami sejumlah pergeseran retoris dalam praktik politiknya. Middle East Institute
Dua Dekade Perlawanan tanpa Kekuasaan Formal
Selama hampir dua puluh tahun setelah 1987, Hamas beroperasi sebagai gabungan jaringan sosial dan sayap bersenjata — Brigade Ezzedin al-Qassam — tanpa peran formal dalam pemerintahan Otoritas Palestina yang didominasi Fatah sejak Kesepakatan Oslo 1993. Yassin sendiri dibunuh dalam serangan udara Israel di Gaza pada 22 Maret 2004; penggantinya, Abdel Aziz al-Rantisi, tewas dalam serangan serupa kurang dari sebulan kemudian, pada 17 April 2004.
Situasi berubah menyusul dua peristiwa besar pada 2005. Pertama, Israel melaksanakan rencana pemisahan diri (disengagement) dari Gaza. Kehadiran Israel selama 38 tahun di Gaza secara resmi berakhir pada 12 September 2005, ketika tentara Israel terakhir meninggalkan Jalur Gaza — sebuah peristiwa yang melibatkan evakuasi 21 permukiman dan sekitar 8.000 warga pemukim. Kedua, kematian Yasser Arafat pada November 2004 membuka jalan bagi tekanan internasional, termasuk dari pemerintahan Presiden AS George W. Bush, agar Otoritas Palestina menggelar pemilu legislatif kedua sejak 1996. Taylor & Francis Online
Kemenangan Elektoral, Januari 2006
Pemilu Dewan Legislatif Palestina digelar pada 25 Januari 2006. Hasilnya adalah kemenangan bagi Hamas, yang berkontestasi dengan nama daftar Change and Reform, meraih 44,45 persen suara dan memenangkan 74 dari 132 kursi, sementara Fatah yang berkuasa meraih 41,43 persen suara dan 45 kursi. Rincian resmi yang diumumkan Komisi Pemilihan Pusat pada 29 Januari mencatat perolehan kursi distrik: 45 untuk Hamas, 17 Fatah, dan 4 independen; sedangkan kursi daftar partai terbagi 29 untuk Hamas dan 28 untuk Fatah. Selisih tipis di kursi daftar partai versus keunggulan telak di kursi distrik ini menjelaskan mengapa hasil akhir tampak lebih lebar daripada selisih suara populer. WikipediaPalestine-studies
Kemenangan ini mengejutkan banyak pengamat internasional yang sebelumnya memperkirakan keunggulan Fatah. Kelompok Kuartet Timur Tengah — Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, dan PBB — menyatakan bantuan bagi Otoritas Palestina akan berlanjut hanya jika Hamas menolak kekerasan, mengakui Israel, dan menerima kesepakatan-kesepakatan sebelumnya antara Israel dan Palestina, tuntutan yang ditolak Hamas. Akibatnya, sebagian besar bantuan dari negara-negara Barat dihentikan, sementara Fatah menolak bergabung dalam koalisi pemerintahan pimpinan Hamas. University of Kent
Kesepakatan Mekkah dan Keruntuhannya
Upaya rekonsiliasi sempat ditempuh melalui mediasi Arab Saudi. Pada 8 Februari 2007, kesepakatan Mekkah menghasilkan pemerintahan persatuan nasional, ditandatangani Presiden Mahmoud Abbas atas nama Fatah dan Khaled Meshaal atas nama Hamas. Pemerintahan ini disahkan Dewan Legislatif Palestina pada 17 Maret 2007 dengan 83 suara mendukung dan tiga menolak, dengan Ismail Haniyeh dari Hamas sebagai perdana menteri.
Namun kesepakatan tersebut tidak menyelesaikan perebutan kendali atas aparat keamanan di Gaza. Ketegangan antara Pasukan Eksekutif bentukan Hamas dan pasukan keamanan yang setia kepada Fatah — yang menurut sejumlah laporan mendapat penguatan dukungan dari Amerika Serikat dan Israel dalam upaya melemahkan Hamas — terus meningkat sepanjang akhir 2006 hingga pertengahan 2007.
Pertempuran Gaza, Juni 2007
Bentrokan terbuka pecah pada 7 Juni 2007 dan berlangsung hingga 15 Juni. Pada 13 Juni, pasukan Hamas merebut markas Pasukan Keamanan Nasional yang dikuasai Fatah di Gaza utara; para pejuang bertempur memperebutkan kendali gedung-gedung tinggi sebagai posisi penembak jarak jauh, dan Hamas mengklaim telah meratakan pos Fatah yang menguasai jalan utama utara-selatan Gaza. Pada hari yang sama, sebuah ledakan menghancurkan markas Layanan Keamanan Preventif yang berafiliasi dengan Fatah di Khan Yunis, menewaskan lima orang. Sehari kemudian, gerilyawan Hamas menuntaskan pengambilalihan gedung utama markas Layanan Keamanan Preventif Palestina — yang dianggap sebagai simbol utama kehadiran Otoritas Palestina di Jalur Gaza. FandomFandom
Jumlah korban tewas dilaporkan bervariasi antarsumber, tergantung rentang waktu yang dihitung. Komite Palang Merah Internasional (ICRC) memperkirakan sedikitnya 118 orang tewas dan lebih dari 550 luka-luka dalam pekan pertempuran hingga 15 Juni. Pusat Hak Asasi Manusia Palestina (PCHR) mencatat, per 14 Juni 2007, sedikitnya 84 korban tewas termasuk dua anak-anak, lima perempuan, dan 15 warga sipil lain, serta hampir 600 luka-luka. Sumber lain menyebut total korban tewas mencapai 188 orang dengan lebih dari 650 luka-luka jika dihitung hingga puncak pengambilalihan pada 15 Juni. Perbedaan angka ini mencerminkan perbedaan periode penghitungan dan metode masing-masing lembaga, bukan sengketa fakta mendasar — namun karena tidak ada angka tunggal yang disepakati semua pihak, artikel ini mencantumkan seluruh rentang yang tercatat. Fandom + 2
Presiden Abbas merespons dengan membubarkan pemerintahan persatuan dan membentuk pemerintahan darurat berbasis di Tepi Barat, sementara Haniyeh tetap menjalankan pemerintahan de facto di Gaza. Sejak titik ini, wilayah Palestina terbelah menjadi dua otoritas administratif terpisah.
Gaza Dinyatakan “Entitas Bermusuhan”
Pada musim gugur 2007, Israel menyatakan Jalur Gaza di bawah Hamas sebagai entitas bermusuhan dan menyetujui serangkaian sanksi yang mencakup pemadaman listrik, pembatasan ketat impor, dan penutupan perbatasan. Pada 9 Juni 2007, Mesir juga menutup perbatasan Rafah untuk publik, dan baru dibuka secara sporadis untuk kasus khusus seperti pasien medis hingga 1 Juni 2010. Penting dicatat, pembatasan pergerakan di Gaza sebenarnya sudah dimulai jauh lebih awal — sejak 1991, ketika Israel mencabut izin keluar umum yang sebelumnya memungkinkan sebagian besar warga Palestina bergerak bebas. Blokade penuh pasca-2007 karenanya merupakan pengetatan drastis dari pembatasan yang sudah ada, bukan kebijakan yang muncul dari nol. Encyclopedia BritannicaEuro-Med Human Rights Monitor
Israel dan Mesir kemudian mempersempit pos-pos perbatasan masing-masing dan membatasi jalur pelayaran, dengan alasan mencegah penyelundupan dan infiltrasi. Sebuah dokumen Israel yang bocor pada 2010 menggambarkan penutupan ini secara internal sebagai bentuk “perang ekonomi” yang ditujukan untuk melemahkan Hamas. Jewish Virtual LibraryCJPME
Warisan Perpecahan hingga Kini
Perpecahan Juni 2007 tidak pernah terselesaikan secara tuntas. Sejumlah upaya rekonsiliasi — di Sana’a, Kairo, dan Doha antara 2008 hingga 2014, serta kesepakatan 2017 — berulang kali gagal menjembatani perbedaan mendasar soal pembagian kekuasaan dan integrasi aparat keamanan. Blokade darat, laut, dan udara terhadap Gaza bertahan, dengan berbagai tingkat kekakuan, selama hampir dua dekade berikutnya.
Struktur kekuasaan yang terbentuk sejak 2007 itulah yang menjadi konteks bagi rangkaian konflik militer antara Israel dan Hamas di Gaza dalam dekade-dekade berikutnya, hingga eskalasi besar yang dimulai Oktober 2023 dan gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025. Pembentukan Board of Peace melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada tahun ini kembali menghadirkan pertanyaan yang akarnya membentang ke perpecahan politik Palestina 2007: siapa yang akan mengelola Gaza pascaperang.
